KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN

Presentasi berjudul: "KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN"— Transcript presentasi:

1 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN
10-11 Juni 2006 BADAN PELAKSANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD-NIAS

2 1 TUGAS & FUNGSI TUGAS MENGEMBANGKAN KONSEPSI DAN REKOMENDASI STRATEGIS pada bidang yang relevan dengan pengembangan kehidupan masyarakat, wilayah, lingkungan dan sumberdaya alam NAD dan NIAS masa depan (Pasal-13 Peraturan Ka-BAPEL NO:4/PER/BP-BRR/II/2006) FUNGSI (Ruang Lingkup Kerja) MELAKUKAN KAJIAN STRATEGIS GUNA MENGINISIASI PROGRAM DAN PROYEK STRATEGIS MENYUSUN KONSEPSI DAN REKOMENDASI STRATEGIS BERDASARKAN VISI BRR NAD-NIAS, OBSERVASI, ANALISIS INFORMASI DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN MELAKUKAN KAJIAN UNTUK MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PROGRAM DAN PROYEK STRATEGIS (Pasal-14 Peraturan Ka-BAPEL NO:4/PER/BP-BRR/II/2006)

3 ARTI PROGRAM STRATEGIS
2 ARTI PROGRAM STRATEGIS SALING BERSINERGI DENGAN SEKTOR LAIN SEHINGGA BERDAMPAK SIKNIFIKAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT KEDEPAN YANG LEBIH BAIK ADA KESERASIAN ANTARA KEGIATAN SKALA BESAR DAN KECIL SEHINGGA NILAI TAMBAHNYA DAPAT DINIKMATI MASYARAKAT SECARA ADIL MENGGUNAKAN PENDEKATAN YANG UTUH DAN TERPADU TERUTAMA YANG MEMILIKI SIFAT KETERKAITAN (SE Ka-BAPEL 17/3/2006 dan Memo Ka-Pusat PSP nomor:18/PPSP/III/2006)

4 Target Dalam Program Kerja TA 2005 Target Dalam Program Kerja TA 2006
3 TARGET PROGRAM KERJA 2005 2006 2007 Jan –Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar TANGGAP DARURAT Target Dalam Program Kerja TA 2005 Inhouse Dikonsultankan Gabungan dana Off-Budget dan APBN VP Guide -Rencana Tindak Kecamatan Prioritas (RTRW-Awal) -VM(458), VP(310), DED(38) - Pedoman AMDAL, UKL-UPL - Pedoman Pengembangan pelabuhan NAD-Nias untuk mendukung RR -Pedoman Perencanaan Desa Partisipatif Target Dalam Program Kerja TA 2006 Inhouse Dikonsultankan -Pedoman Kelola Lingkungan Kebijakan Reduksi Bencana Kerangka Pengembangan Ekonomi Regional -RTRW lanjutan (s/d Qanun) VM (266), VP(414),DED(690) Audit Lingkungan & SENRA REHABILITASI Target: - Hunian Sementara - Berfungsinya Prasarana & Sarana Pelayanan Masy. REKONSTRUKSI Perubahan Organisasi Target: - Hunian Permanen - Terbangunnya kembali Prasarana & Sarana serta Kelembagaan Catatan: Total 724 Desa dan 85 Kecamatan terkena dampak Bencana

5 SERAPAN TA 2005 & TA 2006 4 SATKER DIPA 2006-L DIPA 2006 STATUS 30 MEI 2006 PROYEKSI JUNI *) PROYEKSI SEPT *) PROYEKSI DES *) TATA RUANG, LINGKUNGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT 33 M 93 M DIPA 2006-L TERSERAP 84 % DARI NILAI KONTRAK KEGIATAN LANJUTAN DIRENCANAKAN SELESAI 20% VILAGE PLANNING SELESAI 65% SEMUA KEGIATAN TA-2006 TERMASUK LUNCURAN TA 2005-L DIHARAPKAN SUDAH SELESAI PEK. LANJUTAN SUDAH BERJALAN DG DIPA-2006 KEGIATAN LAIN MULAI PRA KONTRAK KEGIATAN LAINNYA SUDAH TERKONTRAK KEGIATAN LAINNYA DIHARAPKAN SELESAI 60% PERENCANAAN UMUM, PERENCANAAN TEKNIS DAN RANTAI PENGADAAN 57 M 70 M DIPA 2005-L TERSERAP 90,6% DARI NILAI KONTRAK KEGIATAN LANJUTAN DIRENCANAKAN SELESAI 20% KEGIATAN LAINNYA DIHARAPKAN SUDAH SELESAI 70% PEK LANJUTAN SUDAH BERJALAN DG DIPA 2006 KEGIATAN LAINNYA MULAI PRA KONTRAK *) Bila kebutuhan dana dipenuhi

6 5 ANGGARAN TA 2007 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN LINGKUNGAN Rupiah Murni : Rp. 110,4 milyar PHLN : Rp. 39,6 milyar Total : Rp. 150,0 milyar

7 6 JUSTIFIKASI ANGGARAN TA 2007
BIDANG TA 2007 JUSTIFIKASI DUKUNGAN & HAMBATAN Tata Ruang, Lingkungan, Pemantauan, dan Evaluasi Manfaat 75 m Kegiatan village planning dan tata ruang menurun Kegiatan lingkungan dan evaluasi manfaat meningkat Diperlukan masukan dari sektoral tentang kebutuhan Diperlukan sinkronisasi dengan sektoral Diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis, dan Rantai Pengadaan Kegiatan secara umum merupakan tindak lanjut atau pendalaman dari studi-studi yang sudah dilakukan, Kegiatan yang terkait dengan persiapan exit strategy sudah dilakukan Kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan Total 150 m

8 7 PROGRAM STRATEGIS ( ) A PENATAAN RUANG KAJIAN KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI PENDUDUK DARI HUNIAN SEMENTARA TATA RUANG DESA (VILLAGE PLANNING) TATA RUANG KECAMATAN TATA RUANG KABUPATEN, KOTA DAN PERMUKIMAN UTAMA TATA RUANG PROVINSI KAWASAN KHUSUS (SABANG, ECO-CITY, GREEN CITY BANDA ACEH,) MENUNJANG KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT MINIMAL BERUPA PETA TATA LETAK RUMAH, KETINGGIAN LANTAI DASAR BAGUNAN DARI MUKA JALAN MENYEDIAKAN ARAHAN KEBIJAKAN DAN STATEGI SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN NAD DAN NIAS, PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: RTRW DAN BAHAN QANUN

9 B PENATAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM
PROGRAM STRATEGIS ( ) B PENATAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM MENDUKUNG PROSES PERCEPATAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: PEDOMAN MITIGASI DAMPAK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KAJIAN MITIGASI DAMPAK KEGIATAN RR (IEE, REA, UKL-UPL, EIA, AMDAL, RKL-RPL) KAJIAN STRATEGIS LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM/KSL-SDA (STRATEGIC ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES ASSESSMENT-SENRA) KAJIAN TEKANAN KRITIS PADA LINGKUNGAN (CRITICAL ENVIRONMENTAL PRESSURE POINT/CEPP) MENYEDIAKAN ACUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: GUIDE BOOK, ALAT MONITORING KUALITAS LINGKUNGAN

10 KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PASCA BENCANA
PROGRAM STRATEGIS ( ) C PENANGANAN BENCANA KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PASCA BENCANA KAJIAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA SECARA TERINTEGRASI (INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND DISASTER ASSESSMENT MITIGATION (IEDAM) PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED DISASTER RISK REDUCTION/CBDRR) MENYEDIAKAN ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: DOKUMEN KEBIJAKAN, BUKU PEDOMAN (GUIDE BOOK), ALAT DETEKSI BENCANA

11 D PERKUATAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN
PROGRAM STRATEGIS ( ) D PERKUATAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN (EKONOMI) REGIONAL (NAD-NIAS) ECO-INDUSTRY (CALANG, SINGKIL, BLANG ULAM, KUALA IDI) ECO-TOURISM / WISATA (ULU MASEN, LEUSER) EKO-CITY (CALANG) ECO-VILLAGE (LAMPREH, LABUY) SABANG INTERNATIONAL PORT TRANSHIPMENT ECO-ENERGI (JABOY, LHONG, KR KALA) MANAJEMEN AIR BAKU REGIONAL (KR ACEH) MASS TRANSPORT & MULTIMODA (LRT BANDA ACEH) MENYEDIAKAN ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAN PILOT PROYEK UNTUK PEMBANGUNAN NAD-NIAS MASA DEPAN. OUTPUT: LAPORAN HASIL STUDI, DOKUMEN KEBIJAKAN, BUKU PEDOMAN (GUIDE BOOK)

12 HAL-HAL YG SEDANG DIPROSES
8 HAL-HAL YG SEDANG DIPROSES PENDANAAN (VM+VP+DED) GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN RUMAH PERMANEN TA 2006 (78 ribu unit). KESEPAKATAN MENGENAI KEDALAMAN DAN KUALITAS VM+VP+DED INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN UNTUK TA-2006 S/D 2007 MISALNYA: - VP+DED TA-2006 memenuhi standar kebutuhan minimal - VP+DED TA-2007 memenuhi standar kualitas penuh - Revitalisasi Desa (sangat terbatas) - Building Code untuk Provinsi NAD-dan Kepulauan Nias - Pengambaran akhir hasil Pemetaan Desa (VM) mengikuti standar peta dasar (Bakosurtanal) TINDAK LANJUT HASIL WORKSOP PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL MENJADI KEBIJAKAN DAN STRATEGI EKONOMI NAD KEDEPAN KONTRIBUSI BRR PADA WORKSHOP REGIONAL SENRA HASIL KONSULTASI PUBLIK DI 5 (LIMA) WILAYAH (Menurut rencana akan diselenggarakan pada hari lingkungan hidup NAD tanggal 22 juni 2006 yang akan datang).

13 HAL-HAL YG SEDANG DIPROSES
WORKSHOP PENERAPAN 6 (ENAM) PEDOMAN MITIGASI DAMPAK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (AMDAL, UKL-UPL) SOSIALISASI PENERAPAN BUILDING CODE UNTUK REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD-NIAS MISALNYA: - Struktur Bangunan Tahan Gempa - Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di kawasan pantai dan lahan basah BUKU SAKU tentang “PANUTAN GOVERNANCE” (Internal Kedeputian KS-PWL) PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN MITIGASI BENCANA DI DAERAH PANTAI NAD-NIAS (Coastal Hazard Mitigation Guidebook For Regions And Communities Of The Province NAD And Island Nias) PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENATAAN RUANG YANG BERTUMPU PADA AGENDA-21 - MDG

14 Panutan Lay-out BUKU SAKU “PANUTAN GOVERNANCE”
(internal Kedeputian KS-PWL) Latar belakang: Amanat bapak Ka Bapel RR NAD-Nias (Kita harus jadi Panutan Governance !!!) Kita bekerja “dengan” dan “bersama” masyarakat & stakeholders lain Stakeholder menilai (dan dapat mencontoh) apa yang kita lakukan Materi: Indikator Governance (participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efectiveness & efficiency, accountability, strategic vision/capacity building) Pakta Integritas Pegawai BRR (kontrak kerja, kontrak kinerja, Kode Etik) Code of Conduct Pegawai BRR yang profesional Mengetahui dan memahami peraturan perundangan terkait dengan BRR Mengetahui dan memahami peraturan perundangan yang terkait dengan bidang tugasnya Menjalankan peraturan-perundangan tersebut untuk mencapai VISI dan MISI BRR secara konsisten

15 Panutan Peraturan Perundangan Terkait dengan BRR: UU 10/2006 tentang penetapan PP pengganti UU 2/2005 tentang BRR NAD-Nias UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Meskipun BRR mempunyai tugas khusus, perlu pula memahami latar belakang dari UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) PP 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias Perpres 34/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan BRR NAD-Nias Keputusan, Surat Edaran dll kebijakan operasional Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

16 UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air UU 13/2003 tentang Jalan
Panutan Contoh: Peraturan Perundangan Terkait dengan BIDANG TUGAS: UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air UU 13/2003 tentang Jalan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup UU 24/1992 tentang Tata Ruang UU 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman Untuk acuan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan bidang Pekerjaan Umum Untuk acuan dalam menjalankan tugas-tugas Umum Pemerintahan (tugas-tugas manajerial) UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, dll. Peraturan pelaksanaannya yang relevan (misalnya PP.47/97, PP.68/98, PP34/2002, PP.16/2004, Kepres 32/1990, Kepres 33/98, KepMenhut 32/2001, KepmenHut 190/2001, KepmenHut 376/98, Kepmenhut 10193/2002, Kep Gubernur no. 19/1999, PP.36/2005, KepMen Kimpraswil no. 327/2002)

17 PERSONIL DAN ORGANISASI
9 Deputi Kajian Strategis, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan (Junius Hutabarat) PUSAT PERENCANAAN STRATEGIS & PENDANAAN (Amin Subekti) PRAKARSA STRATEGIS (Teuku Hadi) PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN KAWASAN (Erwin Fahmi) PENATAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM (R. Pamekas) WAKIL KA PUSAT (Erwanto w) Task Forces KELOMPOK GEOSPASIAL (TIM BAKOSURTANAL): DARMAWAN KELOMPOK FUNGSIONAL: SUSMARYANTO SAID NURDIN MILTON PARDOSI NAHDUDDIN SURYA MEDIANA AGEM DENDY HARDO KRISMARA AZHAR Manajer Program & Anggaran Prasarana (Jaya Sukarno) PENYEDIAAN PETA DASAR DAN PETA HASIL ANALISIS GIS Manajer Program & Anggaran Sos-Bud-Ek-Agama (Novri Haryandi)* Manajer Program & Anggaran Pengem. Kelembagaan-SDM (Novri Haryandi)* Manajer Pendanaan Internasional (Roy Rahendra) MONEV KESESUAIAN VILLAGE PLANNING SISTESA HASIL KAJIAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN Manajer Pendanaan Trust Fund (Roy Rahendra)*

18 INTEGRASI TATA RUANG WILAYAH / KAWASAN sebagai acuan rehabilitasi / rekonstruksi
Pola & Struktur Ruang Sebagai Acuan Pengembangan Sistem Infrastruktur Kawasan (Psl-21, 22 ayat-2 UU 24/1992) Pola & Struktur Ruang Provinsi/Kabupaten/kota Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Psl-21,22 ayat-1 UU 24/1992) Mengintegrasikan Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan Yang Telah Ada Di Dalam Atau Disekitarnya Psl-18 (UU 4/1992) Rencana Desa Partisipatif

19 Terima kasih

20