Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BADAN PELAKSANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD-NIAS 10-11 Juni 2006 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BADAN PELAKSANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD-NIAS 10-11 Juni 2006 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN."— Transcript presentasi:

1 BADAN PELAKSANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD-NIAS Juni 2006 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN

2 TUGAS & FUNGSI 11 MENGEMBANGKAN KONSEPSI DAN REKOMENDASI STRATEGIS pada bidang yang relevan dengan pengembangan kehidupan masyarakat, wilayah, lingkungan dan sumberdaya alam NAD dan NIAS masa de pan MENGEMBANGKAN KONSEPSI DAN REKOMENDASI STRATEGIS pada bidang yang relevan dengan pengembangan kehidupan masyarakat, wilayah, lingkungan dan sumberdaya alam NAD dan NIAS masa de pan (Pasal-13 Peraturan Ka-BAPEL NO:4/PER/BP-BRR/II/2006)  MELAKUKAN KAJIAN STRATEGIS GUNA MENGINISIASI PROGRAM DAN PROYEK STRATEGIS  MENYUSUN KONSEPSI DAN REKOMENDASI STRATEGIS BERDASARKAN VISI BRR NAD-NIAS, OBSERVASI, ANALISIS INFORMASI DAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN  MELAKUKAN KAJIAN UNTUK MENETAPKAN SKALA PRIORITAS PROGRAM DAN PROYEK STRATEGIS (Pasal-14 Peraturan Ka-BAPEL NO:4/PER/BP-BRR/II/2006) FUNGSI (Ruang Lingkup Kerja) TUGAS

3 ARTI PROGRAM STRATEGIS 2 2 A.SALING BERSINERGI DENGAN SEKTOR LAIN SEHINGGA BERDAMPAK SIKNIFIKAN TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT KEDEPAN YANG LEBIH BAIK B.ADA KESERASIAN ANTARA KEGIATAN SKALA BESAR DAN KECIL SEHINGGA NILAI TAMBAHNYA DAPAT DINIKMATI MASYARAKAT SECARA ADIL C.MENGGUNAKAN PENDEKATAN YANG UTUH DAN TERPADU TERUTAMA YANG MEMILIKI SIFAT KETERKAITAN (SE Ka-BAPEL 17/3/2006 dan Memo Ka-Pusat PSP nomor:18/PPSP/III/2006)

4 Jan –Mar AprMeiJunJulAgtSepOktNopDesJanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNopDesJanFeb 3 3TARGET PROGRAM KERJA TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI Target: - Hunian Permanen - Terbangunnya kembali Prasarana & Sarana serta Kelembagaan Target: - Hunian Sementara - Berfungsinya Prasarana & Sarana Pelayanan Masy. Target Dalam Program Kerja TA 2005 VP Guide -Rencana Tindak Kecamatan Prioritas (RTRW-Awal) -VM(458), VP(310), DED(38) InhouseDikonsultankan Target Dalam Program Kerja TA 2006 Inhouse -Pedoman Kelola Lingkungan - Kebijakan Reduksi Bencana - Kerangka Pengembangan Ekonomi Regional -RTRW lanjutan (s/d Qanun) - VM (266), VP(414),DED(690) - Audit Lingkungan & SENRA Dikonsultankan Perubahan Organisasi Catatan: Total 724 Desa dan 85 Kecamatan terkena dampak Bencana - Pedoman AMDAL, UKL-UPL - Pedoman Pengembangan pelabuhan NAD-Nias untuk mendukung RR Gabungan dana Off-Budget dan APBN -Pedoman Perencanaan Desa Partisipatif

5 SERAPAN TA 2005 & TA SATKER DIPA 2006-L DIPA 2006 STATUS 30 MEI 2006 PROYEKSI JUNI 2006 *) PROYEKSI SEPT 2006 *) PROYEKSI DES *) TATA RUANG, LINGKUNGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANFAAT 33 M 93 M DIPA 2006-L TERSERAP 84 % DARI NILAI KONTRAK KEGIATAN LANJUTAN DIRENCANAKAN SELESAI 20% VILAGE PLANNING SELESAI 65% SEMUA KEGIATAN TA TERMASUK LUNCURAN TA 2005-L DIHARAPKAN SUDAH SELESAI PEK. LANJUTAN SUDAH BERJALAN DG DIPA-2006 KEGIATAN LAIN MULAI PRA KONTRAK KEGIATAN LAINNYA SUDAH TERKONTRAK KEGIATAN LAINNYA DIHARAPKAN SELESAI 60% PERENCANAAN UMUM, PERENCANAAN TEKNIS DAN RANTAI PENGADAAN 57 M 70 M DIPA 2005-L TERSERAP 90,6% DARI NILAI KONTRAK KEGIATAN LANJUTAN DIRENCANAKAN SELESAI 20% KEGIATAN LAINNYA DIHARAPKAN SUDAH SELESAI 70% SEMUA KEGIATAN TA TERMASUK LUNCURAN TA 2005-L DIHARAPKAN SUDAH SELESAI PEK LANJUTAN SUDAH BERJALAN DG DIPA 2006 KEGIATAN LAINNYA MULAI PRA KONTRAK KEGIATAN LAINNYA SUDAH TERKONTRAK *) Bila kebutuhan dana dipenuhi

6 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN LINGKUNGAN Rupiah Murni : Rp. 110,4 milyar PHLN: Rp. 39,6 milyar Total : Rp. 150,0 milyar 5 5ANGGARAN TA 2007

7 BIDANG TA 2007 TA 2007JUSTIFIKASI DUKUNGAN & HAMBATAN Tata Ruang, Lingkungan, Pemantauan, dan Evaluasi Manfaat 75 m 1. Kegiatan village planning dan tata ruang menurun 2. Kegiatan lingkungan dan evaluasi manfaat meningkat 1. Diperlukan masukan dari sektoral tentang kebutuhan 2. Diperlukan sinkronisasi dengan sektoral 3. Diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis, dan Rantai Pengadaan 75 m 1. Kegiatan secara umum merupakan tindak lanjut atau pendalaman dari studi-studi yang sudah dilakukan, 2. Kegiatan yang terkait dengan persiapan exit strategy sudah dilakukan 3. Kegiatan untuk pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan 1. Diperlukan masukan dari sektoral tentang kebutuhan 2. Diperlukan sinkronisasi dengan sektoral 3. Diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah Total150 m JUSTIFIKASI ANGGARAN TA

8 PROGRAM STRATEGIS ( ) 7 7 A PENATAAN RUANG  KAJIAN KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI PENDUDUK DARI HUNIAN SEMENTARA  TATA RUANG DESA (VILLAGE PLANNING)  TATA RUANG KECAMATAN  TATA RUANG KABUPATEN, KOTA DAN PERMUKIMAN UTAMA  TATA RUANG PROVINSI  KAWASAN KHUSUS (SABANG, ECO- CITY, GREEN CITY BANDA ACEH,) MENUNJANG KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT MINIMAL BERUPA PETA TATA LETAK RUMAH, KETINGGIAN LANTAI DASAR BAGUNAN DARI MUKA JALAN MENYEDIAKAN ARAHAN KEBIJAKAN DAN STATEGI SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN NAD DAN NIAS, PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: RTRW DAN BAHAN QANUN

9 PROGRAM STRATEGIS ( ) B PENATAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM  KAJIAN MITIGASI DAMPAK KEGIATAN RR (IEE, REA, UKL-UPL, EIA, AMDAL, RKL-RPL)  KAJIAN STRATEGIS LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM/KSL-SDA (STRATEGIC ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCES ASSESSMENT-SENRA)  KAJIAN TEKANAN KRITIS PADA LINGKUNGAN (CRITICAL ENVIRONMENTAL PRESSURE POINT/CEPP) MENYEDIAKAN ACUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: GUIDE BOOK, ALAT MONITORING KUALITAS LINGKUNGAN MENDUKUNG PROSES PERCEPATAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: PEDOMAN MITIGASI DAMPAK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

10 PROGRAM STRATEGIS ( ) C PENANGANAN BENCANA  KAJIAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN PASCA BENCANA  KAJIAN LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA SECARA TERINTEGRASI (INTEGRATED ENVIRONMENTAL AND DISASTER ASSESSMENT MITIGATION (IEDAM)  PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED DISASTER RISK REDUCTION/CBDRR) MENYEDIAKAN ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO BENCANA PASCA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI OUTPUT: DOKUMEN KEBIJAKAN, BUKU PEDOMAN (GUIDE BOOK), ALAT DETEKSI BENCANA

11 PROGRAM STRATEGIS ( ) D PERKUATAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN  PENGEMBANGAN (EKONOMI) REGIONAL (NAD-NIAS)  ECO-INDUSTRY (CALANG, SINGKIL, BLANG ULAM, KUALA IDI)  ECO-TOURISM / WISATA (ULU MASEN, LEUSER)  EKO-CITY (CALANG)  ECO-VILLAGE (LAMPREH, LABUY)  SABANG INTERNATIONAL PORT TRANSHIPMENT  ECO-ENERGI (JABOY, LHONG, KR KALA)  MANAJEMEN AIR BAKU REGIONAL (KR ACEH)  MASS TRANSPORT & MULTIMODA (LRT BANDA ACEH) MENYEDIAKAN ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAN PILOT PROYEK UNTUK PEMBANGUNAN NAD-NIAS MASA DEPAN. OUTPUT: LAPORAN HASIL STUDI, DOKUMEN KEBIJAKAN, BUKU PEDOMAN (GUIDE BOOK)

12 8 8 HAL-HAL YG SEDANG DIPROSES 1.PENDANAAN (VM+VP+DED) GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN RUMAH PERMANEN TA 2006 (78 ribu unit). 2.KESEPAKATAN MENGENAI KEDALAMAN DAN KUALITAS VM+VP+DED INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN UNTUK TA-2006 S/D 2007 MISALNYA: - VP+DED TA-2006 memenuhi standar kebutuhan minimal - VP+DED TA-2007 memenuhi standar kualitas penuh - Revitalisasi Desa (sangat terbatas) - Building Code untuk Provinsi NAD-dan Kepulauan Nias - Pengambaran akhir hasil Pemetaan Desa (VM) mengikuti standar peta dasar (Bakosurtanal) 3.TINDAK LANJUT HASIL WORKSOP PENGEMBANGAN EKONOMI REGIONAL MENJADI KEBIJAKAN DAN STRATEGI EKONOMI NAD KEDEPAN 4.KONTRIBUSI BRR PADA WORKSHOP REGIONAL SENRA HASIL KONSULTASI PUBLIK DI 5 (LIMA) WILAYAH (Menurut rencana akan diselenggarakan pada hari lingkungan hidup NAD tanggal 22 juni 2006 yang akan datang).

13 HAL-HAL YG SEDANG DIPROSES 5.WORKSHOP PENERAPAN 6 (ENAM) PEDOMAN MITIGASI DAMPAK KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (AMDAL, UKL-UPL) 6.SOSIALISASI PENERAPAN BUILDING CODE UNTUK REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT NAD-NIAS MISALNYA: - Struktur Bangunan Tahan Gempa - Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di kawasan pantai dan lahan basah 5.BUKU SAKU tentang “ PANUTAN GOVERNANCE ” (Internal Kedeputian KS- PWL) 6.PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN MITIGASI BENCANA DI DAERAH PANTAI NAD-NIAS (Coastal Hazard Mitigation Guidebook For Regions And Communities Of The Province NAD And Island Nias) 7.PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENATAAN RUANG YANG BERTUMPU PADA AGENDA-21 - MDG

14 Panutan Lay-out PANUTAN GOVERNANCE BUKU SAKU “ PANUTAN GOVERNANCE ” (internal Kedeputian KS-PWL)  Indikator Governance (participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, efectiveness & efficiency, accountability, strategic vision/capacity building)  Pakta Integritas Pegawai BRR (kontrak kerja, kontrak kinerja, Kode Etik)  Code of Conduct Pegawai BRR yang profesional Latar belakang:  Amanat bapak Ka Bapel RR NAD-Nias (Kita harus jadi Panutan Governance !!!)  Kita bekerja “dengan” dan “bersama” masyarakat & stakeholders lain  Stakeholder menilai (dan dapat mencontoh) apa yang kita lakukan Materi: Mengetahui dan memahami peraturan perundangan terkait dengan BRR Mengetahui dan memahami peraturan perundangan yang terkait dengan bidang tugasnya Menjalankan peraturan-perundangan tersebut untuk mencapai VISI dan MISI BRR secara konsisten

15 Panutan Peraturan Perundangan Terkait dengan BRR:  UU 10/2006 tentang penetapan PP pengganti UU 2/2005 tentang BRR NAD-Nias  UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah  UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  Meskipun BRR mempunyai tugas khusus, perlu pula memahami latar belakang dari UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)  PP 30/2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias  Perpres 34/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan BRR NAD-Nias  Keputusan, Surat Edaran dll kebijakan operasional Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

16 Panutan  UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air  UU 13/2003 tentang Jalan  UU 17/2003 tentang Keuangan Negara  UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup  UU 24/1992 tentang Tata Ruang  UU 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman Contoh: Peraturan Perundangan Terkait dengan BIDANG TUGAS: Peraturan pelaksanaannya yang relevan (misalnya PP.47/97, PP.68/98, PP34/2002, PP.16/2004, Kepres 32/1990, Kepres 33/98, KepMenhut 32/2001, KepmenHut 190/2001, KepmenHut 376/98, Kepmenhut 10193/2002, Kep Gubernur no. 19/1999, PP.36/2005, KepMen Kimpraswil no. 327/2002)  UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, dll. Untuk acuan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan bidang Pekerjaan Umum Untuk acuan dalam menjalankan tugas-tugas Umum Pemerintahan (tugas-tugas manajerial)

17 WAKIL KA PUSAT (Erwanto w) KELOMPOK FUNGSIONAL : 1.SUSMARYANTO 2.SAID NURDIN 3.MILTON PARDOSI 4.NAHDUDDIN 5.SURYA MEDIANA 6.AGEM DENDY HARDO 7.KRISMARA 8.AZHAR PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN KAWASAN (Erwin Fahmi) PRAKARSA STRATEGIS (Teuku Hadi) PUSAT PERENCANAAN STRATEGIS & PENDANAAN (Amin Subekti) PENATAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA ALAM (R. Pamekas) Deputi Kajian Strategis, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan (Junius Hutabarat) KELOMPOK GEOSPASIAL (TIM BAKOSURTANAL): DARMAWAN Manajer Program & Anggaran Prasarana (Jaya Sukarno) Manajer Program & Anggaran Sos-Bud-Ek-Agama (Novri Haryandi)* Manajer Pendanaan Internasional (Roy Rahendra) Manajer Pendanaan Trust Fund (Roy Rahendra)* Manajer Program & Anggaran Pengem. Kelembagaan-SDM (Novri Haryandi)* PERSONIL DAN ORGANISASI 9 9 PENYEDIAAN PETA DASAR DAN PETA HASIL ANALISIS GIS MONEV KESESUAIAN VILLAGE PLANNING SISTESA HASIL KAJIAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN Task Forces

18 INTEGRASI TATA RUANG WILAYAH / KAWASAN sebagai acuan rehabilitasi / rekonstruksi Pola & Struktur Ruang Sebagai Acuan Pengembangan Sistem Infrastruktur Kawasan (Psl-21, 22 ayat-2 UU 24/1992) Mengintegrasikan Dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan Yang Telah Ada Di Dalam Atau Disekitarnya Psl-18 (UU 4/1992) Rencana Desa Partisipatif Pola & Struktur Ruang Provinsi/Kabupaten/kota Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Psl-21,22 ayat-1 UU 24/1992)

19 Terima kasih

20


Download ppt "BADAN PELAKSANA REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD-NIAS 10-11 Juni 2006 KEDEPUTIAN KAJIAN STRATEGIS, PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google