Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000 KECUALI DIATUR TERSENDIRI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000 KECUALI DIATUR TERSENDIRI."— Transcript presentasi:

1

2 UU No. 6 Th tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th KECUALI DIATUR TERSENDIRI DALAM UU YANG BERSANGKUTAN PPh PPN / PPn BM PBB MENGATUR KETENTUAN FORMAL BAGI Pajak lainnya yang mengacu kepada UU ini BPHTB PPSP KUP 1

3 DASAR HUKUM UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dg UU No 16/2000 UU No. 533 /KMK.04/ No. 545/KMK.04/2000 No. 534/KMK.04/ No. 576/KMK.04/2000 No. 535 /KMK.04/2000 No. 536 /KMK.04/2000 No. 537/KMK.04/2000 No. 538/KMK.04/2000 No. 539 /KMK.04/2000 No. 540 /KMK.04/2000 No. 541 /KMK.04/2000 No. 542 /KMK.04/2000 No. 543 /KMK.04/2000 No. 544 /KMK.04/2000 KEP MENKEU No.515 /PJ./ No. 543/PJ./2000 No.516/PJ./ No. 550/PJ./2000 No.517/PJ./2000 No.518/PJ./2000 No.519/PJ./2000 No.520/PJ./2000 KEP DIRJEN SE-DIRJEN SE-02/PJ.33/ SE-04/PJ.33/2001 SE-03/PJ.33/2001 KUP 2

4 WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP ORANG PRIBADI PEMUNGUT / PEMOTONG PAJAK TERTENTU BADAN KUP 3

5 KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI & MELAPORKAN USAHA 1. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP :  Orang Pribadi berpenghasilan diatas PTKP (termasuk OP yg mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas) - Wanita Kawin yg dikenakan pajak secara terpisah karena : - Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim - dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta  Semua badan  Setiap WP hanya diberikan satu NPWP. 2. MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP : - Pengusaha yg telah melampaui batasan pengusaha Kecil pada suatu masa dalam suatu tahun buku. - Pengusaha Kecil yang memilih menjadi PKP 3. SANKSI PERPAJAKAN Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP & Penjelasan jis KEP- 516/PJ./2000 jo KEP-515/PJ./2000 PUSPENPA 2000 KUP 4

6 FUNGSI NPWP / PPKP  tanda pengenal diri atau identitas WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan; (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) SEBAGAI SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 5

7 TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP Jis KEP-515/PJ./2000 Jo. KEP.516/PJ.2000 TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN ORANG PRIBADI BADAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK PEMUNGUT/ PEMOTONG DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENGUSAHA TERTENTU PUSPENPA 2000 KUP 6

8 TEMPAT PELAPORAN USAHA ORANG PRIBADI B A D A N WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN KANTOR PELAYANAN PAJAK TEMPAT TINGGALTEMPAT KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA Pasal 2 ayat (2) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 7

9 BUMN dan BUMD di DKI, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili PMA TIDAK MASUK BURSA di DKI Kecuali selama ini telah terdaftar di KPP domisili BUT & ORANG ASING di DKI WP PERSH. MASUK BURSA kecuali: - BUMN/D - Selama ini telah terdaftar di KPP domisili KPP PND KPP PMA KPP BADORA KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA BUMD, PMA TIDAK MASUK BURSA & BADAN (BUT) DAN ORANG ASING di luar DKI BUMN/D, PMA, BADORA, PERUSAHAAN MASUK BURSA (khusus PPh PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN dan PPN/ PPn BM) KPP SETEMPAT KPP TEMPAT CABANG / PERWAKILAN atau KEGIATAN USAHA TEMPAT PENDAFTARAN & PELAPORAN WP / PKP TERTENTU Pasal 2 (3) UU KUP jis. KEP-515/PJ./2000 & KEP-516/PJ./2000 WP BADAN TERTENTU* - Untuk WP yang baru terdaftar terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan ini ( 1 Januari 2001 ) - Untuk WP BUMN, PMA, dan PMB baru dapat memilih mendaftarkan diri di KPP domisili WPORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU YG MEMPUNYAI BEBERAPA TEMPAT USAHA KPP TEMPAT TINGGAL & KPP TEMPAT KEGIATAN USAHA PUSPENPA 2000 KUP 8

10 APABILA ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SEBAGAI WP/PKP TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI DAN / ATAU TIDAK MELAPORKAN USAHANYA DIRJEN PAJAK MENERBITKAN NPWP DAN ATAU PPKP SECARA JABATAN PENERBITAN NPWP DAN ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN Pasal 2 ayat (4) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 9

11  Sebelum penyerahan BKP/JKP  Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP ORANG PRIBADI Non Usahawan JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 161/PJ./2001 PPKPNPWP PUSPENPA 2000 KUP 10

12 SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN WP ORANG PRIBADI USAHAWAN NON USAHAWAN MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN DILAMPIRI FOTO KOPI : - KTP/PASPOR ditambah Surat Keterangan tempat tinggal dari instansi yg berwenang sekurang-kurangnya Lurah/ Kepala Desa; - SURAT IJIN USAHA/ KETERANGAN TEMPAT USAHA. DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ PASPOR DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH ATAU KEPALA DESA BAGI ORANG ASING Kep - 516/PJ./2000 UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA PUSPENPA 2000 KUP 11

13 WAJIB PAJAK BADAN PEMUNGUT/ PEMOTONG DILAMPIRI FOTO KOPI : - Akte Pendirian; Penunjukan Dari Kantor Pusat (Untuk But) - KTP/Paspor Salah Seorang Pengurus; Dan - Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha. DILAMPIRI FOTO KOPI : - SURAT PENUNJUKAN SBG. BENDHRW.; dan - TANDA BUKTI DIRI BENDAHARAWAN. SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN Kep -516 /PJ./2000 MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA PUSPENPA 2000 KUP 12 JO DILAMPIRI FOTO KOPI : - PERJANJIAN KERJA SAMASEBAGAI JO - NPWP MASING- MASING ANGGOTA JO

14 WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT Kep- 516 /PJ/2000 Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah Menerbitkan SURAT PINDAH kepada Wajib Pajak KPP baru menerbitkan NPWP dan atau SPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru) KPP LamaKPP Baru Menerbitkan Surat Pem- beritahuan Pindah, dikirimkan ke KPP Lama PUSPENPA 2000 KUP 13

15 Dilakukan dalam hal : Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT PENGHAPUSAN NPWP KEP- 516 /PJ./2000 WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap PUSPENPA 2000 KUP 14

16 Dilakukan dalam hal : WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP KEP- 516 /PJ./2000 WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap PUSPENPA 2000 KUP 15

17 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT MASA SPT TAHUNAN SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU MASA PAJAK UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 16

18 FUNGSI SPT PPh a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang :  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ;  penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;  Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : PUSPENPA 2000 KUP 17

19 FUNGSI SPT PPN a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b.melaporkan tentang:  pengkreditan PM terhadap PK;  pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak;  melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : PUSPENPA 2000 KUP 18

20 KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP KPP/KAPENPA MENGAMBIL SENDIRI MENGISI MENANDATANGANI MENYAMPAIKAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA :PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK SPT TAHUNAN :PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN PUSPENPA 2000 KUP 19

21 SPT TIDAK LENGKAP (SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN) Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000 A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL 1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP atau SK PERSETUJUAN ANGSURAN/PENUNDAAN PPh PASAL 29 APABILA B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL PUSPENPA 2000 KUP 20

22 a. Dalam Bahasa Indonesia b.Huruf latin c. Menggunakan angka arab d.Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ ) SPT harus diisi dengan : PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP jo. KMK No.533/KMK.04/2000 PUSPENPA 2000 KUP 21

23 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP SYARAT : PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN PUSPENPA 2000 KUP 22

24 BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT BENTUK MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN Pasal 3 ayat (6) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 23

25 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000 WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh)  WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25) PUSPENPA 2000 KUP 24

26 PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP PENGISIAN SPT  BENAR  LENGKAP  JELAS  DITANDATANGANI :  BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS  ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN) PUSPENPA 2000 KUP 25

27 MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA PENELITIAN SERANGKAIAN KEGIATAN Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL BERSIFAT FORMAL Pasal 1 angka 27 PUSPENPA 2000 KUP 26

28 TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT PUSPENPA 2000 KUP 27

29 PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP jo. KEP- 518 /PJ./2000 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ Kapenpa. WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Atau cara lain melalui :  jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak PUSPENPA 2000 KUP 28

30 SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT TAHUNAN SPT MASA WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN Pasal 7 (1) UU KUP DENDA Rp ,00 DENDA Rp ,00 PUSPENPA 2000 KUP 29

31 DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP jo. KMK No. 537/KMK.04/2000 WP TERTENTU DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA A. WP NON EFEKTIF 1. WP OP meninggal dunia tetapi ahli warisnya belum memberitahukannya secara tertulis ke KPP. 2. WP Badan tidak lagi melakukan kegiatan usaha tapi belum bubar. 3. WP tidak lagi diketahui alamatnya. B. WP OP berpenghasilan neto dibawah PTKP PUSPENPA 2000 KUP 30

32 PEMBETULAN SPT  PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)  DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN  BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN  APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN SYARAT PUSPENPA 2000 KUP 31

33 TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 PENGUNGKAPAN KETIDAK- BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI APABILA WP :  Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri  Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar SPT TELAH DISAMPAIKAN TIDAK DISIDIK Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 32

34 PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI  PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU  RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU  JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU  JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR  MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 % SYARAT Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 33

35 PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING Pasal 8 ayat 6 UU KUP WP Menerima Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan Dapat menyampaikan pembetulan SPT sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima PUSPENPA 2000 KUP 34

36 TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. KMK No. 541 /KMK.04/2000 Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya PUSPENPA 2000 KUP 35

37 BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN TAKWIM TAHUN BUKU  TAHUN TAKWIM TGL 25 MARET SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR TGL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN PAJAK BERAKHIR SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN HARUS DILUNASI PALING LAMBAT Pasal 9 ayat (2) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 36

38 SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pasal 9 ayat (2a) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 37

39 JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN PAJAK TERUTANG ATAS : YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH Pasal 9 ayat (3) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 38

40 PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP  STP  SKPKB  SKPKBT  PPh Pasal 29  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING Yg mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan PUSPENPA 2000 KUP 39

41 SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KMK No. 541/KMK.04/2000  Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar;  Diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya;  Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK syarat Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut dianggap diterima PUSPENPA 2000 KUP 40

42 TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. KMK No.541/KMK.04/2000 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS PUSPENPA 2000 KUP 41

43 SARANA PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10 ayat (2) UU KUP jo. KMK No541/KMK.04/2000 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 42

44 TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jo. KMK No. 541/KMK.04/2000 Catatan : KEP.543/PJ./2000 Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya NO.JENIS PAJAK JATUH TEMPO PELAPORAN PPh Pasal 25 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPN/PPnBM PPh Pasal 4 ayat (2): a. Penjualan saham di Bursa Efek b. Penghasilan bunga atau diskonto obligasi di Bursa Efek PPN/PPnBM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan Bendaharawan APBN/D PPh Pasal 22, Pertamina,atau Badan tertentu Pemungut pajak PPN/PPnBM oleh Bendaharawan Pemerintah/instansi Pemerintah PPN/PPnBM selain Bendaharawan Pemerintah /instansi Pemerintah SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT Masa secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir SPT Masa paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Paling lambat tanggal 25 Paling lambat tanggal 20 bulan yang sama dengan bulan penyetoran PUSPENPA 2000 KUP 43

45 SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak PASAL 13 PASAL 15 PASAL 17 DAN PASAL 17 B PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PUSPENPA 2000 KUP 44

46 KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 45

47 JUMLAH PAJAK TERUTANG Pasal 12 Ayat (2) & (3) UU KUP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR Atau Apabila MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA PUSPENPA 2000 KUP 46

48 BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak di- sampaikan da- lam jangka waktu yg di- tentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM : - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) aPsl. 13 (3) bPsl. 13 (3) aPsl. 13 (3) b Psl. 13 (2) SKPKB Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik- saan/ket. lain pajak yg teru- tang tidak/ku- rang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP Psl. 13 (3) c PUSPENPA 2000 KUP 47

49 PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI Pasal 13 ayat (4) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 48

50 S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 10 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 13 ayat (5) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 49

51 PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga Pengusa ha tidak melapor kan kegiatan usahanya untuk dikukuh kan sbg PKP Bukan PKP membu at Faktur Pajak Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (1) a Psl14(1) e Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Psl 14 (3) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP PKP tdk membuat FakturPaj ak PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu PKP membuat Faktur Pajak tidak lengkap Psl14(1) f PUSPENPA 2000 KUP 50

52 SKPKBT Diterbitkan dlm jangka waktu 10 tahun apabila  Data baru dan atau  Data yg semula belum terungkap yang berakibat jumlah pajak terutang bertambah Ditemukan oleh FISKUS dikenakan kenaikan 100 % Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)UU KUP Keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri tidak dikenakan kenaikan PUSPENPA 2000 KUP 51

53 S K P K B T dapat diterbitkan dalam j.w. > 10 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 % Pasal 15 ayat (4) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 52

54 PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PERMOHONAN WP Pasal 16 ayat (1) dan Penjelasan UU KUP SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU SALAH TULIS, SALAH HITUNG DAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN skp, STP, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN atau PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, atau SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK SECARA JABATAN PUSPENPA 2000 DAPAT BERUPA  Menambah atau  Mengurangkan atau  Menghapuskan KUP 53

55 PERMOHONAN PEMBETULAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA PERMOHONAN PEMBETULAN YG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DITERIMA Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEJAK TGL PERMOHONAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN PUSPENPA 2000 KUP 54

56 PENERBITAN S K P L B Pasal 17 dan Penjelasan UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR LEBIH BESAR DARI PADA JUMLAH PAJAK YG TERUTANG TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TIDAK SEHARUSNYA TERUTANG SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN THD SPT LB TANPA PERMOHONAN RESTITUSI, SPT KB, DAN SPT NIHIL PUSPENPA 2000 KUP 55

57 PENERBITAN S K P N Pasal 17 A UU KUP JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU JUMLAH PAJAK YG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG DAN TIDAK ADA KREDIT PAJAK / PEMBAYARAN PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PUSPENPA 2000 KUP 56

58 SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 17 C) DIPERIKSA SKPLBSKPKBSKPN diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap Pasal 17B ayat (1) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 57

59 SPTLB PPN dengan permohonan oleh PKP ( yang melakukan kegiatan tertentu) DIPERIKSA SKPLB SKPKB SKPN Pasal 17B ayat (1) UU KUP dan Kep 519/PJ./2000 PUSPENPA 2000 KUP EKSPOR BKP 2. PENYERAHAN BKP/JKP TERHADAP PEMUNGUT DITERBITKAN PALING LAMBAT DALAM JANGKA WAKTU 2 BULAN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN KEGIATAN TERTENTU

60 SPT LB dengan permohonan dalam SPT SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN Pasal 17B ayat (2), ayat (3) UU KUP DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN PUSPENPA 2000 KUP 58

61 Penerbitan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Setelah Dilakukan Penelitian (formal) terhadap SPT Pasal 17C ayat (1), (2), (3) UU KUP PPN Jangka Waktu 1 bulan WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh Jangka Waktu 3 bulan Diterbitkan SKPPKP Tidak menghendaki SKPPKP Diproses sesuai dengan Pasal 17 B PUSPENPA 2000 KUP 59

62 Kriteria WP yang dapat diberikan SKPPKP WP YANG : 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUN TERAKHIR) 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT, HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WAJAR DG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK MEMPENGARUHI R/L FISKAL 5. DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT : a. WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3 b. DALAM 2 (DUA) TAHUN PAJAK TERAKHIR, BILA PERNAH DIPERIKSA SEPANJANG KOREKSI ATAS PAJAK TERUTANG MAKSIMAL 5 % WP YANG : 1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUN TERAKHIR) 2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU MENGANGSUR) 3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR 4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT, HARUS DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAU WAJAR DG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK MEMPENGARUHI R/L FISKAL 5. DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT : a. WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3 b. DALAM 2 (DUA) TAHUN PAJAK TERAKHIR, BILA PERNAH DIPERIKSA SEPANJANG KOREKSI ATAS PAJAK TERUTANG MAKSIMAL 5 % KMK No 544//KMK.04/2000 PUSPENPA 2000 KUP 60

63 WP DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN DAPAT DIPERIKSA DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN SKPLBSKPNSKPKB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100 % Pasal 17C ayat (4), (5) dan Penjelasan UU KUP SETELAH DITERBITKAN SKPPKP PUSPENPA 2000 KUP 61

64 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 11 UU KUP Jo. KMK No. 538/KMK.04/2000 SKPLB Pasal 17 dan 17 B SKPPKP Pasal 17 C SISA LEBIH SISA LEBIH DITERBITKAN SKPKPP dan SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BLN SEJAK : - DITERIMANYA PERMOHON AN WP untuk Pasal 17 - DITERBITKANNYA SKPLB untuk Pasal 17 B DITERBITKAN SKPKPP DAN SPMKP DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERBITKAN SKPPKP IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA DIKOMPENSASI dengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 62 Kelebihan Pembayaran Pajak Berdasarkan Pasal 27 A SISA LEBIH DITERBITKAN SPMIB DLM JANGKA WAKTU 1 BULAN SEJAK : - DITERBITKAN SK. KEB ATAU PUT. BANDING; - DITERBITKAN SK. PE NGURANGAN/PENGHA PUSAN SANKSI ADM.

65 PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 AYAT (1) UU KUP  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING DASAR PENAGIHAN PAJAK YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH PUSPENPA 2000 KUP 63

66 BUNGA PENAGIHAN 1. Pajak yg terutang menurut SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, apabila pada saat jatuh tempo pemba-yaran tidak/ kurang dibayar Bunga dihitung dari tanggal jt. Tempo pem bayaran s/d tgl. Pem bayaran atau tgl STP 2. Pajak yg terutang dlm hal WP diperbolehka n meng angsur / menunda pembayaran 3. Kekurangan pajak yg belum dilunasi, apabila WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Bunga dihitung dari saat berakhirnya penyampaian SPT s/d tgl pem bayaran kekurangan pjk Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU KUP 2 % PER BULAN dikenakan terhadap : BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN PUSPENPA 2000 KUP 64

67 PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 ayat (1), (3) UU KUP  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah SURAT PAKSA TIDAK DIBAYAR SESUAI JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT(3) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU PPSP) PUSPENPA 2000 KUP 65

68 PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS Penjelasan Pasal 20 UU KUP adalah : Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan Tahun Pajak PUSPENPA 2000 KUP 66

69 PENAGIHAN SEKETIKA & SEKALIGUS Dilakukan dalam hal :  Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;  Penanggung pajak memindahtangankan barang yg dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaannya di Indonesia;  Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan berubahan bentuk lainnya;  Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;  Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda- tanda kepailitan. Pasal 20 ayat (2) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 67

70 PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK: - Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan -Orang-orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan & atau mengambil keperluan dalam kegiatan perusahaan, walau tidak tercantum dalam susunan pengurus dalam akter perusahaan, termasuk komisaris & pemegang saham pengendali Pasal 1 angka 25 dan Pasal 32 (ayat 4) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 68

71 Negara mempunyai Hak Mendahulu untuk Tagihan Pajak Barang- barang milik Penanggung Pajak HAK MENDAHULU Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP Meliputi : - Pokok Pajak - Sanksi Administrasi :  Bunga  Bunga  Denda  Denda  Kenaikan  Kenaikan - Biaya Penagihan Pajak ATAS PUSPENPA 2000 KUP 69

72 DIKECUALIKAN DARI HAK MENDAHULU 1. Biaya perkara yg semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak / tidak bergerak 2. Biaya yg telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dimaksud 3. Biaya perkara, yg semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan Pasal 21 ayat (3) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 70

73 HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 ayat (4), dan ayat (5) UU KUP SETELAH LAMPAU WAKTU DUA TAHUN SEJAK TGL DITERBITKANNYA  STP  SKPKB  SKPKBT  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING Yg mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah KECUALI APABILA DLM JANGKA WAKTU 2 TAHUN TSB. :  SURAT PAKSA UNTUK MEMBAYAR TELAH DIBERITAHUKAN SECARA RESMI; ATA  DIBERIKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN. LAMPAU WAKTU 2 TAHUN TSB DIHITUNG  SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA; ATAU  DITAMBAH DGN JANGKA WAKTU PENUNDAAN PEMBAYARAN. PUSPENPA 2000 KUP 71

74 DALUWARSA PENAGIHAN Pasal 22 ayat (1) UU KUP HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK DALUWARSA SETELAH LAMPAU WAKTU 10 TAHUN SEJAK :  SAAT TERUTANGNYA PAJAK; ATAU  BERAKHIRNYA :  MASA PAJAK; ATAU  BAGIAN TAHUN PAJAK; ATAU  TAHUN PAJAK YBS. PUSPENPA 2000 KUP 72

75  Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa  Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung, seperti :  pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran  WP mengajukan permohonan keberatan  pembayaran sebagian utang pajak  Diterbitkan SKPKB ex pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT ex pasal 15 ayat (4) karena WP melakukan Tindak Pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan  tanggal disampaikan surat paksa  tgl surat permohonan diterima  tgl surat keberatan diterima  tgl pembayaran sebagian utang pajak  tgl diterbitkan ketetapan pajak dimaksud DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH Apabila Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan UU KUP Daluwarsa sejak : PUSPENPA 2000 KUP 73

76 GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK TERHADAP : Pasal 23 ayat (2) UU KUP Hanya dapat diajukan kepada : badan peradilan pajak  Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang  Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 (1) dan Pasal 26  Keputusan Pembetulan seperti dimaksud Pasal 16 yang berkaitan dengan STP  Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan STP PUSPENPA 2000 KUP 74

77 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN DIATUR OLEH MENTERI KEUANGAN SPPT, SKP,SKPT, SKPKB,SKBKBT,STB SK PEMBETULAN, SK KEBERATAN DAN PUTUSAN BANDING yang tidak dapat ditagih lagi Pasal 24 UU KUP KMK No. 565/KMK.04/2000 PUSPENPA 2000 KUP 75

78 KEBERATAN WP  SKPKB  SKPKBT  SKPLB  SKP Nihil  Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga Pasal 25 ayat (1), ayat (7) UU KUP Diajukan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas SUATU: Catatan :  Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan  Satu Surat Keberatan untuk satu jenis pajak dan satu Tahun Pajak PUSPENPA 2000 KUP 76

79 SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN 1. Tertulis dalam Bahasa Indonesia 2. Memuat jumlah Pajak yg terutang atau jumlah pajak yg dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP. 3. Memuat alasan-alasan yang jelas 4. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal SKP diterbitkan atau tanggal pemotongan / pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak (force mayeur) Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) UU KUP syarat TIDAK DIPENUHI TIDAK DIANGGAP SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN PUSPENPA 2000 KUP 77

80 TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) UU KUP TANDA BUKTI PENERIMAAN TANDA TERIMA YG DIBUAT OLEH PEJABAT DITJEN PAJAK YG DITUNJUK RESI (TANDA PENGIRIMAN POS TERCATAT) YG DIBUAT OLEH KANTOR POS CATATAN : Batas Waktu penyelesaian Keberatan dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan wp secara lengkap PUSPENPA 2000 KUP 78

81 Untuk Meminta : Dasar Pengenaan Pajak Dasar Penghitungan Rugi Dasar Pemotongan atau Pemungutan Pajak HAK WAJIB PAJAK DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) dan Penjelasan UU KUP WAJIB PAJAK DIBERI HAK WAJIB DIPENUHI SECARA TERTULIS OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK bila diminta PUSPENPA 2000 KUP 79

82 PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN Paling lama 12 bulan sejak tgl Surat Keberatan diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan Keputusan dapat berupa :  Menerima seluruhnya  Menerima sebagian  Menolak  Menambah jml pajak terutang Bila dlm waktu 12 bulan terlewati, dan tdk diberikan keputusan, maka Surat Keberatan WP dianggap diterima Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP Catatan: Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dpt menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan PUSPENPA 2000 KUP 80

83 PEMBUKTIAN KETIDAK- BENARAN KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN Pasal 26 ayat (4) UU KUP SURAT KEBERATAN ATAS SKP SECARA JABATAN KARENA : WP TIDAK MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS; TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBUKUAN TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT TERTENTU YG DIANGGAP PERLU HARUS DIBUKTIKAN OLEH WP KETIDAKBENARAN SKP TSB. APABILA TIDAK DIBUKTIKAN KEBERATAN DITOLAK PUSPENPA 2000 KUP 81

84 PERMOHONAN BANDING  Ditulis dalam Bahasa Indonesia;  Alasan yang jelas  Dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan diterima;  Dilampiri salinan Surat Keputusan Hanya dapat diajukan banding syarat Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (5) UU KUP ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN Catatan : - Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak Kepada Badan Peradilan Pajak PUSPENPA 2000 KUP 82

85 PUTUSAN BANDING Bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara Pasal 27 ayat (2), UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 83

86 BADAN PERADILAN PAJAK Badan Peradilan Pajak diatur dengan UU Pasal 27 ayat (6) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 84

87 IMBALAN BUNGA ATAS KEBERATAN/BANDING Dikembalikan, ditambah bunga : - 2 % perbulan, paling lama 24 bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak s/d tanggal diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding Keberatan/Banding diterima sebagian atau seluruhnya Pasal 27 A ayat (1) UU KUP & KMK 540/KKMK.04/200 Sepanjang utang pajak dalam SKPKB dan atau SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak PUSPENPA 2000 KUP 85

88 PEMBERIAN IMBALAN BUNGA  Pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan atau  bunga Pasal 19 ayat (1) Pasal 27 A ayat (2), (3) UU KUP jo. KMK No.540/KMK.04/2000 Berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagaian atau seluruh permohonan WP PUSPENPA 2000 KUP 86

89 PENGERTIAN PEMBUKUAN MELIPUTI  Harta  Kewajiban  Modal  Penghasilan dan Biaya  Harga Perolehan dan Penyerahan Barang/Jasa Proses Pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan DATA dan INFORMASI KEUANGAN Dengan menyusun LAPORAN KEUANGAN (NERACA & LABA RUGI) pada setiap tahun pajak berakhir Pasal 1 angka 26 UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 87

90 KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) UU KUP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN PUSPENPA 2000 KUP 88

91 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (2) UU KUP WP ORANG PRIBADI YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS YG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DGN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO TIDAK WAJIB PEMBUKUAN TETAPI WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN WP ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS PUSPENPA 2000 KUP 89

92  Harus memperhatikan itikad baik  Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya  Diselenggarakan di Indonesia  Huruf latin  Angka Arab  Satuan mata uang Rupiah  Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris  Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel kas  Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal, penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang) SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP jo. PUSPENPA 2000 KUP 90

93 PERUBAHAN TAHUN BUKU DAN ATAU METODE PEMBUKUAN TAHUN BUKU METODE PEMBUKUAN, misal :  Pengakuan Penghasilan & biaya  Metode Penyusutan Aktiva Tetap  Metode Penilaian Persediaan - Harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak - Diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan Pasal 28 ayat (6) UU KUP PERUBAHAN PUSPENPA 2000 KUP 91

94 PEMBUKUAN DLM BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH PEMBUKUAN DENGAN BAHASA ASING dan MATA UANG SELAIN RUPIAH WP DALAM RANGKA PMA KONTRAK KARYA KONTRAK BAGI HASIL BUT WP yang mempunyai afiliasi denganperusahaan di LN SETELAH MENDAPAT IZIN MENTERI KEUANGAN KECUALI WP DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU KONTRAK BAGI HASIL CUKUP PEMBERITAHUAN Pasal 28 ayat (8) UU KUP jo. KMK No533/KMK.04/2000 Pemberian ijin dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak PUSPENPA 2000 KUP 91

95 PENGERTIAN PENCATATAN PENGUMPULAN DATA SECARA TERATUR tentang  Peredaran atau penerimaan bruto dan atau;  Penghasilan bruto SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK TERUTANG, (termasuk Penghasilan yg bukan objek pajak dan atau yg dikenakan pajak yg bersifat final) Pasal 28 ayat (9) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 93

96 PENGECUALIAN dari WAJIB PEMBUKUAN & WAJIB PENCATATAN YANG TIDAK WAJIB SPT Tahunan PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 28 AYAT (10) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 94

97 KEWAJIBAN PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN BADAN ORANG PRIBADI Pasal 28 ayat (11) UU KUP PENYIMPANAN BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN & DOKUMEN LAIN SELAMA 10 TAHUN DI INDONESIA Tempat Kedudukan Tempat Kegiatan atau Tempat Tinggal PUSPENPA 2000 KUP 95

98 KEGIATAN PENCATATAN Pasal 28 ayat (12) UU KUP DAN KEP-520/PJ./ WP OP YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO 2. WP OP YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS PUSPENPA 2000 KUP 95 PENCATATAN WAJIB DILAKUKAN SYARAT PENCATATAN 1. PENCATATAN HARUS DIBUAT LENGKAP DAN BENAR 2. DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN ; * YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN PEREDARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN ATAU PENGHASILAN BRUTO * PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK DAN ATAU * PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA FINAL 3. JANGKA WAKTU PENCATATAN MELIPUTI JANGKA WAKTU 12 BULAN, MULAI TANGGAL 1 JANUARI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER

99 PENGERTIAN PEMERIKSAAN Untuk :  menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan peraturan per- UU perpajakan Serangkaian kegiatan untuk  Mencari  Mengumpulkan  Mengolah DATA dan atau KETERANGAN LAINNYA Pasal 1 angka 24 UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 96

100 WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TUJUAN PEMERIKSAAN TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN Pasal 29 ayat (1) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 97

101 SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PETUGAS PEMERIKSA HARUS MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSA & DILENGKAPI SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN HARUS DIPERLIHATKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA Pasal 29 ayat (2) UU KUP UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN PUSPENPA 2000 KUP 98

102 KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/ catatan/ dokumen b. Memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu c. Memberikan keterangan yang diperlukan Pasal 29 ayat (3) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 99

103 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN DITIADAKAN Pasal 29 ayat (4) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 100

104 PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pasal 30 UU KUP BILA WAJIB PAJAK :  TIDAK MEMBERI KESEMPATAN PEMERIKSA MEMASUKI TEMPAT/RUANGAN YG DIPANDANG PERLU;  TIDAK MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MELAKUKAN PENYEGELAN TEMPAT/RUANGAN TERTENTU PUSPENPA 2000 KUP 101

105 TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 UU KUP DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN KMK No.545/KMK.04/2000 Tanggal 22 DESEMBER 2000 PUSPENPA 2000 KUP 102

106 WAKIL WAJIB PAJAK BADAN  Pengurus ( termasuk pengertian pengurus adalah orang yg nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan walau namanya tidak ada dalam akte atau susunan pengurus).  Orang atau Badan yg dibebani untuk melakukan pemberesan dalam pembubaran/pailit. Pasal 32 ayat (1), (4) UU KUP WARISAN YANG BELUM DIBAGI  Ahli waris  Pelaksana wasiat atau yg mengurus harta peninggalannya. ANAK BELUM DEWASA / ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN  Wali atau pengampunya DAPAT DITUNJUK SEORANG KUASA WAJIB PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 103

107 Tanggung Jawab Wakil Wajib Pajak Bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak Tidak bertanggung jawab, dalam hal WAKIL dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa benar- benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab. Pasal 32 ayat (2) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 104

108 ORANG PRIBADI / BADAN DAPAT MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SURAT KUASA KHUSUS KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3), (3a) UU KUP jo. KMK No. 576 /KMK.04/2000 SYARAT SEORANG KUASA : 1. Menyerahkan Surat Kuasa Asli 2. Menguasai Ketentuan Dibidang Perpajakan (memiliki Brevet Yang diterbitkan DJP a4tau ijazah formal penddk. Di bidang Perpjk.) 3. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana dibidang perpajakanatau tindak pidana lain di bidang keuangan negara Surat Kuasa Tidak Bisa Dilimpahkan Kepada Orang Lain PUSPENPA 2000 KUP 105

109 TANGGUNG JAWAB RENTENG bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN dan PPn BM atas BKP dan JKP yang diterima Pasal 33 UU KUP PEMBELI BKP/ PENERIMA JKP dapat menunjukan bukti bahwa Pajak telah dibayar kecuali PUSPENPA 2000 KUP 106

110 RAHASIA JABATAN Dilarang memberitahukan rahasia Wajib Pajak kepada pihak lain Pasal 34 UU KUP PEJABAT / TENAGA AHLI Sebagai saksi atau saksi ahli dlm sidang pengadilan untuk kepenting- an negara untuk peme- riksaan perkara pidana/ perdata atas permin- taan hakim dengan izin tertulis Men.Keu. KECUALI Memberikan keterangan kpd pihak lain yg di tetapkan MenKeu. PUSPENPA 2000 KUP 107

111 PIHAK LAIN YANG DAPAT DIBERIKAN KETERANGAN OLEH PEJABAT/TENAGA AHLI Pasal 34 ayat (2a) huruf b UU KUP jo KMK No.539KMK.04/2000 DIBERIKAN KEPADA :  PEJABAT DARI LEMBAGA NEGARA (BPK)  PEJABAT INSTANSI PEMERINTAH (BPKP) YANG BERWENANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS DENGAN SURAT TUGAS MENYEBUTKAN  NAMA WP  KETERANGAN YANG INGIN DIKETAHUI (YANG BERSIFAT UMUM MENGENAI PERPAJAKAN WP) PUSPENPA 2000 KUP 108

112 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN OLEH PIHAK KE 3 DITIADAKAN Atas permintaan tertulis Dirjen Pajak Kepada :  Akuntan Publik  Notaris.  Konsultan Pajak  Kantor administrasi  Pihak ke - 3 lainnya Atas permintaan tertulis Menteri Keuangan Kepada :  Bank mengenai keterangan atau bukti-bukti dari Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik Pasal 35 UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 109

113 Direktur Jenderal Pajak berwenang Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar Karena jabatan atau atas permohonan WP PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPANPAJAK Pasal 36 UU KUP jo. KMK No.542/KMK.04/2000 SYARAT :  SECARA TERTULIS  PALING LAMBAT 3 BULAN SEJAK TGL DITERBITKAN STP, SKPKB, atau SKPKBT  ALASAN JELAS DAN MEYAKINKAN PERMOHONAN DIAJUKAN UNTUK SATU KETETAPAN APABILA WP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN - MENYEBUTKAN JUMLAH PAJAK YANG MENURUT WP SEHARUSNYA TERUTANG - SECARA TERTULIS - 3 BULAN PENERBITAN KETETAPAN PUSPENPA 2000 KUP 110

114 SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK Pasal 36A UU KUP PETUGAS PAJAK Dalam menghitung atau menetapkan pajak Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yg berakibat merugikan negara Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku PUSPENPA 2000 KUP 111

115 TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN ALPA SENGAJA PENGULANGAN PENGULANGAN PERCOBAAN PUSPENPA 2000 KUP 112

116 TINDAK PIDANA KARENA ALPA  Tidak menyampaikan SPT  Menyampaikan SPT tidak benar BERAKIBAT dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara DIPIDANA  kurungan paling lama satu tahun, dan atau  denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang yg tidak/kurang dibayar Pasal 38 UU KUP Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yang mengusulkan/turut serta/ menganjurkan/membantu Pasal 43 ayat (1) WAJIB PAJAK PUSPENPA 2000 KUP 113

117 TINDAK PIDANA KARENA SENGAJA Wajib Pajak :  Tidak mendaftarkan diri  Menyalahgunakan NPWP atau Pengukuhan PKP  Menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP  Tidak menyampaikan SPT  Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar/tidak lengkap  Menolak dilakukan pemeriksaan  Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu  Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan atau dokumen  Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut BERAKIBAT Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara DIPIDANA  Penjara paling lama enam tahun, dan  denda paling tinggi empat kali Pasal 39 ayat (1) UU KUP Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/ menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat (1) PUSPENPA 2000 KUP 114

118 TINDAK PIDANA KARENA PENGULANGAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID. PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG DIJATUHKAN ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT (1) ) SANKSI DILIPATKAN DUA Pasal 39 ayat (2) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 115

119 TINDAK PIDANA KARENA PERCOBAAN  Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP  Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya tidak benar atau tidak lengkap Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak SANKSI  Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan  Denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yg dimohon dan atau kompensasi yg dilakukan oleh Wajib Pajak Pasal 39 ayat (3) UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 116

120 DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN setelah lampau 10 Tahun Pasal 40 UU KUP Sejak :  Saat terutangnya pajak;  Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak ybs pajak atau tahun pajak ybs PUSPENPA 2000 KUP 117

121 DELIK ADUAN A L P A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dlm Pasal 34 ) S E N G A J A Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yg diketahui / diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 ) SANKSI  Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan  Denda paling banyak Rp ,00 SANKSI  Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan  Denda paling banyak Rp ,00 Pasal 41 UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 118

122 Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan sengaja :  Tidak memberikan keterangan / bukti atau  Memberikan keterangan / bukti yang tidak benar (Pasal 41 A) Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak pidana perpajakan Pasal 43 ayat ( 2 ) Sanksi maksimal : n Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan n Denda paling banyak Rp ,00 SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK KETIGA Pihak ke 3 yang dengan sengaja :  Mengha- langi  Memper- sulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Sanksi maksimal : n Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan n Denda paling banyak Rp ,00 Pasal 41 B Pasal 41 A dan 41B UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 119

123 PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN WAJIB PAJAK Pasal 38, Pasal 39 Wakil, kuasa atau pegawai WP PIHAK KETIGAPEJABAT Pasal 41 Pasal 43 ayat (1) Pasal 43 ayat (2)  Yang menyuruh  Yang menganjurkan  Yang membantu melakukan PUSPENPA 2000 KUP 120

124 PPNS DJP Pasal 44 ayat (1) UU KUP Diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai penyidik Mempunyai wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dilaksanakan sesuai dengan KUHP PUSPENPA 2000 KUP 121

125 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SERANGKAIAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK MENEMUKAN TERSANGKANYA UNTUK MENCARI DAN MENGUMPULKAN BUKTI MEMBUAT TERANG TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 1 angka 28 UU KUP PUSPENPA 2000 KUP 122

126 Pasal 44 (2) W e w e n a n g P e n y i d i k a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan agar menjadi lebih lengkap dan jelas c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain f. Meminta bantuan tenaga ahli h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/ dokumen. j. Menghentikan penyidikan k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg bertanggungjawab PUSPENPA 2000 KUP 123

127 PELAKSANAAN PENYIDIKAN Pemberitahuan saat dimulainya penyidikan Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut umum Penyampaian atas hasil penyidikan SESUAI KETENTUAN KUHAP Pasal 44 ayat (3) UU KUP PPNS PUSPENPA 2000 KUP 124

128 PENGHENTIAN PENYIDIKAN PPNS Jaksa Agung DENGAN SYARAT: Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yg tidak atau kurang dibayar, atau yg tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44 B  Tidak cukup bukti  Bukan tindak pidana  Daluarsa  Tersangka meninggal dunia Pasal 44 A atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara PUSPENPA 2000 KUP 125

129 Hak & Kewajiban Yang Belum Selesai Pasal 47A UU KUP Diberlakukan ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 PUSPENPA 2000 KUP 126 TERHADAP SEMUA HAK & KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN PAJAK 1995 s/d TAHUN PAJAK 2000

130


Download ppt "UU No. 6 Th. 1983 tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Th. 2000 KECUALI DIATUR TERSENDIRI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google