Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DEPUTI BIDANG MONEV DAN PENGEMBANGAN SISTEM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DEPUTI BIDANG MONEV DAN PENGEMBANGAN SISTEM."— Transcript presentasi:

1 DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DEPUTI BIDANG MONEV DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Sosialisasi Peraturan Kepala LKPP No. 18 tahun 2014 Kepada APIP Provinsi dan Kab./Kota se-Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu Padang, 21 Oktober 2014

2 Pasal 93 ayat (2) Perpres 70/2012 Pasal 134 Perpres 70/2012 Pasal 124 Perpres 70/2012 Pasal 118 ayat (2) Perpres 70/2012 Pasal 95 ayat (9) Perpres 70/2012 DASAR PELAKSANAAN DAFTAR HITAM Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 DASAR PELAKSANAAN DAFTAR HITAM

3 LATAR BELAKANG PERKA DAFTAR HITAM a)Tidak adanya kesempatan bagi penyedia untuk melakukan pembelaan sebelum dikenakan sanksi Daftar Hitam b)Tidak tersedianya template surat surat yang berkaitan dengan penetapan Daftar Hitam yang menyebabkan bentuk penetapan sanksi Daftar Hitam sangat bervariasi c)Belum diaturnya mekanisme pembatalan sanksi Daftar Hitam d)Belum Diaturnya Penerapan Daftar Hitam pada perusahaan Konsorsium

4 TUJUAN a)Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melakukan klarifikasi b)Memperjelas aturan tentang pelaksanaan Daftar Hitam untuk perusahaan induk, perusahaan cabang, dan c)Meminimalisir terjadnya sengketa hukum d)Memastikan semua proses penetapan, dan pencabutan sesuai regulasi

5 DATA JUMLAH PERUSAHAAN DIKENAKAN DAFTAR HITAM JUMLAH PENYEDIA YANG DI BLACK LIST NO.TAHUNJUMLAH PENYEDIA DI BLACK LIST 1< TOTAL1.555

6 FASE PENETAPAN DAFTAR HITAM 2014 FASE LELANGFASE KONTRAK Terbukti KKN0Terbukti melakukan KKN1 Memopengaruhi ULP dalam penyusunan Dokumen Pengadaan0Menolak menandatangani BAST Pekerjaan1 Mempengaruhi ULP guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur0Mempengaruhi PPK0 Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain4Melakukan pemalsuan dokumen0 Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar utk memenuhi persyaratan pengadaan27Melakukan perbuatan lalai/cidera janji493 Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak1Meninggalkan pekerjaan4 Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar2Memutuskan kontrak secara sepihak28 Mengundurkan diri pada masa penawarannya0 Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak berwenang0 Menolak untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan4Tidak Mencairkan Jaminan5 Mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang pada saat pembuktian kualifikasi2 Mengundurkan diri/tidak hadir bagi calon pemenang pada saat klarifikasi dan negosiasi1 Memalsukan data tentang TKDN0 Mengundurkan diri bagi pemenang pada saat penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 Mengundurkan diri dari pelaksanaan penandatanganan kontrak5 TOTAL 49 TOTAL 532

7 PENYEDIA YANG DIKENAKAN DAFTAR HITAM BERDASARKAN PROVINSI NO.TAHUNJUMLAH PENYEDIA DI BLACK LIST 1 Jawa Timur97 2 Jawa Tengah72 3 Sumbar43 4 Bengkulu30 5 Riau30 6 Banten28 7 Jawa Barat25 8 Kalsel23 9 Sulbar19 10 Aceh17 11 Kep. Riau14 12 Kalteng11 13 Sumsel11 14 NTT9

8 Perbedaan antara Perka LKPP 7 th 2011 dan perka 18 th 2014 tentang Daftar Hitam dalam PBJ FasePerka 7 tahun 2011Perka 18 Tahun 2014 Pengusulan ULP/PPK dapat mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam ULP/PPK mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam yang dituangkan dalam BAP Pemberitahuan Tidak ada kewajiban memberitahukan usulan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia Penyedia harus diinformasiikan melalui tembusan usulan Penetapan sanksi Daftar Hitam Keberatan Tidak ada mekanisme penyempaian keberatan Penyedia dapat menyampaikan keberatan kepada PA/KPA Pemeriksaan Usulan Tidak ada proses permintaan rekomenasi dari APIP Atas usulan ULP/PPK, PA/KPA meminta APIP agar melakukan pemeriksaan usulan Penetapan PA/KPA dapat langsung menerbitkan SK Penetapan Daftar Hitam Atas rekomendasi APIP PA/KPA kemudian menerbitkan surat Perlakuan terhadap Perusahaan Cabang dll Belum diatur secara jelasSudah diatur Pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional Yang dikenakan sanksi Daftar Hitam adalah Perusahaan dan Individu Penandatangan Kontrak Yang dikenakan sanksi Daftar Hitam adalah Perusahaan Pembatalan Tidak diatur secara jelasPembatalan hanya dapat melalui Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

9 TATA CARA PENGENAAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Penetapan Pemeriksaan Usulan Permintaan rekomendasi Keberatan Pemberitahuan Pengusulan Pasal 6 Perka 18/2014

10 URUTAN PENETAPAN DAFTAR HITAM PENGUSULANPEMBERITAHUANKEBERATANPERMINTAAN REKOMENDASI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM NASIONAL PENCANTUMAN DAFTAR HITAM PENETAPANPEMERIKSAAN USULAN PPK/ULP mengusulkan kepada PA/KPA PPK/ULP juga menembuskan surat usulan tsb. ke Penyedia Penyedia setelah mendapatkan surat usulan tsb. Dapat menyamapikan keberatan ke PA/KPA PPK/ ULP PPK/ ULP PPK/ ULP PA/ KPA PA/ KPA Meminta rekomendasi APIP PA/ KPA PA/ KPA APIP melakukan pemeriksanaan dengan mengundang Penyedia APIP Atas dasar rekomendasi APIP, PA/KPA kemudian mengeluarkan surat keputusan PA/ KPA PA/ KPA PA/KPA Mencatumkan penyedia yang dikenakan sanksi tsb ke Daftar Hitam dan mengirimkannya ke LKPP PA/ KPA PA/ KPA LKPP mencantumkan Penyedia tsb dalam Daftar Hitam Nasional LKPP

11 Penelitian dokumen Klarifikasi dengan pihak terkait Dibuat Berita Acara Pemeriksaan Surat Usulan sanksi DH ke PA/KPA PENGUSULAN PEMBERITAHUAN PPK/Pokja ULP/ Pej. Pengadaan PA / KPA PPK/Pokja ULP/ Pej. Pengadaan Penyedia B/J Tembusan Surat Usulan sanksi DH ke PA/KPA Pasal 7 Perka 18/2014Pasal 8 Perka 18/2014

12 PERMINTAAN REKOMENDASI PA/KPA APIP Usulan sanksi DH Keberatan Penyedia KEBERATAN Penyedia B/J PA / KPA Surat penyampaian keberatan sanksi DH Disertai bukti pendukung Penyedia B/J Tidak dapat mengajukan keberatan jika APIP telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi Keberatan tidak berlaku bila keberatan Penyedia B/J diterima pada saat APIP sedang memeriksa/ klarifikasi Pasal 10 Perka 18/2014 Pasal 9 Perka 18/2014

13 PEMERIKSAAN USULAN APIP PENETAPAN PA/KPA Penyedia B/J PPK / Pokja / Pej Pengadaan Surat Keputusan penetapan sanksi DH atau penolakan atas usulan DH Format SK Pemeriksaan dan klarifikasi Hasil Rekomendasi : (dikenain sanksi / tidak dikenain sanksi) APIP PA / KPA Pasal 11 Perka 18/2014Pasal 12 Perka 18/2014

14 Pencantuman/Pemasukan dalam Daftar Hitam APIP Pencantuman / Pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional LKPP Daftar Hitam Nasional Penelitian SK Penetapan DH dan Data pendukung Data pendukung berupa : 1.surat usulan DH dari PPK/Pokja/Pej Pengadaan 2.surat keberatan dari Penyedia 3.surat rekomendasi dari APIP Menyampaikan surat untuk dicantumkan dalam Portal Pengadaan Nasional Melampirkan SK Penetapan sanksi DH PA/KPA LKPP Pasal 14 Perka 18/2014Pasal 15 Perka 18/2014 Daftar Hitam

15 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM a)berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang; b)melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya; c)membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar; d) mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran; e) mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak; f) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak; 15 Lanjutan ……

16 g)berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri; h)ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan; i)dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK; j)tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima; k)terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan; l)ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat; 16 Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM Lanjutan ……

17 m)menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan; n)hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data; o)menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); p)mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku; q)menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan; r)tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu; s)tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit; t)terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran 17 PERBUATAN YG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM

18 BERLAKUNYA SANKSI DAFTAR HITAM a)Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dimaksud dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun; b)Seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c)Sanksi yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan d)Sanksi yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan; e)Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan; f)Sanksi yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk. 18

19 Kurun Waktu Daftar Hitam 2 Tahun Penyedia B/J yang tergabung Konsorsoium Kantor Pusat berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan Kantor cabang/perwakilan berlaku juga untuk kantor pusat Perusahaan Induk tidak berlaku untuk anak perusahaan Anak Perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan Induk BEBERAPA KETENTUAN DAFTAR HITAM

20 LKPP mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang terbukti melakukan tindakan persekongkolan, penipuan, pemalsuan, Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme di bidang Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan penyampaian salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan dan/atau PA/KPA Pasal 16 Perka 18/2014 PENCANTUMAN/ PEMASUKAN DALAM DAFTAR HITAM NASIONAL

21 PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM Setelah diklarifikasi LKPP menghapus pencantuman DH PA/KPA menyampaikan kpd LKPP untuk menghapus pencantuman DH PA/KPA menerbitkan SK pembatalan penetapan sanksi DH Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

22 Dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dapat dikenakan Sanksi sesuai Peraturan Perundang- Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PA/KPA PPK POKJAULP APIP Dalam hal jangka waktu ketentuan proses sanksi DH terlampaui Dalam hal jangka waktu ketentuan proses sanksi DH terlampaui PEJABAT PENGADAAN KETERLAMBATAN PENAYANGAN DAFTAR HITAM

23 1.TERIMA KASIH Reflus Kasubdit Perencanaan Pengadaaan APBN LKPP- RI no hp:


Download ppt "DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN DEPUTI BIDANG MONEV DAN PENGEMBANGAN SISTEM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google