Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN,"— Transcript presentasi:

1

2 1 OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY

3 2 Pokok Bahasan Pokok Bahasan PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN

4 3 PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (PROSES PENYUSUNAN APBD)

5 4 PRINSIP PENYUSUNAN APBD  APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;  APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal;  Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang APBD;  Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat;  APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;  Substansi APBD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

6 5 SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PPPPPP UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58/2005 PemerintahanDaerah OmnibusRegulation PERMENDAGRI 13/2006 PERMENDAGRI 59/2007 PP PERMENDAGRI 55/2008 PERDA 4 Th 2007 PERMENDAGRI 22/2011 PERGUB & PERMENDAGRI 21/2011

7 6

8 7 BULAN PERENCANAAN JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER RKPD 30 APRIL RENJA SKPD KUA+ PRIORITAS APBD PAGU ANGGARAN RKA- SKPD PERDA APBD 31 OKTOBER KEPUTUSAN KDH PERINCIAN APBD RAPERDA APBD BULAN ANGGARAN BULAN ANGGARAN BULAN LEGITASI BULAN LEGITASI RKT DPADESEMBER MUSRENBANG JAN  DESA FEB  KECAMATAN MARET  KABKOTA APRIL  PROP AUDIT BPK

9 8 Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan DPA SKPD (Desember) (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)

10 9 Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KLRenja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA-KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabar kan Pedoman Diperhatikan Dijabark an Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang Planning Pemerintah Pusat Budgeting Pemerintah Daerah Pedoman

11 10 SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun 1 tahun

12 11 11 KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

13 12 12PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD

14 13 13 RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD STRATEGI & PRIORITAS APBD RPJPD RPJMD RKPD KU APBD PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARU PERBEDAAN DOKUMEN

15 14 14 Proses Penyampaian Rancangan KUA DPRD Rancangan KUA Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bulan Juni Rancangan KUA TAPD KOORDINATOR TAPD Rancangan KUA KDH Rancangan KUA Disampaikan ke KDH paling lambat awal bulan Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD PEMERINTAH DAERAH Nota Kesepakatan Paling lambat Minggu ke-1 Juli RKPD

16 15 15 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

17 16 16PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI

18 17 17 PENGERTIAN  Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain  Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb  Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain PRIORITAS

19 18 18 TUJUANPRIORITAS Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian ibu dan anak - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi

20 19 19 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)  Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai  Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnya menjadi dasar penyusunan SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan APBD, yang menjadi acuan SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.  PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah

21 20 20 LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan) KUA

22 21 PEMAHAMAN MENGENAI SELUK BELUK APBD (STRUKTUR APBD)

23 22 STRUKTUR ANGGARAN KEPMENDAGRI 29/2002 PERMENDAGRI 13/2006 Belanja diklasifikasikan menurut Bidang Kewenangan, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian Obyek Belanja diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyek Belanja diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyek Pengklasifikasian belanja menurut Fungsi  Statistik keuangan Negara Pengklasifikasian belanja menurut Fungsi  Statistik keuangan Negara Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur & belanja pelayanan publik Tidak dipisahkan  anggaran terpadu (Unified Budget) Tidak dipisahkan  anggaran terpadu (Unified Budget) Pemisahan belanja aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam program & kegiatan Pemisahan belanja aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam program & kegiatan Pengelompokan BAU, BOP & BM cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Efisiensi anggaran Belanja Langsung Efisiensi anggaran Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja Restrukturisasi jenis-jenis belanja

24 23 IPENDAPATANXXX Pendapatan Asli Daerahxxx Dana Perimbanganxxx Lain-lain Pendapatan yang Sahxxx IIBELANJAXXX APARATUR / PUBLIKXXX Belanja Administrasi Umumxxx Belanja Operasi dan Pemeliharaan xxx Belanja Modalxxx SURPLUS/(DEFISIT)XXX IIIPEMBIAYAANXXX Penerimaan Pembiayaanxxx Pengeluaran Pembiayaanxxx STRUKTUR APBD (Kepmendagri 29/2002)

25 24 STRUKTUR APBD (Permendagri 13/2006) PENDAPATAN PENDAPATANXXX BELANJA BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja LangsungxxxXxxXXX(-) Surplus/(Defisit)XXX PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN Penerimaan Penerimaan Pengeluaran Pengeluaranxxx xxx (-) Pembiayaan Neto XXX (-) SILPA Tahun Berjalan XXX

26 25 STRUKTUR PENDAPATAN A.Pendapatan Asli Daerah: 1.Pajak Daerah 2.Retribusi Derah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan: 1.Dana Bagi Hasil 2.Dana Alokasi Umum 3.Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1.Hibah 2.Dana Darurat 3.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4.Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

27 26 STRUKTUR BELANJA A.Belanja Tidak Langsung: 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Bunga 3.Belanja Subsidi 4.Belanja Hibah 5.Belanja Bantuan Sosial 6.Belanja Bagi Hasil 7.Bantuan Keuangan 8.Belanja Tak Terduga B.Belanja Langsung: 1.Belanja Pegawai 2.Belanja Barang dan Jasa 3.Belanja Modal

28 27 STRUKTUR PEMBIAYAAN A.Penerimaan Pembiayaan: 1.Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya 2.Pencairan Dana Cadangan 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.Penerimaan Pinjaman Daerah 5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman B.Pengeluaran Pembiayaan: 1.Pembentukan Dana Cadangan 2.Penyertaan Modal pemerintah Daerah 3.Pembayaran Utang Pokok 4.Pemberian Pinjaman Pembiayaan Neto (A – B)

29 28

30 29 PENDEKATAN KINERJA  OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN  INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN  KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR  SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN

31 30 DASAR PENILAIAN KINERJA DASAR PENILAIAN KINERJA MASUKAN BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN HASIL SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN

32 31 PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA DAMPAK MANFAAT Kepmendagri No 29 Tahun 2002 HASIL KELUARAN KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST………… MASUKAN PENILAIAN KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN

33 32 PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 HASIL KELUARAN PROGRAM KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST………… MASUKAN PENILAIAN KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN

34 33 HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJA OUTCOME / HASIL 1.Prosentase (%) 2.Rasio 3.Kuantitas, Jumlah OUTCOME / HASIL 1.Prosentase (%) 2.Rasio 3.Kuantitas, Jumlah SASARAN 5 TAHUN SASARAN 1 TAHUN PROGRAM Kegiatan 1 Kegiatan 2 Dst…….. KELUARAN Kuantitas Jumlah POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006

35 34 PENERAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD) Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA dan PPAS

36 35 PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA DATA YANG RELIABLE (dpt dipercaya) DAN VALID (benar) TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR

37 36 Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGET (%) ORGANISASI PAGU INDIKATIF (Juta Rp) 1URUSAN WAJIB 101Pendidikan Program Kegiatan dst Kesehatan Program Kegiatan dst...

38 37 NOURAIAN JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp% 1. PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan asli daerah Pajak Daerah … Dana perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak … Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah ….. Jumlah Pendapatan 2. BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga …… 2.2 Belanja Langsung Belanja pegawai …… Jumlah Belanja Surplus/(Defisit) Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

39 38 NOURAIAN JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) TA (n-1) Proyeksi TA (n) Rp% Surplus/(Defisit) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan …… Jumlah penerimaan pembiayaan 3.2 Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto 3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

40 39 HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA NONO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF LOKASI Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber 1Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Dinas Pendi dikan Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah 1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang APBD Kec. A Kec. B Kec. C Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20% Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Biaya Ujian Gratis Biaya Pendidikan menurun sebesar 20% APBNSetiap SD CONTOH RKPD

41 40 HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA NONO PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN ORGA NISASI PAGU INDIKATIF LOKASI Hasil Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber 1Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Dinas Pendi dikan Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah 1. Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang APBD Kec. A Kec. B Kec. C RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA

42 41 HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAMINDIKATOR KEGIATAN Hasil Keluaran Hasil Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. 1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Pengadaan mebelair sekolah Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah. 1.Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local. Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal. Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak.

43 42 HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005 Keluaran Hasil Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah 1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang. INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANPAGU INDIKATIF LOKASI Keluaran Hasil Jumlah (Rp)Sum ber Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah. 1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang APBD Kec. A Kec. B Kec. C INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )

44 43 CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN KONDISI TAHUN 2005 Hasil Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40 Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang. INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANPAGU INDIKATIF Hasil Jumlah (Rp)Sumber Dana Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : APBD INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) PENCAPAIAN TARGET 2007 (70-50) :( ) {} x 100% = 66,67%

45 44 KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN TARGE T (%) ORGANISASI PAGU INDIKATIF (Juta Rp) 1 URUSAN WAJIB 101 PENDIDIKAN 101 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 66,67 % Dinas Pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK) Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang 66,67% Dinas Pendidikan CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA

46 45 CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 80% Penyediaan jasa surat menyurat 1500 surat terkirim Tercapainya prosentase rata- rata surat yang gagal Tersampaikan 20% dari rata- rata jumlah surat yang seharusnya terkirim.

47 46 CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN) INDIKATOR KEGIATAN (HASIL) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1 : 1 Pengadaan mebeleur (meja-kursi) 62 unit (meubelair) meja kursi Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total meubelair yang dimiliki

48 47 PERMASALAHAN KETIDAK EFEKTIFAN ANGGARAN

49 48 Perencanaan (1) Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap perencanaan Keterlibatan masyarakat masih minim dalam tahap perencanaan Informasi forum-forum perencanaan belum terpublikasikan secara luas Informasi forum-forum perencanaan belum terpublikasikan secara luas Usulan masyarakat (basis Kelurahan/Desa) belum dapat diakomodasi APBD secara nyata (baru sedikit) Usulan masyarakat (basis Kelurahan/Desa) belum dapat diakomodasi APBD secara nyata (baru sedikit) Tidak ada informasi dengan baik berkaitan dengan plafon anggaran per sektor/bidang urusan pemerintah Tidak ada informasi dengan baik berkaitan dengan plafon anggaran per sektor/bidang urusan pemerintah

50 49 Lanjutan…. Mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat. Mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat. Belum optimalnya Manajemen informasi dan dokumentasi usulan perencanaan yang dapat diakses masyarakat. Belum optimalnya Manajemen informasi dan dokumentasi usulan perencanaan yang dapat diakses masyarakat. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih dianggap terpisah Proses perencanaan dan penyusunan anggaran masih dianggap terpisah Tidak sinkronnya antara pendekatan politik, teknokratis, bottom up, top down dan partisipatif Tidak sinkronnya antara pendekatan politik, teknokratis, bottom up, top down dan partisipatif

51 50 Pelaksanaan (2) Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana, sehingga banyak yang tidak berkelanjutan. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana, sehingga banyak yang tidak berkelanjutan. Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) belum mencukupi sehingga menghambat proses desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD; Tenaga teknis disetiap SKPD (akuntan, tehnik sipil, penilai aset) belum mencukupi sehingga menghambat proses desentralisasi pengelolaan keuangan daerah di SKPD; Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering berganti sehingga membingungkan Ketentuan tentang pengelolaan keuangan di daerah sering berganti sehingga membingungkan Secara umum, masih rendahnya inovasi pendanaan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat (tergantung aturan, konteks, potensi dan permasalahan di masing-masing daerah) Secara umum, masih rendahnya inovasi pendanaan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat (tergantung aturan, konteks, potensi dan permasalahan di masing-masing daerah) Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga program dan kegiatan atas selera pribadi serta sarat dengan belanja yg bersifat penunjang. Contoh : setiap lembar DPA selalu ada honor tim, lembur, perjalanan dinas. Egoisme Bidang dan Subbidang di SKPD, sehingga program dan kegiatan atas selera pribadi serta sarat dengan belanja yg bersifat penunjang. Contoh : setiap lembar DPA selalu ada honor tim, lembur, perjalanan dinas.

52 51 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KETIDAKEFEKTIFAN ANGGARAN

53 52 Perencanaan (1) Pelibatan secara aktif stakeholder (masyarakat/swasta, perguruan tinggi, eksekutif dan legislatif) dilakukan dengan terjadwal dari mulai forum musrenbang, forum skpd, penyusunan RKPD, kua ppas dan APBD. Pelibatan secara aktif stakeholder (masyarakat/swasta, perguruan tinggi, eksekutif dan legislatif) dilakukan dengan terjadwal dari mulai forum musrenbang, forum skpd, penyusunan RKPD, kua ppas dan APBD. Penyediaan hak akses informasi melalui media cetak atau internet berkaitan dengan keputusan-keputusan yang telah dan akan diambil. Penyediaan hak akses informasi melalui media cetak atau internet berkaitan dengan keputusan-keputusan yang telah dan akan diambil. Kerjasama semua pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati (berpedoman dengan Renja SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD) Kerjasama semua pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati (berpedoman dengan Renja SKPD, RKPD, RPJMD, dan RPJPD)

54 53 Pelaksanaan (2) Pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman terhadap dokumen perencanaan yang disepakati sehingga terdapat keberlanjutan program/kegiatan Pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman terhadap dokumen perencanaan yang disepakati sehingga terdapat keberlanjutan program/kegiatan Bimbingan teknis terhadap SDM bagi eksekutif maupun legislatif. Bimbingan teknis terhadap SDM bagi eksekutif maupun legislatif. Penerapan Standar Belanja Harga Barang dan Jasa (SHBJ), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Pasar menjadi acuan pelaksanaan APBD, sehingga tidak ada “mark up anggaran”. Penerapan Standar Belanja Harga Barang dan Jasa (SHBJ), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Pasar menjadi acuan pelaksanaan APBD, sehingga tidak ada “mark up anggaran”.

55 54 MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE A. Transparansi Transparansi B. Partisipasi Partisipasi C. Akuntabilitas Akuntabilitas

56 55 A. TRANSPARANSI Membuka akses publik seluas-luasnya Membuka akses publik seluas-luasnya Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD) Publikasi jadwal Musrenbang Desa, kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan pembahasan anggaran (KUA, PPA, RAPBD) Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Musrenbang, dan alasan usulan yang ditolak Publikasi dokumen-dokumen perencanaan anggaran; RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, evaluasi program tahun lalu, KUA,PPA, RKA SKPD, RAPBD, APBD,hasil setiap tahapan Musrenbang, dan alasan usulan yang ditolak Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor pada setiap tahapan pembahasan Informasi plafon anggaran untuk tiap sektor pada setiap tahapan pembahasan

57 56 Musrenbang Desa melibatkan seluruh warga yang ingin terlibat, Musrenbang Kec, Kab, dan Provinsi melibatkan perwakilan harga. Musrenbang Desa melibatkan seluruh warga yang ingin terlibat, Musrenbang Kec, Kab, dan Provinsi melibatkan perwakilan harga. Forum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan delegasi Musrenbang Forum SKPD melibatkan unsur-unsur sektor dan delegasi Musrenbang Warga memiliki hak kontrol dalam pembahasan anggaran Warga memiliki hak kontrol dalam pembahasan anggaran Pembahasan anggaran dibuka ke publik Pembahasan anggaran dibuka ke publik B. PARTISIPASI

58 57 Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan pada masyarakat Akuntabitas APBD berdasarkan kinerja pelayanan pada masyarakat Akuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses perencanaan atau kelayakan hasil perencanaan Akuntabilitas pada proses perencanaan; audit proses perencanaan atau kelayakan hasil perencanaan Publikasi indikator pencapaian tahunan yang dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan Publikasi indikator pencapaian tahunan yang dicapai Pemda untuk setiap unit kerja dan keseluruhan C. AKUNTABILITAS

59 58 FUNGSI PERENCANAAN APBD PARTISIPATIF Fungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber daya Fungsi Kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait, alokasi sumber daya Fungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan Fungsi Instrumental; Alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan Fungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan bersama, legetimasi publik Fungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena diambil berdasarkan keputusan bersama, legetimasi publik Fungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan menyelesaikan problem utama. Fungsi sosial; mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan menyelesaikan problem utama.

60 59


Download ppt "1 OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH PROVINSI DIY OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO DINAS PENDAPATAN,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google