Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

I. KONDISI KEHUTANAN Luas wilayah Provinsi NTT : D aratan: 47.349,9 km² Perairan: 200.000,0 km² Luas Kawasan Hutan Provinsi NTT: 1.808.990 Ha (38,21 %

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "I. KONDISI KEHUTANAN Luas wilayah Provinsi NTT : D aratan: 47.349,9 km² Perairan: 200.000,0 km² Luas Kawasan Hutan Provinsi NTT: 1.808.990 Ha (38,21 %"— Transcript presentasi:

1

2 I. KONDISI KEHUTANAN Luas wilayah Provinsi NTT : D aratan: ,9 km² Perairan: ,0 km² Luas Kawasan Hutan Provinsi NTT: Ha (38,21 % dr wil daratan) PROVINSI NTT

3 PENGGUNAAN LAHAN Sawah : ha Tegalan : ha Ladang : ha Tambak : ha Kolam : ha Pemukiman : ha Lahan penggembalaan : ha Perkebunan : ha Hutan milik : ha Kawasan hutan : ha Lain-lain : ha Luas wilayah Provinsi NTT : D aratan: Ha

4 Kupang TTS TTU Belu Alor Lembata Sikka Ende Ngada Flores Timur ManggaraiManggarai Barat Sumba Barat Sumba Timur Kota Kupang Rote Ndao

5 NOFUNGSI KHLUAS (Ha) 1Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konversi Hutan Lindung Hutan Bakau Taman Wisata Alam Taman Nasional Taman Buru Swaka Margasatwa Cagar Alam LUAS TIAP FUNSI KAWASAN HUTAN NTT

6

7

8 LAHAN KRITIS Jumlah lahan kritis ,76 hektar (44,55%) luas daratan NTT: Citra Landsat ETM 7 / 2000 Laju lahan kritis selama 20 tahun terakhir : ,65 ha / tahun Dalam Kawasan Hutan ,74 hektar Luar Kawasan Hutan ,02 hektar

9 3. LUAS INDIKATIF LAHAN KRITIS

10

11 Citra Landsat ETM 7 / 2000 LUAS TANAMAN RHL Reboisasi seluas hektar Hutan Rakyat seluas hektar Lain-lain seluas ± hektar Luas tanaman RHL selama 20 tahun : Perkembangan pelaksanaan RHL sampai kondisi tahun 2004 melalui beberapa kegiatan; ha per tahun

12 PERBANDINGAN LAJU LAHAN KRITIS DG REALISASI REHABILITASI Luas tanaman RHL : ha / tahun Laju lahan kritis : ,65 ha / tahun 4:14:1

13 DEGRADASI KONTRA RHL Ratio antara degradasi dengan upaya RHL adalah 4 : 1, artinya tingkat kerusakan hutan dan lahan lebih cepat daripada upaya RHL Kondisi ini sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan akan terjadi peristiwa alam berupa penggurunan (desertification), karena sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur memungkinkan terjadinya peristiwa tersebut Upaya RHL melalui GN-RHL/GERHAN tahun 2004 mengalokasi luasan ha dengan dana Rp ,- dengan realisasi dana 95,17 %. Rencana tahun 2005 seluas ha dengan dana Rp ,- RHL sebagai program prioritas terus-menerus digaungkan dan diupayakan untuk mendapat perhatian para pihak secara proporsional dalam implementasinya

14 POTENSI HASIL HUTAN KAYU dan NON KAYU HASIL HUTAN KAYU : Jati Kayu Merah Ampupu Mahoni Rimba Campuran HASIL HUTAN NON KAYU : Seedlak Cendana Gaharu Madu Asam Kemiri Bambu Jasa Lingkungan Ekoturism

15 II. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN Peningkatan Pendapatan Masyarakat : =Berasal dari Budidaya Kutu lak (hasil Hutan Non Kayu) Tahun 2000:sebesarRp ,- Tahun 2001:sebesarRp ,- Tahun 2002:sebesarRp ,- Tahun 2003:sebesarRp ,- Tahun 2004:sebesarRp ,- Tahun 2005:sebesarRp ,- PENINGKATAN RATA-RATA 4 KALI LIPAT PER TAHUN selama 6 tahun terakhir Tenaga kerja Penyerapan tenaga Kerja melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan HOK / Tahun.

16 LANJUTAN... Ketahanan Pangan: Melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan pola tumpang sari, memberikan penyiapan pangan masyarakat setara jagung sebanyak Kg perkapita/Th. Jasa Lingkungan: Beberapa usaha jasa lingkungan sangat tergantung oleh keberadaan fungsi hutan, a.l. : iklim mikro, tata air, wisata alam.

17 III. PERMASALAHAN PEMANTAPAN KAWASAN : Belum selesainya penataan batas kawasan hutan dalam rangka pengukuhan hutan Belum tersedianya data potensi tegakan dan sebarannya Belum tersedianya data penggunaan kawasan secara illegal Kabupaten/kota belum mampu menjalankan kewenangan penataan batas kawasan hutan REHABILITASI : Perencanaan RHL belum mantap (pendanaan tidak sesuai dengan rencana tata waktu) Peta lokasi blm dilengkapi dgn koordinat geografis Benih/bibit yang berkualitas belum cukup tersedia Tanaman gagal/rusak tidak dilakukan penghapusan Hasil pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan penyerahan kepada Pengelola Kawasan.

18 LANJUTAN... KELEMBAGAAN : Kuantitas dan kualitas sumberdaya aparat relatif rendah dibandingkan kebutuhan Sebagian besar kabupaten/kota belum memiliki peta dasar dan peta kawasan skala operasional yang baik Masih lemahnya koordinasi antara instansi kehutanan (kab/kota, Provinsi, Unit Pelaksana Teknis serta Pusat) Laporan Pelaksanaan kegiatan RHL tidak lancar Pengendalian Kegiatan RHL belum optimal

19 IV. KEBIJAKAN Penyelesaiaan Penataan Batas Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan. Menyediakan data potensi tegakan dan sebarannya Menyediakan data penggunaan kawasan secara illegal Mendorong Kabupaten/kota yang belum mampu menjalankan kewenangan penataan batas kawasan hutan agar berusaha mencari solusi sesuai prosedur PP 25 tahun 2000.

20 LANJUTAN... Menyelenggarakan RHL berorientasi pada upaya peningkatan ekonomi rakyat dengan pendekatan DAS dan/atau pulau Mengatur pengelolaan DAS didasarkan pada pendekatan perencanaan partisipatif Menertibkan ijin pemanfaatan hasil hutan, flora & fauna yang tidak dilindungi berdasarkan potensinya

21 LANJUTAN... Mengatur pengelolaan DAS didasarkan pada pendekatan perencanaan partisipatif Menertibkan ijin pemanfaatan hasil hutan, flora & fauna yang tidak dilindungi berdasarkan potensinya

22 LANJUTAN... Menyelenggarakan perlindungan dan pengamanan di bidang kehutanan dengan penerapan hukum positif secara konsekuen dan mengembangkan peran serta masyarakat adat setempat Mengatur Personil, peralatan, penganggaran dan dokumen secara profesional untuk mempercepat pelayanan

23 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemantapan prakondisi Pengelolaan Hutan Pengembangan Kelembagaan, SDM dan IPTEK Optimalisasi fungsi dan Pemanfaatan Hutan Perlindungan Hutan V. PROGRAM

24 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemantapan prakondisi Pengelolaan Hutan Pengembangan Kelembagaan, SDM dan IPTEK Optimalisasi fungsi dan Pemanfaatan Hutan Perlindungan Hutan VI. PELAKSANAAN

25  Pemeliharaan batas kawasan hutan sepanjang 140 Km di Manggarai, Alor, Sumba Timur, Sumba Barat.  Pembentukan KPHP pengelolaan hutan produksi di Rote.  Penataan kawasan hutan Fatukoa di Kupang.  Penyusunan data base hasil pembangunan kehutanan lima tahun terakhir Propinsi. Hasil yang dicapai Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan

26  Rehabilitasi mangrove seluas 140 Ha di Kupang, TTS, TTU,Belu, Alor, Flotim, Lembata, Manggarai, Sumba Barat.  Pengembangan kayu merah seluas 50 Ha di TTS.  Ujicoba pengembangan jati hasil stek pucuk seluas 20 Ha di Kupang, TTS, TTU, Belu, Rote, Ngada, Sikka, Lembata, Manggarai Barat, Sumba Barat.  Pembuatan kebun pangkas seluas 0,5 Ha di Kupang.  Pemeliharaan tanaman model agroforestry seluas 40 Ha di Belu, Flotim, Ngada, Manggarai Barat. Bidang Rehabilitasi Hutan

27 Pelaksanaan Kegiatan GN- RHL  Penyediaan bibit batang  Penanaman seluas Ha  Konservasi tanah 259 Unit  Diarahkan pada 18 DAS prioritas  Sementara persiapan lapangan  Target penanaman seluas Ha  Diarahkan pada 15 DAS Prioritas  Mengatasi Rawan Pangan dan Gizi Buruk Tahun 2004 Tahun 2005

28 Hasil Tanaman Reboisasi Sebelum Pelita s/d Tahun 2004

29 Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan  Operasi pengamanan hutan terpadu di TTS, TTU.  Penanggulangan kebakaran hutan di Lembata  Pengamanan hutan dan proses hukum di Kupang, Ende, Sumba Timur, Sumba Barat, Rote, Alor, Sikka.

30 Bidang Pengelolaan DAS  Penyusunan Rencana Teknik Lapangan daerah pantai Das Benenain di Belu.  Pembuatan terasering dgn tanaman penguat teras seluas 50Ha di TTS, TTU, Belu.

31 Bidang Pengusahaan Hutan  Pengembangan hutan tanaman baru pola agroforestry oleh kelompok wanita hutan seluas 260 Ha di Rote, Sikka, Alor, Lembata, Ende, Sumba Timur dan Sumba Barat.  Pengembangan kutu lak seluas 50 Ha di Kupang, Rote, Ende, Lembata.  Pengembangan hutan tanaman unggulan lokal seluas 650 Ha di Alor, TTS, Belu, Ngada, Manggarai.

32 Produksi Hasil Hutan Non Kayu yang Dominan NOTAHUN ASAM (Kg) KEMIRI ( Kg) SEEDLAK ( Kg) ,103,615 1,176,530170, ,843,978 8,097, , ,567,751 2,334, , ,489,397 4,184, , ,195,060 7,068, , ,822,061 7,677,705 2,128,351 JUMLAH 46,021,862 30,539,068 4,499,359

33 SUMBA TIMUR BAYAM - JATI - RC 59,890 M 3 MERANTI 31,000 M 3 KUPANG BAYAM 146,588 M 3 JATI 270,645 M 3 RC 107,688 M 3 MERANTI 489,195 M 3 ROTE NDAO BAYAM - JATI - RC - MERANTI - TTS BAYAM - JATI 12,460 M 3 RC 347,185 M 3 MERANTI 5,950 M 3 TTU BAYAM - JATI 461,142 M 3 RC 32,959 M 3 MERANTI - BELU BAYAM - JATI 2.385,885 M 3 RC 18,783 M 3 MERANTI - ALOR BAYAM - JATI 26,908 M 3 RC 86,110 M 3 MERANTI - FLOTIM BAYAM - JATI - RC 13,546 M 3 MERANTI - LEMBATA BAYAM - JATI - RC 70,600 M 3 MERANTI - SIKKA BAYAM 9,000 M 3 JATI 0,960 M 3 RC 51,000 M 3 MERANTI - ENDE BAYAM - JATI M 3 RC 15,500 M 3 MERANTI - NGADA BAYAM - JATI - RC 151,060 M 3 MERANTI - MANGGARAI BAYAM - JATI 237,509 M 3 RC M 3 MERANTI - SUMBA BARAT BAYAM - JATI M 3 RC 0,700 M 3 MERANTI -

34 Pemanfaatan Lahan Sela  Pada lahan pengembangan kehutanan seluas 420 Ha dengan hasil sebanyak Ton ( setara jagung dan kacang-kacang ).

35

36


Download ppt "I. KONDISI KEHUTANAN Luas wilayah Provinsi NTT : D aratan: 47.349,9 km² Perairan: 200.000,0 km² Luas Kawasan Hutan Provinsi NTT: 1.808.990 Ha (38,21 %"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google