Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arif Haryana Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arif Haryana Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arif Haryana Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Cipayung, 5 September Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah

2 TOPIK DISKUSI 1. Konsep Siklus Pembangunan2. Landasan Hukum3. Pemantauan4. Evaluasi5. Aplikasi E-Monev Daerah 2

3 3

4 Direktorat SPEKP-Bappenas-Des11 4 PERENCANAAN/ PENGANGGARAN PELAKSANAAN EVALUASI Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran Penetapan indikator kinerja yang SMART Pemantauan/ monitoring sebagai early warning Evaluasi Kinerja Pembangunan - Pencapaian Kinerja - Kendala/Hambatan - Langkah Tindak Lanjut Konsep Siklus Pembangunan

5 5

6 Mandat Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis pada informasi kinerja (performance based planning and budgeting). Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilai pelaksanaan Renja KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra KL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai terjemahan dari komitmen visi dari Presiden beserta kabinetnya. UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) PP 39/2006 (Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan) 6

7 Ruang Lingkup PP 39/2006 Pengendalian Pemantauan Pengawasan Evaluasi (Pasal 2-3) (Pasal 4-10) (Pasal 11) (Pasal 12) (Pasal 13-14) (Pasal 15-16)  What : Apa yg dimonitor (Pasal 4)  Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerima laporan (Pasal 5-9)  Why:Tujuannya apa (Pasal 10)  When: Kapan laporan harus disampaikan (Pasal 5-9)  How: Bagaimana caranya.  Bagian Penjelasan: Formulir A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan  Aplikasi PP 39/2006)  4 W (What, who, why and When)  Belum ada How Renja-KL & RKP Renstra-KL & RPJMN Ruang Lingkup Pengaturan dalam PP 39/2006 7

8 8

9 Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap o Perkembangan realisasi penyerapan dana, Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan o Kendala yang dihadapi. Program/kegiatan yang harus dipantau adalah seluruh program/kegiatan o Dalam Renja-KL. o Dituangkan dalam DIPA. o Dalam rangka Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan di Tingkat Provinsi. o Dalam rangka Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan. Ps 8 & 9. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir kepada Men PPN/Bappenas, Menkeu, & Mendagri/Menpan. Ps 10. Bappenas menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan/monitoring Triwulanan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Monitoring/Pemantauan (Pasal 4-10) 9

10 5 kelompok pejabat pemantau (sesuai PP 39/2006) : Pimpinan Kementerian/Lembaga menjadi pejabat pemantau pelaksanaan Renja-KL (program-kegiatan). Pimpinan K/L menunjuk pejabat pelaksana tugas pemantauan. Gubernur pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Bupati/Walikota pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (hampir sama dengan gubernur). Kepala SKPD Provinsi pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka dekonsentrasi. Kepala SKPD Kabupaten/Kota pejabat pemantau pelaksanaan rencana pembangunan dalam rangka Tugas Pembantuan Pelaksana Pemantauan 10

11 Kepala SKPD Provinsi Kepala SKPD Kabupaten/ Kota PPTK/Satker Bupati/ Walikota u.p. Bappeda Gubernur u.p. Bappeda  Men.PPN 5 hari setelah triwulan berakhir Presiden RI Form C Menteri/ Ka. Lemb Ka. Unit Kerja K/L Form A Form B 10 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir Form C 5 hari setelah triwulan berakhir 14 hari setelah triwulan berakhir Form C  Men.DN 14 hari setelah triwulan berakhir  Men.Keu Form C Ka. Unit Org. Form A Form B Ka. Unit Kerja 10 hari setelah triwulan berakhir PPTK/Satker Form A Form B Ka. Unit Kerja 5 hari setelah triwulan berakhir Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Provinsi) Dana Pembantuan (Kabupaten/Kota)  Men.PAN Form A Kementerian/Lembaga Mekanisme Pemantauan PP 39/

12 12

13 o Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). o Evaluasi dilakukan untuk menilai: o Efisiensi  output/outcome vs input o Efektivitas  outcome/impact vs sasaran o Manfaat  impact vs need Objek yang harus dievaluasi meliputi: o Pelaksanaan Renja-KL o RKP o Renstra-KL o RPJM Nasional Evaluasi (Pasal 12-16) 13

14 o Ps 13. K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja-KL kepada Bappenas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran (akhir Februari). o Ps 14. Evaluasi RKP dilakukan oleh Bappenas berdasarkan hasil evaluasi Renja-KL, & hasilnya digunakan utk penyusunan RKP periode 2 tahun berikutnya. o Ps 15. K/L menyampaikan evaluasi Renstra ke Bappenas paling lambat 4 bulan sebelum RPJMN berakhir. Selanjutnya, MenPPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN menggunakan evaluasi Renstra-KL & evaluasi RKP. Evaluasi (Pasal 12-16) 14

15 Pelaksana Evaluasi o Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL (Pasal 13) Pimpinan K/L melakukan evaluasi pelaksanaan Renja K/L periode sebelumnya. o Evaluasi Pelaksanaan RKP (Pasal 14) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja K/L dan Pimpinan K/L. o Evaluasi Pelaksanaan Renstra KL dan RPJM (Pasal 15) Pimpinan K/L melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra K/L. Menteri melakukan evaluasi RPJM Nasional menggunakan hasil evaluasi Renstra K/L dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP periode RPJM Nasional yang berjalan. Evaluasi (Pasal 12-16) 15

16 Renstra-KL Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 Bulan sebelum RPJMN berakhir Usul Perubahan Program Renja-KL Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL Evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan 2 Bulan setelah anggaran berakhir RKP Menteri Perencanaan Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP Evaluasi RPJMN Menteri Perencanaan Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN Evaluasi Siklus Evaluasi RKP dan RPJMN 16

17 17

18 Struktur Data e-Monev 2013 IKK A1.1 IKK A1.2 Dst. IKK A2.1 IKK A2.2 Dst. IKK B1.1 IKK B2.2 Dst. IKK B2.1 IKK B2.2 Program Kegiatan A Outcomes 1 Outcomes 2 Dst. Sasaran Kegiatan A2 Sasaran Kegiatan A1 Dst. Kegiatan B Sasaran Kegiatan B1 Sasaran Kegiatan B2 Dst. Kegiatan C IKU 1.1 IKU 1.2 Dst. IKU 2.1 IKU 2.2 Dst. Output 1 Output 2 Output 3 Output 1 Output 2 Output 3 (ANGGARAN, RP) Penanggung Jawab Program Satker e-Monev K/L e-Monev Daerah (ANGGARAN, RP) 18

19 19

20 20

21 Pendanaan Pemerintah Berdasarkan Kewenangan Dekonsentrasi dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah penerimaan pengeluarandaerah Contoh: DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI Tugas Pembantuan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan Contoh: DINAS PERTANIAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. KOLAKA Kantor Pusat Anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada instansi vertikal di daerah adalah sebagian anggaran yang dialokasikan untuk kantor pusat (KP) Contoh: BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI WILAYAH V MAKASAR Kantor Daerah Anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada instansi vertikal di daerah adalah sebagian anggaran yang dialokasikan untuk kantor daerah (KD) Contoh: KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR Urusan Bersama urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Contoh: BADAN PEMBERDAYAAN MASYARARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. BANJAR 21

22 Konsep e-Monev Daerah Terdapat 3 User Utama pada e-Monev Daerah, yaitu: 1) Satuan Kerja; 2) Bappeda Kabupaten/Kota; 3) Bappeda Provinsi. Data entry akan dilaksanakan oleh seluruh Satker. Data yang di-input/di-entry oleh Satker meliputi: 1)Target per triwulan untuk keuangan dan fisik di tingkat output; 2)Realisasi per triwulan untuk keuangan dan fisik di tingkat output. Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memantau pelaksanaan pelaporan oleh Satker yang berada di wilayah masing-masing dengan menggunakan e-Monev Daerah. 22

23 Perbandingan e-Monev Nasional (K/L) dengan e-Monev Daerah NoJenis DataPenanggung Jawab Program (K/L) Satuan Kerja 1Data UmumDisediakan 2Target Anggaran Target Kinerja Penetapan target per kegiatan pada awal TA Entry per Output 3Realiasasi Anggaran Entry realisasi anggaran/ Kumulatif dari Satker Entry per Output 4Realisasi KinerjaEntry realisasi kinerja per IKKEntry per Output 5Masalah dan Kendala Entry per KegiatanEntry per Output 23

24 Manfaat e-Monev Daerah bagi Satker Dashboard: Setiap Satker memiliki “dashboard” untuk melihat status pelaksanaannya dan membandingkan dengan Satker lain yang melaksanakan kegiatan yang serupa. Notifikasi Warna untuk menunjukkan status capaian/realisasi anggaran dan kemajuan fisik yang ditentukan berdasarkan rata-rata gap antara target dan realisasi output pada kegiatan. Efektif dan Real time: Memudahkan pelaporan karena proses input yang lebih sederhana, dan dapat langsung dikirim dan diterima oleh penerima laporan (Bappeda dan K/L terkait) 24

25 e-Monev Daerah Keterangan: 1.Menu Utama: Home, Status Pelaporan, Kementerian, Provinsi, Contact Us 2.Target vs Realisasi Anggaran dan Fisik Berdasarkan Jenis Kewenangan: Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama. 3.Login user: Satker, Bappeda Kab/Kota, Bappeda Provinsi 4.Target vs Realisasi Anggaran dan Fisik Pembangunan Nasional 5.Komposisi APBN Berdasarkan: Prioritas Pembangunan dan Jenis Kewenangan 6.Pemantauan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi 25

26 TERIMA KASIH 26

27 DIREKTORAT SISTEM DAN PELAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN No Telpon/FAX Kantor : 021 –


Download ppt "Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arif Haryana Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google