Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan Disampaikan pada acara: Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan Disampaikan pada acara: Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan Disampaikan pada acara: Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan” Jakarta, 13 Desember 2012

2 POKOK-POKOK PAPARAN A.PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN LATAR BELAKANG PROGRES PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PERMASALAHAN LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN B.PENYAJIAN PETA KAWASAN HUTAN

3 PERCEPAATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

4 LATAR BELAKANG Pengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu komponen utama Pemantapan Kawasan Hutan. Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk mewujudkan kepastian letak dan luas serta legitimasi kawasan hutan, melalui tahapan: penunjukan; penataan batas; pemetaan; dan penetapan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan masih berjalan sangat lambat karena adanya permasalahan terkait dengan: keberadaan hak- hak pihak ketiga; pelaksanaan tata batas; dan peraturan perundangan. Diperlukan intervensi manajemen untuk mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan

5 LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI KawasanLuas ( ± ha)% HUTAN KONSERVASI (DARAT & TAMAN BURU) ,1411,44 HUTAN LINDUNG (HL) ,3616,0316,03 HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) ,5014,68 HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) ,3416,18 HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK) ,819,419,41 LUAS KAWASAN HUTAN ,1567,74 AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) ,8532,26 LUAS TOTAL ,00100,00

6 Luas Kawasan Hutan Daratan: ,15 ha Panjang Batas Kws Hutan: Km Sisa Tata Batas s/d 2009: Km (22,36%) Target Renstra ,000 Km TARGET DAN REALISASI TATA BATAS KAWASAN HUTAN Target ( KM) Tahun Target Realisasi Tata Batas sd 2009: Km (77,64%) Realisasi dan Target Tahun Target Percepatan Penyelesaian Sisa Tata Batas s/d Km Percepatan Penyelesaian Sisa Tata Batas s/d Km Realisasi Penetapan sd 2009: 19,1 jt ha (14,80%)

7 KINERJA TATA BATAS A.Pada Era UU 22/1999 dan PP 25/2000: Tata batas kawasan hutan menjadi kewenangan daerah kecuali kawasan konservasi : – Sampai dengan 2004: Km – Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I: 2005: 436 Km 2006: 448 Km 2007: 989 Km 2008: 181 Km 2009: Km B.Pada Era UU 32/2004 dan PP 38/2007: Tata batas kawasan hutan menjadi kewenangan Pusat: —Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II: 2010: Km 2011: Km 2012: Km  Kebijakan Percepatan Jumlah 5 tahun: Km Rata-rata/tahun: 654 Km/th Business As Ussual

8 REALISASI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN S/D SEKARANG NoTahun Tata Batas (Km) Penetapan ( x 1000 Ha) 1 Sampai dengan (77,64%) (14,80%) REALISASI RENSTRA , , ,9 5 Sampai dengan (86,53%) (16,62%)

9 PERMASALAHAN 1.Permasalahan terkait dengan pelaksanaan tata batas: – Keberadaan klaim hak-hak pihak ketiga pada sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan – Kondisi alam yang sulit secara teknis dilakukan tata batas – Kapasitas (jumlah dan kemampuan) pelaksana tata batas – Pelaksana masih mengutamakan penggunaan theodolit dalam kegiatan pengukuran tata batas – Belum optimalnya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (al. Citra Satelit Resolusi Tinggi) – Masih terdapat perbedaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan yang berdampak tidak terselesaikannya BATB

10 PERMASALAHAN… (Lanjutan) 2.Permasalahan terkait dengan penetapan kawasan hutan: a.Keabsahan Dokumen Tata Batas: – Proses penyelesaian administrasi tata batas (penandatanganan BATB) tidak tuntas – Tidak lengkapnya dokumen tata batas – Tidak terpenuhinya syarat teknis dokumen tata batas b.Syarat temu gelang Tidak dapat temu gelang disebabkan ada sebagian trayek belum ditata batas karena adanya klaim hak pihak ketiga dan kondisi alam serta tidak tuntasnya penyelesaian dokumen tata batas

11 LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN 1. Penyempurnaan Regulasi: a) Prioritas I (yang masih dalam kendali Menteri Kehutanan): Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 (Ketentuan hak-hak pihak ketiga; penegasan kawasan hutan; penyederhanaan syarat penetapan; batas kawasan hutan yang bersekutu dengan batas IUPHHK, batas alam, batas wilayah administrasi; pelibatan usaha non kehutanan di sekitar kawasan hutan dalam pelaksanaan tata batas; ketentuan tanda batas) Permenhut No. P.47/Menhut-II/2011 (Pembentukan PTB; Kewenangan PTB; Tata kelola PTB) Permenhut No. P.19/Menhut-II/2011 (Penyederhanaan tahapan dan percepatan proses penataan batas IUPHHK dari 264 hari/17 tahap menjadi 96 hari/9 tahap) Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.6/VII-KUH/2011 (Penggunaan GPS; Penggunaan CSRT; Pelibatan rekanan pelaksana tata batas; ketentuan pemasangan tanda batas; inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga) b) Prioritas II: Revisi PP 44/2004 (Pembentukan PTB; Penyederhanaan tahapan penataan batas dan penetapan) Revisi UU 41 terkait dengan penjelasan Pasal 15 terkait proses pengukuhan

12 2. Peningkatan Kapasitas: a) Pelibatan rekanan pelaksana dalam proses tata batas b) Penyelenggaraan diklat juru ukur c) Pemanfaatan teknologi Global Positioning System (GPS) dalam menentukan posisi batas kawasan hutan yang semula mengandalkan theodolit d) Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dalam mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga dan penyusunan rencana trayek batas e) Membangun kesamaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan 3. Penetapan kawasan hutan: a) Ketentuan temu gelang dapat menggunakan batas kombinasi hasil tata batas, batas alam, batas Ijin Usaha, batas wilayah administrasi dan batas imajiner untuk lokasi yang tidak bisa dilakukan tata batas b) Penyederhanaan syarat administrasi khususnya kelengkapan dokumen tata batas yang pelaksanaannya sudah lama, sepanjang hasil tata batas masih dapat dipetakan LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN… (Lanjutan)

13 PENYAJIAN PETA KAWASAN HUTAN

14 SEJARAH KAWASAN HUTAN < 1980 UU No. 41/1999 UU No. 24/1992 Hutan Register dan Penunjukan Parsial TGHK Paduserasi RTRW dan TGHK Usulan Perubahan Kawasan Hutan sejalan dengan review RTRWP/K dan Pemekaran Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) UU No. 32/2004 UU No. 26/2007 UU No. 41/ Peta Perubahan Kawasan Hutan sebagai substansi di dalam RTRWP UU No. 5/1990 & UU No. 5/1967 UU No. 5/1967 Pemerintah Hindia Belanda/ Jawatan Kehutanan Brigade / Balai Planologi Kehutanan Sub BiphutSub Biphut/ BIPHUT / Dishut BPKH Peta Register / Peta Penunjukan Parsial Peta TGHK 1 : Peta Kawasan Hutan dan Perairan 1 : Peta Perubahan Kawasan Hutan dan Perairan 1: Peta Kawasan Hutan terupdate 1: Peta Kawasan Hutan berbasis CSRT 1:50.000

15 SAJIAN PETA KAWASAN HUTAN Sajian Peta Kawasan Hutan: – Skala Provinsi  1: (untuk seluruh provinsi di Indonesia) – Skala Operasional (Kab/Kota)  1: : Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur. Peta Kawasan Hutan dan Tematik Kehutanan lainnya dapat diakses dalam Web www. dephut.go.id terdiri dari: – Kawasan Hutan – Pinjam Pakai Kawasan Hutan – Pemanfaatan Kawasan Hutan – KPH – Penutupan Lahan – Lahan Kritis – Batas DAS – Landsat – Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru – Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang belum dibebani hak

16 TERIMA KASIH


Download ppt "KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan Disampaikan pada acara: Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google