Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU NO. 28 TAHUN 2007 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU NO. 28 TAHUN 2007 1."— Transcript presentasi:

1

2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU NO. 28 TAHUN

3 WAJIB PAJAK, NPWP, PPKP 2

4 3 WAJIB PAJAK Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak:  OP (orang pribadi)  Badan ORANG PRIBADI PEMBAYAR/PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK BADAN

5 WP (Wajib Pajak) yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Syarat subjektif, misalnya:  OP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia.  Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.  Warisan yang belum dibagi. Syarat objektif. Subjek menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan memotong/memungut pajak. WAJIB PAJAK 4

6 ORANG PRIBADI B A D A N WAJIB PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA 5 TEMPAT MELAPOR

7 BUMN dan BUMD di DKI, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% PMA tidak Masuk Bursa di DKI BUT & Orang Asing di DKI WP Perusahaan Masuk Bursa, Kecuali BUMN/D KPP PND KPP PMA KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA BUMN/D, PMA tidak masuk bursa, serta Badan & Orang Asing di Luar DKI BUMN/D, PMA, perusahaan masuk bursa ((khusus PPh pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM) KPP SETEMPAT KPP Tempat Cabang/ Perwakilan atau Kegiatan Usaha WP Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai beberapa tempat usaha KPP Tempat Tinggal & KPP Tempat Kegiatan Usaha 6 TEMPAT MELAPOR

8 7 PENGERTIAN NPWP/NPPKP NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebagai sarana administrasi perpajakan. PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukakan penyerahan BKP dan atau JKP tidak lebih Rp600 juta.

9 8 FUNGSI DAN MANFAAT NPWP/PPKP Fungsi NPWP/PPKP adalah sebagai sarana:  Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.  Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.  Ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan pajak.  Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Manfaat NPWP/PPKP, antara lain:  Pengajuan SIUP  Pembuatan R/K bank  Pengajuan kredit ke bank  Pengembalian kredit pajak fiskal LN  Membayar pajak lebih kecil  Mengikuti lelang/kontrak

10 9 SIAPA HARUS HARUS MEMILIKI NPWP/NPPKP Siapa yang harus mendapatkan NPWP? Pihak yang harus mendapatkan NPWP adalah WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, meliputi:  OP:  Menjalankan usaha dan pekerjaan bebas  Tidak menjalankan usaha, namun penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)  Wanita kawin pisah harta  Badan Siapa yang harus dikukuhkan sebagai PKP? Pihak yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah:  OP dan badan sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang dikenai PPN.  Pengusaha yang memiliki peredaran bruto di atas Rp600 juta.  Pengusaha kecil (memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp600 juta) yang memilih menjadi PKP.

11  Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau;  atas kemauan sendiri, WP dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum saat usaha mulai dijalankan Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan/ berdiri Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan NPPKPNPWP 10 JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP/NPPKP

12 WP ORANG PRIBADI UsahawanNon Usahawan Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa khusus formulir pendaftaran Dilampiri foto kopi: -KTP/SIM/Paspor -Surat Ijin Usaha/Keterangan Tempat Usaha Dilampiri foto kopi: -KTP/SIM/KK/Paspor -Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Instansi yang Berwenang, sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing 11 SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN NPWP/NPPKP UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

13 WAJIB PAJAK Badan Pemungut/ Pemotong Dilampiri foto kopi: -Akte pendirian -KTP salah seorang pendurus -Surat Ijin Usaha/ Keterangan tTempat Usaha Dilampiri foto kopi: -Surat penunjukan sebagai bendaharawan -Bukti diri sebagai bendaharawan Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa khusus formulir pendaftaran JO Dilampiri foto kopi: -Perjanjian kerja sama sebagai JO -NPWP masing-masing anggota JO 12 SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN NPWP/NPPKP UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

14 Apabila orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP/PKP tetapi tidak mendaftarkan diri dan/atau tidak melaporkan usahanya DIRJEN PAJAK Menerbitkan NPWP/PPKP secara jabatan 13 PENERBITAN NPWP/PPKP SECARA JABATAN

15 Tn. Hendro Kartiko memiliki usaha pembuatan bola sepak. Ia tinggal di Ngaglik, Sleman. Selain di rumahnya, produksi bola juga dilakukan di Banguntirto, Bantul. Untuk pemasaran ia memiliki outlet di Mall Pondok Cabe Jakarta.. NPWP PUSAT : NPWP BANTUL : NPWP P. CABE : CONTOH NPWP ORANG PRIBADI 14 Jenis WP 00 Bendaharawan WP Badan WP OP Nomor WP Shelf-checking digit Kode KPPStatus WP

16 Tn. Kurniawan memiliki usaha pembuatan kaos bola sepak. Ia tinggal di Ngaglik, Sleman. Produksi hanya dilakukan di rumahnya. Istrinya, Ny. Eni bekerja sebagai karyawan BCA di Jl. Mangkubumi, Ngayogjokarto… NPWP SUAMI : NPWP ISTRI : CONTOH NPWP ORANG PRIBADI 15

17 PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari- hari, didirikan dan berkedudukan di Jln. Petai 12, Menteng. Ia memiliki cabang di 100 kota di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, ia memiliki cabang di Jl. Gejayan 100, Sleman, Jl. Wonosari KM 2 Gunungkidul, dan di Jl. Malioboro 10, Yogyakarta. NPWP PUSAT : NPWP SLEMAN : NPWP G. KIDUL : NPWP YOGYA : CONTOH NPWP BADAN 16

18  Kode seri faktur pajak dan tanggal pengukuhan  Kode seri : ABCDE-542XXXXXXX Nomor Urut Faktur Kode KPP PENGUKUHAN PKP 17

19 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH kepada WP untuk diserahkan ke KPP Baru KPP baru menerbitkan NPWP dan atau NPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru) KPP LamaKPP Baru Tindasan Pernyataan Pindah, oleh WP dikirimkan ke KPP Lama 18 WP PINDAH ALAMAT

20 Dilakukan dalam hal: Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap 19 PENGHAPUSAN NPWP

21 NPWP: KISAH PAK ALI 20

22 NPWP: KISAH PAK ALI – WARISAN BELUM DIBAGI 21

23 NPWP: KISAH PAK ALI – WARISAN RESMI DIBAGI 22

24 Dilakukan dalam hal: WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap 23 PENCABUTAN PKP

25 SPT (SURAT PEMBERITAHUAN) 24

26 SPT Masa SPT Tahunan SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk pelaporan, penghitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban Untuk suatu masa pajak Untuk satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak 25 PENGERTIAN SPT

27 SPT MASA  PPh Ps 21/26  PPh Ps 22  PPh Ps 23/26  PPh Ps 4 ayat (2)  PPh Ps 15  PPN  PPnBM SPT TAHUNAN  PPh WP Badan (1771 & 1771 $)  PPh OP (1771 & 1770S)  PPh Ps 21 (1721)  SPT Pembetulan JENIS SPT 26

28 1.Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 2.Melaporkan tentang: b.Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak c.Penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak d.Harta dan Kewajiban e.Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Sebagai sarana untuk 27 FUNGSI SPT PPh

29 1.Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan 2.Melaporkan tentang: -Pengkreditan PM terhadap PK -Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; -Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Sebagai sarana untuk: 28 FUNGSI SPT PPN

30 WP KPP/KP4 MENGAMBIL SENDIRI MENGISI MENANDATANGANI MENYAMPAIKAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA :PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK SPT TAHUNAN :PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN 29 KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT

31 DENDA WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Rp SPT Masa PPN 30 SANKSI TIDAK MENYAMPAIAN/ MENYAMPAIKAN TERLAMBAT SPT Rp SPT Masa Lain Rp SPT Tahunan Badan Rp SPT Tahunan OP

32 PENGISIAN SPT  BENAR  LENGKAP  JELAS  DITANDATANGANI :  BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS  ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN) 31 PENGISIAN SPT

33 a. Dalam Bahasa Indonesia b.Huruf latin c. Menggunakan angka Arab d.Satuan mata uang rupiah (Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US$) Ketentuan Mengisi SPT 32 PENGISIAN SPT

34 A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL 1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP. APABILA B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL 33 SPT TIDAK LENGKAP

35 BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN 34 BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT

36 MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA SYARAT : PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUTDITERBITKAN SURAT TEGURAN 35 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT

37 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN)  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA) 36 PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SPT

38 MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA SERANGKAIAN KEGIATAN Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL BERSIFAT FORMAL 37 PENELITIAN SPT

39 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat Tanda bukti dantanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Atau cara lain melalui:  jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak 38 PENYAMPAIAN SPT

40 DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT 39 TEMPAT LAIN PENYAMPAIAN SPT

41  PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)  DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN  BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN  APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT 40 PEMBETULAN SPT

42 TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK APABILA WP:  Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri  Melunasi pajak yang kurang dibayar + denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK 41 PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT

43 SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa) WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI  PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU  RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU  JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU  JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR  MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50% SYARAT 42 PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT

44 SSP (SURAT SETORAN PAJAK) 43

45 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK 44 SARANA PEMBAYARAN PAJAK

46 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK- BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK 45

47 PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI 46 SANKSI KETERLAMBATAN BAYAR PAJAK

48 SKP (SURAT KETETAPAN PAJAK) 47

49 WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK 48 SKP

50 JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA 49 SKP

51 Surat Ketetapan Pajak SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) 50 SKP

52 BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegUran Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM : - Tdk seharusnya dikompensasikan - Tdk seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh/PPN/PPnBMPPh Sendiri KENAIKAN 50%KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) aPsl. 13 (3) bPsl. 13 (3) aPsl. 13 (3) b Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal: Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/kurang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPnBM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) c SKPKB

53 PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI 52 KEPASTIAN HUKUM SPT

54 S K P K B dapat diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun dalam hal: Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % 53 SKPKB TETAP DAPAT DITERBITKAN

55 S K P K B T dapat diterbitkan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun dalam hal: Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % 54 SKPKB T TETAP DAPAT DITERBITKAN

56 JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN 55 SKPN

57 PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga Pengusaha tidak melapor kan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sbg PKP Bukan PKP membuat Faktur Pajak Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl14(1) e Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP STP dapat diterbitkan dalam hal: PKP tdk membuat FakturPajak PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu PKP membuat Faktur Pajak tidak lengkap Psl14(1) f 56 STP (SURAT TAGIHAN PAJAK)

58  Surat Tagihan Pajak  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  Surat Keputusan Pembetulan  Surat Keputusan Keberatan  Putusan Banding DASAR PENAGIHAN PAJAK 57

59 HAK MENDAHULUI DALUARSA PAJAK SENGKETA PAJAK 58

60  Negara mempunyai hak mendahului utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak (meliputi pokok pajak, sanksi administrasi bunga dan denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak).  Hak mendahului pajak melebihi hak mendahului lainnya (misalnya utang bank), kecuali:  Biaya perkara  Biaya untuk menyelamatkan barang dimaksud HAK MENDAHULUI 59

61 Lewat 5 tahun setelah:  Saat pajak terutang  Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak Daluarsa ditangguhkan apabila:  Ada Surat Paksa (SP) (sejak tanggal SP)  Ada pengakuan dari WP  Diterbitkan SKPKB/SKPKBT (sejak tanggal terbit) DALUARSA PENAGIHAN PAJAK 60

62  Keberatan  Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi  Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak  Pembetulan  Banding  Gugatan  Peninjauan Kembali ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 61

63 Proses penagihan pajak oleh kantor pajak KRONOLOGI PENAGIHAN 62

64 Proses yang ditempuh oleh Wajib Pajak KRONOLOGI PENAGIHAN 63

65 KRONOLOGI TIMBULNYA SENGKETA BANDING PEMERIKSAANSKPKEBERATANBANDING Koreksi Fiskal (Pajak terutang menjadi lebih besar) SKPKB;SKPK BT;SKPLB;SK PN; Potput oleh pihak ketiga WP mengajukan keberatan, satu surat keberatan untuk satu SKP Keberatan ditolak/diterima sebagian; WP mengajukan banding sehingga timbul sengketa banding KRONOLOGI BANDING 64

66 Keberatan diajukan atas:  SKPKB  SKPKBT  SKPLB  SKPN  Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan per-UU perpajakan KEBERATAN 65

67 Syarat keberatan:  Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia  Mencantumkan jumlah pajak yang terhutang/jumlah pajak yang dipotong/dipungut/jumlah rugi menurut penghitungan WP  Alasan yang jelas  Paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKP atau tanggal pemotongan/pemungutan, kecuali force majore  Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak/satu bukti pemotongan/pemungutan KEBERATAN 66

68  Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan/pemungutan.  Jangka waktu penyelesaian keberatan adalah 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan (tanda terima KPP/pos tercatat). Jika lewat, dianggap diterima  Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak KEBERATAN 67

69 Surat Keputusan Keberatan dapat berupa:  Menerima seluruhnya  Menerima sebagian  Menolak  Menambah besarnya pajak terutang KEBERATAN 68

70  DJP dapat mengurangkan/menghapuskan sanksi administrasi, dalam hal:  WP khilaf  WP tidak memahami peraturan perpajakan  Ketidaktelitian petugas pajak PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 69

71  Syarat-syarat :  Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia  Diajukan atas suatu STP, SKPKB, SKPKBT  Memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan  Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tgl STP/SKP  Tidak mengajukan keberatan atas pokok pajak  Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI 70

72  DJP dapat mengurangkan/membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya WP ditolak keberatannya akibat tidak memenuhi syarat formal  Syarat-syarat:  Diajukan untuk suatu SKP  Menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut WP  Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima PENGURANGAN/PEMBATASAN KETETAPAN PAJAK 71

73  Pembetulan dapat dilakukan:  Karena jabatan  Permohonan WP  Pembetulan dapat dilakukan terhadap:  SKP  STP  SK Keberatan  SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi  SK Pengurangan/Pembatalan SKP  SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak PEMBETULAN 72

74  Ruang lingkup kesalahan yg dapat dibetulkan :  Kesalahan tulis : Salah nama, alamat, NPWP, no. SKP, Jenis Pajak, Masa/Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo  Kesalahan hitung : Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian  Kekeliruan dalam penerapan peraturan : Penerapan tarif Penerapan % Norma Penghitungan Penerapan Sanksi adm PTKP Penghitungan PPh th berjalan Pengkreditan  Jangka waktu penyelesaian: 12 bulan sejak permohonan diterima. Jika lewat, dianggap diterima PEMBETULAN 73

75  Banding hanya dapat dilakukan:  Atas SK Keberatan  Ke Badan Peradilan Pajak (Pengadilan Pajak)  Syarat-syarat:  Diajukan secara tertulis dalam bhs Indonesia  Mengemukakan alasan yang jelas  Dalam jangka waktu 3 bulan sejak SK Keberatan diterima  Melampirkan salinan SK Keberatan yang dibanding  Satu Surat Banding untuk satu SK Keberatan BANDING 74

76  Yang dapat mengajukan banding  Wajib Pajak  Wakil Wajib Pajak: Ahli waris (WP meninggal) Pengurus (WP Badan) Kurator (WP Pailit)  Kuasa Wajib Pajak: Pengacara Konsultan Kuasa khusus BANDING 75

77  Gugatan diajukan atas:  Pelaksanaan penagihan pajak: SURAT Paksa, Pengumuman Lelang  Keputusan selain yang ditetapkan pasal 25(1) dan 26  Keputusan Pembetulan atas STP (Psl. 16)  Keputusan atas STP (Psl 36) GUGATAN 76

78  Syarat-syarat:  Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia Indonesia ke PP (Pengadilan Pajak) dengan mencantumkan tanggal diterimanya pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat  Diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan  Diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan yang digugat  Jika force major, dapat diperpanjang 14 hari  Satu gugatan untuk satu Pelaksanaan penagihan/1 Keputusan  Dilampirkan salinan dokumen yang digugat GUGATAN 77

79 Syarat Peninjauan Kembali (PK)  Putusan PP didasarkan pada suatu kebohongan/tipu muslihat pihak lawan yg baru diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan bukti-bukti yg kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu  Terdapat bukti tertulis baru yg bersifat menentukan  Telah dikabulkan suatu hal yg tidak dituntut atau lebih dari yg dituntut.  Jika ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya  Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yg berlaku PK (PENINJAUAN KEMBALI) 78

80  Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (Psl 17)  Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB –bersamaan dengan SPT masuk (Psl. 17B)  Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB (Psl. 17 C) RESTITUSI 79

81  Permohonan diajukan setelah terbit SKPLB (Psl 17)  SPT semula tidak LB  SPT LB tapi lupa/tidak menyilang kotak restitusi  SPMKP harus terbit 1 bulan sejak permohonan  Jika lewat, dapat imbalan bunga 2% sebulan RESTITUSI 80

82  Permohonan diajukan sebelum terbit SKPLB – bareng SPT masuk (Psl. 17 B)  SPT semula LB dan minta restitusi  SKPLB terbit 12 bulan sejak SPT masuk  Jika lewat : dianggap diterima SKPLB harus terbit 1 bulan sejak batas itu Jika lewat, dapat imbalan bunga 2% sebulan RESTITUSI 81

83  Permohonan diajukan sebelum dan tidak terkait SKPLB (Psl. 17 C)  SPT semula LB  WP termasuk kriteria WP Patuh  Proses cepat  Jika hasil pemeriksaan kemudian menjadi KB, kena sanksi kenaikan 100% RESTITUSI 82

84 Imbalan bunga:  Terlambat menerbitkan SKPLB  Kelebihan pembayaran akibat dikabulkannya keberatan/banding  Kelebihan pembayaran akibat pengurangan sanksi administrasi Psl 14 (4) dan/ Psl 19(1) IMBALAN BUNGA 83

85 HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 84

86  Kerahasiaan wajib pajak  Penundaan/angsuran pembayaran pajak  Penundaan pelaporan SPT Tahunan  Pengurangan PPh Pasal 25  Pengurangan PBB  Pembebasan pajak  Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak  Keberatan atas ketetapan pajak  Banding atas keputusan keberatan pajak HAK WP 85

87  Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP  Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPPKP  Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan (4M) pajak terutang  Mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani  Ikut bertanggungjawab atas pelunasan utang untuk pembayaran PPN meskipun atas nama perusahaan WP (tanggung renteng) KEWAJIBAN WP 86

88 SESUAI KETENTUAN UU: PPh 21, 23, 25, dll…. Mengambil x% dari penghasilan yang kita bayarkan ke pihak lain Sebesar x% yang telah kita potong disetorkan ke Kantor Pos/Bank dengan sarana Surat Setoran Pajak Melaporkan kegiatan hitung, potong, dan setor dengan Surat Pemberitahuan (SPT) KEWAJIBAN WP 87

89 PPh Pasal 25 PPh Pasal 21/26 PPN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 29 PPh Pasal 21/26 88 KEWAJIBAN PAJAK - MELAPORKAN

90 KAPAN: MEMOTONG, MENYETOR, MELAPORKAN? 89 JENIS PAJAKMEMOTONGMENYETORMELAPORKAN PPh Ps 21/26 Saat pembayaran atau akhir bulan terutang Tgl 10 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPh Ps 22 Bend Pemerintah Saat pembayaran Tgl pembayaran Tgl 14 bulan berikutnya PPh Ps 23/26 Saat pembayaran atau akhir bulan terutang Tgl 10 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPh Ps 4 (2) Saat pembayaran atau akhir bulan terutang Tgl 10 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPh Ps 25- Tgl 15 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya PPN- Tgl 15 bulan berikutnya Tgl 20 bulan berikutnya

91 NPWPKEWAJIBAN PPh 25/29 PPN PPh 4 (2) PPh 22 PPh 23/26 PPh 21/26 Orang Pribadi Badan Tdk Ada Tran- saksi Obyek Ada Transaksi Obyek Omzet per thn < 600 juta Omzet per thn > 600 juta Ada Pegawai Tdk Ada Pegawai Boleh Pilih Tak Wajib Wajib Tak Wajib Wajib Tak Wajib Wajib 90 KEWAJIBAN WP

92 Kewajiban pajak kepada diri sendiri: menghitung, menyetor, dan melaporkan.  PPh Pasal 25: Pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh – dibayar setiap bulan  PPh Pasal 29: idem – dibayar pada akhir tahun jika ada kekurangan pajak  PPh Pasal 4 ayat (2) : Pembayaran pajak atas transaksi tertentu yang ditetapkan tersendiri sesuai UU, seperti Pengalihan Tanah/Bangunan  Pembayaran Fiskal Luar Negeri setiap bertolak ke LN KEWAJIBAN KEPADA DIRI SENDIRI 91

93 Kewajiban kepada pihak lain: menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan.  PPh Pasal 21: pajak atas penghasilan yang diperoleh pihak lain (OP) atas pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan yang dilakukan – setiap bulan  PPh Pasal 22: pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu sesuai UU atas transaksi yang dilakukan  PPh Pasal 23: pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, sewa, jasa & imbalan tertentu yang diterima Subyek Pajak Dlm Negeri  PPh Pasal 4 ayat (2): pajak atas transaksi tertentu yang ditetapkan tersendiri sesuai UU  PPh Pasal 26: pajak atas penghasilan spt obyek PPh 23 dan penghasilan lain sesuai UU yang diterima oleh Subyek Pajak LN. KEWAJIBAN KEPADA PIHAK LAIN 92

94 WP OPBADAN Melakukan penyerahan BARANG / JASA KENA PAJAK melebihi Rp 600 juta dalam satu tahun buku Pengusaha Kena Pajak KEWAJIBAN WP 93

95 ORANG PRIBADI MENJALANKAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS ORANG PRIBADI TIDAK MENJALANKAN USAHA/PEKERJAAN BEBAS TIDAK MELIHAT UNTUNG / RUGI PENGHASILAN MELEBIHI PTKP PENGHASILAN TAK MELEBIHI PTKP WAJIBTIDAK WAJIB KEWAJIBAN WP 94

96 Hak fiskus:  Fiskus berhak menghimpun dan dan informasi kewajiban perpajakan WP. Apabila ada yang segaja tidak memberikan data, maka dikenai kurungan maksimum 10 bulan atau denda paling banyak Rp800 juta. Apabila ada yang menyalahgunakan data, maka dikenai kurungan maksimum 1 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.  Fiskus berhak melakukan pemeriksaan berkaitan kewajiban perpajakan WP. HAK DAN KEWAJIBAN FISKUS 95

97 Kewajiban fiskus:  Fiskus berkewajiban menjaga rahasia WP. Apabila segaja tidak dipenuhi, maka dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1M. Apabila segaja menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan WP, maka dikenai pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800 juta.  Fiskus dilarang menyalahgunakan data WP. Apabila ada yang menyalahgunakan data, maka dikenai kurungan maksimum 1 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. HAK DAN KEWAJIBAN FISKUS 96


Download ppt "KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU NO. 28 TAHUN 2007 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google