Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009 oleh DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009 oleh DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat."— Transcript presentasi:

1 ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun oleh DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 1 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN R.I.

2 M E N T E R I Dr.Meutia Hatta Swasono SESMEN dr. Ernanti Wahyurini,M.Sc INSPEKTORAT Sri Haryati, SH Biro Perencanaan dan KLN Drs. Subagyo,MA Biro Umum dan Humas Dra.Sally Astuti Wardani STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 4 STAF AHLI 1.Bid. Ekonomi dan Tenaga Kerja 2.Bid, Politik 3.Bid. Sosial Budaya. 4.Bid. Agama DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Drs. Yusuf Supiandi DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK Dra.Hj Sumarni,MPA DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dr.Ir.Irma A. Djaja Putra,MSc DEPUTI BIDANG PENINGKATAN KHP Dra. Setiowati, MSc DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER dr. Suryadi Soeparman,MPH

3 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Sesmen Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Menteri Pemberdayaan Perempuan Biro Umum dan Humas Staf Ahli Menteri Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender I Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender II Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender III Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender IV Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender V Deputi Bidang Peningkatan KUalitas Hidup Perempuan Asdep Urusan Kesehatan Perempuan Asdep Urusan Ekonomi Keluarga Asdep Urusan Partispasi Politik Perempuan Asdep Urusan Sosial Budaya dan Lingkungan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Asdep Urusan Tindak Kekerasan Perempuan Asdep Urusan Daerah Rawan Konflik dan Bencana Asdep Urusan Tenaga Kerja Perempuan Asdep Urusan Perempuan Lansia & Penyandang Cacat Asdep Urusan Masalah Sosial Perempuan Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender I Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender II Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender III Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender IV Asdep Urusan Pengarusutamaan Gender V Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Asdep Urusan Organisasi Keagamaan Asdep Urusan Lembaga Swadaya Masyarakat Asdep Urusan Organisasi Profesi dan Swasta Asdep Urusan Organisasi Sosial dan Politik Asdep Urusan Media Masa Biro Perencanaan Dan KLN Inspektorat 1.Staf Ahli Bidang Hukum & Politik 2.Ekonomi & Ketenagakerjaan 3.Staf Ahli Bidang Agama 4.Staf Ahli Bidang Sosial & Budaya

4 DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT Drs. Yusuf Supiandi, MA ASDEP URUSAN ORGANISASI KEAGAMAAN Ir. Siti Khadidjah Nasution,MM ASDEP URUSAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Dra. Nining Suningsih Rochadiat ASDEP URUSAN ORGANISASI PROFESI DAN SWASTA Dra. Raldiastuti Koestoer ASDEP URUSAN ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK Drs.Maulana T.Hasyim.MSc ASDEP URUSAN MEDIA MASSA Drs.Abdullah Attamimi Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Bidang Pengembangan Jaringan Keagamaan Bidang Peningkatan Kapasitas Organisai Sosial & Politik Bidang Pengembangan Organisasi Profesi & Swasta Bidang Peningkatan Kasitas Organisasi Profesi & Swasta Bidang Pengembangan Jaringan LSM Bidang Peningkatan Kapasita LSM Bidang Advokasi & Fasilitasi Organisasi Sosial & Politik Bidang Peningkatan Kapasitas Lembaga Media Massa Bidang Advokasi & Fasilitasi Media Massa Subbidang Pengeuatan Lembaga Keagamaan Subbidang Identifikasi Jaringan Kelembagaan Subbidang Penguatan LSM Subidang Identifikasi Jaringan LSM Subbidang Fasilitasi Lembaga Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Penguatan Lembaga Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Fasilitasi Lembaga Keagamaan Subbidang Fasilitasi LSM Subbidan Fasilitasi Jaringan LSM Subbidang Fasilitasi Jaringan Keagamaan Subbidang Fasilitasi Jaringan Organisasi Profesi & Swasta Subbidang Identifikasi Jaringan Organisai Profesi & Swasta Subbidang Fasilitasi Organisasi Sosial & Politik Subbidang Advokasi Organisasi Sosial & Politik Subbidang Penguatan Organisasi Sosial Subbidang Penguatan Lembaga Media Massa Subbidang Penguatan Lembaga Media Massa Subbidang Penguatan Organisasi Politk Subbidang Advokasi Media Massa I & II Subbidang Fasilitasi Media Massa I & II Bidang Pengembangan Jaringan Organisasi Sosial & Politik Subbidang Identifikasi Jaringan Organisasi Sosial Subbidang Identifikasi Jaringan Organisasi Politik Bidang Pengembangan Jaringan Media Massa Subbidang Identifikasi Jaringan Media Massa I Subbidang Identifikasi Media Massa II

5 Apa itu ? DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT 2

6 1.Apa itu Pemberdayaan 2.Apa itu Lembaga Masyarakat ? 3.Kenapa Perlu Pemberdayaan ? 4.Bagaimana ? 3

7 Pemberdayaan : 1). Proses, Cara, Perbuatan sesuatu agar berdaya ( berkemampuan; berkekuatan) *) 2). Proses Capacity Building dalam Peningkatan pelaksanaan fungsi dan peran *) Depdiknas. Kamus besar bahasa Indonesia. BP 2002 Apa itu Pemberdayaan ? 4

8 Lembaga : 1.Badan/ organisasi yang tujuannya melakuan suatu usaha/ kegiatan. 2. Pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevant. Masyarakat : Sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama Apa itu lembaga masyarakat ? 5

9 Maka PLM adalah : Suatu Proses atau Cara Peningkatan kemampuan (Capacity Building) bagi lembaga-lembaga masyarakat agar dapat melaksanakan Peran dan Fungsinya untuk memperjuangkan PP dan KPA dalam mencapai KKG 6

10 PEMERINTAH & DPD/ DPR MASYARAKAT KEPENTINGAN ORMAS PENEKAN (LSM) PARPOL ORGANISASI PROFESI SUPRA STRUKTUR INFRA STRUKTUR Kenapa perlu PLM ? 7

11 GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH DUNIA USAHA MASYARAKAT (Laki-Perempuan) Peraturan/PUU Kebijakan Pelayanan publik Produk Lap Kerja Jasa Konsumen Partisipasi Kontrol Tax Payer Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Penegakan Hukum Kenapa perlu PLM ? (lanjutan) 8

12 P U G P L M Pendekatan - Individu - Kelompok - Masy Melalui -Org. Keagamaan -LSM -Org. Profesi & Swasta -Org. Sosial & Politik -Media Massa Kesejahteraan Masyarakat (KKG) Program khusus & Affirmasi Bagaimana ? 9

13 POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KKG, KHP DAN KPA PUG SOSIAL BUDAYA ISU PEREM- PUAN, GENDER DAN ANAK VISI / MISI PP SUBYEK OBYEK METODE - ORG. KEAGAMAAN - ORG. SOS. POL - ORG. LSM - ORG. PROFESI & SWASTA - ORG. MEDIA MASSA - KOMITMEN - KERANGKA KEBIJAKAN - KELEMBAGAAN - OLEH TUPOKSI /SISTEM INFO - NET WORKING - PELATIHAN - DIALOG - SOSIALISASI - ADVOKASI - FASILITASI - KOORDINASI - KERJASAMA - PENGGIAT/ PENGUATAN - WORKSHOP TANTANGAN KENDALA - EKONOMI - PEMBERDAYAAN DEMOKRASI - SUMBERDAYA - LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM - DESENTRALISASI INTER- GRASI AFFIRMA TIVE ACTION KKGKKG POLA PIKIR PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KKG, KHP DAN KPAPUG kOMITMEN - NASIONAL - INTERNASIONAL 10

14 KONDISI POSISI/ STATUS 1. H D I 1. Pelabelan 2. G D I 2. Subordinasi/ 3. G E M Diskriminasi 4. Tindakan-tindakan 3. Marginalisasi 4. Beban kerja 5. Kekerasan MASALAH 18

15 LATAR BELAKANG PENGARUSUTAMAAN GENDER NATIONAL KOMITMEN  UUD 1945 pasaal 28 memuat prinsip “ Equal Right” dan “ Non Dioscrinination”  GBHN Tap MPR Tahun 1999.dan UU No. 25/2000 ttg Propenas  Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang PUG dalam Pembangunan Nasional.  Penetapan Presiden No. 7 Tahun 2005 ttg RPJM Internasional komitmen  Konvensi PBB ttg CEDAW : UU No. 7 Tahun  ICPD Tahun 1994 di Cairo.  Konferensi Wanita ke IV di Beijing 1995: Beijing Platform For Action “Gender Mainstreaming Is A Strategy For Integrating Gender Concerns In The Analysis Formulation And Monitoring Policies, Programs And Projects”.  Millinium Declaration 2000 : MDG’s.

16 Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA VISI :

17 1.Meningkatkan kualitas hidup perempuan; 2.Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 3.Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 5.Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data; 6.Meningkatkan partisipasi masyarakat. MISI :

18 1. Pengarusutamaan Gender 2. Penyadaran Gender di masyarakat 3. Pembaharuan dan Pengembangan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan 4. Advokasi, Fasilitasi dan Mediasi 5. Pengembangan Kemitrasejajaran Harmonis 6. Sistem Informasi Gender 7. Pengembangan Sistem Penghargaan STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

19 SIAPA YANG MELAKSANAKAN PUG 1. Pemerintah termasuk Provinsi dan kabupaten /Kota 2. Dunia usaha termasuk BUMN/BUMD 3. Lembaga Kemasyarakatan ( Organisasi Keagamaan; LSM; Organisasi Profesi dan Swasta; Orsospol; Media Massa )

20 INDIKATOR SUKSESNYA PUG KONDISI AWAL KOMPONEN KUNCI 1. Komitmen politik 2. Kerangka kebijakan  Data dan Statistik terpilah/gender  Gender analysis Skill  Kelembagaan/Struktur  Alat dan Sistem Monev  K I E  Peran serta Masyarakat 3. Struktur dan mekanisme Pemerintah 4. Sumber Daya 5. Sistem informasi dan data 6. Alat analisis 7. Masyarakat madani

21 ARAH DAN PROGRAM PLM Dakar : 1. Kepmen P. 01/PP/ Perpres No. 7/ 2005 tentang RPJM 3. Renstra KPP Sasaran: Penguatan lembaga masyarakat dalam mendorong keterlibatanperempuan menuju thn Kegiatan Pokok : 1.Sosialisasi tentang hak-hak perempuan dlm bidang publik dan isu perempuan 2. Pelatihan kepemimpinan dan kewarganegaraan 3. Fasilitasi lembaga masyarakat 4. Membangun jaringan/ networking 11

22 Tugas : Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan Fungsi : 1. Penyiapan Perumusan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan 3. Pelaksanaan hubungan kerja 4. Pemantauan, analisis, evaluasi dan penyiapan laporan Tugas dan Fungsi (Kepmen P. 01/PP/2005 ) 12

23 RENSTRA KPP Kep.Men PP No. 27/ 2005 Visi : Mewujudkan KKG, KPA dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Misi : 1. Meningkatkan KHP 2. Memajukan kehidupan perempuan dlm proses politik & jabatan publik 3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan 4. Meningkatkan KPA 5. Meningkatkan pelaksanaan & memperkuat kelembagaan PUG 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat 13

24 RENSTRA (lanjutan) Sasaran : 1. Terjaminnya KKG dalam produk UU, program dan kegiatan pembangunan 2. Membaiknya GDI & GEM 3. Menurunnya KTP 4. Meningkatnya KPA 5. Meningkatnya kemampuan lembaga & jaringan PUG dan Anak, ketersediaan data Prioritas : 23 Bidang Prioritas, 90 Program 15

25 RENSTRA KPP (lanjutan) Tujuan : Pembangunan PP dan KPA Cara Pencapaian : 1. Terintegrasinya kebijakan PP & KPA pada semua kebijakan & program pembangunan. 2. Terwujudnya 440 Kabupaten/ Kota yang responsif gender. 3. Berperannya lembaga masyarakat dlm PP & KPA 14

26 SasaranBahan/ materi 1. Kepekaan 1.Teori & konsep gender 2.Permasalahan & isu-isu perempuan 3.Perjuangan perempuan di Indonesia 2. Kesadaran 1.Komitmen Nasional 2.Komitmen Internasional 3.Visi/ misi PP 3. Kecerdasan 1.Kepemimpinan/ Mgt. 2.Communication skill 3.Etika dan prilaku 4.Kewarganegaraan 16 Sasaran dan materi kegiatan

27 Hasil yang diharapkan : 1.Terbangunnya jaringan lembaga masyarakat yang memperjuangkan PP & KPA dan KKG 2. Terbangunnya pemahaman dan kesadaran atas hak-hak perempuan 3. Tersedianya kader perempuan yang bergerak dalam bidang politik 4. Tercapainya quota minimal 30 % tahun

28 Laki-laki dan perempuan memang beda tetapi tidak boleh di beda-bedakan


Download ppt "ARAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT (PLM) Tahun 2005 - 2009 oleh DR. H. Yusuf Supiandi, MA Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google