Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN

2 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISI PENDAHULUAN KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) MEKANISME PELAKSANAAN FLPP KINERJA FLPP TAHUN 2010 – 2014 KINERJA FLPP TAHUN 2014 KONSEP PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019 TARGET FLPP TAHUN 2015 HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA TAPAK YANG DIBEBASKAN DARI PPN KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010 – 2014 PROVINSI BALI, NTB, NTT, MALUKU UTARA, MALUKU, PAPUA BARAT, PAPUA LAMPIRAN

3 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENDAHULUAN 1 3

4 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LANDASAN HUKUM PROGRAM BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN  PERUBAHAN KEDUA UUD NEGARA RI TAHUN 1945 PASAL 28 H AYAT (1):  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”  UU No. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 40:  “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”  UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP BAB II. 2 Huruf D 5:  “Menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, khususnya bagi subsidi MBR,  UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJP BAB IV.1.5 BUTIR 19: “Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang ….. terjangkau oleh daya beli masyarakat …  UU No. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  Pasal 126 ayat(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR dalam bentuk skema pembiayaan, penjaminan/asuransi; dan/atau dana murah jangka panjang.  UU No. 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN  Pasal 88 ayait(1) Pemerintah dan /atau pemerintah daerah memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR dalam perolehan rumah susun umum berupa.....KPR dengan suku bunga rendah.....  AGENDA HABITAT-ISTAMBUL 1996 PARAGRAF 39 :  “….. We commit ourselves to the goal of improving living and working conditions on an equitable and sustainable basis, so that everyone will have adequate shelter that is ….. affordable …” 4

5 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERAN STRATEGIS PERUMAHAN Kebutuhan dasar manusia Pembentukan watak kepribadian bangsa Membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjatidiri, mandiri dan produktif 5

6 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEBUTUHAN RUMAH 13,6 JUTA UNIT Angka kekurangan ( backlog ) perumahan (BPS Tahun 2010) 800 RIBU UNIT Pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahun 6

7 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TANTANGAN Tantangan Pembiayaan Perumahan bagi MBR Harga Jual Rumah yang Terjangkau MBR Ketersediaan Dana Murah Jangka Panjang Kecukupan Daya Beli MBR 7

8 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PELUANG Peluang Pembiayaan Perumahan bagi MBR Meningkatnya Partisipasi Perbankan dalam Pembiayaan Perumahan bagi MBR Perekonomian Nasional semakin kondusif Permintaan masih sangat besar Kebijakan dan Program Pembangunan Perumahan 8

9 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Menjaga keterjangkauan MBR atas rumah layak huni dan terjangkau Meningkatkan sisi pasokan rumah layak huni dan terjangkau Meningkatkan pendayagunaan sumber dana pembiayaan perumahan Kebijakan Pembiayaan Perumahan bagi MBR KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN 9

10 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA STRATEGI PEMBIAYAAN PERUMAHAN 1. Menciptakan Pembiayaan Perumahan yang Terjangkau dan Mudah Diakses sisi Permintaan ( Demand ) 3. Memastikan Tersedianya Dana Murah Jangka Panjang 2. Menciptakan Iklim yang Kondusif untuk Meningkatkan Kinerja sisi Pasokan ( Supply ) 1.Pembebasan PPN 10% 2.Uang Muka tidak diatur (sesuai ketentuan bank) 3.Suku bunga KPR 7,25% (Fixed Rate) 4.Tenor sampai dengan 20 tahun 1.Pembebasan PPN 10% 2.Uang Muka tidak diatur (sesuai ketentuan bank) 3.Suku bunga KPR 7,25% (Fixed Rate) 4.Tenor sampai dengan 20 tahun 1.Penetapan Harga Jual Rumah yang Bebas PPN sesuai PMK 113/pmk/03/ PPH Pengembang dari 5% menjadi 1% 1.Penetapan Harga Jual Rumah yang Bebas PPN sesuai PMK 113/pmk/03/ PPH Pengembang dari 5% menjadi 1% 1.Dana Tabungan Perumahan Rakyat 2.Dana FLPP dari APBN 3.Dana Jangka Panjang Bank Pelaksana 1.Dana Tabungan Perumahan Rakyat 2.Dana FLPP dari APBN 3.Dana Jangka Panjang Bank Pelaksana STRATEGI PEMBIAYAAN PERUMAHAN 10

11 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KEBIJAKAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) 2 11

12 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DASAR HUKUM PELAKSANAAN FLPP TAHUN Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera

13 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 13 KPR FLPP MBR RUMAH SEJAHTERA KPR-FLPP 7,25 %, Tenor 20 Th Membayar Angsuran KPR Membayar ke pengembang Membeli Rumah Serah Terima Sumber Dana Dana Pihak Ketiga Tabungan dan Deposito Obligasi FLPP Blended Share Pem.: 75% Share Bank: 25% Lending Rate: 7,25% BLU - PPP Pencairan FLPP Pengembalian FLPP COF 7,5% 12,7% 0,5%

14 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEKANISME PELAKSANAAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) 3 14

15 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA CARA MENDAPATKAN KPR FLPP 15 Nasabah datang ke Bank Nasabah datang ke Pengembang Nasabah MBRPengembangBank Pelaksana 1.nasabah menentukan lokasi rumah yang ingin dibeli 2.Nasabah melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan bank 3.Pengembang menyerahkan dokumen persyaratan nasabah ke bank 1.Nasabah mendapatkan informasi program FLPP 2.Nasabah mendapatkan informasi pengembang 3.Nasabah mendatangi pengembang yang dituju 4.Setelah nasabah membayar uang muka dan melengkapi dokumen selanjutnya pihak bank melakukan akad KPR dengan nasabah

16 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PROSEDUR KPR SEJAHTERA 16 Pengajuan KPR Sejahtera  Fotokopi KTP  Fotokopi NPWP  Fotokopi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi/Surat Pernyataan penghasilan  Slip gaji  Surat keterangan tidak memiliki rumah  Surat pernyataan Format G Verifikasi dan Pengujian  Verifikasi kelayakan kredit/pembiayaan  Ketepatan sasaran Penandatanganan Perjanjian/Akad  KPR Sejahtera dengan Bank Pelaksana  Perjanjian Kemudahan dan/atau Bantuan Pemerintah Ok Penghunian Rumah oleh MBR STOP

17 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TATA CARA KERJASAMA OPERASIONAL 17 MULAI SURAT MINAT  Persyaratan Calon Bank Pelaksana  Usulan Program P Pe  Persyaratan Calon Bank Pelaksana  Usulan Program P Pe Kemenpera Up Deputi Bidang Pembiayaan Direktur Utama PPP Tembusan 1.Surat keterangan kesehatan bank sekurang-kurangan PK-3 2.Fotokopi Anggaran Dasar bank dan perubahannya 3.Laporan realisasi KPR selama 2 tahun terakhir 4.Data infrastruktur pengelolaan KPR 5.Jumlah kantor pelayanan 6.Rencana penerbitan KPR FLPP tahunan Pengecekan Minat oleh Deputi Bidang Pembiayaan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penandatanganan PKO SELESAI Lolos

18 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PROSES PENCAIRAN DANA FLPP KE BANK PELAKSANA 18 PENGAJUAN KPR MELAKUKAN VERIFIKASI NASABAH PENERBITAN KPR PERMOHONAN PENCAIRAN DANA FLPP LENGKAP DAN SESUAI? PENGUJIAN DOKUMEN 1.Kesesuaian Skema dan Porsi 2.Duplikasi Data PENGUJIAN DOKUMEN 1.Kesesuaian Skema dan Porsi 2.Duplikasi Data LEMBAR PENGUJIAN KPR FLPP SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA FLPP PEMINDAHBUKUAN DARI DANA KELOLAAN KE REKENING DANA PROGRAM PENCAIRAN DANA FLPP TIDAK YA NASABAHBANK PELAKSANAPUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

19 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KINERJA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) TAHUN

20 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 20 ALOKASI DANA FLPP TAHUN NOTahunDIPA Realisasi Penyaluran Pengembalian Pokok Tahun Sebelumnya Luncuran Dana FLPP Tahun Sebelumnya Total Alokasi Dana FLPP yang akan digulirkan = TOTAL

21 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KINERJA KPR BERSUBSIDI TAHUN 2010 – 2014 (UNIT) Status: 29 Agustus

22 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 22 KINERJA KPR BERSUBSIDI TAHUN 2010 – 2014 (Rp) Status: 29 Agustus 2014 Keterangan: 1.Target RPJMN terdiri atas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Fasilitasi Pembayaran dan Penyelesaian Subsidi Tahun dalam masa transisi Tahun Kebutuhan Dana Skim FLPP merupakan anggaran yang dibutuhkan guna mencapai Target unit dalam RPJMN karena terjadinya perubahan skim pembiayaan dari subsidi menjadi skim FLPP. 3.Ketersediaan Dana merupakan penjumlahan Alokasi DIPA tahun berjalan, pengembalian pokok tahun sebelumnya, dan luncuran sisa DIPA tahun sebelumnya. 4.Total Realisasi KPR merupakan penjumlahan Realisasi KPR Bersubsidi dan Realisasi KPR FLPP. 5.Merupakan kekurangan dana untuk memenuhi capaian atas target unit setiap tahun sesuai RPJMN

23 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KINERJA KPR FLPP TAHUN Status : 29 Agustus

24 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO BANK PELAKSANA UNIT% 1 BTN ,1% 2 BTN SYARIAH ,7% 3 BRI SYARIAH3.9431,3% 4 BNI2.8300,9% 5 MANDIRI2.4790,8% 6 Lainnya3.9941,3% TOTAL KINERJA KPR FLPP TAHUN DISTRIBUSI UNIT KPR TERBANYAK DI-5 BANK PELAKSANA TERBESAR 24

25 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA REALISASI KPR FLPP BERDASARKAN PULAU TAHUN NoPulauUnit% 1Sumatera ,11% 2Jawa ,93% 3Kalimantan ,34% 4Sulawesi ,28% 5 Maluku & Papua ,47% 6 Nusa Tenggara & Bali ,87% Jumlah

26 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBARAN REALISASI KPR FLPP TERBANYAK DI-10 PROVINSI TERBESAR TAHUN NoProvinsiUnit% 1Jawa Barat ,24% 2Banten ,81% 3Jawa Timur ,68% 4 Kalimantan Selatan ,08% 5Jawa Tengah ,82% 6Sumatera Utara ,13% 7Riau ,99% 8 Sumatera Selatan ,91% 9 Kalimantan Barat ,78% 10Kepulauan Riau ,60% 11Lainnya ,98% Jumlah

27 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KERJASAMA PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA PENERBIT KPR BERSUBSIDI TAHUN NoKerjasama Pembiayaan Jumlah Kerjasama / Tahun AKPR FLPP 1. Baru Pembaharuan Lanjutan 2 22 BKPRS/KPRS Mikro Bersubsidi 1. Baru 2. Pembaharuan Lanjutan CJumlah

28 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KINERJA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) TAHUN

29 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 29 TARGET PENYALURAN FLPP TAHUN 2014

30 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 30 NoUraian Jumlah Unit Dana FLPP (Rp Juta) 1 Target KPR-FLPP Tahun Realisasi KPR-FLPP Sejahtera s/d 29 Agustus Prosentase Capaian Kinerja 43 %30,9 % CAPAIAN KINERJA PENYALURAN FLPP TAHUN 2014

31 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 31 NoBANK PELAKSANA UNITNILAI FLPP (Rp) KPR FLPP 1BTN KONVENSIONAL BNI MANDIRI BRI BPD SUMUT BPD KALTIM BPD RIAU KEPRI BPD JATIM BANK JATENG BANK KALTENG BANK PAPUA Bank DIY KPR FLPP SYARIAH 1BTN SYARIAH BRI SYARIAH MANDIRI SYARIAH BPD SUMUT SYARIAH BPD JATIM SYARIAH TOTAL TAPAK & SUSUN REALISASI PENYALURAN FLPP TAHUN 2014 (s/d 29 Agustus 2014) 31

32 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 32 DISTRIBUSI PENYALURAN KPR FLPP (UNIT) TAHUN 2014 PER BANK PELAKSANA (s/d 29 Agustus 2014) 32

33 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 33 DISTRIBUSI PENYALURAN DANA KPR FLPP (Rp) TAHUN 2014 PER BANK PELAKSANA (s/d 29 Agustus 2014) 33

34 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 34 DISTRIBUSI PENYALURAN KPR FLPP (UNIT) TAHUN 2014 PER PROVINSI (s/d 29 Agustus 2014)

35 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 35 (s/d 29 Agustus 2014) DISTRIBUSI PENYALURAN DANA KPR FLPP (Rp) TAHUN 2014 PER PROVINSI

36 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 9 Bank Nasional: BANK PELAKSANA 1.BPD Kalimantan Timur 2.BPD Sumatera Utara 3.BPD Jawa Tengah 4.BPD Sumatera Utara Syariah 5.BPD Jawa Timur 6.BPD Sulawesi Tenggara 7.BPD Nagari 8.BPD Papua 9.BPD Riau Kepri 10.BPD Nusa Tenggara Timur 11.BPD Kalimantan Tengah 12. BPD Sumsel dan Bangka Belitung 13. BPD Jawa Timur Syariah 14. BPD Nusa Tenggara Barat 14 Bank Pembangunan Daerah: 36

37 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOKENDALAUPAYA YANG DILAKUKAN 1 Kekurangan penyediaan dana FLPP dari APBN sesuai target RPJMN , dimana dana dalam yang tersedia dalam APBN hanya mampu membiayai unit atau sebesar 32% dari target RPJMN  Mengoordinasikan kekurangan dana FLPP dengan Kementerian Keuangan 2 Program KPR perumahan bersubsidi melalui FLPP belum terinformasi secara luas kepada MBR baik dari sisi supply (pasokan) maupun pada sisi demand (permintaan)  Menyelenggarakan pameran rumah sejahtera yang dapat dibeli dengan KPR-FLPP di berbagai kota strategis di seluruh Indonesia 3Hambatan dalam proses KPR sebagai dampak ketentuan sertifikasi sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013  Mengupayakan penyederhanaan proses sertipikasi tanah melalui koordinasi dengan BPN agar penerapan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013 dapat dikecualikan untuk tanah yang di atasnya dibangun rumah sederhana. 37 KENDALA DAN PERMASALAHAN (1)

38 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOKENDALAUPAYA YANG DILAKUKAN 4 Terbatasnya kemampuan MBR dalam menyediakan uang muka KPR.  Mengupayakan proses KPR tanpa uang muka melalui koordinasi dengan Bank Indonesia agar dapat menetapkan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (loan to value) menjadi 100% (seratus persen) untuk pemilikan rumah dengan KPR FLPP. 5Terbatasnya pasokan rumah sejahtera yang dapat dibeli dengan KPR FLPP.  Menyesuaikan batas maksimal harga jual rumah sejahtera yang dapat dibeli dengan KPR FLPP dan dibebaskan dari PPN.  Memberikan insentif pengurangan tarif pembayaran PPh Final dari 5% menjadi 1%.  Mendorong konsep hunian berimbang (1:2:3) untuk menambah ketersediaan rumah murah bagi MBR. 38 KENDALA DAN PERMASALAHAN (2)

39 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KONSEP PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 –

40 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perumusan Sasaran Umum Pembangunan PKP Identifikasi Data Dasar Bidang PKP Evaluasi Kinerja Pembangunan PKP dan Identifikasi Isu-Permasalahan Riviu Amanat Peraturan Perundangan Perumusan Kebijakan – Program – Kegiatan Pembangunan PKP POLA PIKIR PENYIAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2015 – 2019

41 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 41 PERMASALAHAN (ISSUE) UMUM PEMBIAYAAN PERUMAHAN 1. Masih terbatasnya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, termasuk skema bantuan pembiayaan perumahan (availability); 2.Masih rendahnya daya beli atau kemampuan (affordability) MBR pada sektor perumahan dan kawasan permukiman; 3.Masih terbatasnya akses MBR ke lembaga pembiayaan untuk mendapatkan KPR (accessibility); 4.Masih terjadinya mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat sedikitnya ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan perumahan (sustainability).

42 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kondisi Eksisting Permintaan dan Pasokan Meningkatnya keterjangkauan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan yang berkelanjutan bagi MBR dalam mendapatkan hunian yang layak Permasalahan UmumSasaran Umum Availability Affordability Accessibility Sustainability Lingkungan Strategis 42 IDENTIFIKASI SASARAN UMUM BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2015 – 2019

43 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Program: Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan pokok : 1.Perencanaan kebijakan, program dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman 2.Pengembangan pembiayaan perumahan umum 3.Pengembangan pembiayaan perumahan swadaya 4.Pendayagunaan sumber-sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 5.Pemberdayaan pemangku kepentingan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman 6.Fasilitasi penyaluran bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan Jumlah unit rumah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Sejahtera PROGRAMOUTCOMEINDIKATOR Jumlah LKB dan LKBB yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan di Bidang Pembiayaan Perumahan 43 IDENTIFIKASI SASARAN UMUM BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN 2015 – 2019

44 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Visi Deputi Bidang Pembiayaan 2015 – 2019 Visi “Mewujudkan Sistem Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang yang Berkelanjutan, Efisien dan Akuntabel” 44

45 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Misi Deputi Bidang Pembiayaan 2015 – 2019 (1) Misi 1.Mengembangkan skema – skema bantuan pembiayaan perumahan, sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan MBR untuk menempati hunian yang layak; 2.Meningkatkan jumlah lembaga keuangan terlibat dalam pembiayaan perumahan, sebagai upaya memperluas akses MBR untuk mendapatkan KPR; 3.Mendorong pemanfaatan sumber – sumber pembiayaan, khususnya pembiayaan jangka panjang, sebagai upaya menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan; 45

46 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Misi Deputi Bidang Pembiayaan 2015 – 2019 (2) Misi 4.Mendorong dan meningkatkan investasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 5.Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman. 46

47 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pembiayaan Tugas “Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembiayaan” Fungsi 1.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan; 2.Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan; 3.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perumahan; 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan bidang pembiayaan. 47

48 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Program Teknis dan Sasaran Program (Outcome) Deputi Bidang Pembiayaan Program Teknis “Program Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman” Sasaran Program (Outcome) “Meningkatnya Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak dan terjangkau yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan”. 48

49 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pembiayaan 1.Jumlah unit rumah yang mendapat fasilitas bantuan pembiayaan perumahan melalui KPR Sejahtera; 2.Jumlah rancangan peraturan perundang – undangan di Bidang Pembiayaan Perumahan; 3.Jumlah Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berpartisipasi dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan. 49

50 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kegiatan Teknis Deputi Bidang Pembiayaan (1) 50 No.Kegiatan Pokok Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)Unit Kerja Eselon 2 1 Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya rumusan program, kegiatan dan anggaran pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Dokumen rumusan program, kegiatan dan anggaran pembiayaan Asdep Perencanaan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pembiayaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembiayaan Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Koordinasi dan fasilitasi pengembangan sistem pembiayaan Data pembiayaan perumahan Dokumen laporan kinerja Layanan perkantoran 2 Pengembangan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Tersedianya skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Dokumen program dan kegiatan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan Asdep Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Perumahan

51 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kegiatan Teknis Deputi Bidang Pembiayaan (2) 51 No.Kegiatan Pokok Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Kerja Eselon 2 Koordinasi dan fasilitasi penyiapan rumusan pengembangan skim dan mekanisme pembiayaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan skim dan mekanisme pembiayaan Dokumen rekomendasi penetapan tingkat suku bunga KPR Dokumen laporan kinerja 3 Pemberdayaan pemangku kepentingan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Terwujudnya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Dokumen program dan kegiatan pengembangan kerjasama pembiayaan Asdep Kerjasama Pembiayaan Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembiayaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan Sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Dokumen laporan kinerja

52 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kegiatan Teknis Deputi Bidang Pembiayaan (3) 52 No.Kegiatan Pokok Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Unit Kerja Eselon 2 4 Pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Terselenggaranya pengerahan dan pendayagunaan sumber- sumber pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Dokumen program dan kegiatan pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan Asdep Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Koordinasi dan fasilitasi pengerahan dan pendayagunaan sumber – sumber pembiayaan Pemantuan dan evaluasi pengerahan dan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan Dokumen rekomendasi program dan kegiatan pengerahan dana jangka panjang perumahan Dokumen laporan kinerja 5 Evaluasi kinerja dan pelaporan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Tersedianya hasil evaluasi kinerja dan pelaporan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman Dokumen program dan kegiatan evaluasi pembiayaan Asdep Evaluasi Kinerja Fasilitasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembiayaan Laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembiayaan

53 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TARGET FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) TAHUN

54 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TARGET PENYALURAN FLPP DALAM RAPBN 2015 NoJenis Rumah Alokasi dana berdasarkan Nota Keuangan 2015 UnitDana 1Rumah Susun 4.000Rp. 897,75 miliar 2Rumah Tapak54.090Rp ,55 miliar Total58.090Rp ,30 miliar 54 Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2015 alokasi dana FLPP sebesar Rp ,3 miliar akan dimanfaatkan untuk penyaluran Unit KPR FLPP baik untuk rumah susun maupun rumah tapak bagi MBR dengan rincian sebagai berikut:

55 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA TAPAK YANG DIBEBASKAN DARI PPN 8 55

56 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 113/PMK.03/ Pasal 2 (1)Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah rumah yang memenuhi ketentuan, sebagai berikut: a.luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); b.harga jual tidak melebihi batasan harga jual dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c.merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki; d.luas tanah tidak kurang dari 60 m 2 (enam puluh meter persegi); dan e.perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

57 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 113/PMK.03/ Pasal 2 (2) Pengaturan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut: a.untuk tahun 2014, ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2014; b.untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, ketentuan tersebut mulai diberlakukan sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan; dan c.untuk tahun 2018, ketentuan tersebut mulai diberlakukan sejak awal tahun 2018 dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2014).

58 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATASAN HARGA JUAL RUMAH SEDERHANA YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK RUMAH SEDEHANA TAPAK 58 NoZona Tahun Jawa (Kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Rp Rp Rp Rp Rp Sumatera (Kecuali Kep. Riau, dan Bangka Belitung) Rp Rp Rp Rp Rp KalimantanRp Rp Rp Rp Rp SulawesiRp Rp Rp Rp Rp Maluku dan Maluku UtaraRp Rp Rp Rp Rp Bali dan Nusa TenggaraRp Rp Rp Rp Rp Papua dan Papua BaratRp Rp Rp Rp Rp Kep. Riau dan Bangka BelitungRp Rp Rp Rp Rp Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Rp Rp Rp Rp Rp

59 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 59 KINERJA KPR FLPP TAHUN 2010 – 2014 PROVINSI BALI, NTB, NTT, MALUKU UTARA, MALUKU, PAPUA BARAT, PAPUA

60 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 60 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1Kab. Badung Kab. Bangli-- 3Kab. Buleleng Kab. Gianyar-- 5 Kab. Jembrana Kab. Karang Asem Kab. Klungkung -- 8Kab. Tabanan Kota Denpasar 1461 Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI BALI

61 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 61 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1BTN Bukopin1461 3BRISyariah Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI BALI Di Provinsi Bali terdapat 5 pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kab. Buleleng 1.Candra Mas Lestari/ Lembah Sanggulan Kab. Jembrana 1.Bariko Putra Persada Kab. Tabanan 1.Arvita Jaya 2.Astra Graha Mandiri 3.Gedong Becik Raindra

62 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 62 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah -- 5 Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara -- 9 Kota Mataram Kota Bima-- Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

63 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 63 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1BTN , Jumlah , Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Di Provinsi NTB terdapat. pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kab. Bima 1.Perum Perumnas Kab. Lombok Barat 1.Sandika Deswin Imalaya 2.Mataram Devindo 3.PT. Salva Inti Property Kota Mataram 1.Varindo Lombok I

64 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 64 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 Kab. Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Barat Daya Kota Kupang Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

65 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 65 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1BTN , BPD NTT Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Di Provinsi NTT terdapat 8 pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kab. Nagekeo 1. Prima Indo Megah Kab. Sumba Barat Daya 1. Arkuta Puri Sarana Kota Kupang 1. Charson Timorland Estate 2. Koperasi Pegawai Negeri Maju 3. Lopo Indah Permai 4. Pembangunan Sehat Sejahtera 5. Satria Indra Jaya 6. Timor Sarana Pembangunan Nekmese

66 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 66 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 Kab. Halmahera Barat -- 2 Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Tengah -- 4 Kab. Halmahera Tirnur -- 5 Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula -- 7 Kab. Morotai-- 8 Kab. Pulau Taliabu-- 9 Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan (Soasiu) Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI MALUKU UTARA

67 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 67 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 BTN Mandiri Syariah Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI MALUKU UTARA Di Provinsi Maluku Utara terdapat 4 pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kab. Halmahera Selatan 1. Jala Propetindo Kab. Halmahera Utara 1. Recipta Halmahera Permai Kab. Soasiu 1. Gamalama Citra Sejahtera 2. Reka Jaya Kota Ternate 1. Jala Propetindo

68 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 68 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 Kab. Buru-- 2 Kab. Kepulauan Aru-- 3 Kab. Seram Bagian Barat -- 4 Kab. Seram Bagian Timur -- 5 Kab. Maluku Tengah -- 6 Kab. Maluku Tenggara -- 7 Kab. Maluku Tenggara Barat -- 8 Kab. Maluku Barat Daya -- 9 Kab. Buru Selatan-- 10 Kota Ambon , Kota Tual-- Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI MALUKU

69 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 69 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 BTN BNI Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI MALUKU Di Provinsi Maluku terdapat 3 pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kota Ambon 1. Perumnas 2. Amanah Jaya Pratama 3. Lakban Silinggapuri

70 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 70 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 Kab. Fak-Fak-- 2 Kab. Kaimana-- 3 Kab. Kepulauan Raja Ampat -- 4 Kab. Manokwari Kab. Sorong Selatan-- 6 Kab. Teluk Bintuni-- 7 Kab. Sorong-- 8 Kab. Teluk Wondama -- 9 Kab. Tambrauw-- 10 Kab. Maybrat-- 11 Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak Kota Sorong-- Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI PAPUA BARAT

71 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 71 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 BTN Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI PAPUA BARAT Di Provinsi Papua Barat terdapat 3 pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kab. Manokwari 1.Bangsawan Sakti 2.Irman Jaya Martab 3.Manggoapi Cipta Persada

72 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 72 No Kab / Kota Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Pegunungan Bintang Kota Jayapura Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI PAPUA

73 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 73 No Bank Pelaksana Total UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) UnitFLPP (Rp) 1 BTN BPD Papua Jumlah Dalam Rp. Juta Sumber : BLU PPP Status : 29 Agustus 2014 KINERJA PENYALURAN KPR FLPP TAHUN 2014 PROVINSI PAPUA Di Provinsi Papua terdapat 11 pengembang yang aktif dalam pembagunan rumah bagi MBR yaitu : Kab. Biak Numfor 1. Perum Perumnas 2. Wika Yohana Kab. Jayapura 1. Agung Kusuma Jaya 2. Buana Papua Adil 3. Cahaya Tiroang Papua 4. Graha Pratamairja 5. Graha Yotefa P 6. Papua Internasional Jaya 7. Pinbar Karya 8. Rika Utama 9. Sarana Ganda Irja 10. Wika Yohana Kab. Pegunungan Bintang 1. Argo Simping Mulia 2. Rika Utama Kota Jayapura 1. Sarana Ganda Irja 2. Wika Yohana

74 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH

75 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 75 LAMPIRAN

76 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 76 KETENTUAN KPR FLPP TAHUN 2014 A

77 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KPR FLPP TAHUN 2014 NoKomponenPermenpera 1Dasar Hukum Permenpera Nomor 3 Tahun 2014 Permenpera Nomor 4 Tahun 2014 Permenpera Nomor 5 Tahun 2014 Kelompok Sasaran 2Penghasilan Maksimal Rumah Tapak Rumah Susun Permenpera No. 3/2014, Pasal 6 Rp. 4,0 juta Rp. 7,0 juta 3Persyaratan lainPermenpera No. 3/2014, Pasal 7 Pemohon harus memenuhi persyaratan: a.Pemohon (suami&istri) belum memiliki rumah b.Pemohon (suami&istri) belum pernah menerima subsidi Pemerintah untuk pemilikan rumah c.Memiliki NPWP d.Menyerahkan fotokopi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan penghasilan 77

78 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NoKomponenPermenpera Ketentuan KPR Sejahtera 4Harga Rumah Maksimal Rumah Tapak Rumah Susun Permenpera No. 3/2014, Pasal 13, 15, dan 16 Berdasarkan provinsi, kecuali beberapa kota/kabupaten, yaitu Rp. 113 juta (Lampung) – Rp. 185 juta (Papua) Berdasarkan provinsi, kecuali beberapa kota/kabupaten, yaitu Rp. 248,4 juta atau Rp. 6,9 juta per m2 (Sulawesi Tenggara) – Rp. 565,2 juta atau Rp. 15,7 juta per m2 (Papua) Batasan harga jual rumah tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5Suku BungaPermenpera No. 3/2014, Pasal 11, 13, dan 16 7,25% KPR FLPP TAHUN

79 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NoKomponenPermenpera Ketentuan KPR Sejahtera 6Ketentuan berlakunya KPR Tapak Permenpera No. 3/2014, Pasal 12 dan 14 KPR Tapak dapat diterbitkan Bank Pelaksana paling lambat 31 Maret 2015 dan diajukan pencairan dana FLPPnya paling lambat 30 Juni Nilai KPR MaksimalPermenpera No. 3/2014, Pasal 11, 13, 15, dan 16 Nilai KPR = Harga rumah dikurangi uang muka 8Uang MukaPermenpera No. 3/2014, Pasal 11, 13, 15, dan 16 Besaran uang muka tidak diatur 9Angsuran harian/mingguan Permenpera No. 3/2014, Pasal 11 dan 13 MBR yang berpenghasilan tidak tetap yang bekerja di sektor informal dapat melakukan penyetoran dana untuk pembayaran angsuran KPR Sejahtera Susun kepada Bank Pelaksana secara harian atau mingguan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana. KPR FLPP TAHUN

80 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NoKomponenPermenpera Persyaratan Bank Pelaksana 10Persyaratan Bank Pelaksana Permenpera No. 3/2014, Pasal 10  mengajukan surat pernyataan minat menjadi Bank Pelaksana FLPP  memiliki nilai minimal Peringkat Komposit 3  memiliki pengalaman penerbitan KPR minimal 2 tahun  memiliki infrastruktur pengelolaan KPR minimal: 1.memiliki organisasi unit kerja pengelola KPR; 2.memiliki personil pengelola KPR; 3.memiliki teknologi informasi pengelolaan KPR; dan 4.memiliki kebijakan KPR.  memiliki jaringan pelayanan yang memadai di tingkat provinsi dan/atau nasional  memiliki rencana penerbitan KPR Sejahtera dalam 1 tahun  menandatangani Kesepakatan Bersama  menandatangani PKO KPR FLPP TAHUN

81 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NoKomponen Permenpera Pemanfaatan Rumah 11Ketentuan penghunian Permenpera No. 3/2014, Pasal 17 dan 18  Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh pemilik.  Jika Pemilik meninggalkan Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun secara terus menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut.  Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal: a.pewarisan; b.telah dihuni lebih dari 5 (lima) tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak; c.telah dihuni lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun; d.pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau e.untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. KPR FLPP TAHUN

82 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NoKomponenPermenpera Pengalihan Rumah 12Pengalihan RumahPermenpera No. 3/2014, Pasal 18, 19, dan 20  Pengalihan rumah karena penghunian telah mencapai 5 tahun (tapak) atau 20 tahun (susun), serta peningkatan sosial ekonomi dilakukan melalui lembaga/badan yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah (dilakukan PPP jika belum dibentuk atau dibentuk).  Pengalihan hanya dapat dilakukan kepada MBR dengan harga pengalihan maksimal sebesar harga jual Rumah Sejahtera sesuai dengan penetapan Pemerintah pada saat dilakukan pengalihan. KPR FLPP TAHUN

83 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NoKomponenPermenpera Pengalihan Rumah (lanjutan) Permenpera No. 3/2014, Pasal 18, 19, dan 20  Jika MBR tidak melakukan pengalihan melalui lembaga/badan, maka berlaku ketentuan: o MBR harus melunasi KPR Sejahtera dan o mengembalikan kemudahan/bantuan pembiayaan yang telah diterimanya.  Jika MBR melakukan pengalihan sebelum penghunian mencapai 5 tahun/20 tahun (susun) maka berlaku ketentuan: o pengalihan kepemilikan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan; o rumah yang dialihkan, penguasaannya diambil alih oleh Pemerintah; o MBR harus melunasi KPR Sejahtera dan o mengembalikan kemudahan/bantuan pembiayaan yang telah diterimanya. o diberikan penggantian maksimal sebesar harga awal perolehan rumah KPR FLPP TAHUN

84 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 84 PENGELOMPOKAN BATAS HARGA JUAL MAKSIMAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK DAN SUSUN (PERMENPERA NOMOR 3 TAHUN 2014) B

85 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.Wilayah Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp) 1Provinsi NAD 118,000,000 2Provinsi Sumatera Utara 117,000,000 3Provinsi Sumatera Barat 116,000,000 4Provinsi Riau 116,000,000 5Provinsi Kepulauan Riau 125,000,000 6Provinsi Jambi 114,000,000 7Provinsi Sumatera Selatan 118,000,000 8Provinsi Bangka Belitung 124,000,000 9Provinsi Bengkulu 116,000,000 10Provinsi Lampung 113,000,000 11Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota/Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, dan Karawang) 115,000,000 12Provinsi Banten (kecuali Kota/Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan) 116,000,000 13Provinsi Jawa Tengah 118,000,000 14Provinsi DI Yogyakarta 123,000,000 15Provinsi Jawa Timur 115,000,000 16Provinsi Kalimantan Barat 132,000,000 HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK (1) 85

86 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.Wilayah Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp) 17Provinsi Kalimantan Tengah 128,000,000 18Provinsi Kalimantan Selatan 127,000,000 19Provinsi Kalimantan Utara 127,000,000 20Provinsi Kalimantan Timur 133,000,000 21Provinsi Sulawesi Utara 125,000,000 22Provinsi Gorontalo 125,000,000 23Provinsi Sulawesi Tengah 120,000,000 24Provinsi Sulawesi Selatan 125,000,000 25Provinsi Sulawesi Barat 118,000,000 26Provinsi Sulawesi Tenggara 124,000,000 27Provinsi Bali 135,000,000 28Provinsi Nusa Tenggara Barat 135,000,000 29Provinsi Nusa Tenggara Timur 127,000,000 30Provinsi Maluku 133,000,000 31Provinsi Maluku Utara 135,000,000 32Provinsi Papua Barat 169,000,000 33Provinsi Papua 185,000,000 HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK (2) 86

87 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.Wilayah Harga Jual Rumah Tapak Paling Banyak (Rp) 1DKI Jakarta 135,000,000 2Kabupaten/Kota Bekasi 135,000,000 3Kabupaten/Kota Bogor 129,000,000 4Kota Depok 131,000,000 5Kabupaten/Kota Tangerang, Tangerang Selatan 134,000,000 6Kabupaten Karawang 125,000,000 HARGA JUAL RUMAH SEJAHTERA TAPAK (3) 87

88 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.Wilayah Harga Jual/unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) 1Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 306,000,000 8,500,000 2Provinsi Sumatera Utara 280,800,000 7,800,000 3Provinsi Sumatera Barat 316,800,000 8,800,000 4Provinsi Riau 342,000,000 9,500,000 5Provinsi Kepulauan Riau 360,000,000 10,000,000 6Provinsi Jambi 316,800,000 8,800,000 7Provinsi Bengkulu 288,000,000 8,000,000 8Provinsi Sumatera Selatan 313,200,000 8,700,000 9Provinsi Bangka Belitung 320,400,000 8,900,000 10Provinsi Lampung 288,000,000 8,000, Provinsi Banten kecuali Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 273,600,000 7,600, Provinsi Jawa Barat kecuali Kota Depok, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi 262,800,000 7,300,000 13Provinsi Jawa Tengah 259,200,000 7,200,000 14Provinsi DI Yogyakarta 262,800,000 7,300,000 15Provinsi Jawa Timur 284,400,000 7,900,000 BATAS HARGA JUAL MAKSIMAL RUMAH SEJAHTERA SUSUN (1) 88

89 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.Wilayah Harga Jual/unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) 16Provinsi Bali 298,800,000 8,300,000 17Provinsi Nusa Tenggara Barat 266,400,000 7,400,000 18Provinsi Nusa Tenggara Timur 309,600,000 8,600,000 19Provinsi Kalimantan Barat 349,200,000 9,700,000 20Provinsi Kalimantan Tengah 338,400,000 9,400,000 21Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Timur 356,400,000 9,900,000 23Provinsi Kalimantan Selatan 324,000,000 9,000,000 24Provinsi Sulawesi Utara 280,800,000 7,800,000 25Provinsi Gorontalo 298,800,000 8,300,000 26Provinsi Sulawesi Tengah 248,400,000 6,900,000 27Provinsi Sulawesi Tenggara 295,200,000 8,200,000 28Provinsi Sulawesi Barat 295,200,000 8,700,000 29Provinsi Sulawesi Selatan 295,200,000 8,300,000 30Provinsi Maluku 273,600,000 7,600,000 31Provinsi Maluku Utara 345,600,000 9,600,000 32Provinsi Papua 565,200,000 15,700,000 33Provinsi Papua Barat 385,200,000 10,700,000 BATAS HARGA JUAL MAKSIMAL RUMAH SEJAHTERA SUSUN (2) 89

90 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA No.Wilayah Harga Jual/unit Rumah Susun Paling Banyak (Rp) Harga Jual/m2 Paling Banyak (Rp) 1Kota Jakarta Barat 320,400,000 8,900,000 2Kota Jakarta Selatan 331,200,000 9,200,000 3Kota Jakarta Timur 316,800,000 8,800,000 4Kota Jakarta Utara 345,600,000 9,600,000 5Kota Jakarta Pusat 334,800,000 9,300,000 6Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan 302,400,000 8,400,000 7Kota Depok 306,000,000 8,500,000 8Kota/Kabupaten Bogor 309,600,000 8,600,000 9Kota/Kabupaten Bekasi 302,400,000 8,400,000 BATAS HARGA JUAL MAKSIMAL RUMAH SEJAHTERA SUSUN (3) 90

91 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETENTUAN TENTANG PENGALIHAN RUMAH YANG MENDAPATKAN FASILITAS KPR-FLPP C 91

92 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETENTUAN TENTANG PENGALIHAN RUMAH Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun harus dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau hunian oleh pemiliknya sendiri. Rumah Sejahtera Tapak atau Satuan Rumah Sejahtera Susun hanya dapat disewakan dan/atau dialihkan kepemilikannya dalam hal: 1.Pewarisan; 2.Telah dihuni lebih dari 5 tahun untuk Rumah Sejahtera Tapak; 3.Telah dihuni lebih dari 20 tahun untuk Satuan Rumah Sejahtera Susun; 4.Pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi; atau 5.Untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. 92

93 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KETENTUAN TENTANG PENGALIHAN RUMAH 93 Pengalihan Rumah Sebelum 5 Tahun /20 tahun Setelah 5 Tahun /20 tahun 1.Pewarisan 2.Peningkatan Sosial Ekonomi 3.Penyelesaian Kredit Bermasalah 1.Pewarisan 2.Peningkatan Sosial Ekonomi 3.Penyelesaian Kredit Bermasalah Sebab Lain selain 1,2, &3 Melalui Badan/PPP Tidak Melalui Badan/PPP Harga jual sesuai penetapan pemerintah 1.Mengembalikan kemudahan/bantuan pemerintah 2.Harga jual sesuai penetapan pemerintah 1.Mengembalikan kemudahan/bantuan pemerintah 2.Harga jual sesuai penetapan pemerintah 1.dimintakan pembatalan jual beli kepada pengadilan 2.Rumah diambil alih pemerintah 3.Harga penggantian sesuai harga perolehan awal 4.Mengembalikan kemudahan/bantuan pemerintah 5.Sanksi pidana sesuai Pasal 152 UU 1/2011 (rumah tapak) atau Pasal 115 UU 20/2011 (rumah susun) 1.dimintakan pembatalan jual beli kepada pengadilan 2.Rumah diambil alih pemerintah 3.Harga penggantian sesuai harga perolehan awal 4.Mengembalikan kemudahan/bantuan pemerintah 5.Sanksi pidana sesuai Pasal 152 UU 1/2011 (rumah tapak) atau Pasal 115 UU 20/2011 (rumah susun) Melalui Badan/PPP Tidak Melalui Badan/PPP Harga jual sesuai penetapan pemerintah 1.Mengembalikan kemudahan/bantuan pemerintah 2.Harga jual sesuai penetapan pemerintah 1.Mengembalikan kemudahan/bantuan pemerintah 2.Harga jual sesuai penetapan pemerintah


Download ppt "KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015 - 2019."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google