Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan

2

3 Masalah Desaku

4 INFORMAL INDUSTRI/JASA SUBSISTEN INDUSTRI PERTANIAN KOTA DESA Skills dan Pengetahuan Rendah Miskin urbanisasi TRANSFORMASI MATA PENCAHARIAN DESA - KOTA

5 Masihkah ada yang peduli akan pemberdayaan masyarakat dan desa ? Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Apa Maksudnya? Mengapa Bukan Pemberdayaan Masyarakat Desa?

6  1. Wilayah  2. Lembaga  3. Sistem  4. Masyarakat

7  Kesejahteraan sbg Issu Utama, meliputi:  Ekonomi  Politik  Sosial  Budaya  Ideologi  Pertahanan dan Keamanan  Agama

8

9 Mengapa Harus Terpadu?

10  Penguatan Pemerintahan Desa (Administrasi, Regulasi dan Pemberdayaan)  Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Reformasi Lembaga Desa)  Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (Metodologi dan Delegasi)  Penataan Lingkungan Desa Berkelanjutan  Pengembangan Kapasitas Pelaku  Pengembanngan Kader Pemberdayaan Masyarakat (Hakekat dan Teknis)  Pengembangan Instrument Tingkat Perkembangan Desa  Pengembangan Instrument Tingkat Keberdayaan Masyarakat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPOLEKSOS- BUDHANKAN) Melalui:

11 Legal Teori Praktis PDT Penataan Pemerintahan Desa Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pengembangan Sistem Pembangunan Penataan Lingkungan Desa Pengembangan Kapasitas KPM Pengemba- ngan Desa Pemberda- yaan Masy Peningkatan Kemandirian dan Kesra Masy Desa Feed Back Kerangka Pikir PDT?

12 DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI PP No. 72 Th 2005 TTG DESA PP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHAN KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI : 1.KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)-DLM BENTUK PERATURAN DESA 2.KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)-DLM BENTUK PERATURAN KADES 3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)- DLM BENTUK KEPUTUSAN KADES DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI : 1.KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)-DLM BENTUK PERATURAN DESA 2.KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)-DLM BENTUK PERATURAN KADES 3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)- DLM BENTUK KEPUTUSAN KADES KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM NORMA ADAT ISTIADAT KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HANYA MEMILIKI KEWENANGAN “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HANYA MEMILIKI KEWENANGAN “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN D E S A KELURAHANKELURAHAN

13 UU NO. 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 127 DAN BAB XI MENGENAI KELURAHAN DAN DESA PP. NO. 72 THN 2005 Ttg. Desa PP. NO. 73 THN 2005 Ttg. Kelurahan PP. NO. 45 THN 2007 Ttg. Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS 17 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI P3D/K, Batas Desa, Perubahan Desa jadi Kelurahan,Peraturan Desa, Penyerahan Urusan kpd Desa/Lurah, Administrasi Desa/Kel, Pengelolaan Kekayaan Desa, Administrasi Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Kerjasama Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Pengangkatan SEKDES menjadi PNS

14 LEMBAGA KEMASYARAKATAN ATAU YG DISEBUT DGN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YG DIBENTUK OLEH MASY SESUAI DGN KEBUTUHAN DAN MERUPAKAN MITRA PEMDES DAN LURAH DLM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT  PEMBENTUKAN LK DESA DGN PERDES  PEMBENTUKAN LK KELURAHAN DGN PERDA KAB/KOTA  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA LK DENGAN SK KADES/LURAH PERMENDAGRI NO. 5/2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

15 Top Down/ Teknokrasi (Kebijakan) Bottom Up/ Partisipatif (Kebutuhan) Politis (Asmara) TERPADU Program/ Proyek (Terdanai) OK ? ? Keterpaduan Perencanaan?

16 TEKNOKRASI PARTISIPATIF

17 Musrenbang Ds Musrenbang Kc Musrenbang Kb Forum SKPD Pokok2 Pikiran DPRD RKP Renja RPJMD Perda APBD SP Camat Perdes APBDes APBD, APBN, Lain-2 PNPM, Lain-2 Swadaya, ADD, BLM, Lain-2 Siklus Siklus PNPM Siklus APBD Jaring Asmara Keterpaduan Sistem Perencanaan?

18 FORUMKOMUNIKASIKPMKECAMATAN KOOR- DINATOR KPM KPM KPM KPM KONSULTAN/ FASILITATOR DESA KONSULTAN/ FASILITATOR KEC. Pengorganisasian KPM Desa& Kecamatan

19 Legal Teori Praktis PDT Tingkat Kapasitas Pemerintahan Desa Tingkat Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Efektivitas Sistem Pembangunan Tingkat Keberlanjutan Lingkungan Desa Tingkat Kapasitas KPM Tk. Perkem bangan Desa Tk. Keber dayaan Masy IPM IK Feed Back Pengukuran PDT?

20 BaratUtara(BU)TimurUtara(TU) BaratSelatan(BS)TimurSelatan(TS) PapuaDan Papua Barat PapuaBarat (TS)(TU)(BU)(BS) (TS) : Maluku dan Nusa Tenggara (TU) : Sulawesi (BU) : Kalimantan dan Sumatera (BS) : Jawa dan Bali

21 Community Development Perbandingan : Agen = masyarakat (Berkembang) (Berkembang) Community Management Perbandingan : Agen < Masyarakat (Mandiri) (Mandiri) Community Mobilitation Perbandingan : Agen > Masyarakat (Tergantung) (Tergantung) Proses Pemberdayaan BAGAN PEMBERDAYAAN

22 Terima Kasih Atas Partisipasinya


Download ppt "Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google