Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TA 2014 (BIDANG PENGELUARAN NEGARA) PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014 NUNUKAN, 26.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TA 2014 (BIDANG PENGELUARAN NEGARA) PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014 NUNUKAN, 26."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TA 2014 (BIDANG PENGELUARAN NEGARA) PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014 NUNUKAN, 26 NOVEMBER 2014

2 PENGELUARAN NEGARA No SPM DIAJUKAN KE KPPN PENERBITAN SP2D 1 SPM-UP/TUP SPM-GUP 5 DES DES DES SPM-LS BAST s.d. 31 Okt NOV DES SPM-LS BAST 1 Nov s.d. 30 Nov DES DES SPM-LS BAST 1 Des s.d. 30 Des DES DES 2014

3 PENGELUARAN NEGARA No SPM DIAJUKAN KE KPPN PENERBITAN SP2D 5 SPM GAJI JAN 2015 (SPM tgl. 02 Jan. 2015) 10 DES DES 2014 (SP2D tgl. 02 Jan. 2015) RETUR SP2D DIAJUKAN KE KPPNPENYELESAIAN RETUR 23 DES DES 2014

4 PENGELUARAN NEGARA Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember TA 2014 dapat dibayarkan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM sepanjang tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA. Diajukan ke KPPN paling lambat tgl. 12 Desember 2014 pada jam kerja Pembayaran uang makan dan uang lembur PNS bulan Desember TA 2014 dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan UP atau TUP.

5 PENGELUARAN NEGARA PENERBITAN SP2D PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN 5% (RETENSI) a.Pekerjaan selesai 100%. b.Untuk pemeliharaan s.d. Akhir TA/yang melampaui TA 2014, dapat dibayarkan pada TA 2014 dengan dilampiri copy jaminan pemeliharaan dan disahkan oleh PPK. c.Minimal sebesar jumlah tagihan. d.Masa berlaku jaminan = masa pemeliharaan. e.SPM pembayaran retensi dibuat terpisah/disatukan dengan pembayaran angsuran/termin.

6 PENGELUARAN NEGARA Khusus BAPP yang dibuat 23 s.d. 31 Des 2014, pengajuan SPM-LS ke KPPN dilampiri: a.Surat Perjanjian Pembayaran. b.Asli Jaminan/garansi bank. c.Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank. d.Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank. e.Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. f.Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak < Rp 50 juta, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM  PPK wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir

7 PENGELUARAN NEGARA PEKERJAAN TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D. BERAKHIRNYA MASA KONTRAK 1.PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan BAP terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir. 2.Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima Surat Pernyataan dari PPK, mengajukan klaim pencairan jaminan /garansi bank. Atas klaim jaminan/garansi bank disetor ke Kas Negara sebagai: ­ Pengembalian belanja TA berkenaan  pada T.A 2014, dan ­ Pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx)  padaT.A Besaran klim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetor ke kas negara/potongan SPM. Atas klaim jaminan/garansi bank disetor ke Kas Negara sebagai: ­ Pengembalian belanja TA berkenaan  pada T.A 2014, dan ­ Pendapatan anggaran lain-lain (akun 4239xx)  padaT.A Besaran klim pencairan tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetor ke kas negara/potongan SPM.

8 PENGELUARAN NEGARA  PPSPM pada saat mengambil Asli Jaminan Bank ke KPPN harus menyerahkan copy jaminan pemeliharaan (5%) yang telah disahkan oleh PPK.  Dalam hal PPK paling lambat 10 (hari kerja) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, PPK tidak menyampaikan BAPP, Kepala KPPN membuat surat pernyataan dan mengajukan klaim. Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank:  PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank.  Untuk tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan. Dalam hal bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank:  PPK wajib mengembalikan uang jaminan bank.  Untuk tahun berikutnya, KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan.

9 PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN No SPM/SP2Dpaling lambat 1 SPM-PTUP/SPM-GUP Nihil TA 2014 (diberi tanggal 31 Des 2014) 8 Jan SP2D GUP-Nihil/PTUP 2014 (diberi tanggal 31 Des 2014) 12 Jan 2014 dengan mencantumkan uraian tambahan pada SPM “Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP TA 2014”

10 PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN Sisa dana UP TA 2014 disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat 30 Desember Untuk mengetahui sisa dana UP yang harus disetor, Bendahara Pengeluaran melakukan pencocokan data dengan KPPN. Dalam hal Satker/BP s.d. 31 Desember 2014 tidak/ belum menyetorkan sisa dana UP, Satker/BP bsk tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP dalam TA berikutnya sebelum sisa dana UP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara.

11 PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN Atas SSBP yang diterima dari BP, Seksi Pencairan Dana/Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pencocokan dengan data pada Seksi Bank. Saldo UP/TUP pada kartu pengawasan UP/TUP harus sama dengan saldo kas BP pada neraca. Dalam hal terdapat perbedaan saldo UP/TUP, KPPN melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan.

12 AKUNTANSI DAN PELAPORAN NoKegiatanPaling Lambat TINGKAT SATKER (UAKPA) DAN KPPN 1Rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA 16 Jan Penyampaian LKPP KPPN ke Kanwil 23 Jan 2015 Setelah Rekon 3Penyampaian LK Satker (UAKPA) ke Kanwil (UAPPA –W) 20 Jan 2015 Setelah Rekon TINGKAT KANWIL (UAPPA-W) 4Rekonsiliasi antara Kanwil DJPBN dan UAPPA-W 27 Jan Penyampaian LK Kanwil (UAPPA-W) ke Es. 1 (UAPPA-Es.1) 29 Jan 2015 Setelah Rekon 6Penyampaian LKPP Kanwil DJPBN ke Dit. APK & Dit. PKN 13 Februari 2015 (ADK: 11 Feb 2015) Setelah Rekon TINGKAT Es. I (UAPPA Es. 1) 7Penyampaian LK Ess.1 (UAPPA-Es.1) ke UAPA 7 Februari 2015

13 KETENTUAN LAIN-LAIN Dalam rangka penerbitan bank garansi oleh bank umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN Pembayar, KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerbitkan surat dispensasi dengan ketentuan : a.Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank b.Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan menerbitkan surat dispensasi dengan ketentuan : a.Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat bank umum yang dapat menerbitkan garansi bank b.Bank umum penerbit garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan

14 KETENTUAN LAIN-LAIN SP2HL/SP4HL untuk realisasi s.d. 31 Desember 2014: Harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari Berdasarkan SP2HL/ SP4HL, KPPN menerbitkan SPHL/SP3HL TA 2014 dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat 12 Jan KPPN melakukan perbaikan LKP tertanggal 31 Des 2014 atas penerbitan SPHL/SP3HL  Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi s.d. 31 Des 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari  KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS TA 2014 dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat 12 Januari  Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN untuk realisasi s.d. 31 Des 2014 harus telah diterima KPPN paling lambat 8 Januari  KPPN melakukan persetujuan MPHL-BJS TA 2014 dengan tanggal 31 Des 2014, paling lambat 12 Januari 2015.

15 TERIMA KASIH


Download ppt "SOSIALISASI LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TA 2014 (BIDANG PENGELUARAN NEGARA) PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014 NUNUKAN, 26."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google