Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Click to edit Master title style PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010 TGL. 31 DESEMBER 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Click to edit Master title style PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010 TGL. 31 DESEMBER 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT."— Transcript presentasi:

1 Click to edit Master title style PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010 TGL. 31 DESEMBER 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Menebar budi, Melayani dengan hati, Meraih simpati E

2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3 LATAR BELAKANG (1) 1.Prinsip simple, prudent & good governance 2.Kepastian hukum 3.Penyederhana an regulasi Jaminan 1.Meningkatkan pelayanan kepada pihak yang menyerahkan jaminan dan pihak penerbit jaminan dengan memperhatikan prinsip simple, prudent dan good governance. 2.Memberikan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan dalam penggunaan jaminan dalam rangka kepabeanan. 3.Penyederhanaan regulasi tentang jaminan dalam rangka kepabeanan melalui penggabungan peraturan yang bersifat komprehensif.

4 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai LATAR BELAKANG (2) 4.Akomodir perubahan dan hasil evaluasi pelaksanaan 5.Harmonisasi peraturan terkait 6.Juklak ketentuan jaminan 4.Berdasarkan kebutuhan untuk mengakomodir perubahan dan hasil evaluasi pelaksanaan ketentuan jaminan, diperlukan penegasan dan pengaturan kembali ketentuan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan. 5.Penyesuaian terhadap peraturan terkait landasan hukum jaminan dan penggunaannya dalam rangka kegiatan kepabeanan. 6.Penyempurnaan ketentuan tentang jaminan dalam rangka kepabeanan (juklak Ps. 42 UU No.17 Th.2006)

5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1)Dlm hal perikatan dengan Terjamin langsung: Pasal 1315 KUH Perdata 2 ) Dlm hal perikatan dengan melibatkan Penjamin:  Buku III Perikatan, Bab XVII Penanggung Utang, Bag 1 Sifat Penanggungan: Pasal 1820: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Pasal 1821: (accessoir vs underlying) “Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang...” Pasal 1822 Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur. Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang atau dengan mengurangi syarat-syarat yang semestinya. Bila penanggungan diadakan atas jumlah yang melebihi utang atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah, tetapi hanya untuk apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok.  Buku III Perikatan, Bab XVII Penanggung Utang, Bag 2 Akibat Penanggungan: Pasal 1831 : ”Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.” Ps 1832: “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: -bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;.... “ 1)Dlm hal perikatan dengan Terjamin langsung: Pasal 1315 KUH Perdata 2 ) Dlm hal perikatan dengan melibatkan Penjamin:  Buku III Perikatan, Bab XVII Penanggung Utang, Bag 1 Sifat Penanggungan: Pasal 1820: “Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Pasal 1821: (accessoir vs underlying) “Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang...” Pasal 1822 Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur. Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang atau dengan mengurangi syarat-syarat yang semestinya. Bila penanggungan diadakan atas jumlah yang melebihi utang atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah, tetapi hanya untuk apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok.  Buku III Perikatan, Bab XVII Penanggung Utang, Bag 2 Akibat Penanggungan: Pasal 1831 : ”Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.” Ps 1832: “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: -bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;.... “ Perikatan Penjaminan

6 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

7 DASAR HUKUM JAMINAN DALAM RANGKA KEPABEANAN KMK: 457/KMK.05/97 TTG PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI KMK: 457/KMK.05/97 TTG PENGGUNAAN JAMINAN TUNAI PMK No.259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan PMK No.259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 1.Sebelumnya 2.Sekarang KMK: 585/KMK.05/96 Jo 209/KMK.01/99 TTG PENGGUNAAN JAMINAN BANK KMK: 585/KMK.05/96 Jo 209/KMK.01/99 TTG PENGGUNAAN JAMINAN BANK KMK: 441/KMK.05/99 JO 25/PMK.04/05 TTG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KMK: 441/KMK.05/99 JO 25/PMK.04/05 TTG PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KMK: 461/KMK.05/97 Jo 208/KMK.01/99 TTG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND KMK: 461/KMK.05/97 Jo 208/KMK.01/99 TTG PENGGUNAAN CUSTOMS BOND Pasal 42 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 Pasal 42 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006

8 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai HAL-HAL YANG DITEGASKAN  Penggunaan jaminan untuk sekali atau terus menerus  Kegunaan jaminan dan Jumlah jaminan  Jangka waktu Jaminan dan jangka waktu klaim Jaminan  Perpanjangan jangka waktu Jaminan  Penyempurnaan format jaminan  Penerbitan Bukti Penerimaan Jaminan  Tatacara klaim Jaminan dengan Surat Pencairan Jaminan  Persyaratan jaminan tertulis  Sanksi kepada Terjamin dan pihak penerbit jaminan dalam hal tidak mengindahkan ketentuan  Tatacara penagihan pajak dengan surat paksa dalam hal pihak penerbit Jaminan tidak mencairkan Jaminan

9 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai HAL-HAL BARU YANG DIATUR (1)  Istilah dan pengertian antara lain: Jaminan, Terjamin, Penjamin, Klaim Jaminan  Pengaturan Jaminan Tunai :  harus disimpan pada rekening khusus Jaminan, kecuali untuk pelayanan penumpang dan pelintas batas  cara penyerahan uang sebagai jaminan tunai (cash / transfer)  pengelolaan jasa giro perbankan dari rek khusus Jaminan  pengembalian jaminan tunai (cash, cheque / transfer)  Jaminan lainnya meliputi:  Jaminan Indonesia EximBank (LPEI)  Jaminan Perusahaan Penjaminan  Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee)  Jaminan Tertulis

10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai HAL-HAL BARU YANG DIATUR (2)  Permohonan izin penggunaan Jaminan Perusahaan (corporate gurantee)  Pengaturan Jaminan tertulis lainnya dengan persetujuan Dirjen  Penentuan bentuk-bentuk Jaminan untuk setiap kegiatan kepabeanan  Tatacara penerimaan dan penelitan Jaminan serta penerbitan Bukti Penerimaan Jaminan  Manajemen risiko untuk konfirmasi penerbitan Jaminan (lisan atau tertulis dengan Surat Konfirmasi Jaminan)  Kondisi untuk penggantian atau penyesuaian, dan pengembalian Jaminan  Pengiriman Surat Konfirmasi Jaminan dan Surat Pencairan Jaminan dengan surat atau media lain tercatat  Daftar Jaminan

11 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

12 .(Coeorate N JAMINAN KEPABEANAN Jaminan tunai Jaminan bank Jaminan perush asuransi (Customs Bond) Jaminan lainnya Jaminan Indonesia EximBank (LPEI) Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) Digunakan : 1.Sekali: sesuai dokumen sumber; atau 2.Terus menerus: a. Jaminan yang diserahkan dapat dikurangi setiap ada pelunasan bea masuk sampai Jaminan tersebut habis; atau b. Jaminan tetap dalam batas waktu yang tidak terbatas sehingga setiap pelunasan bea masuk dilakukan dengan tanpa mengurangi Jaminan yang diserahkan Jaminan Tertulis Pasal 16 PMK Jaminan Jaminan Tertulis Lainnya yang disetujui Dirjen Digunakan Sekali Jaminan Perusahaan Penjaminan BENTUK JAMINAN KEPABEANAN darurat bencana; kegentingan memaksa; kegiatan kenegaraan diberikan kepada 4 (empat) importir tertentu

13 BENTUK PERIKATAN PENJAMINAN TERJAMIN KANTOR PABEAN 1.Pengajuan Jaminan Uang Tunai/ atau Uang Tunai/ atau Bukti Pengkreditan Bukti Pengkreditan 1. JAMINAN TUNAI 1. JAMINAN TUNAI (Pasal 8) (Pasal 8) 2. Warkat 2. Warkat 2. JAMINAN BANK 2. JAMINAN BANK (Pasal 10) (Pasal 10) PENJAMIN (BANK DEVISA PERSEPSI) PENJAMIN (BANK DEVISA PERSEPSI) TERJAMIN 3. Warkat Jaminan 3. Warkat Jaminan 1.Pengajuan Jaminan 2. Sertifikat 2. Sertifikat 3. JAMINAN PERUSH. ASURANSI (CUSTOMS BOND) 3. JAMINAN PERUSH. ASURANSI (CUSTOMS BOND) (Pasal 11) (Pasal 11) PENJAMIN (SURETY) PENJAMIN (SURETY) 3. Sertifikat Jaminan 3. Sertifikat Jaminan 1.Pengajuan Jaminan 2. Sertifikat 2. Sertifikat 4. JAMINAN LAINNYA: 4. JAMINAN LAINNYA: a. INDONESIA EXIM BANK (LPEI) a. INDONESIA EXIM BANK (LPEI) (Pasal 12) (Pasal 12) PENJAMIN (LPEI) PENJAMIN (LPEI) 3. Sertifikat Jaminan 3. Sertifikat Jaminan b. PERUSAHAAN PENJAMINAN b. PERUSAHAAN PENJAMINAN (Pasal 13) (Pasal 13) Pernyataan Tertulis Pernyataan Tertulis c. CORPORATE GUARANTEE c. CORPORATE GUARANTEE (Pasal 14) (Pasal 14) Pernyataan Tertulis Pernyataan Tertulis d. TERTULIS d. TERTULIS (Pasal 16) (Pasal 16) 1.Pengajuan Jaminan 2. Sertifikat/bentuk tertulis 2. Sertifikat/bentuk tertulis PENJAMIN ( PERUSAHAAN PENJAMINAN) PENJAMIN ( PERUSAHAAN PENJAMINAN) KANTOR PABEAN (OBLIGEE) KANTOR PABEAN (OBLIGEE) KANTOR PABEAN TERJAMIN (PRINCIPAL) TERJAMIN TERJAMIN (IMPORTIR) Surety dan Perusahaan Penjaminan masuk dalam daftar Bapepam LK

14 Click to edit Master title style PENGGUNAAN JAMINAN Jaminan dapat digunakan untuk: a. menjamin pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan: 1)atas impor yang diberikan penundaan pembayaran; 2)atas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan; 3)atas impor sementara; 4)atas pengajuan keberatan; 5)yang berdasarkan peraturan kepabeanan dipersyaratkan adanya Jaminan; atau b. memenuhi kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan.

15 Click to edit Master title style JUMLAH, JANGKA WAKTU DAN PENENTUAN BENTUK JAMINAN UNTUK SETIAP KEGIATAN KEPABEANAN Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan: 1.sesuai dengan PMK di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan; 2.diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Bentuk-bentuk Jaminan yang dapat digunakan untuk setiap kegiatan kepabeanan ditentukan: 1.sesuai dengan PMK di bidang kepabeanan yang mengatur kewajiban penyerahan Jaminan; 2.diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar: a.pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang; atau b.jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan. Jumlah Jaminan yang diserahkan sebesar: a.pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang terutang; atau b.jumlah tertentu yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan. Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu: a.izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan; b.izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan; c.pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor; d.izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor; e.paling lama diputuskannya keberatan; atau f.yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan. Jangka waktu Jaminan yang diserahkan adalah selama jangka waktu: a.izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan; b.izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan; c.pembebasan ditambah jangka waktu paling lama penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor; d.izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor; e.paling lama diputuskannya keberatan; atau f.yang diatur dalam peraturan kepabeanan yang mensyaratkan penyerahan Jaminan.

16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

17 .yg dipertaruhkan PENYERAHAN JAMINAN Penelitian Jaminan lainnya: a.format dan isi; b.jumlah Jaminan; dan c.jangka waktu jaminan Diterbitkan BPJ Dikembalikan utk diperbaiki disertai alasan Sesuai Tidak Ya Pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan Kewajiban penyerahan Jaminan yg disyaratkan dalam peraturan Klaim Jaminan (tagih) Diganti (terdapat 4 kondisi) Disesuaikan (jumlah & jk. wkt) Dikembalikan (selesai/gugur kwjb) Perpanjangan jangka waktu Konfirmasi Penerbitan jaminan lisan / tertulis (SKJ) dengan manajemen risiko ALUR PROSES UMUM JAMINAN KEPABEANAN PENATAUSAHAAN JAMINAN Penelitian Jaminan tunai: a.jumlah uang tunai; b.jumlah uang dikreditkan pada Rek Khusus Jaminan YaTidak Sesuai pencairan & penyetoran

18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai JAMINAN TUNAI Uang Tunai Bukti pengkreditan Rek Khusus Jaminan Dikembalikan Dicairkan Jasa giro perbankan Pemberitahuan & SSPCP lbr 1 Tunai Cek giro Transfer KAS NEGARA Rekening Khusus Jaminan ALUR PROSES JAMINAN TUNAI TERJAMIN BEA CUKAI BANK / KANTOR POS Penelitian jumlah uang PENGELOLAAN PNBP BPJ Sesuai Penelitian jumlah pengkreditan di Rek Ya Penumpang/ pelintas batas Tempat Penyimpanan Kantor Pabean Tidak SSPCP Disimpan pada hari kerja berikutnya  seluruh kewajiban pabean telah dipenuhi;  telah gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan terdapat tagihan pungutan negara karena tidak dipenuhi kewajiban pabean TTPJ Dokumen Sumber Bukti Identitas Beban biaya ditanggung Penjamin

19 Click to edit Master title style BUNGA ATAS PENGEMBALIAN JAMINAN TUNAI Hak Terjamin untuk diberikan bunga atas pengembalian Jaminan tunai yang digunakan dalam rangka pengajuan keberatan menjadi gugur dalam hal: a.keputusan Direktur Jenderal atas keberatan telah dikirimkan kepada Terjamin; dan b.Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai sampai dengan hari ke- 30 (tiga puluh) sejak keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan. Hak Terjamin untuk diberikan bunga atas pengembalian Jaminan tunai yang digunakan dalam rangka pengajuan keberatan menjadi gugur dalam hal: a.keputusan Direktur Jenderal atas keberatan telah dikirimkan kepada Terjamin; dan b.Terjamin tidak mengambil Jaminan tunai sampai dengan hari ke- 30 (tiga puluh) sejak keberatan dikabulkan atau dianggap dikabulkan.

20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai JAMINAN UNTUK PENGAJUAN KEBERATAN:  Dalam hal hasil penelitian sesuai, diterbitkan BPJ;  Konfirmasi penerbitan Jaminan dapat dilakukan setelah penerbitan BPJ; SKJ dapat dikirimkan 1 hr kerja sejak BPJ; Jawaban SKJ oleh Penjamin max 2 hr kerja sejak diterima;  Jika jawaban konfirmasi tidak sesuai, keberatan ditolak formal. JAMINAN UNTUK PENGAJUAN KEBERATAN:  Dalam hal hasil penelitian sesuai, diterbitkan BPJ;  Konfirmasi penerbitan Jaminan dapat dilakukan setelah penerbitan BPJ; SKJ dapat dikirimkan 1 hr kerja sejak BPJ; Jawaban SKJ oleh Penjamin max 2 hr kerja sejak diterima;  Jika jawaban konfirmasi tidak sesuai, keberatan ditolak formal. BPJ Sesuai Dikembalikan untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian Format dan isi; Jumlah; dan Jangka waktu Format dan isi; Jumlah; dan Jangka waktu Jawaban Penjamin/ Surety Jawaban Penjamin/ Surety ALUR PROSES PENERIMAAN SELAIN JAMINAN TUNAI Jaminan Bank Customs Bond Ind. EximBank Perusahaan Penjaminan Surat Konfirmasi Jaminan Sesuai Tidak Ya Tidak Ya Tidak menjawab SKJ kepada Kepala Kantor Tidak Jaminan baru dari Penjamin/surety tidak diterima sebagai Jaminan oleh Kantor Pabean ybs max 3 hr kerja sejak diterima 9 hr kerja sejak dikirim PENELITIAN Risk Mgt Confirm. LISAN Ya Dokumen Sumber BPJ Sesuai Dikembalikan untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian Format dan isi; Jumlah; dan Jangka waktu Format dan isi; Jumlah; dan Jangka waktu Copy legalisir Corporate G. Jaminan Tertulis Tidak Ya PENELITIAN Dokumen Sumber Dikembalikan kepada Terjamin/principal untuk diperbaiki disertai alasan pengembalian TTSJ Bukti Identitas

21 Click to edit Master title style PERPANJANGAN, PENGGANTIAN DAN PENYESUAIAN JAMINAN Jaminan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan, sebelum jangka waktu Jaminan berakhir Jaminan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan, sebelum jangka waktu Jaminan berakhir Dalam hal Penjamin/surety : a.ditetapkan pailit oleh pengadilan; b.dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan Jaminan oleh instansi pengawasnya; c.berubah status badan hukum; dan/atau d.Jaminan yang diterbitkannya dinyatakan tidak dapat diterima lagi di lingkungan DJBC. a.permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin/principal; atau b.persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin/principal. a.permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin/principal; atau b.persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin/principal.  Terjamin/principal harus mengajukan penggantian Jaminan kepada Dirjen/Pejabat BC.  Dirjen/Pejabat BC dapat meminta penggantian Jaminan dalam hal penggantian Jaminan tidak diajukan oleh Terjamin/principal.  Terjamin/principal harus mengajukan penggantian Jaminan kepada Dirjen/Pejabat BC.  Dirjen/Pejabat BC dapat meminta penggantian Jaminan dalam hal penggantian Jaminan tidak diajukan oleh Terjamin/principal. Penggantian Jaminan dilakukan max 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan/pernyataan hal dimaksud. setelah mendapat persetujuan Dirjen BC/Pejabat BC setelah mendapat persetujuan Dirjen BC/Pejabat BC Jaminan dapat dilakukan penyesuaian atas jumlah dan jangka waktu

22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dikirim  Telah dipenuhi seluruh kewajiban pabean;  Telah gugurnya kewajiban  Telah dipenuhi seluruh kewajiban pabean;  Telah gugurnya kewajiban Jatuh Tempo Klaim ALUR PROSES PENGEMBALIAN & KLAIM JAMINAN SELAIN JAMINAN TUNAI PENJAMIN / SURETY/ TERJAMIN Tidak Ya hak Bea dan Cukai atas Klaim Jaminan dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada Terjamin atau principal 30 hari 6 hari kerja Pengembalian Jatuh Tempo Jaminan Terdapat tagihan pungutan negara karena wanprestasi Surat Pencairan Jaminan Pencairan Ya Tidak Surat Teguran/ Peringatan 1.Kegiatan kepabeanan Terjamin/ principal tidak dilayani 2.Jaminan baru dari Penjamin /surety/Terjamin tidak diterima sbg Jaminan di Kantor Pabean ybs Jaminan Bank Customs Bond Ind. EximBank Persh Penjamin Corporate Guar. Jaminn Tertulis Menyetorkan uang hasil pencairan ke Kas Negara (dalam hal terdapat kelebihan dari penyetoran dikembalikan kepada Terjamin/principal) Penjamin/surety/Terjamin memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean 12 hari kerja PPSP Kepala Kantor Pabean memberitahukan secara tertulis kepada Dirjen Dirjen berwenang menolak penggunaan Jaminan baru yg diterbitkan oleh Penjamin/ surety/ Terjamin TTPJ

23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai -JT + 30 hr masa pengajuan klaim + 6 hr max pencairan (36 hr) -JT + masa tenggang reekspor brg imp sementara (30 hr) / masa penelitian realisasi ekspor PITE (30 hr) + 30 hr masa pengajuan klaim + 6 hr max pencairan (66 hr) -JT + 30 hr masa pengajuan klaim + 6 hr max pencairan (36 hr) -JT + masa tenggang reekspor brg imp sementara (30 hr) / masa penelitian realisasi ekspor PITE (30 hr) + 30 hr masa pengajuan klaim + 6 hr max pencairan (66 hr) 30 hr6 hr JTMasa pengajuan klaim oleh BC Masa Pencairan oleh Penerbit Jaminan JANGKA WAKTU KLAIM DAN PENCAIRAN JAMINAN (30 hr)30 hr6 hr JTMasa reekspor barang/penelitian KITEMasa pengajuan klaim oleh BC Masa Pencairan oleh Penerbit Jaminan Pencairan Jaminan Paling lama 6 hr kerja sejak tgl terima SPJ

24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ALUR PROSES PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN CORPORATE GUARANTEE & JAMINAN TERTULIS Disetujui MENTERI U.P. DIRJEN Tidak Ya 10 hari kerja Surat penolakan dengan alasan Asli Corporate Guarantee Skep penetapan Dirjen Data Pendukung Surat Permohonan PENELITIAN CORPORATE G. PENELITIAN CORPORATE G. Surat keputusan Izin penggunaan Disetujui MENTERI U.P. PJBT BC Tidak Ya 10 hari kerja Surat penolakan dengan alasan Asli Jaminan Tertulis Dokumen Sumber Data Pendukung Surat Permohonan PENELITIAN JAM. TERTULIS PENELITIAN JAM. TERTULIS Surat keputusan Izin penggunaan JAMINAN TERTULIS UTK WISATAWAN ASING/ PENUMPANG WNA:  permohonan dan izin dengan form tertentu;  diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean;  izin pada kesempatan pertama. JAMINAN TERTULIS UTK WISATAWAN ASING/ PENUMPANG WNA:  permohonan dan izin dengan form tertentu;  diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean;  izin pada kesempatan pertama. JAMINAN TERTULIS DAPAT DIBERIKAN KEPADA:  importir yang merupakan instansi pemerintah;  importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;  perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau  importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara JAMINAN TERTULIS DAPAT DIBERIKAN KEPADA:  importir yang merupakan instansi pemerintah;  importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;  perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam rangka impor sementara; atau  importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpang warga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara

25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

26 .. Surat Konfirmasi Jaminan tidak dijawab Tidak mengganti Jaminan Jaminan yg diterbitkan Penjamin/surety melebihi jangka waktu tsb, tidak dapat diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean ybs Penggunaan Jaminan baru dari Penjamin/surety/ Terjamin di lingkungan DJBC ditolak Kantor Pabean KP DJBC 9 hari kerja sejak tgl kirim SKJ 30 hari sejak tgl penetapan/ pernyataan hal Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin/principal tidak dilayani di Kantor Pabean ybs SANKSI KEPADA TERJAMIN, PENJAMIN/SURETY Surat Pencairan Jaminan tidak dicairkan/disetorkan 12 hari kerja sejak tgl kirim SPJ Kantor Pabean Jaminan yg diterbitkan Penjamin/surety/Terjamin melebihi jangka waktu tsb, tidak diterima sebagai Jaminan di Kantor Pabean ybs Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh Terjamin/principal tidak dilayani di Kantor Pabean ybs Pasal 31 ayat (1)Pasal 31 ayat (2)Pasal 31 ayat (3) Wewenang Dirjen untuk menolak penggunaan Jaminan baru berdasarkan penelitian past record TERJAMIN PENJAMIN

27 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

28 .. Dilunasi PENAGIHAN Tidak Ya KPP di wilayah Penjamin/surety/ Terjamin berdomisili 12 hr kerja sejak dikirim 7 hari Surat Teguran / Peringatan SANKSI Menyetorkan ke Kas Negara Pemberitahuan ke Kantor Pabean (SSPCP) Surat Pencairan Jaminan Surat Penyerahan Tagihan SURAT PAKSA SP3DRI Ditjen Kekayaan Negara Surat Pelaporan Menteri guna pemberian teguran 21 hari 30 hari Tidak dicairkan & disetorkan oleh Penjamin / Surety / Terjamin Kewajiban Pungutan Ekspor Jaminan Tertulis Instansi Pemerintah Penjamin/Surety/ Terjamin

29 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai PDE Penyampaian data Jaminan antara Kantor Pabean dengan Terjamin, Penjamin, dan/atau surety, dapat dilakukan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik. PERALIHAN Jaminan yang digunakan sekali dan telah diterima sebelum berlakunya PMK ini tetap dapat digunakan sebagai Jaminan kepabeanan s.d. jangka waktu Jaminan berakhir Jaminan digunakan terus menerus dan telah diterima sebelum berlakunya PMK ini tetap dapat digunakan sebagai Jaminan kepabeanan s.d. tgl. 30 April 2011 LAIN-LAIN & PERALIHAN

30 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1.Ketentuan lebih lanjut pengelolaan Jaminan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 2.Pada saat PMK ini mulai berlaku, KMK: a.No. 585/KMK.05/1996 jo KMK No. 209/KMK.01/1999 tentang Penggunaan Jaminan Bank; b.No. 457/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Jaminan Tunai; c.No. 461/KMK.05/1997 jo KMK No. 208/KMK.01/1999 tentang Pengunaan Customs Bond ; dan d.No. 441/KMK.05/1999 jo KMK No. 25/KMK.04/2005 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1.Ketentuan lebih lanjut pengelolaan Jaminan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. 2.Pada saat PMK ini mulai berlaku, KMK: a.No. 585/KMK.05/1996 jo KMK No. 209/KMK.01/1999 tentang Penggunaan Jaminan Bank; b.No. 457/KMK.05/1997 tentang Penggunaan Jaminan Tunai; c.No. 461/KMK.05/1997 jo KMK No. 208/KMK.01/1999 tentang Pengunaan Customs Bond ; dan d.No. 441/KMK.05/1999 jo KMK No. 25/KMK.04/2005 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 JANUARI 2011 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 JANUARI 2011 PENUTUP

31 Click to edit Master title style


Download ppt "Click to edit Master title style PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 259/PMK.04/2010 TGL. 31 DESEMBER 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google