Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN."— Transcript presentasi:

1 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG RAPAT KERJA NASIONAL BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL (RAKERNAS BKPRN) Jakarta, 7 November 2013 Oleh : GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013

2 OTONOMI DAERAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAYANAN UMUM DAYA SAING DAERAH 26 URUSAN WAJIB 8 URUSAN PILIHAN DESENTRALISASI (UU NO. 32/2004) PENINGKATAN : BIDANG URUSAN PENATAAN RUANG TUJUAN Terwujudnya ruang yg aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Penyusunan rencana tata ruang PERDA RENCANA TATA RUANG Intrumen Perijinan Pemanfaatan Ruang SPM BIDANG PENATAAN RUANG Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 6/ 2008)

3 18 Provinsi yang telah menetapkan Perda  dari total 33 Prov 1 Provinsi ( Prov Sulteng) telah dievaluasi oleh Kemendagri 1 Provinsi ( Prov Sulteng) telah dievaluasi oleh Kemendagri sedang dilakukan perbaikan/ penyempurnaan di daerah 316 kabupaten /kota telah menetapkan Perda  dari total 491 kabupaten/kota Sumber : Hasil Inventarisasi Ditjen Bina Bangda Sulsel, Bali, DIY, Lampung, Jabar, NTB, Jateng, NTT, Banten, Gorontalo, DKI, Bengkulu, Jatim, Sumbar, Jambi, Malut, Maluku, Papua Barat 249 kabupaten dan 67 kota

4 ISU STRATEGIS KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG Belum Optimalnya Tugas dan Fungsi BKPRD Rendahnya Partisipasi Masyarakat Lemahnya Koordinasi Keterbatasan Data & Informasi Tata Ruang Belum Sinerginya tugas dan fungsi BKPRN dengan BKPRD Rendahnya Komitmen Pendanaan

5 OPTIMALISASI BKPRN BKPRD PERAN & FUNGSI LANGKAH STRATEGIS YANG PERLU DILAKUKAN Penyusunan mekanisme dan tata kerja (SOP) BKPRD Pengembangan data dan informasi Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah Penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Pemberian reward and punishment di bidang penataan ruang 5 5 Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota SINKRONISASI

6 Kepercayaan, Dukungan & Legitimasi Politik Nilai Tambah & Kualitas Pelayanan Prima Fungsi Perlindungan pada Masyarakat Kepercayaan, Penghargaan dan Kontribusi Keuntungan Kontribusi Pembangunan Ekonomi Stabilitas Poleksosbudhankam DUNIA USAHA/ PRIVATE SECTOR MASYARAKAT (CITIZEN) PEMERINTAH (STATE) Nilai Tambah & Kualitas Layanan PEMERINTAH PEMERINTAH PROV PEMERINTAH KAB INDIVIDU KELOMPOK ORMAS/LSM PT PENGUSAHA ASOSIASI INVESTOR DLL PEMERINTAH DAERAH Top Down Bottom Up

7 TERIMA KASIH


Download ppt "PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENATAAN RUANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG DAN PENERAPAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google