Lembaga Demografi FEUI

Presentasi berjudul: "Lembaga Demografi FEUI"— Transcript presentasi:

1 Lembaga Demografi FEUI
Kuliah II : Keluarga Berencana : Pola, Perbedaan, Trend, kebijakan di negara lain 20 April Program Studi Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan UNIVERSITAS INDONESIA Merry Sri Widyanti K Lembaga Demografi FEUI

2 BIRTH AVERTED 80 juta (tahun 2000)

3 Dasar Program KB dan KR Dalam Pembangunan Nasional
1. UU No.10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 butir 12. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui : *) pendewasaan usia perkawinan, *) pengaturan kelahiran, *) pembinaan ketahanan keluarga, *) peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 2. Kesepakatan Internasional (ICPD-94, MDGs) “All couples and individuals have the basic right to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and have the information and means to do so, and the right to obtain the highest standard of sexual and reproductive health…”

4 Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender
3. Sasaran Pokok ICPD yang diangkat ke dalam MDGs Keseimbangan antara perkembangan kependudukan dan pembangunan sosial ekonomi untuk “sustainable development” Pasangan dan atau individu dapat menikmati kesehatan reproduksi secara prima Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender Sasaran pokok ICPD, 1994 yang diangkat kedalam MDGs antara lain: a) Keseimbangan antara perkembangan kependudukan dengan pembangunan sosial dan ekonomi dalam menuju pembangunan berkelanjutan, b) pasangan dan atau individu dapat menikmati kesehatan reproduksi secara prima (termasuk KB dan kesehatan seksualnya) c) terciptanya kesetaraan dan keadilan gender

5 MDGs: Menghapus kemiskinan dan kelaparan Pendidikan untuk semua orang
Promosi kesetaraan gender Penurunan kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV dan AIDS Menjamin keberlanjutan lingkungan Kemitraan global dalam pembangunan Program KB menentukan pencapaian sasaran MDGs indikator 5b: – meningkatkan CPR – menurunkan unmet need – menurunkan angka kehamilan remaja – meningkatkan ANC Sasaran pokok ICPD, 1994 yang diangkat kedalam MDGs antara lain: a) Keseimbangan antara perkembangan kependudukan dengan pembangunan sosial dan ekonomi dalam menuju pembangunan berkelanjutan, b) pasangan dan atau individu dapat menikmati kesehatan reproduksi secara prima (termasuk KB dan kesehatan seksualnya) c) terciptanya kesetaraan dan keadilan gender

6 Dasar Program KB dan KR dalam Pembangunan Nasional
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bab 30 : Kependudukan ● Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi, melindungi peserta Keluarga Berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi, peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif dan efisien untuk jangka panjang. ● Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan Keluarga Berencana bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas

7 Undang Undang .R.I No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Pasal 24 ayat 1: Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dgn cara berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pasangan suami istri sesuai dgn pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau istri. 7

8 . Pasal 26 Ayat 1: Penggunaan Alat,obat dan cara Kontrasepsi yang menimbulkan resiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan 8

9 Pengertian dan Istilah KB
Usia Subur (reproductive age) Usia dimana secara rata-rata perempuan mampu untuk melahirkan. Yaitu tahun Pasangan Usia Subur (reproductive couple)/PUS Pasangan suami istri dimana istrinya berada dalam usia yang mampu melahirkan yaitu istrinya berusia tahun Keluarga Berencana Upaya untuk mengatur jumlah, jarak , dan waktu kelahiran anak dalam rangka mencapai tujuan reproduksi keluarga

10 Pengertian dan Istilah KB
Alat atau cara KB dikelompokkan : Modern Alamiah Tradisional Modern dikelompokkan menjadi: Bersifat hormonal yaitu pil, susuk dan suntikan Non hormonal yaitu AKDR atau spiral (IUD), kondom, diafragma, sterilisasi pria (vasektomi) dan sterilisasi wanita(tubektomi) Alamiah : Pantang berkala (periodic abstinence) Amenorea laktasi (lactational amenorhea)/LAM Senggama terputus (withdrawl) Tradisional : Jamu dan ramuan-ramuan

11 Pengertian dan Istilah KB
Pernah pakai alat/cara KB (ever use of contraception) status pasangan suami istri yang pernah menggunakan suatu alat/cara KB tetapi tidak sedang menggunakan suatu alat/cara KB pada saat pendataan. Sedang ber KB (current use of contraception) status pasangan suami istri yang sedang menggunakan suatu alat/cara KB pada saat pengumpulan data. Peserta KB Aktif (Current User-CU); Pilihan kontrasepsi (contraceptive choice) alat/cara KB yang sedang digunakan oleh PUS Penggantian kontrasepsi (contraceptive switching) suatu proses dimana PUS mengganti alat/cara KB yang sebelumnya digunakan dengan alat/cara KB lainnya.  Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB.

12 Apa saja yang perlu dipelajari
Informasi tentang perilaku pakai/alat cara KB penting dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dan alat/cara KB. Apa saja alat/caraKB yang dapat digunakan untuk mengatur kelahiran? Apa saja indikator KB yang dapat digunakan oleh penentu kebijakan pengendalian kelahiran? Apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengendalian kelahiran?

13 indikator dan pengertiannya
Indikator KB yang umum dipakai adalah: 1. Pernah Pakai KB (Ever users) 2. Angka Prevalensi Kontrasepsi (CPR) 3.    Kontraseptif mix .

14 ukuran evaluasi Beberapa ukuran dalam kegiatan Keluarga Berencana sebagai pengendali kelahiran menyangkut : Pernah Pakai KB (Ever users) Persentase Pernah Pakai KB  (Ever User) adalah banyaknya perempuan usia yang berstatus kawin (PUS) yang pernah memakai sesuatu cara KB dari seluruh perempuan usia subur yang berstatus kawin. Informasi persentase PUS yang pernah memakai sesuatu cara KB bermanfaat untuk mengetahui potensi pemakaian alat/cara KB tertentu di kalangan PUS. Dalam persentase ini termasuk jumlah PUS yang sekarang sedang memakai KB. Kalau diketahui alasan mengapa para perempuan yang pernah pakai KB itu berhenti ber-KB maka pelaksana program akan dapat memperbaiki pelayanan atau mengarahkan program kepada hal-hal yang lebih tepat sasaran. .

15 ukuran evaluasi b) Angka Prevalensi Kontrasepsi (contraceptive prevalence rate)/CPR Persentase PUS yang sedang pakai alat/cara KB PUS yang sedang ber KB CPR = x 100 Jumlah PUS Informasi tentang besarnya CPR sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, serta penyediaan pelayanan KB baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi seperti sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat kontrasepsi, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi. .

16 ukuran evaluasi Contoh :
Hasil SDKI 2007 menunjukkan jumlah perempuan berstatus kawin usia tahun adalah Jumlah perempuan usia tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB di data dalam SDKI adalah sebesar , maka CPR : CPR = x 100 = ,4 Artinya dari setiap 100 orang PUS di Indonesia pada tahun 2007, ditemukan 61 orang yang sedang memakai alat/acara KB .

17 ukuran evaluasi c) Angka Kelangsungan Penggunaan Kontrasepsi (Contraceptive Continuation Rate)/CCR Proporsi prngguna alat/cara KB yang masih menggunakan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar, misal satu tahun, terhadap risiko tidak meneruskan penggunaan alat/cara KB d) Angka Ketidaklangsungan Penggunaan Kontrasepsi (Contraceptive Discontinuation Rate)/CDR Proporsi yang tidak menggunakan alat/cara KB pada periode terpapar termasuk karena kegagalan atau tidak meneruskan penggunaan karena alasan lain CDR = 1-CCR e) Angka Kegagalan Kontrasepsi (contraceptive Failure Rate) Rasio kelahiran yang tidak diinginkan terhadap durasi keterpaparan kontrasepsi .

18 ukuran evaluasi f) Efektifitas Kontrasepsi (Contrceptive effectiveness) Tingkat dimana penggunaan alat/cara KB menurunkan kemampuan untuk subur Angka ini merupakan peluang bulanan seorang perempuan yang aktif secara seksual, subur, dan tidak menggunakan alat/cara KB untuk mengandung Angka ini juga merupakan proporsi penurunan dalam kemampuan untuk subur yang disebabkan oleh penggunaan alat/cara KB tertentu g) Bulan Pasangan Perlindungan (Couple Months of Protection- CMP), atau Tahun Pasangan Perlindungan (Couple-Years of Protection (CYP) .

19 ukuran evaluasi h) Kontraseptif mix (contraceptive use mix)
Persentase pemakai alat/cara KB menurut alat/cara KB (contraceptive use mix) adalah banyaknya PUS yang memakai alat/cara KB tertentu per 100 pasangan usia subur (PUS). Persentase pemakai alat/cara KB menurut alat/cara KB bermanfaat untuk mengetahui alat/cara KB yang mana yang paling disukai oleh PUS didaerah tertentu pada waktu tertentu. Persentase penggunaan KB menurut cara KB yang digunakan sering disebut dengan mix kontrasepsi (contraceptive mix). .

20 Sumber data KB di Indonesia
Data tentang pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP) KB di Indonesia dapat diperoleh dari : Sensus Penduduk Survei Statistik program BKKBN Pendataan keluarga Macam-macam survei yang mengumpulkan data KAP tentang KB: Survei Fertilitas dan Mortalitas (di Jawa dan Bali, 1973) Survei Fertilitas Indonesia di Jawa dan Bali, 1976 Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987 Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 1991,1994,1997, 2002, 2007 Survei Penduduk Antar Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional .

21 Pola dan perbedaan perilaku ber KB (SDKI 2007)
.

22 Pola dan perbedaan perilaku ber KB (menurut umur)
Berbentuk U terbalik Persentase perempuan usia tahun berstatus kawin, rendah untuk kelompok usia tahun. Kemudian meningkat untuk kelompok yang lebih tua kemudian turun lagi untuk kelompok 40-44, dan tahun Karena pada awal masa reproduksinya biasanya perempuan belum ber KB karena ingin memiliki anak Kemudian pertengahan masa-masa reproduksinya persentase yang ber KB tinggi karena bertujuan untuk penjarangan maupun pembatasan kelahiran. Pada menjelang akhir masa reproduksinya persentase yang ber KB rendah, karena mungkin mengetahui dan emnyadari bahwa kesuburan mereka sudah berkurang dan mungkin frekuensi hubungan suami istri berkurang dibanding masa-masa sebelumnya. .

23 Pola dan perbedaan perilaku ber KB (jumlah anak lahir hidup)
Kelompok yang memiliki anak 3 dan 4+ menunjukkan kenaikan, sedangkan untuk yang memiliki anak kurang dari 3 persentase menurun. Jadi semakin banyak Anak Lahir Hidup (ALH) makin tinggi yang ber KB Untuk kelompok yang memiliki ALH 0 dan 1, kelompok usia muda (15-19 tahun) masih menunjukkan perentase pemakaian KB yang tinggi karena mereka ingin mengatur jarak kelahiran anak. Hal tersebut sesuai dengan harapan dimana perempuan yang masih produktif yang ALHnya sedikit memakai KB untuk menjarangkan kelahiran, sedangkan yang ALH nya banyak mempraktekkan KB untuk membatasi kelahiran. .

24 Pola dan perbedaan perilaku ber KB (menurut lama perkawinan)
Berbentuk U terbalik Untuk yang baru menikah pemakaian KB rendah karena ingin punya anak Yang menikah selama tahun berKB untuk menjarangkan kelahiran Perempuan yang sudah 20 tahun atau lebih menikahnya, biasanya menyadari kesuburannya berkurang dan frekuensi hubungan suami istri berkurang, sehingga pamakian KB rendah .

25 Pola dan perbedaan perilaku ber KB (SDKI 2002 dan SDKI 2007)
.

26 Pola dan perbedaan pemilihan alat/cara KB
.

27 Pola dan perbedaan perilaku ber KB
.

28 Indikator Pencapaian Program
Indikator Makro Program KB dan Kesehatan Reproduksi TFR (Total Fertility Rate) ASFR 15-19 MMR (Maternal Mortality Ratio) IMR (Infant Mortality Rate) Median umur perkawinan pertama usia 25-49 Median umur melahirkan anak pertama usia 25-49 Kelahiran yang terjadi pada perempuan usia 15-19 Kehamilan yang tidak diinginkan CPR (Contraceptive Prevalence Rate) KB untuk menjarangkan kelahiran KB untuk membatasi kelahiran Kesertaan KB Pria (Kondom dan MOP) Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need) Unmet need untuk penjarangan kelahiran Unmet need untuk pembatasan kelahiran

29 Trend CPR dan TFR

30 .

31 .

32 (Paparan BKKBN dalam Donor Meeting 2005)
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Skenario Angka Prevalensi Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate – CPR) CPR turun 0,5% per tahun 248 juta (Proyeksi Penduduk 2015) CPR tetap CPR naik 1% per tahun 219 juta (Proyeksi Penduduk 2005) (Paparan BKKBN dalam Donor Meeting 2005)

33 Contraceptive Prevalency Rate (CPR), Tahun 2005-2025
Penurunan laju pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari penurunan tingkat kelahiran (Total Fertility Rate/TFR). Target sasaran TFR=2,1 pada tahun 2015 atau TFR =2,0 pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, target sasaran CPR perlu ditingkatkan yaitu dari 61% pada tahun 2005 menjadi 69% pada tahun 2015 atau 75% pada tahun 2025. Untuk mencapai sasaran CPR tersebut diperlukan intervensi: - Peningkatan akses pelayanan KB melalui pelayanan KB di puskesmas, Posyandu, pelayanan KB keliling sehingga menjangkau daerah terpencil, kumuh, dan kepulauan. - Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi pasangan usia subur untuk menunda kelahiran, penjarangan kelahiran dan menunda perkawinan muda bagi para remaja. - Penyediaan jaminan alat kontrasepsi terutama bagi penduduk miskin dan rentan. Sumber: Proyeksi BKKBN

34 Isu Strategis dalam Program KB
Isu pertama Walaupun TFR turun dari waktu ke waktu, namun gambaran yang ada secara nasional masih belum mencapai angka ideal, yaitu 2,1.  SDKI 2007=2,6. Masih terdapat variasi TFR yang menyolok antar wilayah (Provinsi) dan antar SES. Isu kedua Masih terdapat perbedaan menyolok dalam CPR antar prov dan SES CPR tertinggi di DIY=75.5, dan terendah NTT=34.8 Provinsi dengan CPR tinggi cenderung memiliki TFR rendah. Isu ketiga Belum semua PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin ber KB mendapat pelayanan sebagaimana mestinya Tingkat “unmet need” (SDKI ) = 8,6 Alasan belum terlayani a.l: tidak terjangkau pelayanan, jenis kontrasepsi tdk sesuai dgn yang diinginkan. Isu keempat Salah satu kebijakan dalam program KB adalah mendukung program MPS (Making Pregnancy Safer) yaitu menjamin bahwa seluruh kehamilan “diinginkan”. SDKI = 16,8% kehamilan belum/tdk diinginkan. Angka ini turun sedikit dari keadaan 1997 = 17,1% (tdk bermakna)

35 Isu Strategis dalam Program KB
Isu kelima Kesehatan Ibu dan bayi erat kaitannya dengan 4 T  MMR dan IMR (Chart) Isu keenam Kesertaan pria dalam ber KB masih sangat rendah Data SDKI = 1,3% (Kondom=0,9% dan MOP=0,4%) Perlu perhatian program secara khusus bagi kaum pria Isu ketujuh Pengguna Suntikan dan Pil merupakan peserta KB terbesar (75%) dibandingkan pengguna kontrasepsi lainnya  Perlu perhatian karena pengguna kedua metode tersebut rawan DO sehingga menurunkan CPR dengan cepat.  Sementara kesinambungan penyediaan kedua jenis kontrasepsi tersebut seringkali bermasalah (kehabisan stock dan penggantinya terlambat)

36 TREND PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK IDEAL (4 TERLALU)
Sumber: SDKI 2002/03, 2007

37 Isu Strategis dalam Program KB
Isu kedelapan Kasus kegagalan, komplikasi dan efek samping masih terjadi. Berkaitan erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan para provider. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan Isu kesembilan Era desentralisasi dan keterbukaan mengakibatkan adanya kecenderungan sebagian anggota masyarakat untuk memiliki anak dalam jumlah besar. Karena merasa bahwa itu adalah hak asasi mereka. Perlu penyadaran tentang hak dan tanggung jawab dalam merencanakan kehidupan berkeluarga

38 Lembaga Demografi FEUI
Keluarga Berencana di Beberapa Negara Program Studi Pasca Sarjana Kependudukan dan Ketenagakerjaan UNIVERSITAS INDONESIA Merry Sri Widyanti K Lembaga Demografi FEUI

39 KOREA SELATAN

40 Fertilitas, modernisasi dan agama
Larsen, et all (1998) meneliti hubungan preferensi anak laki-laki dan tradisi keluarga patriarkhal terhadap penurunan fertilitas ( data tahun 1991, Korea National Fertility dan Family Health Survey pada wanita pernah kawin usia tahun). Modernisasi berpengaruh negatif terhadap fertilitas (pengaruh permintaan wanita bekerja dan permintaan wanita untuk melahirkan dan merawat anak) Afiliasi religi/agama tidak mempengaruhi fertilitas, namun dogma Confucian (sistem patriarkhal) sangat dekat dengan masyarakat korea.

41 Fertility and Son Preference
Preferensi anak laki-laki dan tradisi patriarkhal berpengaruh positif pada fertilitas. Preferensi kuat pada anak laki-laki tidak menghalangi penurunan fertilitas namun memperlambat penurunan sedikit dengan meningkatnya diskriminasi terhadap anak perempuan pada tingginya jumlah kelahiran. Pemerintah korea melakukan kampanye untuk melawan perilaku jenis kelamin selektif ( sex-selective behavior) seperti aborsi dengan seleksi jenis kelamin (sex-selective abortion), disarankan untuk lebih memperhatikan wanita dengan dua anak perempuan.

42 Aborsi dan Kontrasepsi

43 Fertility Decline

44 Penurunan fertility dan kebijakan
Pemerintah Korea selatan membuat kebijakan baru untk menanggapi fertilitas rendah dan penduduk tua dengan proposal “Saeromaji Plan 2010”, terdiri dari tiga area: 1. Lingkungan baik untuk kelahiran bayi dan childrearing. a) Menekankan tanggung jawab masyarakat dalam kelahiran bayi dan memelihara anak. b) Membantu perkembangan lingkungan ramah-keluarga (family-frendly) dan persamaan gender pada struktur sosial dan budaya. Kebijakan Family friendly yaitu menciptakan suatu lingkungan dimana hubungan antara pekerjaan dan keluarga yang harmonis c) Menjaga dan mempersiapkan suatu generasi sehat berikutnya .

45 Penurunan fertilitas dan kebijakan
2. Landasan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat umur tua. a) Menjamin pendapatan untuk masa tua. b) Menyediakan perlindungan dan pemenuhan kesehatan. c) Mempromosikan suatu gaya hidup yang aktif untuk penduduk tua 3. Sumber daya manusia dalam suatu masyarakat umur tua dengan fertilitas rendah a) Pemberdayaan wanita dan potensi kerja warganegara yang telah b) Menaikkan efisiensi dan daya saing dari modal manusia. c) Mempromosikan pondasi finansial untuk masyarakat tua . d) Memelihara pembangunan masa depan tentang kekuatan pekerja melalui industri yang ramah

46 India

47 Trend ASFR

48 Trend TFR

49 Kesehatan Kebijakan kependudukan & kesehatan terbaru:
Tahun 2005 : National Rural Health Mission (NRHM)  untuk memperbaiki ketersediaan akses perawatan kesehatan berkualitas terutama bagi mereka yang tinggal di perdesaan, miskin, wanita, dan anak-anak  difokuskan pada 18 negara bagian yang memiliki infrastruktur kesehatan yang rendah Kebijakan kependudukan & kesehatan terbaru: Tahun 2000 : Kebijakan Kependudukan Nasional (NPP)  perhatian khusus: kesehatan dan pendidikan wanita dan anak-anak  untuk mencapai stabilitas jumlah penduduk pada tahun 2045  mengelaborasi 12 strategi untuk mencapai tujuan sosio-demografis Tahun 2002 : Kebijakan Kesehatan Nasional (NHP)  revisi & restrukturisasi NHP berdasarkan MDG’s  untuk mencapai standar kesehatan yang baik bagi seluruh penduduk Program KB dimulai tahun 1951  untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sejarah kebijakan, pendekatan, dan implementasi dalam lima dekade terakhir: : Clinic-based approach : Extension and education approach : High intensity HITTS approach : Coercive approach : Recoil and recovery phase Since 1995 : Reproductive and child health approach 49

50 Pemakaian alat KB 50

51 Trend CPR 51

52 TFR dan CPR 52

53 Determinan pemakaian alat KB
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa pendidikan, agama, tempat tinggal, dan negara bagian memiliki korelasi yang kuat dengan pemakaian KB di India (U.S. Department of Commerce Economics and Statistics Administration BUREAU OF THE CENSUS, 1997:3). Sterilisasi mendominasi pemakaian KB. Sterilisasi mungkin cocok pada tahap awal penurunan fertilitas, selama penggunanya adalah wanita yang relatif tua dengan jumlah anak yang besar dan berkeinginan untuk tidak mempunyai anak lagi (National Family Health Survey Subject Reports, 1998:5). 53

54 A slogan of family planning publicity
China

55 Kebijakan KB Kampanye tentang kebijakan kependudukan telah berlangsung di China sejak tahun 1970an. Pada awal 1970an terdapat semboyan late marriage, late birth, few births and good quality births” “one is good, two are acceptable and three are too many”

56 Kebijakan KB Pada akhir 1979:
Dikeluarkan kebijakan “one child per couple”. (kemudian dikenal dengan “one child policy”, tetapi tidak dilaksanakan dengan ketat di daerah pedesaan) Pada 1980an kebijakan utama KB adalah : Mempertahankan penundaan pernikahan dan kelahiran, kelahiran yang lebih sedikit dan lebih sehat; dan mempertahankan kebijakan satu anak setiap pasangan. Kebijakan satu anak ditetapkan oleh setiap propinsi dengan kelonggaran bagi keluarga di pedesaan tertentu boleh memiliki dua anak.

57 Kebijakan KB 2002: Peraturan Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (efektif 1 September, 2002). Peraturan tersebut secara jelas menuntut penduduk yang mempunyai anak lebih dari yang diperbolehkan oleh peraturan akan memperoleh denda ekonomi. Tujuannya adalah untuk melindungi keluarga yang setuju dan mengikuti program KB.

58 Pelaksanaan program KB
Kebijakan fertilitas di Cina dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu one child policy (satu anak per pasangan), 1,5 children policy (jika anak pertama perempuan, boleh memiliki anak kedua) two-children policy (dua anak per pasangan), three-children policy (tiga anak perpasangan). Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan wilayah.

59 Pelaksanaan program KB
Kebijakan 1-1,5 anak per pasangan di Cina bagian timur dan tengah, sementara kebijakan lebih dari 2 anak di tengah dan barat Cina. Jika dilihat proporsi kebijakan ini, ada 63 % dari seluruh pasangan di Cina dengan one child policy, 36 % dengan two children policy, dan 1 % dengan three or more. Program Pemerintah Berkaitan dengan Pelaksanaan KB : Memberikan Penyuluhan tentang berbagai metode KB sehingga penduduk bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya Mendukung alat KB yang murah, aman dan efisien 98 persen kontrasepsi diberikan secara Cuma-cuma

60 Dampak Program KB Anak laki-laki diharapkan dapat membantu keluarga dalam ekonomi (keluarga petani) Program Pemerintah untuk mengatasinya : Care for Girls yaitu dengan memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki anak perempuan Karena di China terdapat Sex Preference terutama di Pedesaan maka terjadi ketidak seimbangan jumlah anak Laki-laki dan Perempuan Pemerintah memberikan reward bagi pasangan yang tidak memiliki anak laki laki berupa uang dan tunjangan serta kemudahan memperoleh kredit/pinjaman

61 Kompensasi peserta KB Reward bagi Akseptor KB di China :
Tunjangan setiap tahun bagi Manula yang sukses mengikuti program KB Pasangan yang dengan sukarela punya anak 2 padahal dia boleh punya 3 anak akan diberikan reward uang tunai Pasangan dengan satu anak, tetapi anak mereka meninggal dunia juga akan mendapat kompensasi

62 Philipina

63 GAMBARAN PREVALENSI KB

64 GAMBARAN UNMET NEED Karakteristik Total Umur 15-19 29,1 20-24 25,0
25-29 22,3 30-34 19,3 35-39 15,5 40-44 13,0 45-49 5,9 Tipe Daerah Perkotaan 15,3 Perdesaan 19,7 Pendidikan Tidak Sekolah 26,7 SD/SLTP 20,2 SLTA 16,7 Diploma ke atas 14,8 Sumber : NDHS Tahun 2003

65 PERKEMBANGAN PROGRAM KB
Awal Tahun 60-an diinisiasi oleh sektor swasta Population Act Tahun 1971 menandai terintegrasinya program KB kedalam rencana pembangunan Pemerintah Target : Pertumbuhan 2,5 persen (1978)  2,1 persen (1987), dicapai dengan tujuan Prevalensi KB 40 persen (1982)  50 persen (1987) Kenyataan : Pertumbuhan masih 2,4 persen pada tahun 1990 dan Prevalensi KB hanya 40 persen pada tahun 1993 Masa pemerintahan Aquino ( ) : Kebimbangan dukungan politik dan finansial terhadap program KB,

66 PERKEMBANGAN PROGRAM KB
Juga kuatnya perlawanan terhadap metode KB buatan oleh Gereja Katolik, ditambah lagi memburuknya kondisi sosial ekonomi yang memaksa Pemerintah untuk melakukan realokasi sumber daya ke program yang lain selain program KB. Pertengahan tahun 1992, Transformasi KB dalam Departemen Kesehatan. Program KB diintegrasikan dengan ‘child survival’ dan ‘safe motherhood programs’ yang kemudian berkembang menjadi Program Kesehatan Reproduksi. (Masa Pemerintahan Ramos) Adopsi ‘Local Government Code’ tahun 1992, yang menyerahkan kewenangan pengaturan keuangan dan seluruh pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak selalu mengimplementasikan program KB dengan efektif.

67 ARAH KEBIJAKAN KB FILIPINA
Perubahan arah kebijakan (mengurangi angka kelahiran  Program Kespro, untuk mengakomodasi kepentingan oposisi kaum Gereja Katolik Sehingga penggunaan kontrasepsi sekarang sebagai alat untuk mencegah kehamilan yang “salah waktu” dan “tidak diinginkan” diantara kelompok wanita yang mempunyai risiko kesehatan yang tinggi Usaha-usaha dilakukan dengan cara memberikan penyadaran bahwa pemilihan metode kontrasepsi dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak

68 Kebijakan Sekarang Turunan fase dari suplai kontrasepsi donasi memberikan peluang bagi negara untuk memikul tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan suplai kontrasepsi untuk para pengguna sekarang dan masa datang Respon pemerintah: formulasi dan implementasi dari suatu strategi Kepercayaan Diri akan Kontrasepsi (Contraseptive Self-Reliance / CSR)

69 Bangladesh

70 Trend TFR

71 Pendekatan Program KB Program nasional Keluarga Berencana (KB) dapat dilukiskan sebagai “sensitif budaya” (culturally sensitive) dimana program ini menggunakan strategi yang mengakui dan menyesuaikan ketidaksetaraan jender. Strategi utamanya ialah mengirimkan informasi dan metode KB kepada perempuan di rumah Dimulai tahun 1976 dan 1980, perempuan petugas kesejahteraan keluarga dipekerjakan dan diberikan pelatihan. Saat ini, perempuan, tiga perempat dari mereka dipekerjakan oleh pemerintah.

72 Pendekatan Program KB Program nasional Keluarga Berencana (KB) dapat dilukiskan sebagai “sensitif budaya” (culturally sensitive) dimana program ini menggunakan strategi yang mengakui dan menyesuaikan ketidaksetaraan jender. Strategi utamanya ialah mengirimkan informasi dan metode KB kepada perempuan di rumah Dimulai tahun 1976 dan 1980, perempuan petugas kesejahteraan keluarga dipekerjakan dan diberikan pelatihan. Saat ini, perempuan, tiga perempat dari mereka dipekerjakan oleh pemerintah.

73 Tujuan Program KB dengan perspektif Gender
Interaksi antara pekerja lapangan KB dengan akseptor; Peran laki-laki dalam Program KB (keputusan); Kelemahan home delivery system: ketergantungan kepada pekerja lapangan KB, method mix, misinformation, pelayanan tidak tersedia ketika dibutuhkan dan ketakutan akan pemakaian alat KB dan efek sampingnya Ketergantungan perempuan (women’s dependence)

74 Pemakaian Alat KB

75 Kebijakan KB Pelayanan KB di Bangladesh berfokus pada wanita, namun program ini tidak berhasil mengurangi “struktur patriarki” bahkan memperkuatnya sehingga membuat wanita tetap menjadi subordinat.) Terdapat situasi di Bangladesh dimana wanita menjadi terbelenggu karena ketergantungan mereka secara ekonomi kepada laki-laki dan karena sistem ketidaksetaraan jender (gender inequality) yang menjadi akar ketergantungan itu.

76 Kebijakan KB 3. Walaupun program KB di Bangladesh tergolong sukses, namun program ini lebih “women oriented” yang dapat memperbesar masalah subordinasi wanita. 4. Program pemerintah Bangladesh yang menyediakan kesempatan dan sumber daya ekonomi bagi wanita dapat mengurangi ketergantungan mereka secara ekonomi kepada laki-laki dan membawa mereka kepada ruang publik. 5. Program pemberian kredit mikro dapat digunakan untuk tujuan diatas dan kredit ini relatif lebih banyak diberikan oleh NGO (dibanding pemerintah) di Bangladesh

77 Sampai jumpa minggu depan

78 Sampai jumpa minggu depan