Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH Samarinda, 10 Desember 2012

2 BAB I.PENDAHULUAN A.Latar Belakang B.Maksud dan Tujuan C.Pengertian Umum BAB II.TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS A.Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas B.Pencanangan Pembangunan Zona Integrias C.Proses Pembangunan Zona Integritas BAB III.PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM A.Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Berpredikat WBK B.Penilaian dan Penetapan Unit Kerja berpredikat WBBM BAB IV.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A.Pembinaan B.Pengawasan BAB IV.EVALUASI DAN PELAPORAN A.Evaluasi B.Pelaporan BAB IV.PENUTUP OUTLINE PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

3 1.Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dan dampak yang besar/jangka panjang. 2.Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3.Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah. 4.Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur LATAR BELAKANG

4 PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

5 3)Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 4)Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....

6 PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) WBK/WBBM (UNIT KERJA/SATUAN KERJA)

7 DASAR HUKUM 1.UU No. 28 Tahun 1999; 2.UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002; 3.UU No. 30 Tahun 2002; 4.UU No. 14 Tahun 2008; 5.PP No. 60 Tahun 2008; 6.Perpres No. 24 Tahun 2010; 7.Inpres No. 5 Tahun 2004; 8.Inpres No. 9 Tahun 2011 ; 9.Inpres No. 17 Tahun 2011; 10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;

8 PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 Pakta Integritas Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi Pakta Integritas Di masa depan nanti, Pakta Integritas akan menjadi best practices di semua lini pembangunan. Pemerintahan Indonesia masa depan, Insya Allah, akan makin bersih dari semua wujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)

9 Integritas dan Good Governance etika moralitas INTEGRITAS s atunya hati, ucapan dan tindakan GOOD GOVERNANCE partisipasi penegakan hukum transparansi kepeduliankonsensus kesetaraan efektifitasefisiensi akuntabilitas visioner pemerintah swastamasyarakat

10 TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2012 *S/d 14 November 2012 NOINSTANSITARGET 2012 REALISASI 2012 *) KETERANGAN 1.Kementerian/ Lembaga KemPAN&RB, Kemdagri, Kemristek, Kemsos, Kemkumham, KemKKP, Kemkes, Bappenas, Kehutanan, Pertanian, Perdagangan, Keuangan, PU; BPKP, BPOM, BIG, BSN, BPPT, BAPENTEN, BATAN, LIPI, LAPAN, BKN, LAN, ANRI 2.2.Provinsi339Jatim, Sulut, Sumbar, Bali, Jabar, DIY, SulSel, Kaltim, Maluku 3.3.Kabupaten332Aceh Tengah, Hulu Sungai Selatan, Garut, Bangli, Jayapura, Lombok Utara, Tanah Datar, Maluku Tenggara, Pacitan, Polman, Dairi, Bengkulu Sel, Donggala, Paser, PPU, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Nunukan, Malinau, Kutai Kertanegara, Tanah Tidung, Kutai Timur, Buru, Buru Sel, Kep. Aru, Malteng, MaltaraBar, Seram Barat, Seram Timur, Malbardaya, Pangkep 4.4.Kota314Banjar Baru, Sukabumi, Metro, Bandar Lampung, Jogya, Kediri, Gorontalo, Bukit tinggi, Balikpapan, Bontang, Tarakan, Samarinda, Ambon, Tual JUMLAH

11 ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK MEANS/HOW TO ACHIEVE (Kegiatan/Proses) ENDS/WHAT TO ACHIEVE (Outcomes/Hasil) PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERDIRI DARI 20 KEGIATAN/ PROSES  ULTIMATE OUTCOMES: (Nilai Minimum) −Indeks Integritas Yanlik (KPK) −PKUPP (Kem.PAN dan RB)  IMMEDIATE OUTCOMES : (Nilai Maksimum) −% kerugian negara belum selesai −% temuan in efektif −% temuan in efesien −% PNS dihukum disiplin −% Dumas belum selesai −% PNS dihukum pidana WBK / WBBM

12 *Penetapan WBK dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal & reviu oleh Tim Penilai Nasional. *Penetapan WBBM dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka Inpres 17/2011 & PerMenPAN & RB 60/2012 Proses Pembangunan ZI:  Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, Pengendalian Gratifikasi, penanganan conflict of interest, rekrutmen secara terbuka, e-procurement, dll.  APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI). Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada Menpan dan RB Penetapan Unit Kerja Sebagai WBK/WBBM * Monitoring dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)  Indikator Proses  Indikator Hasil Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (PI) (Inpres 9/2011& PerMenPAN&RB No. 49/2011)

13 PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM NO KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI/INDIKATOR PROSES BOBOT (%)KETERANGAN 1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas 5 2Pemenuhan Kewajiban LHKPN6 3Pemenuhan Akuntabilitas kinerja6 4Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan5 5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *)5 6Penerapan Kode Etik Khusus4 7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *)6 8 Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi 6 9Pengendalian gratifikasi6 10 Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) 6 11Kegiatan Promosi Anti Korupsi6

14 NO KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI/INDIKATOR PROSES BOBOT (%)KETERANGAN 12 Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP 5 13Kebijakan pembinaan purna tugas *)4 14 Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK 6 15Promosi jabatan secara terbuka *)3 16Rekruitment secara terbuka3 17Mekanisme pengaduan masyarakat6 18E-Procurement6 19Pengukuran kinerja individu *) 3 20Keterbukaan informasi publik3 Lanjutan..... PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI DAN INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM * Belum diterapkan karena belum ada acuannya

15 NOASPEK PENILAIAN BOBOT (%) 1. Pemenuhan30 2. Kualitas50 3. Implementasi20 KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)

16 INDIKATOR HASIL WBK/WBBM NOUNSUR INDIKATOR HASILWBKWBBM KETERANGAN 1Nilai indeks integritas*≥7,0≥7,5 Skala 0-10 berdasarkan instrumen KPK 2Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik≥550≥750 Skala Berdasarkan PermenPAN dan RB No. 38 Tahun Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) 0%0%0%0% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan APH 4 Jumlah maksimum temuan in-efektif (% anggaran) 3%3%2%2% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK 5 Jumlah maksimum temuan in-efisien (% anggaran) 5%3%3% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK 6 Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan 1%1%0% Dalam 2 tahun terakhir 0% jika jumlah pegawai kurang dari 100 orang; ≥1% jika jumlah pegawai ≥100 orang 7 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti 5%0%0% Pengaduan yang telah >60 hari. Terbatas pada Masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab unit kerja 8 Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi 0% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap * Penerapannya menunggu persetujuan KPK

17 1. Self Assessment oleh TPI atas indikator proses dan indikator hasil 2. Usulan pimpinan K/L dan Pemda tentang unit kerja yang akan diusulkan menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Dokumen Hasil Self Assessment oleh TPI. 3. Penilaian langsung oleh Tim Penilai Nasional (TPN): - Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda. - Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB 4. Rekomendasi TPN kepada Pimpinan K/L dan Pemda atau MenPAN dan RB dalam rangka penetapan WBK/WBBM. 5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau WBBM oleh MenPAN dan RB. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM

18 1.Ketua : Unsur Kementerian PAN dan RB; 2.Wakil Ketua : Unsur KPK; 3.Wakil Ketua : Unsur ORI; 4.Sekretaris : Unsur Kementerian PAN dan RB; 5.Anggota : Unsur-unsur instansi pemerintah yang terkait, KPK, dan ORI. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI NASIONAL (TPN)

19 1.Penilaian dilakukan secara Independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun; 2.Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian; 3.Tidak diperkenankan adanya komunikasi dalam bentuk apapun antara Tim Penilai Nasional dengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh; 4.Pihak yang dinilai tidak dipungut biaya apapun; 5.Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional bersifat mutlak; dan 6.Keputusan/hasil Tim Penilai Nasional disampaikan kepada Menteri PAN dan RB dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator Tim Penilai Nasional. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH TPN

20 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan :  Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit kesempatan) −perbaikan sistem dan prosedur −perbaikan sarana −penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb  Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat) −pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yang efektif Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM Pengawasan/pemantauan :  Tim Pemantau Independen di tingkat nasional (Per.MenPAN dan RB 60/2012)  Forum Pemantau Independen di tingkat K/L dan Pemda, dan masyarakat (Per.MenPAN dan RB 49/2011)

21 1.Dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur. 2.Tugas Tim Pemantau Independen adalah melakukan pemantauan secara proaktif ke unit kerja berpredikat WBK/WBBM atau berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat maupun Forum Pemantau Independen pada tingkat K/L dan Pemda. 3.Tim Pemantau Independen dapat mengajukan rekomendasi pencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jika ternyata syarat- syarat indikator mutlak dan indikator operasional tidak dapat dipertahankan. TIM PEMANTAU INDEPENDEN

22 22

23 Terima Kasih Kementerian PAN dan RB


Download ppt "SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google