Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Latar Belakang Perpajakan ESS/FHUI/2014 1. 1. Sejarah perpajakan, 2. Definisi, 3. Tujuan, 4. Landasan Hukum Perpajakan, 5. Fungsi Pajak, 6. Justifikasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Latar Belakang Perpajakan ESS/FHUI/2014 1. 1. Sejarah perpajakan, 2. Definisi, 3. Tujuan, 4. Landasan Hukum Perpajakan, 5. Fungsi Pajak, 6. Justifikasi."— Transcript presentasi:

1 Latar Belakang Perpajakan ESS/FHUI/2014 1

2 1. Sejarah perpajakan, 2. Definisi, 3. Tujuan, 4. Landasan Hukum Perpajakan, 5. Fungsi Pajak, 6. Justifikasi Perpajakan (teori pembenaran kewenangan negara memungut pajak), 7. Kedudukan Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia. ESS/FHUI/20142

3  Pajak memiliki sejarah yang sangat panjang sejalan dengan perkembangan manusia.  Sebagai gejala sosial pajak sudah ada sejak adanya masyarakat. Sehingga adalah sesuatu yang lazim apabila ada yang mengatakan “ada masyarakat, ada pajak” (ubi societas, ibi aerarium). . ESS/FHUI/20143

4 4

5 5

6 6

7  Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan pedoman moral yang pertama dan umum, karenanya masyarakat dan penguasa tanpa terkecuali harus mematuhinya ESS/FHUI/20147

8 1. Daerah / wilayah 2. Rakyat 3. Pemerintahan 4. Kedaulatan ESS/FHUI/2014 8

9 1. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan - bentrokan dalam masyarakat. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan negara  untuk menjaga serangan dari luar. 4. Menegakkan keadilan  badan – badan peradilan ESS/FHUI/20149

10 1. Dana  pajak, retribusi, sumbangan, dll. 2. Daya  tenaga kerja (terdidik, terlatih, dll) 3. Sumber alam  kekayaan alam, hutan, laut. ESS/FHUI/

11  Pro : para bangsawan, para penguasa. contoh : Louise XIV dari Perancis  Kontra : petani, nelayan, pedagang. Contoh : revolusi Amerika terjadi diundangkannya “the stamp Act” 1765 (pajak koran, akte perkawinan, kertas dll.) dan “The Townshend Act” 1767 (pajak teh, cat, kartu, dll). ESS/FHUI/

12 Oliver Wendell Holmes Jr.( ) mengatakan bahwa : “ the taxes are the price we pay for civilization”. Slogan di Amerika selama revolusi Amerika ( ) dan di Inggris : 1. No taxion without representation, 2. Taxion without representation is robbery, 3. Taxion without representation is tyranny. ESS/FHUI/

13 1.Peranan pajak sangat dominan dalam penerimaan APBN ; 2.Penetapan Pajak bersifat executorial, yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 3.Pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara. ESS/FHUI/201413

14 Ad.1. pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pendapatan negara berasal dari : 1. Penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional). 2. Penerimaan negara bukan pajak (penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, PNBP lainnya) 3. Perimaan hibah. ESS/FHUI/201414

15 Ad.2.penetapan pajak bersifat executorial :  Pasal 9 UU no.28 tahun 2007 tentang KUP : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.  Pasal 25 (7) dan psl.27(5) UU no.28/2007 Dalam hal WP mengajukan Keberatan atau Banding, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Kebaratan/ Banding. ESS/FHUI/201415

16 Ad.3.Pajak tidak sekedar kewajiban tetapi sebagai HAK : 1.Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan Nasional, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah; 2.Berdasarkan Undang-undang, penerimaan pajak pusat dibagihasilkan kepada Daerah ; 3.Restitusi dan Keberatan apabila dalam waktu 12 bulan tidak direspon maka permohonan dianggap diterima ESS/FHUI/201416

17 Pajak  belasting ( belast om te betalen ) : beban yang harus dibayar. Pajak  tax ( compulsory payment) : pembayaran wajib. Fiscal  fiscina  pundi-pundi / bejana uang  fiscus. ESS/FHUI/201417

18  Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. ESS/FHUI/201418

19  Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang- undang (dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.  Bk.”Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”. ESS/FHUI/201419

20  Tax is any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit or equal value in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.  Bk. “An introduction to Taxation”. ESS/FHUI/201420

21  Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang emngatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan yang berkewajiban membayar pajak. ESS/FHUI/201421

22 1. Iuran kepada negara, 2. Yang dapat dipaksakan, 3. Berdasarkan undang-undang, 4. Dengan tidak mendapat imbalan prestasi secara langsung, 5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan tugas negara. ESS/FHUI/201422

23 Menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  Hukum pajak merupakan hukum yang hidup karena senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa dan negara karenanya kebutuhan kehidupan bangsa dan negara ditumpukan pada berhasilnya pemungutan pajak. ESS/FHUI/201423

24 1. Pajak ; 2. Retribusi ; 3. Sumbangan / iuran ; 4. Pungutan 5. Bea cukai. ESS/FHUI/201424

25 Menurut prof.Rochmat Soemitro dan R.Santoso Brotodihardjo : 1. Fungsi Budgeter  memungut pajak untuk kas negara 2. Fungsi Regulerent  mengatur ESS/FHUI/201425

26 Menurut Richard A.Musgrave dan R.Soetomo : 1. Fungsi Budgeter, 2. Fungsi Regulerend, 3. Fungsi Distribution of income, 4. Fungsi Harmonization of political wants and economy, 5. Fungsi Stabilization of economy ESS/FHUI/201426

27 1. Aspek yuridis, 2. Aspek ekonomi, 3. Aspek akuntansi ESS/FHUI/201427

28 1. Hukum Pajak merupakan Hukum Publik ; contoh : mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara. 2. Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara ; contoh : pajak yang dipungut di masukkan kedalam kas negara. ESS/FHUI/201428

29 3.Hukum Pajak dengan hukum Perdata :  Dalam mencari dasar perhitungan pemungutannya berdasarkan taatbestand (keadaan, kejadian dan perbuatan hukum ) yang bergerak dalam bidang hukum perdata. contoh : pasal 1602 KUHPer  kekayaan, warisan, pendapatan, dll. ESS/FHUI/201429

30 4.Hukum Pajak dengan Hukum Pidana :  Dalam undang-undang perpajakan terdapat ketentuan pidana ; contoh : psl 38, 39 KUP, pemalsuan dokumen, pemalsuan tandatangan. ESS/FHUI/201430

31 1. Landasan Falsafah  Pancasila. asas-asas dalam hukum perpajakan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila. 2. Landasan Konstitusional  UUD  pasal 23 A UUD 1945 : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. ESS/FHUI/201431

32  Pasal 27 (1) UUD 1945 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. ESS/FHUI/201432

33 A. Asas – asas menurut Adam Smith Adam Smith kelahiran Skotlandia ( ) termasuk dalam mashab klasik mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nation” (Kemakmuran Bangsa-bangsa, tahun 1776), ada 4 kaedah yang harus diperhatikan dalam membuat undang-undang perpajakan. Four maxim atau four canons, yaitu : ESS/FHUI/201433

34 1. Equality and equity : Kesamaan /keseimbangan dan Keadilan ; 2. Certainty : Kepastian ; (ada 4 penafsiran : historis, gramatikal, sistematis, sosiologis.) 3. Conveniency of Payment : pajak harus dipungut pada saat yang tepat ; 4. Efficiency / Economic of collection : pajak harus dipungut dengan biaya yang rendah. ESS/FHUI/201434

35 B. Asas menurut Falsafah Hukum  pajak harus mengabdi pada keadilan. C. Asas Yuridis  pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan. D. Asas Ekonomis  pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyat. E. Asas Financial  pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat. ESS/FHUI/201435

36 1. Official assessment system  kantor pajak; 2. Self assessment system  wajib pajak ; 3. Withholding tax system  pihak ketiga ESS/FHUI/201436

37  Terimakasih, semoga bermanfaat. ESS/FHUI/201437

38 ESS/FHUI/201438


Download ppt "Latar Belakang Perpajakan ESS/FHUI/2014 1. 1. Sejarah perpajakan, 2. Definisi, 3. Tujuan, 4. Landasan Hukum Perpajakan, 5. Fungsi Pajak, 6. Justifikasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google