Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Kearsipan Nasional Oleh : Binner Sitompul, SH KEPALA PUSAT JASA KEARSIPAN ANRI Disampaikan pada Pelatihan Budaya Dokumentasi dan Sertifikasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Kearsipan Nasional Oleh : Binner Sitompul, SH KEPALA PUSAT JASA KEARSIPAN ANRI Disampaikan pada Pelatihan Budaya Dokumentasi dan Sertifikasi."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Kearsipan Nasional Oleh : Binner Sitompul, SH KEPALA PUSAT JASA KEARSIPAN ANRI Disampaikan pada Pelatihan Budaya Dokumentasi dan Sertifikasi bagi Aparatur Pemerintah di Provinsi Maluku Utara, 3 November 2011.

2 Nama: Binner Sitompul, SH Tempat/ tgl lahir: Sibolga, 01 September 1957 Instansi: Arsip Nasional RI Jabatan: Kepala Pusat Jasa Kearsipan, ANRI Pangkat/ Golongan: Pembina Utama Muda/ IV d. Pengalaman Kerja : 1. Guru SMA PNS di ANRI 1985 sampai sekarang 3. Dosen Fak. Sastra UI Jurusan Kearsipan Mengikuti konprensi dan seminar kearsipan di Bangkok, Studi Banding Kearsipan di Singapore dan Malaysia, Studi Banding Kearsipan di Australia, Sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 di Bangkok, Thailand Tahun Pengajar, instruktur kearsipan di Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan Perbankan dan Perusahaan Swasta. dan Daerah, BUMN dan Perbankan dan Perusahaan Swasta. Pengalaman Jabatan : 1. Kepala Bidang Evaluasi dan Laporan Diklat Tahun Kepala Bidang Perencanaan Tahun Kepala Sub Direktorat Penyelenggaraan Diklat Kepala Pusat Pusat Jasa Kearsipan Tahun 2002 – Direktur Kearsipan Daerah Tahun Inspektur Tahun Kepala Pusat Jasa Kearsipan Tahun sekarang

3

4 Arsip Nasional Republik Indonesia

5 5 Misi ANRI 1.Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. 2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. 3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah 4.Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan bagi kesejateraan rakyat sesuai peraturan perUndang-Undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

6

7

8 8 Proklamasi dalam foto

9 9 Ditulis tangan oleh Bung Karno

10 10 Diketik oleh Sayuti Melik

11 “Apabila dokumen2 negara terserak pada berbagai tempat tanpa adanja suatu mekanisme jang wadjar, jang dapat menundjukkan adanja dokumen2 tersebut, apabila berbagai dokumen negara hilang atau dimusnahkan se-mata2 karena tidak disadari nilai2 dokumen2 tersebut oleh sementara pedjabat, maka pemerintah tentu akan menanggung akibat dari pada hilangnja informasi, jang dapat menjulitkan pemerintah dalam usaha2-nja memberi pelajanan kepada rakjat.” [Soeharto, Presiden Republik Indonesia 1969]

12 "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat keberadaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya." (Sir Arthur Doughty, 1924) 12

13

14 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 nomor 2) 14

15 1. Arsip Tekstual Paper Records/Paper Based Records Conventional Records Human Readable Records Eye Readable Records Hard Copy 2. Arsip Audio-Visual Audio-visual Based Records 2.1. Gambar Statik Still Images 2.2. Citra Bergerak Moving Images 2.3. Rekaman Suara Sound Recording 3. Arsip Kartografik & Kearsitekturan Cartographic & Architectural Records 4. Arsip Bentuk Mikro Microfilm, Microfiche, - Computer Output Microfilm 5. Arsip Elektronik Electronic Records/Electronic Based-Records Computer Records Machine Readable Records

16 Sehingga dapat dikatakan bahwa Manajemen Arsip Dinamis adalah bagaimana mengelola (how to manage) arsip (dinamis) sejak diciptakan/dibuat, dipergunakan dan dirawat sampai dengan disusutkan secara efektive dan efisien.

17 PENGGUNAAN &PEMELIHARAAN PENYUSUTAN PENCIPTAAN * Disain Formulir & Manajemen * Manajemen Korespondensi & Tata Naskah * Manajemen Laporan * Manajemen Produk Hukum * Pengurusan Surat * Sistem Pemberkasan dan Temu Balik * Manajemen Arsip aktif * Manajemen Arsip Inaktif * Program arsip Vital * Disaster prevention & recovery plan * Program Perawatan *Survei/Inventarisasi arsip * Penilaian arsip * Jadwal retensi * Pemindahan arsip inaktif * Pemusnahan * Penyerahan arsip Statis ke ANRI

18 Manajemen Arsip Dinamis (Records Management) Life Cycle of Records (1st Cycle) Penciptaan(Creation) Penggunaan (Use) & Pemeliharaan (Maintenance) Penyusutan(Disposition)

19 Peran Kearsipan dalam Pelaksanaan UU ITE dan UU KIP

20 KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA UU No. 39/1999 Tentang HAM UU No. 39/1999 Tentang HAM UU No. 40/1999 Ttg PERS UU No. 40/1999 Ttg PERS Keterbukaan Informasi Publik

21 Pengelolaan arsip dalam mendukung Reformasi Birokrasi Pengelolaan arsip dalam pelayanan Informasi Publik Pengelolaan arsip dalam mendukung UU No 14 Tahun 2008 Arsip Sebagai Alat Bukti

22

23 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. ASAS DAN TUJUAN ITE (UU ITE Pasal 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a.mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b.mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

24 c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d.membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e.memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Tujuan lanjutan..... ASAS DAN TUJUAN ITE (UU ITE Pasal 4)

25 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menurut pasal 184 tentang alat bukti adalah : keterangan Saksi Keterangan Ahli Surat Petunjuk Keterangan Terdakwa ASPEK LEGAL ARSIP/DOKUMEN (ELEKTRONIK)

26 26 Bukti surat dalam pasal 1904 KUH Perdata, dikenal kategori “tertulis” yaitu : 1. Akta Otentik 2. Akta Bawah Tangan Akta otentik lebih kuat dibanding Akta Bawah Tangan karena mempunyai kekuatan pembuktian formil, pembuktian mengikat dan pembuktian keluar

27 27 Mengingat pasal 1905 KUH Perdata, bahwa Akta Otentik adalah akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang ditempat itu (Notaris) Contoh : Akta Jual Beli Tanah

28 (UU ITE Pasal 5Ayat (1)) Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

29 29 Di Australia penetapan peraturan tidak seragam 1)Di dalam hukum yang berlaku umum di negara bagian “Pengaturan Keaslian Dokumen “ pihak yang berpekara di harapkan membuktikan isi dokumen, dokumen asli ditunjukkan tidak berupa copy atau dokumen sekunder yang diperoleh dari itu. 2) Dalam kenyataannya ada beberapa pengecualian yang dibuat dalam peraturan persidangan, seringkali menerima copy dokumen pada pembuktian. Dibeberapa negara bagian, Queensland, Victoria dan Australia Barat mempunyai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah merubah “Peraturan Keaslian Dokumen” yang membolehkan untuk menerima arsip microfilm sebagai pengganti arsip kertas, yang harus mendapat persetujuan/legislisasi dan pemerintah negara bagian

30 30 Di Malaysia Amandemen Evident act 1950 pada Tahun 1997 Malaysia mencanangkan negara berbasis TI sejak Tahun 1996 melalui Proyek Malaysia Super Coridor (MSC). Masuknya alat bukti elektronik yaitu: penambahan pada pasal 62 tentang alat bukti primer yaitu: dokumen yang dikeluarkan dari computer merupakan alat bukti primer.

31

32  UU KIP diberlakukan sejak 1 Mei 2010  UU ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan dan pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat  UU ini mendorong Reformasi birokrasi  Sejak dini harus dipersiapkan berbagai perangkat agar implementasi UU KIP dapat dilakukan secara konsisten

33 Sejarah keterbukaan arsip/informasi (arsip merupakan rekaman informasi/record information) dimulai bersamaan dengan instansi kearsipan modern (tempat penyimpanan yang terbuka untuk umum) Dimulai setelah Revolusi Perancis 1789 (Liberte, Egalite, dan Fraternite) Meletakkan dasar pokok paradigma kearsipan masa kini: 1.Adanya tanggung jawab negara memelihara administrasi pemerintah masa lalu; 2.Adanya institusi kearsipan yang berdiri sendiri di suatu negara; 3.Perlunya dimungkinkan dan diatur penggunaan arsip untuk masyarakat umum/publik

34 1.Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik 2.Menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan 3.Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien 4.Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik 5.Pertimbangan tersebut memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keaman negara (pasal 7 UU KIP)

35 Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan, yang mencakup: 1.Informasi yang dapat membahayakan negara 2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat 3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

36 Pasal 13 1.Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik : a.Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan b.Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. 2.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sbgmn dimaksud ayat 1 dibantu oleh pejabat fungsional

37 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp ,00 (lima juta rupiah). Pasal 52 (Pasal 52 UU KIP)

38


Download ppt "Kebijakan Kearsipan Nasional Oleh : Binner Sitompul, SH KEPALA PUSAT JASA KEARSIPAN ANRI Disampaikan pada Pelatihan Budaya Dokumentasi dan Sertifikasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google