Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN."— Transcript presentasi:

1

2 V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Referensi : V I S I (RPJMN ) INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN 2 M I S I 1.MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.MEMELIHARA DAYA DUKUNG DAN KUALITAS LINGKUNGAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 BLUE ECONOMY

4 Mengembangkan pelayanan prima usaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saing sebagai basis ketahanan pangan nasional Mengembangkan Industri Pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik Terwujudnya Produk Perikanan Prima Yang Berdaya Saing Di Pasar Domestik Dan Internasional

5 STAKEHOLDER PERSPECTIVE CUSTOMER PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL SS2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah SS2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah SS3 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri SS3 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri PELAKSANAAN KEBIJAKAN MASYARAKAT KP PETA STRATEGI DITJEN P2HP PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERUMUSAN KEBIJAKAN SS6 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP SS6 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP SS10 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan SS10 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan SS5 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP SS4 Berkembangnya industri pengolahan SS4 Berkembangnya industri pengolahan SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan SS7 Terlaksananya kebutuhan inovasi teknologi hasil Litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem pengolahan SS8 Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan SS9 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu SS11 Tersedianya SDM DJP2HP yang kompeten dan profesional SS12 Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL SS13 Terwujudnya good governance & clean government di DJP2HP FINANCIAL CAPITAL SS14 Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal

6 STAKEHOLDER PERSPECTIVE CUSTOMER PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL SS5. Tersedianya SDM Dit PDN yang kompeten dan profesional SS6. Tersedianya informasi PDN yang valid, handal dan mudah diakses SS7. Terwujudnya good governance & clean government di Dit PDN FINANCIAL CAPITAL SS8. Terkelolanya anggaran Dit PDN secara optimal SS1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP SS2. Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri SS2. Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri SS4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu SS3. Tersedianya kebijakan PDN sesuai kebutuhan PELAKSANAAN KEBIJAKAN MASYARAKAT KP PETA STRATEGI DIREKTORAT PEMASARAN DALAM NEGERI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

7 STAKEHOLDER PERSPECTIVE CUSTOMER PERSPECTIVE INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE LEARN & GROWTH PERSPECTIVE HUMAN CAPITAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN MASYARAKAT KP PETA STRATEGI DIT. PEMASARAN LUAR NEGERI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERUMUSAN KEBIJAKAN SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan SS3 Tersedianya kebijakan sesuai kebutuhan bidang pemasaran luar negeri SS4 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu SS6 Tersedianya SDM Dit. PLN yang kompeten dan profesional SS7 Tersedianya informasi PLN yang valid, handal dan mudah diakses INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL SS8 Terwujudnya good governance & clean government di Dit. PLN FINANCIAL CAPITAL SS9 Terkelolanya anggaran Dit. PLN secara optimal SS2 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri SS2 Meningkatnya pemasaran produk KP di dalam dan luar negeri SS5 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan SS5 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

8 Sasaran StrategisIKUKet Target TR STAKEHOLDER PERSPECTIVE SS1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat KP 1 Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan) IKU Baru-- Rp.1,8 juta Rp.2,0 juta 2Pertumbuhan PDB perikanan IKU KKP (Renstra) 6,75%6,48%7,00%7,25% INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS

9 Sasaran StrategisIKUKet Target TR CUSTOMER PERSPECTIVE SS2 Meningkatnya ketersediaan produk KP yang bernilai tambah 3 Jumlah produk olahan hasil perikanan ( Juta Ton) IKU Program (Renstra) 4,84,835,05,2 4 Nilai produk KP nonkonsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp Triliun) IKU Program (Renstra) 1,01,41,52,0 SS3 Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri 5Konsumsi ikan per kapita IKU KKP (Renstra) Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar) IKU KKP (Renstra) 4,23,855,06,0 SS4 Berkembangnya industri pengolahan 7 Unit Pengolahan Ikan yang ber-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) IKK (Renstra) SS5 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang P2HP 8 Nilai investasi bidang P2HP (Rp. Triliun) IKU Program (Renstra) 22, SS6 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang P2HP 9 Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar baru hasil perikanan IKU Baru INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS

10 Sasaran StrategisIKUKet Target TR INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS7 Terlaksananya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem pengolahan 10 Jumlah kebutuhan inovasi teknologi bidang P2HP hasil litbang dan rekayasa yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam) IKK Baru SS8 Tersedianya kebijakan P2HP sesuai kebutuhan 11Jumlah kebijakan bidang P2HPIKK Baru Jumlah draft peraturan perundang-undangan bidang P2HP IKK Baru--44 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS

11 Sasaran StrategisIKUKet Target TR INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS9 Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan, dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu 1313Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)IKK Baru 6565, Pasar ikan di dalam negeri yang dibina menuju standar (pasar) IKK (Renstra) Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor hasil perikanan (negara) IKK (Renstra) Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi (UPPN) yang dibina menuju standar (UPPN) IKK Baru Kelompok pengolah dan pemasar yang meningkat skala usahanya (Poklahsar) IKK (Renstra) Teknologi Pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan bernilai tambah dan berdaya saing yang diterapkan (Ragam) IKK (Renstra) INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS

12 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Sasaran StrategisIKUKet Target TR INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE SS10 Terselenggaranya pengendalian impor, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 19 Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri terhadap nilai ekspor (%) IKK (Renstra) < 20 % terhadap nilai ekspor 10,7% < 20 % terhadap nilai ekspor

13 INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN : Proses perubahan sistem produksi hulu- hilir melalui modernisasi sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka akselerasi terwujudnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional INDUSTRIALISASI BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN : Proses perubahan sistem produksi hulu- hilir melalui modernisasi sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka akselerasi terwujudnya produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional 1.Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala Industri dan UMKM 2.Pengembangan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing tinggi 3.Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional 4.Branding produk dan Promosi hasil perikanan 5.Intensifikasi GEMARIKAN 6.Pengkajian, penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan akses pasar 7.Pengendalian impor hasil perikanan 8.Penguatan permodalan dan investasi, 9.Pemberdayaan poklahsar melalui PUMP-P2HP 10.Pengembangan usaha dan pemasaran produk nonkonsumsi 11.Penerapan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 1.Pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan skala Industri dan UMKM 2.Pengembangan hasil perikanan bernilai tambah dan berdaya saing tinggi 3.Pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional 4.Branding produk dan Promosi hasil perikanan 5.Intensifikasi GEMARIKAN 6.Pengkajian, penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan akses pasar 7.Pengendalian impor hasil perikanan 8.Penguatan permodalan dan investasi, 9.Pemberdayaan poklahsar melalui PUMP-P2HP 10.Pengembangan usaha dan pemasaran produk nonkonsumsi 11.Penerapan inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Volume & Nilai Produk Olahan Volume & Nilai Produk Olahan INDIKATOROUTCOMEINDIKATOROUTCOME Serapan Pasar Domestik Serapan Pasar Domestik Volume & Nilai Ekspor Volume & Nilai Ekspor Serapan Naker Pengolah-Pemasar Serapan Naker Pengolah-Pemasar Pendapatan Pengolah-Pemasar Pendapatan Pengolah-Pemasar KEGIATAN STRATEGIS

14 14 PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL PERMASALAHAN DALAM PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL 1.Penempatan tidak sesuai formasi; Pejabat Fungsional ditempatkan di jabatan struktural 2.Penempatan sesuai dengan formasi tetapi didominasi tugas struktural 3.Permohonan izin tugas belajar dan izin belajar Pejabat Fungsional harus sesuai dengan jabatan yang diampu 1.Penempatan tidak sesuai formasi; Pejabat Fungsional ditempatkan di jabatan struktural 2.Penempatan sesuai dengan formasi tetapi didominasi tugas struktural 3.Permohonan izin tugas belajar dan izin belajar Pejabat Fungsional harus sesuai dengan jabatan yang diampu

15 15 UPAYA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAHAN 1.Perlu penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan formasi 2.Pembebasan dari tugas struktural bagi pejabat fungsional 3.Perlu penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Pejabat Fungsional 1.Perlu penyesuaian penempatan pegawai sesuai dengan formasi 2.Pembebasan dari tugas struktural bagi pejabat fungsional 3.Perlu penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Pejabat Fungsional

16 NO.JABATAN FUNGSIONALJUMLAHKETERANGAN 1.Pengawas Perikanan Bidang Mutu 26Aktif : 15 Pembebasan Sementara : 4 Proses Pengangkatan Pertama : 7 2.Perekayasa29Aktif : 10 Pembebasan Sementara : 15 Proses Pengangkatan Pertama : 4 3.Pranata Humas1Pembebasan Sementara : 1 4.Pranata Komputer2Proses Pengangkatan Pertama : 2 5.Statistisi1Proses Pengangkatan Pertama : 1 6.Analis Kepegawaian2Aktif : 1 Proses Pengangkatan Pertama : 1 7.Guru1Pembebasan Sementara : 1 8.Dosen1Pembebasan Sementara : 1 9.Peneliti1Pembebasan Sementara : 1 10.Instruktur1Pembebasan Sementara : 1 Total65Aktif : 26, Pembebasan sementara : 24, Proses pengangkatan pertama : 15 PROFIL JABATAN FUNGSIONAL

17 Peran Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu: melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Otoritas Kompeten. Perekayasa : Melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Analis Kepegawaian : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

18 Definisi APHP Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) adalah jabataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan atau menganalisa data yang diperoleh dari pasar dalam negeri maupun luar negeri Melakukan kegiatan perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodefikasian, pengurutan, penghitungan, pentabulasian, peringkasan, pelaporan, validasi dan verifikasi serta pemutakhiran data dan informasi hasil perikanan, melakukan analisis pasar dan kegiatan penyidikan pasar (market intellegence) Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP) adalah jabataan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan atau menganalisa data yang diperoleh dari pasar dalam negeri maupun luar negeri Melakukan kegiatan perencanaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengkodefikasian, pengurutan, penghitungan, pentabulasian, peringkasan, pelaporan, validasi dan verifikasi serta pemutakhiran data dan informasi hasil perikanan, melakukan analisis pasar dan kegiatan penyidikan pasar (market intellegence) Tugas Pejabat Fungsional APHP

19 Tujuan dibentuknya APHP 1.Wahana untuk pengembangan karier 2.Upaya mendorong peningkatan motivasi dan profesionalisme kerja 3.Melegalisasi eksistensi APHP sebagai tenaga profesional dalam jabatan karier 4.Menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja 5.Mewadahi para pejabat Eselon III dan IV apabila terjadi pengurangan (kaya fungsi miskin struktur) 1.Wahana untuk pengembangan karier 2.Upaya mendorong peningkatan motivasi dan profesionalisme kerja 3.Melegalisasi eksistensi APHP sebagai tenaga profesional dalam jabatan karier 4.Menunjang tugas pokok dan fungsi unit kerja 5.Mewadahi para pejabat Eselon III dan IV apabila terjadi pengurangan (kaya fungsi miskin struktur)

20 DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP NoUnit KerjaKebutuhan Tenaga Jabatan Fungsional APHP per Tahun TerampilAhliTotalTerampilAhliTotal 1Pusat Provinsi Kab/Kota TPI PPN PPS PPP PPI Jumlah

21 DAFTAR KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL APHP NoUnit Kerja Kebutuhan Tenaga Jabatan Fungsional APHP per Tahun Terampil AhliTotal Terampil AhliTotal Terampil AhliTotal 1Pusat Provinsi Kab/Kota TPI PPN PPS PPP PPI Jumlah

22 PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN NASKAH TUNJANGAN JABATAN JUKNIS & JUKLAK NASKAH BATAS USIA PENSIUN NASKAH BATAS USIA PENSIUN RANCANGAN PERMEN PAN & RB PERTIMBANGAN TEKNIS BKN PERMEN PAN & RB PERMEN PAN & RB

23 RANCANGAN PERMEN PAN & RB 11/2 s/d 2 th 1/2 th 1 th (dapat diperpanjang 2 th) PERMEN PAN & RB PERMEN PAN & RB PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN PERATURAN BERSAMA MEN KP & BKN PERPRES TENTANG NASKAH TUNJANGAN JABATAN & BUP

24


Download ppt "V I S I PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT VISI DAN MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google