Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sistem Pemasyarakatan Indonesia SAP 1 Recap by

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sistem Pemasyarakatan Indonesia SAP 1 Recap by"— Transcript presentasi:

1 Sistem Pemasyarakatan Indonesia SAP 1 Recap by

2 Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana PolisiJaksaHakimPenjara

3 Sistem Penjara vs Sistem Pemasyarakatan Sistem Penjara: Hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat Hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat Pembalasan/memuaskan dendam masyarakat Pembalasan/memuaskan dendam masyarakat Pemberian derita Pemberian derita

4 Pembalasan/pemberian derita Tidak ada pemikiran untuk memberikan pembinaan Tidak ada pemikiran untuk memberikan pembinaan Pembiaran Pembiaran Sering diperlihatkan oleh disain fisik (bangunan) penjara itu sendiri Sering diperlihatkan oleh disain fisik (bangunan) penjara itu sendiri Serta sikap petugas penjara Serta sikap petugas penjara Maximun Security Maximun Security

5 Sistem Penjara (1) Sistem Pennsylvania (1829) Maximun Security Maximun Security Solitary confinement, penempatan orang selamanya dalam sel masing-masing Solitary confinement, penempatan orang selamanya dalam sel masing-masing Silent System, tidak diperkenankan bercakap-cakap Silent System, tidak diperkenankan bercakap-cakap

6 Sistem Penjara (2) Auburn System Prinsip dasarnya sama dengan Pennsylvania System Prinsip dasarnya sama dengan Pennsylvania System Hanya diberikan izin berkumpul siang hari, namun tidak boleh bercakap-cakap satu dengan lain Hanya diberikan izin berkumpul siang hari, namun tidak boleh bercakap-cakap satu dengan lain Kaki dirantai Kaki dirantai

7 Transformasi Peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi Peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Perang Dunia kedua Perang Dunia kedua Pengamanan masyarakat tergantung pada upaya perbaikan narapidana Pengamanan masyarakat tergantung pada upaya perbaikan narapidana

8 PBB, Jenewa 1955 Disepakati Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Disepakati Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Menetapkan standar minimal terkait dengan bangunan penjara, kapasitas penjara, pedoman perlakuan terhadap narapidana, dll Menetapkan standar minimal terkait dengan bangunan penjara, kapasitas penjara, pedoman perlakuan terhadap narapidana, dll

9 “Bui vs LP” (1) Indonesia tidak menganut sistem penjara, namun SISTEM PEMASYARAKATAN Indonesia tidak menganut sistem penjara, namun SISTEM PEMASYARAKATAN Rumusan diperkenalkan 5 Juli 1963, oleh Menteri Kehakiman RI, Sahardjo, SH. Rumusan diperkenalkan 5 Juli 1963, oleh Menteri Kehakiman RI, Sahardjo, SH. Tujuan dari pidana penjara; Tujuan dari pidana penjara; “Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna” Tujuan ini disebut dengan pemasyarakatan Tujuan ini disebut dengan pemasyarakatan

10 “Bui vs LP” (2) Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung Istilah pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak 27 April 1964, melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, Bandung Konferensi menghasilkan prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan, yang dikenal dengan 10 Prinsip Pemasyarakatan Konferensi menghasilkan prinsip pokok konsepsi pemasyarakatan, yang dikenal dengan 10 Prinsip Pemasyarakatan

11 “Bui vs LP” (3) 10 Prinsip: 10 Prinsip: Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat (1) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara (2) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan (3) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga (4)

12 “Bui vs LP” (4) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya (5) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja (6) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila (7) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun tersesat (8) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan (9) Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan (10)

13 “Bui vs LP” (5) Pemasyarakatan adalah proses; bukan hanya tujuan pemidanaan Pemasyarakatan adalah proses; bukan hanya tujuan pemidanaan Fokus pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat Fokus pemasyarakatan bukan individu terpidana secara eksklusif, melainkan kesatuan hubungan antara terpidana dan masyarakat Oleh karena berbasis pada masyarakat, sistem pemasyarakatan mengenal aspek pembinaan institusional dan non institusional Oleh karena berbasis pada masyarakat, sistem pemasyarakatan mengenal aspek pembinaan institusional dan non institusional

14 “Bui vs LP” (6) Pertanyaan: Apakah sistem pemasyarakatan sudah terimplementasi sebagaimana mestinya? Apakah sistem pemasyarakatan sudah terimplementasi sebagaimana mestinya? Mungkinkan mencapai apa yang dikonseptualisasi sebagai tujuan pemasyarakatan di Indonesia? Mungkinkan mencapai apa yang dikonseptualisasi sebagai tujuan pemasyarakatan di Indonesia?

15 “Bui vs LP” (7) Kebanyakan penjara dibuat sebelum 1872, saat diberlakukannya Wetbook van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlands-Indie Kebanyakan penjara dibuat sebelum 1872, saat diberlakukannya Wetbook van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlands-Indie Bangunan berfungsi sebagai penampungan terpidana kerja paksa Indonesia Bangunan berfungsi sebagai penampungan terpidana kerja paksa Indonesia Cipinang dan Cirebon (kategori besar) dibuat sebelum 1918, diperuntukkan bagi pemusatan orang Indonesia yang dikenakan pidana kerja paksa pada proyek-proyek besar Cipinang dan Cirebon (kategori besar) dibuat sebelum 1918, diperuntukkan bagi pemusatan orang Indonesia yang dikenakan pidana kerja paksa pada proyek-proyek besar

16 “Bui vs LP” (8) Pasca periode kerja paksa, diberlakukan Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch Indie ( ), pengaturan penjara mengacu pada Reglemen Penjara (1917) Pasca periode kerja paksa, diberlakukan Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch Indie ( ), pengaturan penjara mengacu pada Reglemen Penjara (1917) Masa kemerdekaan, pelaksanaan hukuman tetap memberlakukan Reglemen Penjara, KECUALI yang bertentangan dengan Pancasila dan merendahkan martabat bangsa Indonesia Masa kemerdekaan, pelaksanaan hukuman tetap memberlakukan Reglemen Penjara, KECUALI yang bertentangan dengan Pancasila dan merendahkan martabat bangsa Indonesia


Download ppt "Sistem Pemasyarakatan Indonesia SAP 1 Recap by"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google