Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KINERJA GUR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Disampaikan pada Diklat PCT Penilaian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KINERJA GUR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Disampaikan pada Diklat PCT Penilaian."— Transcript presentasi:

1 KINERJA GUR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Disampaikan pada Diklat PCT Penilaian Kinerja Guru Tahun 2012 Tanggal : 24 – 28 Juli 2012

2 NOISU KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN 1.KOORDINASI DAN KERJASAMA LINTAS LEMBAGA INTERNAL DAN EKSTERNAL -BELUM TAMPAK ADA KOORDINASI YANG SISTEMIK ANTAR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL -BELUM ADA KESAMAAN CARA PANDANG TENTANG IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN SENTRALISASI PENGELOLAAN GURU (ADA PP ATAU REVISI UU 32 TENTANG OTONOMI PENDIDIKAN) 2.STANDAR -BELUM DIJABARKAN SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, DAN STAKEHOLDERS INTERNAL DAN EKSTERNAL PENDIDIKAN -PEMAHAMAN TENTANG SNP BAIK SUBSTANSI MAUPUN IMPLEMENTASI MASIH SANGAT BERVARIASI -IMPLEMENTASI YANG MASIH PARSIAL SEHINGGA TIDAK MEMBENTUK SISTEM YANG SALING TERKAIT DAN BERKESINAMBUNGAN -BELUM DITERAPKAN SECARA KONSISTEN DASAR MENGEKSEKUSI PROGRAM DALAM TIGA RANAH (TO BE CONTINUED, TO BE MODIFIED, ATAU TO BE CANCELLED) -ADA JABARAN YANG OPERASIONAL YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN -DIPAHAMI SECARA TUNTAS OLEH SEMUA STAKEHPLDERS -ADA STANDAR PROSES DAN MEKANISME PENCAPAIAN STANDAR DENGAN ROAD MAP YANG JELAS -DITERAPKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN DALAM PARADIGMA CQI

3 NOISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN 3.3.REGULASI-KESELARASAN REGULASI MASIH PERLU DIREVIEW -BELUM ADA REGULASI YANG MENGIKAT SEMUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SECARA SISTEMIK -PERLU REGULASI ATAS HASIL REVIEW SEMUA REGULASI YANG ADA -ADA REGULASI YANG MENGATUR ROADMAP DAN TARGET YANG SECARA BERTAHAP ELIGIBLE UNTUK DICAPAI 4.INSTRUMENBELUM KOMPREHENSIF BAIK SECARA SUBSTANTIF MAUPUN METODOLOGIS PERLU ADA STANDAR INSTRUMEN MINIMAL SECARA NASIONAL SEBAGAI ACUAN 5.MEKANISME DAN PROSEDUR DUKUNGAN JARINGAN DAN INFRASTURUKTUR BELUM OPTIMAL PERLU DIRANCANG ON LINE DAN/ATAU OFF LINE 6.6.OUTPUTBELUM MEMADAI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN SEMUA PERENCANAAN BERBASIS HASIL EDS 7.7.OUTCOMESPERBAIKAN MUTU DAN BUDAYA MUTU BELUM TUMBUH CQI DAN BUDAYA MUTU DENGAN ROAD MAP YANG ELIGIBLE

4 PEMBINAAN KOMPETENSI, KINERJA, KARIR, DAN KESEJAHTERAAN DITENTUKAN OLEH: -SDM -GURU -DOSEN -TENDIK LAINNYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU INDONESIA Sertifikasi Guru Dalam Jabatan (bagi Guru yang diangkat sebelum 2005) 2. PPG Dalam Jabatan (s.d 2015) 3. PPG Prajabatan (mulai 2016) 4. Uji Kompetensi 5. Penilaian Kinerja 6. Continuing Professional Development (CPD) 1. Renstra Kemdikbud 2. Bonus Demografi 3. Segitiga “Ajaib” (Resourse Sharing, Integrasi Proses, Penggunaan IT) 4. Kunci Inggris (Siswa, Guru, Content, Infrastruktur) 5. 8 SNP 6. RSBI 7.Pendidikan Karakter Dan Antikorupsi 8.KKNI 1 MP3EI 2 Zona Ekonomi 3 (7 Negara Besar Dunia di 2045) 4 Spektrum Keahlian SDM 5 Struktur Tenaga Kerja 6 Proporsi seluruh Jenjang, Jenis dan Jalur Pendidikan 7 Spektrum PTK 8Spektrum Siswa dan Mahasiswa 1 Perencanaan Kebutuhan, Distribusi Dan Pemerataan 2 Pendidikan Akademik Dan Profesi Guru 3 Pembinaan Kompetensi, Karir, dan Kesejahteraan

5 SNPPENDIDIKAN MASA LALUPENDIDIKAN MASA KINI KOMPETENSI LULUSAN MEMILIKI DEDIKASI OVER PRODUCTION RELEVANSI RENDAH TDK BERIMBANG ANTARA SOFT SKILL DAN HARD SKILL ISI (MATERI)SUMBER TERBATASSANGAT KAYA DENGAN BERBAGAI SARANA DAN VENDOR PROSESKONVENSIONALMODERN PENILAIANFOKUS PADA OUTPUTMULAI DARI INPUT, PROSES, OUTPUT SUDAH DIPERTIMBANGKAN, BAHKAN OUTCOMES PENGELOLAANMANAGEMENT SEDERHANA OTONOMI SEKOLAH MBS KTSP PTK BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL KUALIFIKASI AKSES THD ILMU PENGETAHUAN RENDAH PENGHASILAN RENDAH DEDIKASI DAN PENGABDIAN TINGGI MEMENUHI KUALIFIKASI SERTIFIKASI TUNJANGAN PROFESI KARIS GURU HARLINDUNG PEMBIAYAANSANGAT TERBATAS20 % APBN SARANA/ PRASARANA SANGAT MINIM BAIK KECUKUPAN MAUPUN KESESUAIAN MULAI MEMADAI

6 Percepatan Pembangunan Pendidikan Pembangunan Satuan Pendidikan Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bantuan Pendanaan Peserta Didik Penyempurnaan Sistem Pembelajaran SD/SMP 1-Atap BOS, BOMM Beasiswa PMT-AS Pendidikan Karakter Sistem Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan Perpustakaan USB, RKB Laboratorium Kualifikasi Sertifikasi Distribusi Penyediaan Kesejahtera an Pelatihan Peningkatan LPTK Kurikulum Penyediaan & Penyebaran Materi SPM Akreditasi Bantuan Buku Penyelarasan 6

7 STANDAR MUTU INSTRUMEN, BORANG, FORMULIR dan SOP PENGUKURAN/ PENGGUNAAN INSTRUMEN ANALISIS DAN REKOMENDASI PENILAIAN KESESUAIAN ANTARA REKOMENDASI DGN PROGRAM BERJALAN INSTRUMEN DAN ANALISIS KEMAJUAN HASIL PERBAIKAN 6

8 PERENCANAAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN 1. Komposisi Soft Skill dan Hard Skill 2. Tingkat pemahaman guru, siswa, lembaga pendidikan, birokrat, lembaga penjaminan mutu, dan masyarakat. INSTRUMEN (ALAT UKUR) KOMPETESI 1.Substansi 2.Metodologi OUT PUT : 1.Peta pencapaian kompetensi untuk semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan 2.Reformulasi Kurikulum 3.Reformasi Proses, Penilaian, Peran Guru, Sumber Belajar, sarana dan pembiayaan 1 2 3

9

10 KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF SPIRITUAL KOMPETENSI (LEVEL OF COMPETENCE) Suatu bidang kemampuan HARD SKILL endro.its SOFT SKILL

11 KOMPETENSI LULUSAN 1.Berpikir logis (beragumentasi) Berkomunikasi (lisan dan tulisan) 2.Problem Solving 3.Berani mengambil resiko 4.Bekerja mandiri dan Bekerjasama 5.Penguasaan Teknologi 6.Kapasitas Pebelajar Mandiri 1 OUPUT BELAJAR 1.Critical Book Report, Jurnal Report, Research Review 2.Mini Research Report 3.Project 4.Rekayasa Ide 4 5 PILAR BELAJAR 1.Learning Activities 2.Learning Ouput 3.Learning Outcomes 4.Learning Resources 5.Learning Assesment 2 AKTVITAS BELAJAR 1.Mengamati. 2.Meneliti 3.Menganalisis Data 4.Melaporkan Hasil 3 Isu strategis : Apakah masih diajarkan, dilatihkan dan dicontohkan kompetensi tersbut di sekolah ??? 1.Orientasinya bukan materi, tetapi kompetensi (dari content based  competence based) 2.Seluruh aktivitas belajar diarahkan pada kompetensi tersebut, sehingga yang diukur juga kompetensi dimaksud 3.Dielaborasi secara berjenjang dan proporsional ke masing jenjang pendidikan 4.Seluruh Mapel diarahkan untuk membangun kompetensi tesebut Isu strategis : Apakah lima pilar ini menjadi acuan seluruh proses di sekolah? 1.Bagaimana tingkat pemahaman dan kemampuan guru mengaplikasikan berbagai pendekatan dan teori yang relevan 2.Apakah isi, proses, dan penilaian bersesuaian dengan kompetensi yang diharapkan 3.Bagaimana tingkat pemahaman siswa tentang lima pilar tersebut? 4.Apakah kapasitas siswa dilkembangkan untuk melakukannya secara mandiri ? Isu strategis : Bagaimana kesinambungan aktivitas tersebut antar jenjang pendidikan ? 1.Apakah kapasitas untuk melakukan aktivitas tersebut masih dikembangkan untuk semua jalur dan jenjang pendidikan 2.Bagaimana benang merah detail kegiatan tersebut mulai dari SD, SMP, SMA sampai PT ? 3.Apakah semua pendidik pada setiap jenjang memahami kapasitas siswa antar jenjang ? 4.Apakah kapasitas tersebut berkelanjutan antar jenjang ? Isu strategis : Apakah produk belajar tersebut dielaborasi secara proporsional untuk semua jenjang pendidikan ? 1.Apakah produk tersebut menjadi fokus output belajar peserta didik ? 2.Bagaimana tingkat pemahaman dan kapasitas guru mempertahankan keberlanjutan produk tersebut antar jenjang pendidikan ? 3.Apakah produk tersebut digunakan sebagai alat evaluasi bagi siswa ?

12 1.Kapasitas dan kapabilitas guru untuk mengevaluasi 2.Standar dan panduan penilaian 3.Kesesuaian penilaian dengan kompetensi, materi, proses. 4.Sistem penjaminan mutu evaluasi (evnstrumen monev dan konsistensi terhadap perbaikan evaluasi)

13 PERENCANAAN KEBUTUHAN, KOMPETENSI, PENYEDIAAN, DISTRIBUSI dan PEMERATAAN PTK 1. Kuota nasional sesuai kohort kebutuhan Prov. /Kab./Kota 2. Pemenuhan guru melalui pemberian ’kewenangan tambahan’ (horizontal) atau pelaksanaan ‘alih kewenangan mengajar’ antar jenjang sekolah (vertikal), PPGT, SM3T, untuk pemerataan dan mengatasi “mismatch”. 3. Pemenuhan kebutuhan guru sesuai Spektrum Zona MP3EI melalui penyediaan guru kejuruan oleh LPTK bekerjasama dengan Politeknik, Institut Teknologi, Universitas, Sekolah Tinggi, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK kejuruan) dan mengimplementasikan kebijakan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) 4. Mendorong Pemerintah, Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan SKB 5 Menteri dalam pelaksanaan redistribusi guru 5. Mendorong Pemerintah, Propinsi, Kab/Kota untuk melaksanakan perekrutan dan penyiapan calon kepala sekolah, calon pengawas dan tenaga kependidikan lainnya (Laboran, Pustakawan, Teknisi, TAS) sesuai standar kompetensi yang telah ditetapkan REKONSTRUKSI PENDIDIKAN CALON GURU (SELEKSI, PENDIDIKAN AKADEMIK, DAN PENDIDIKAN PROFESI) 1.Perlu ada standar nasional bagi calon mahasiswa yang akan masuk ke LPTK; aturan khusus rekrutmen dan seleksi bagi calon guru dan calon peserta program pendidikan profesi. 2.Standarisasi dan penjaminan mutu LPTK PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.Peningkatan kualitas pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, penilaian kinerja, pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru (CPD), pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), KKPS, MKKS, MKPS 2.Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah dan tenaga administrasi sekolah 3.Penilaian Kinerja dan CPD 1 2 3

14 NOSTATUSJUMLAHMASALAHREGULASI USUL BADAN 1. PNS DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS 2. GURU AGAMA ADMINISTRASI, SERTIFIKASI, PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN 3. PNS DPK DISTRIBUSI, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS 4. GURU BANTU PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASI PP 48, PP 43 (tertinggal oleh Pemda) 5. GURU HONDA PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROSES PENGANGKATAN MENJADI PNS, SERTIFIKASI PP 48, PP 43 (tertinggal oleh Pemda) 6. GTT PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS GTY PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN, PROFESIONALITAS 8. HONOR DI SEK. NEGRI ?? SERTIFIKASI, PENGANGKATAN, PEMBERDAYAAN, PEMBINAAN RPP diterbitkan 9. SM 3T 5.000

15 DOMAIN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DOMAIN PEMKAB/PEMKO (Diperlukan Standar Minimal Yang Berlaku Untuk Semua Kab /Kota) 4 1.KUALIFIKASI 2.KOMPETENSI 3.KINERJA 4.KENAIKAN PANGKAT 5.KARIR 6.PKBG 7.HARLINDUNG 8.TUNJANGAN KINERJA GURU PROFESONAL BELUM OPTIMAL 3 PERENCANAAN KEBUTUHAN, REKRUITMEN, DISTRIBUSIKUANTITAS DAN KUALITAS DAN KUALITAS GURU KURANG TETAPI LEBIH ?? 2 REKONSTRUKSI PENDIDIKAN AKADEMIK, PROFESI GURU dan PENATAAN LPTK STANDARISASI LULUSAN LPTK MASIH TERKENDALA ? 1 KUOTA NASIONAL, STANDAR DAN POLA REKRUTMEN MAHASISWA CALON GURU (DEMAND DRIVEN) INTELEKTUAL, MINAT, BAKAT, SIKAP, dan PHISIK STANDARISASI INPUT DAN KUOTA NASIONAL BELUM ADA ?? DOMAIN BERSAMA

16 LAYANAN PENDIDIKAN INSANCERDASKOMPREHENSIF KONSTRUKSI REGULASI PENDIDIKAN PERANGKAT REGULASI UUPPPERMEN UU SISDIKNAS UU 14 UU 32 PP 19 PP 74 PP 38 PP 41 PERMENDIKNAS 27, 28, dan 35 PERMENEG PAN-RB 16 INTEGRASI PERAN: PEMERINTAH KAB./KOTAPEMERINTAH PROPINSIKEMENDIKBUD 1.Perencanaan Kebutuhan PTK 2.Pengangkatan dan Penempatan 3.Pemindahan 4.Peningkatan Kesejahteraan 5. Perlindungan 6.Pemberhentian 7.Sertifikasi. 1.Perencanaan Kebutuhan PTK SBI 2.Pengangkatan dan Penempatan 3.Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS antar Kabupaten/Kota 4.Peningkatan Kesejahteraan 5.Perlindungan 6.Pemberhentian. 1.Perencanaan PTK Nasional 2.Pemindahan antar Propinsi 3.Peningkatan Kesejahteraan 4.Perlindungan 5.Pemberhantian karena Pelanggaran 6.Sertifikasi. Pendidikan didrive dan dimanage by design bukan by sinyalemen Ada ruang negosiasi yang sangat terbuka bagi Kemendibud dengan Pemerintah Daerah Ada UU 32 yang ditafsirkan belum berpihak pada pemberdayaan Perlu ada platform yang sama antara kemendikbud dengan pemerintah daerah: insan cerdas komprehensif, dengan ruh melayani dengan amanah tetapi belum ditangani di daerah dengan cerdas. Ada kunci Inggris dengan 4 komponen, tetapi tidak ditangani secara integratif (infrastrutur, PTK, peserta didik, dan content. Ada Segitiga “Ajaib” yang belum dipahami dengan baik Ada pilar 5 K tetapi belum dipahami dan diimplementasikan.

17 SM : Standar Minimal PKB : Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan PK : Penilaian Kinerja UJI KOMPETENSI N ˂ SM N ≥ SM PKB DIKLAT PENGEMBANGAN N ˂ SM N ≥ SM GURU PROFESIONAL 1.KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN 2.PROMOSI 3.TUNJANGAN PROFESI PK INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN DIKLAT DASAR DIKLAT LANJUTAN INDIKATOR UTAMA No.INDIKATOR 1.Disiplin Guru (waktu, nilai, kehadiran, ethos kerja) 2. Efisiensi dan Efektivitas pembelajaran (Kapasitas transformasi ilmu ke siswa) 3.Keteladanan Guru (berbicara, bersikap dan berperilaku) 4. Motivasi Belajar Siswa DAMPAK No INDIKATOR 1. Kompetensi Lulusan, Hasil Belajar Siswa (Nilai Rapor, UN dan Hasil Tes Standar Lainnya) 2. Karya Prestatif Siswa dalam berbagai kompetisi Lokal, Nasional dan Internasional 3. Kesinambungan Prestasi Siswa di PT atau bekerja melalui Penelusuran Alumni. 4.Rekognisi Pihak Eksternal terhadap kualitas Siswa Pembinaan karier dan kepangkatan Memastikan guru melaksanakan tugas profesional Menjamin bahwa guru memberi layanan pendidikan yang berkualitas (KEPASTIAN, KEMANFAATAN dan KEADILAN) PK PKB UK Isu Strategis : 1.SOP 2.Alat Ukur 3.Permendikbud

18 NO PARAMATERINDIKATOR A. DISIPLIN GURU 1.Kehadiran 2.Menyiapkan dokumen perencanaan pembelajaran 3.Menggunakan waktu 4.Mematuhi semua aturan sekolah B. KETELADANAN GURU 1.Cara berpikir 2.Berbicara 3.Bersikap 4.Bertindak C. EFISIENSI PEMBELAJARAN 1.Penguasaan materi 2.Penguasaan dan penerapan metodologi pembelajaran yang kreatif 3.Mengevaluasi pembelajaran D. MOTIVASI BELAJAR 1.Antusiasme mengikuti proses belajar (bertanya, memberi pendapat, mengkritisi pendapat orang lain, berargumentasi) 2.Menyelesaikan tugas mandiri dan kelompok 3.Insiatif belajar mandiri dan kelompok

19 didukung oleh penguasaan sumber dan IT/ICT 1.Kecukupan Sumber belajar dan Kapasitas Menguasai Sumber (Buku Teks, Hasil Penelitian, dan Jurnal) 2.Ketersediaan dan Penguasaan terhadap IT/ICT 1.Kecukupan Sumber belajar dan Kapasitas Menguasai Sumber (Buku Teks, Hasil Penelitian, dan Jurnal) 2.Ketersediaan dan Penguasaan terhadap IT/ICT

20 UJI KOMPETENSI PENERIMA TP PENILAIAN KERJA PEMBINAAN (1 TAHUN) UKA PLPG (88,5%) TDK LULUS (DIKLAT) (11,5%) LULUS CETAK SERTIFIKAT NRG SK DIRJEN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI TIDAK LULUS TIDAK LULUS ANGKA KREDIT & KENAIKAN PANGKAT LULUS TIDAK KEMAMPUAN RENDAH MISMATCH PENYESUAIAN KEWENANGAN SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI 2013 PLPG 2013 GURU BERSERTIFIKAT GURU PROFESIONAL RANKING BERDASARKAN PERSYARATAN SERTIFIKASI DAERAH, SEKOLAH PENDIDIKAN/ASAL MAPEL STATUS KEPEGAWAIAN MISMATCH UKA- PLPG UK- PKG VERIFIKASI VALIDASI & PEMETAAN UJI KOMPETENSI PEMETAAN 2014: 1,3 JUTA UKA: SELEKSI PEMETAAN PKG: MEMASTIKAN GURU MENJALANKAN PROFESI PEMBINAAN PANGKAT DAN KARIR GURU PKBG: BERBASIS UK INOVATIF BERBASIS KOMPETENSI STRATEGI WEB BASED/ON LINE CAL/OFF LINE MODUL BASED TATAP MUKA/ PENDAMPINGAN

21 21 SPM SSN RSBI SBI   SPM    KRITERIA  : 1.LEGAL 2.PEDAGOGIK 3.SOSIAL (0%) (0,65%) 1.SNP dan diperkaya Standar kualitas pendidikan Negara Maju 2.Berakreditasi A (95) dari BAN Sekolah/Madrasah 3.Pembelajaran Matematika, IPA dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) 4.Nilai rata-rata UN 8,0 1.Sudah memenuhi SNP 2.Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah 3.Pembelajaran Matematika IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Internasional (bilingual) 4.Nilai rata-rata UN 7,0 1.Memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2.Memiliki rata-rata UN 6,5 3.Tidak Double Shift 4.Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah

22 ...semangat perbaikan UN adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan prestasi, serta sebagai “passport”untuk melanjukan ke jenjang lebih tinggi...semangat perbaikan UN juga untuk pemetaan, sebagai landasan perbaikan mutu pendidikan 55 secara merata (mempe © rs K em d p ik i b t u s d t 2 a 0 n 1 d 2 ar deviasi antar wilayah)... Integrasi Kualifikasi Integrasi Sosial “continuity” untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Integrasi Vertikal “continuity” bagi implementasi kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) [Perpres 8/2012 tentang KKNI] “continuity” bagi mendukung mendukung ekonomi kurang siswa dari sosial mampu masuk ke PT [PP 66/2010] mendukung Integrasi Kewilayahan “continuity” bagi siswa dari satu daerah masuk ke PT di wilayah lain (mengurangi disparitas antar wilayah dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional) [PP 66/2010] Ujian Nasional

23 Berbasis Pemetaan Kompetensi (Analisis Kebutuhan) Kecukupan dan Kesesuaian Instruktur, Materi, Proses Pelaksanaan Berbasis Kompetensi Pre Tes (Peta Entry Level) Authentic Assessment Post Test UK dan Penilaian Kinerja INPUTPROCESSOUTPUTOUTCOME

24 NOANALISIS BUTIR 1.DAYA SERAP 2.ANALISIS KESULITAN 3.STRUKTUR MATERI PARAMETERDIKLAT DASARDIKLAT LANJUTANDIKLAT PENGEMBANGAN ORIENTASI80 % SUBJECT MATTER, 20 % ACTIVE LEARNING METHOD 20 % SUBJECT MATTER, 80 % ACTIVE LEARNING METHOD, PERANCANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS MULTI MEDIA, IT/ICT STRATEGI PRE – POST TEST PENILAIAN ACUAN PATOKAN KERJASAMA ANTARA LPTK, LPMP DAN P4TK PRE – POST TEST PENILAIAN ACUAN PATOKAN KERJASAMA ANTARA LPTK, LPMP DAN P4TK WORKSHOP PERAGAAN SHORT COURSE (SABATICAL LIVE) DALAM DAN LUAR NEGERI SISTEM INFORMASI TERPUSAT DI BPSDMPK UKURAN KEBERHASILAN ∆ (POST-PRE) ∆ (X2 - X1) UJIAN NASIONAL PERINGKAT SEKOLAH ∆ (POST-PRE) ∆ (X2 - X1) UJIAN NASIONAL PERINGKAT SEKOLAH LISENSI SERTIFIKAT LEGITIMASI MENGANALISIS : 1.HASIL UN 2.HASIL DIKLAT SEBELUMNYA 3.HASIL PENELITIAN 4.DATA SEKUNDER LAINNYA MELAKUKAN TES HASIL BELAJAR BAGI SISWA MERANCANG DIKLAT DALAM HAL : 1.MATERI 2.STRATEGI DAN METODE 3.UKURAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN

25 UJI KOMPETENSI UJI KOMPETENSI AWAL SERTIFIKASI(PRA & PASCA PLPG) UJI KOMPETENSI PRA PKG UJI KOMPETENSI PKB 1.SELEKSI 2.PEMETAAN 3.DIAGNOSTIK 4.UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT 1.SYARAT KELULUSAN 2.PEMETAAN 3.DIAGNOSTIK 4.UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT 1.PRASYARAT PKG 2.PEMETAAN 3.DIAGNOSTIK 4.UMPAN BALIK BAGI LPTK DAN LEMBAGA DIKLAT

26 UJI KOMPETENSI (2012: 10 %) SBG GURU (6 JP) SBG KS (18 JP TUGAS TEMBAHAN) ALTERNATIFSEBAGAI GURUSEBAGAI KSKEPUTUSAN UJI KOMPETENSI PENILAIAN KINERJA KOMPETEN DINILAI KINERJA SEBAGAI KS KOMPETENTIDAK KOMPETENDINILAI KINERJA SEBAGAI GURU TIDAK KOMPETEN WAJIB DIKLAT DASAR GURU PENILAIAN KINERJA SBG KS N ˂ SM N ≥ SM DIKLAT DASAR PENGUATAN KS KENAIKAN PANGKAT DAN PENGHARGAAN LAINNYA YANG RELEVAN DIKLAT LANJUT PENGUATAN KS

27 UJI KOMPETENSI N ˂ SM N ≥ SM PKB DIKLAT PENGEMBANGAN N ˂ SM N ≥ SM GURU PROFESIONAL 1.KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN 2.PROMOSI 3.TUNJANGAN PROFESI PK INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN DIKLAT DASAR DIKLAT LANJUTAN SM : Standar Minimal PKB : Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan PK : Penilaian Kinerja

28 UJI KOMPETENSI N ˂ SM N ≥ SM DIKLAT DIKLAT PIM N ˂ SM N ≥ SM SDM KOMPETEN 1.KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN 2.PROMOSI 3.TUNJANGAN JABATAN PK INTERNALLY & EKSTERNALLY DRIVEN DIKLAT TEKNIS DIKLAT FUNGSIONAL PK : PENILAIAN KINERJA

29 NO ISUKETERANGAN 1.ADMINISTRATIF VERSUS SUBSTANTIF SINYALEMEN FORMALITAS SPT KASUS DP3, KONTRA EFSIENSI ANGGARAN, RESISTENSI, DSB. 2.ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI 3.SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS MEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) 4.DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAAT PEMBINAAN KARIER DAN KEPANGKATAN MEMASTIKAN GURU MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONA MENJAMIN BAHWA GURU MEMBERI LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 5.INTRUMENTASIPROSES PEMBAKUAN, BENCHMARKING DENGAN PK STANDAR LAINNYA 6.PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM SKORING DAN TRANSFER ANGKA KREDIT 7.ANALISIS MEDAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM (ASESSOR DAN GURU 8.KOORDINASI INTERNAL DAN LINTAS SEKTORAL KEMENDIKBUD DENGAN DINAS KAB KOTA DAN KEMENTERIAN PAN -RB

30 NOISUKETERANGAN 1.ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI 2.SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS MEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) 3.DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAAT PEMBINAAN KARIER DAN KEPANGKATAN MEMASTIKAN GURU MELAKSANAKAN TUGAS PROFESIONA MENJAMIN BAHWA GURU MEMBERI LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS 4.INTRUMENTASIPROSES PEMBAKUAN, BENCHMARKING DENGAN PK STANDAR LAINNYA 5.PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM SKORING DAN TRANSFER ANGKA KREDIT 6.ANALISIS MEDAN KAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM (ASESSOR DAN GURU 7.KOORDINASI INTERNAL DAN LINTAS SEKTORAL KEMENDIKBUD DENGAN DINAS KAB KOTA DAN KEMENTERIAN PAN -RB

31 NOISUKETERANGAN 1.ARGUMENTASI FILOSOFI, TEORI, DAN PRAKSIS KONSTRUKSI AKADEMIK DAN ADMINISTRATIF BERBASIS VISI REGULASI 2.SOSIALISASI, KREDIBILITAS, AKUNTABILITAS DAN AKSEPTABILITAS MEKANISME DAN PROSEDUR (INSTRUMEN, STRATEGI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) 3.DIVERSIFIKASI FUNGSI DAN MANFAAT DASAR, LANJUTAN DAN PENGEMBANGAN PEMETAAN, DIAGNOSTIK, SELEKSI DAN SPESIFIK GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS DAN TENDIK LAINNYA 4.INTRUMENTASIPENGEMBANGAN PERANGKAT TES, PROSES UJI COBA (PEMBAKUAN), BENCHMARKING DENGAN TES STANDAR LAINNYA 5.PENGEMBANGAN SISTEMON LINE, OFF LINE, PAPER BASED FULL ON LINE KOMBINASI PENGUNAAN JARINGAN INTERNET DAN INTRANET KEAMANAN DAN KENYAMANAN SISTEM (ENCRIPT DAN WEB BROWSER) 6.ANALISIS MEDAN KESIAPAN TUK (JARINGAN, SOFT WARE DAN HARD WARE KAPASITAS DAN DUKUNGAN SDM

32 NOASPEKKETERANGAN 1. KOMPETENSI PROFESIONAL KONSISTENSI PENGUASAAN MATERI GURU: ANTARA CONTENT DENGAN PERFORMANCE TEKS, KONTEKS, & REALITAS FAKTA, PRINSIP, KONSEP DAN PROSEDUR KETUNTASAN TENTANG PENGUASAAN FILOSOFI, ASAL- USUL, DAN APLIKASI ILMU 2. KOMPETENSI PEDAGOGI KONSISTENSI PENGUASAAN PEDAGOGI ANTARA CONTENT DENGAN PERFORMANCE: BUKAN SEKEDAR PENGUASAAN GURU TENTANG PENGENALAN PSERTA DIDIK, MODEL BELAJAR, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, TETAPI TES YANG MAMPU MEMPREDIKSI BAGAIMANA GURU MENGINTAGRASIKAN KELIMANYA DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN CATATAN : KELIMA HAL TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI TETAPI STANDAR KOMPETENSI

33 NOASPEKKETERANGAN 1. FUNGSI: UJI KOMPETENSI AWAL PRA PLPG UJI KOMPETENSI PASCA PLPG UJI KOMPETENSI PASCA DIKLAT DASAR KETIGA UJI DIKEMBANGKAN SETARA KARENA DELTANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENILAI KUALITAS PROSES DAN KUALITAS OUT PUT DENGAN FORMULA KEBERHASILAM : JIKA X2>X1; SIGNIFIKAN 2. DOMAINPROFESIONAL DAN PEDAGOGI 3. STRATEGI PENGEMBANGAN KONSTRUKSI INDIKATOR, BUTIR DAN RASIONALNYA KISI TES PENGEMBANGAN BUTIR TES 4. PROSES PEMBAKUAN (UJI COBA) VALIDITAS (ISI), RELIABILITAS, DAYA BEDA DAN TINGKAT 5. ADMINISTRASI KETERSDIAAN BUKTI KELAYAKAN KEMUDAHAN UNTUK MELAKUKAN ANALISIS

34 GURU PERTAMA (III/a, III/b) GURU MUDA (III/c, III/d) GURU MADYA (IV/a, IV/b, IV/c) GURU UTAMA (IV/d, IV/e) PROGRAM INDUKSI GURU S1/D-IV BERSERTIFIKAT PKB fokus pada peningkatan kompetensi guru PKB fokus pada peningkatan prestasi peserta didik dan pengelolaan sekolah PKB fokus pada pengembangan sekolah PKB fokus pada pengembangan profesi Tahap Pengembangan Karir Guru

35 Pasal 91: (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis,dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Kebijakan Nasional Kewajiban Penjaminan Mutu Pendidikan

36 Pasal 92: (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu. (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu. Kebijakan Nasional Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan

37 Pasal 92: (1) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan. (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi. (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Kebijakan Nasional Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan

38 Kebijakan Nasional Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1butir 24 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;

39 PERUBAHAN PARADIGMA Pengendalian mutu Konsep utama adalah ujian, inspeksi, dan pengawasan eksternal Tujuan utama adalah laporan ekternal dan penerapan sanksi/hadiah Penjaminan dan peningkatan mutu Konsep utama adalah perencanaan, kajian internal, dan manajemen satuan kerja Tujuan utama adalah laporan internal dan pengambilan keputusan berbasis data BARU LAMA

40 PERUBAHAN PARADIGMA Proses dilakukan oleh eksternal dan pengendalian dari atas ke bawah Kualitas menjadi tanggung jawab sebagian orang Budaya pemeriksaan eksternal Proses dilakukan oleh internal dan pengedalian dari bawah ke atas Kualitas menjadi tanggung jawab semua pihak Budaya peningkatan kualitas berkelanjutan BARU LAMA

41 Satuan/Program Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Nasional Tahapan Penjaminan Mutu Pendidikan

42 HAKIKAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

43 Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Perencanaan & Implementasi Program Verifikasi (internal & Eksternal) dan Analisis Data Identifikasi Pencapaian & Aspek Pengembangan Pengembangan/ Pemilihan Instrumen Rancangan Penjaminan Mutu & Monitoring Pengumpulan & Pencatatan Data (EDS) Pengembangan & Implementasi Program Peningkatan Mutu Laporan Temuan Monitor & Kajian Hasil Peningkatan Mutu

44 Perencanaan & Implementasi Program isiProses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Biaya Penilaian RKS Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

45 Pengumpulan dan Pencatatan Data isiProses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Biaya Penilaian EDS Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

46 Verifikasi (Internal & Eksternal) & Analisis Data isiProses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Biaya Penilaian EDS Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

47 Laporan Temuan isiProses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Biaya Penilaian DATA Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah Dinas

48 Identifikasi Pencapaian dan Aspek Pengembangan Standar Isi Capaian SPM/SNP isiProses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Biaya Penilaian Kepala Sekolah Guru Komite Sekolah

49 Monitor dan Kajian Hasil Pelaksanaan Peningkatan Standar Isi Capaian SPM/SNP isiProses SKL PTK Sarpras Pengelolaan Biaya Penilaian Pengawas, LPMP, Dinas

50 Unit Utama: - Mandikdasmen - PMPTK - Pendidikan Islam -Nasional/Provinsi: - LPMP - P4TK - Dinas - Depag Kabupaten/Kota: - Dinas - Depag Satuan Pendidikan - Penyelenggara - Sekolah - Madrasah Keputusan: Kategori Sekolah Rekomendasi Keputusan: Kategori Sekolah Rekomendasi Develop programs Develop programs Implement programs Implement programs Assessment to 8NES SPM/ SNP SPM/ SNP BAN S/M LPMP BAN S/M LPMP Principal & Teacher School Commitee Principal & Teacher School Commitee EDS/S3E Annual School Assessment EDS/S3E Annual School Assessment 5-Tahun Akreditasi Sekolah 5-Tahun Akreditasi Sekolah AUDIT INTERNALAUDIT EKSTERNALREPORT

51 SISTEM PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DATABASE PENDIDIKAN NASIONAL (PSP) External Quality Assurance System (EQAS) External Quality Assurance System (EQAS) Internal Quality Assurence System (IQAS) Internal Quality Assurence System (IQAS)

52 SPPMP tingkat Internal PDCA (Plan, Do, Check, Action) which will provide continuous improvement Quality first Stakeholder - in The next process is our stakeholder Speak with data Upstream management SDCA PDCA SDCA S : Standard continuous improvement

53 Evaluasi Diri Sekolah (Setiap tahun) Akreditasi Badan Akreditasi Setiap Lima Tahun A B C.. SBI Rintisan SBI Standar Nasional Standar Pelayanan Minimal Mandatory Internally driven ???????????????

54 QA Tindak Lanjut Hasil Penjaminan Mutu Pendidikan Bantuan Teknis 8 SNP Bimbingan Arahan Supervisi SIAS dan Fasilitasi Saran Pemetaan Satuan Pendidikan

55 ASUMSI 1.Ketaatan terhadap Standar (tidak dibenarkan menyelenggarakan program yang tidak memenuhi standar) 2.CQI 3.Aturan Main dan Pemetaan Kewenangan dan Peran 4.Quality management berbasis Knowledge management

56 STAKEHOLDER BALITBANG BADAN BAHASA SEKJEN STAKEHOLDER DAERAH DAN REGIONAL BADAN PSDMP & PMP STAKEHOLDER PUSAT (UNIT TEKNIS) DITJEN PAUDNI DITJEN DIKDAS DITJEN DIKMEN DITJEN DIKTI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KAB/ KOTA LPMP P4TK LP2KS SATUAN PENDIDIKAN PENYELARASAN, INTEGRASI, DAN SINTESIS PENGUATAN PENGENDALIAN DAN IMPLEMENTASI PENGUATAN KOORDINASI ITJEN QUALITY CONTROL ASOSIASI PROFESI P2PNFI & BPPNFI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BSNP BAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL PENJAMINAN MUTU INTERNAL OUTPUT/ OUTCOME  Budaya Mutu  Peringkat Akreditasi  Peringkat sekolah  Peringkat Perguruan Tinggi (WCU)  Perencanaa n dan Postur Anggaran  Opini BPK DATA POKOK PENDIDIKAN DAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI ACUAN DATA

57 PEMETAAN PERAN BPSDMP-PMP, BALITBANG, BAN, DAN BSNP NO KEGIATAN BPSDMP- PMP BALITBANGBANBSNP 1.PENETAPAN STANDAR ---√ 2.PENGEMBANGAN INSTRUMEN DAN BORANG √√√√ 3.PEMETAAN PROFIL MUTU PENDIDIKAN √√√√ 4.PEMANFATAN HASIL PENJAMINAN MUTU REVIEW DAN PENYUSUNAN REGULASI √√√√

58 Hubungan SPM, SNP, Akreditasi dan EDS/M BAN S/M A EDS 3 B EDS 3 C EDS 2 D EDS 1 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Belum terakreditasi) *) SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Peningkatan berkelanjutan SPMP *) STANDAR INTERNASIONAL EDS 4

59 Sasaran EDS Tahun 2011 Provinsi: 33 Kabupaten/Kota: – Target awal: 83 Kabupaten/kota – Realisasi: 312 Kabupaten/kota Satuan Pendidikan: – Target awal: sekolah – Realisasi: sekolah

60 Daftar Kuota EDS per Propinsi … 1 NoLPMP Total 1 LPMP DKI Jakarta LPMP Jawa Barat LPMP Jawa Tengah LPMP D.I. Yogyakarta LPMP Jawa Timur LPMP Aceh LPMP Sumatera Utara LPMP Sumatera Barat LPMP Riau LPMP Jambi

61 Daftar Kuota EDS per Propinsi … 2 NoLPMP Total 11LPMP Sumatera Selatan LPMP Lampung LPMP Kalimantan Barat LPMP Kalimantan Tengah LPMP Kalimantan Selatan LPMP Kalimantan Timur LPMP Sulawesi Utara LPMP Sulawesi Tengah LPMP Sulawesi Selatan LPMP Sulawesi Tenggara

62 Daftar Kuota EDS per Propinsi … 3 NoLPMP Total 21LPMP Maluku LPMP Bali LPMP Nusa Tenggara Barat LPMP Nusa Tenggara Timur LPMP Papua LPMP Bengkulu LPMP Maluku Utara LPMP Banten LPMP Kep. Bangka Belitung LPMP Gorontalo

63 STRATEGI PELAKSANAAN EDS Karena jumlah sasaran EDS tahun 2011 cukup besar sejumlah sekolah maka diperlukan strategi pengumpulan data yang cepat: 1.Pendekatan integrasi proses (artinya EDS Online berbasis sistem yang sudah existing, yakni Sistem Dapodik yang telah punya NPSN satuan pendidikan). 2.Integrasi SDM (artinya melibatkan Pihak LPMP dan Pengawas sebagai fasilitator pendampingan EDS di daerah). 3.Sentuhan IT (artinya Instrumen EDS berbasis excel yang mudah digunakan hingga tingkat sekolah). 4.Instrumen yang digunakan berbasis kuantitatif sehingga mudah dianalisis.

64 ALUR KERJA EDS & MSPD ONLINE

65 Realisasi EDS Online per 31 Agustus 2011 NOPROVINSIKUOTAPROGRESPROSENTASE % 1BALI % 2RIAU DAN KEP.RIAU % 3JAWA BARAT % 4DKI JAKARTA % 5JAMBI % 6BENGKULU % 7KEPULAUAN BANGKA BELITUNG % 8DI YOGJAKARTA % 9KALIMNATAN TENGAH % 10SULAWESI SELATAN DAN SULBAR % 11KALIMANTAN TIMUR % 12MALUKU % 13NUSA TENGGARA BARAT % 14JAWA TENGAH % 15SUMATERA BARAT % 16LAMPUNG % 17KALIMANTAN BARAT % 18SULAWESI UTARA % 19SULAWESI TENGAH % 20SUMATERA UTARA % 21BANTEN % 22SUMATERA SELATAN % 23NANGGROE ACEH DARUSSALAM % 24JAWA TIMUR % 25MALUKU UTARA % 26GORONTALO % 27KALIMANTAN SELATAN % 28SULAWESI TENGGARA % 29PAPUA DAN PAPUA BARAT % 30NUSA TENGGARA TIMUR % 31KEPULAUAN RIAU (GABUNG RIAU) 0% 32PAPUA BARAT (GABUNG PAPUA) 0% 33SULAWESI BARAT (GABUNG SULSEL) 0% TOTAL ,91%

66

67

68 Rata-Rata Nilai 8 Standar 64.73

69 Rata-Rata Nasional 68.58

70 Rata-Rata Nasional 68.96

71 Rata-Rata Nasional 68.22

72 Rata-Rata Nasional 49.81

73 Rata-Rata Nasional 59.53

74 Rata-Rata Nasional 56.87

75 Rata-Rata Nasional 50.72

76 Rata-Rata Nasional 72.77


Download ppt "KINERJA GUR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Disampaikan pada Diklat PCT Penilaian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google