Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014 SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN BIDANG PSDK.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014 SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN BIDANG PSDK."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014 SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN BIDANG PSDK

2 SISTEMATIKA PENYAJIAN 1.LANDASAN HUKUM, PENGERTIAN DAN DISAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2.KEPESERTAAN JKN 3.PELAYANAN KESEHATAN 4.IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF 5.PROGRAM JAMKESDA KEMENKES

3 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL LANDASAN HUKUM KEMENKES 3 NO LANDASAN HUKUM TENTANG 1 UUD 1945 : - Pasal 28 H- Setiap orang berhak atas jaminan sosial - Pasal 34 - Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 2UU NO 40/2004Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 3UU NO 36/2009Tentang Kesehatan 4UU NO 24/2011Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 5PP NO 101 / 2012Tentang Penerima Bantuan Iuaran 6 Perpres No. 12 /2013 Tentang Jaminan Kesehatan 7 Perpres No. 111/2013 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12/2013

4 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL LANDASAN HUKUM KEMENKES 4 NOLANDASAN HUKUMTENTANG 8 Permenkes No. 69/2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 9 Permenkes No. 71/2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 10 SE Menkes No. HK/MENKES/31/I/ 2014 Tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 11 SE Menkes No. HK/MENKES/32/I/ 2014 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

5 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL LANDASAN HUKUM KEMENKES 5 NOLANDASAN HUKUMTENTANG 12Perpres no 32/2014 Pengelolaan & Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda 13 Permenkes No. 19/2014 Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ntuk untuk Jasa Pelayanan Kesehatan & Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemda 14 SE Mendagri No 900/2280/SJ tgl 5 Mei 2014 Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda 1515 Permenkes No 27/2014 Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA- CBGs) 16 Permenkes No 28/2014 Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

6 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 6 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan & perlindungan dlm memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yg diberikan kepada setiap orang yg telah membayar iuran/ iurannya dibayar oleh Pemerintah PENGERTIAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

7 PROVIDER (Faskes) BPJS KESEHATAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NASIONAL PESERTA (Pasien) Yankeskomprehensif Prospektif Pembayaran Iuran Paket Manfaat (PKS/MoU Telaah Utilisasi,Kontrol, Pengawasan, Standar, dsb) Jamkes Jamkes terkendali REGULASI

8 MENDORONG Prinsip Penyelenggaraan  Nirlaba  Dana Amanah  Portabilitas  Profesional  Berkeadilan  Solidaritas Sosial - PENERAPAN SPM, - STANDAR/MUTU, - TARIF, - WIN-WIN SOLUTION, - SISTEM RUJUKAN, - BIAYA YANKES LEBIH FAIR, - KOMPETISI USAHA

9 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

10 Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Penerima Bantuan Iuran (PBI) Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan

11

12 Kepesertaan JKN di Jawa Timur

13 TARGET CAKUPAN KEPESERTAAN JKN Tahun 2014 Integrasi Jamkesmas, Jamsostek, Askes PNS & TNI Polri + peserta mandiri Tahun 2015 Semua pekerja penerima upah menjadi peserta JKN Tahun 2016 Semua Jamkesda sudah terintegrasi ke dlm JKN Tahun 2019 Semua masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN UHCUHC KEMENKES

14 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TATACARA PENDAFTARAN PESERTA JKN KEMENKES 15

15 IURAN

16 iIURAN NON PBI: PEKERJA DAN PEMBERI KERJA Pembayaran kpd Faskes Primer Pembayaran kpd Faskes Lanjutan Jasa Pelayanan (jasa medik, dll) Jasa Sarana (Obat, BMHP & Alkes) Biaya Operasional lainnya 16 ALUR DANA JKN Biaya pelayanan kesehatan Biaya operasional Biaya cadangan IURAN PBI: APBN KEMENKES

17 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013) KEMENKES 17 PESERTABENTUK IURANBESARAN IURANKET PBINILAI NOMINAL (per jiwa) Rp ,-Ranap kelas 3 PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga) s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,- 3. Rp 59,500,- 1.Ranap kelas 3 2.Ranap kelas 2 3.Ranap kelas 1

18 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN KEMENKES 18 BPJS KES PEMBAYARAN FASKES TK. PERTAMA a)KAPITASI b)Non Kapitasi FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) INA CBG’s dan non INA CBGs

19 TARIF KAPITASI NOJENIS FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA KAPITASI 1Puskesmas3000 – RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek – Dokter Gigi Praktek2.000

20 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF RAWAT INAP FASKES PRIMER 20 No.JENIS FASILITAS KESEHATAN TARIF 1.Puskesmas /Hr 2.RS Pratama /Hr TARIF NON KAPITASI

21 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TARIF PELAYANAN KEBID ANAN DAN NEONATUS 21 NOPELAYANAN KESEHATANTARIF 1.Pemeriksaan ANC Persalinan Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emergensi dasar Pemeriksaan PNC/neonatus Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik Penanganan komplikasi KB paska persalinan TARIF NON KAPITASI

22 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

23 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 23 Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Manfa at Jamkes Manfaat MedisManfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu *) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2

24 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PAKET MANFAAT JKN KEMENKES 24 YANKES DIJAMIN 1.Yankes Tk Pertama 2.Yankes Rujukan Tk Lanjutan a.Rawat Jalan b.Rawat Inap TIDAK DIJAMIN a.Tidak sesuai prosedur b.Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus gawat darurat) c.Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja d.Yankes yang dilakukan di Luar Negeri e.Yankes untuk tujuan estetik f.Pelayanan untuk mengatasi infertilitas g.Meratakan gigi (ortodonsi) h.Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i.Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri j.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional k.Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan l.Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu m.Perbekalan rumah tangga n.Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB o.Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat Jaminan kes yg diberikan *) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25

25 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN KEMENKES 25 FASKES TK IFASKES TK LANJUTAN PKS DENGAN BPJS

26 Tersier Sekunder Primer Gatekeeper sebagai kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penapis rujukan sesuai dengan Pedoman Pelayanan Medik. PELAYANAN BERJENJANG Rujukan balikRujukan

27 Peserta Faskes Primer Rumah Sakit Emergency Rujuk / Rujuk Balik Klaim BPJS Branch Office Alur Pelayanan Kesehatan

28 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

29 PENDAHULUAN 1.Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. 2.Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan APBD TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”

30 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 30 JAMKESDA DALAM ERA JKN 1.Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN 2.Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan 3.Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  Rp ,- / jiwa/bulan 4.Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp ,-: menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda Masyarakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran

31 PELAKSANAAN JAMKESDA TAHUN 2014 SE. GUBERNUR No. 421/13217/101.5/2013 Masyarakat miskin di Jawa Timur yang belum masuk PBI akan dilayani melalui program Jamkesda, yang terdiri dari : a. menggunakan anggaran sharing 50% Provinsi dan 50% b. menggunakan anggaran 100% Provinsi C. Untuk penderita penyakit khusus dan penderita jiwa akan didaftarkan ke BPJS dengan premi akan dibayar oleh Pemerintah Provinsi (PBI-D)

32 SASARAN 1.Masyarakat miskin yang memiliki kartu Jamkesda 2.Penderita kusta dan mantan penderita kusta 3.Seniman 4.Penghuni Panti milik Provinsi Jawa Timur 5.Gelandangan dan orang terlantar 6.Penderita gangguan jiwa yang dipasung 7.Penghuni Lapas dan Rutan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur 8.Penderita Hemofilia, Thalassemia, Kelainan Kongenital, Gagal ginjal

33 ADMINISTRASI KEPESERTAAN » KTP atau KSK » Bayi dan anak yang lahir dari peserta Jamkesda : akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir/pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesda salah satu orang tua dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) orang tuanya. » Seniman : kartu Jamkesda khusus, dan bagi peserta tambahan harus ada Surat Rekomendasi Dewan Kesenian Jawa Timur. » Penderita Kusta dan mantan penderita kusta : surat Rekomendasi Kepala UPT Rumah Sakit Kusta » Penderita Jiwa yang dipasung : Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat. » Penghuni panti (milik Provinsi Jawa Timur) : Surat Rekomendasi Kepala UPT Panti Dinas Sosial Prov. Jatim. » Gelandangan dan orang terlantar : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial setempat. » Penghuni Lapas dan Rutan : surat Rekomendasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan setempat » Penderita Hemofilia, Thalasemia, Kelainan Kongenital, Gagal ginjal yang bukan peserta PBI, Jamkesda, : surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

34 PELAYANAN KESEHATAN PELAYANAN TK I : Puskesmas PELAYANAN TK II : Rs Pemerintah dan RS Swasta di Kabupaten/Kota, serta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan RS Provinsi PELAYANAN TK III : RS dr. Soetomo Surabaya dan RS Saiful Anwar Malang

35 ADMINISTRASI PELAYANAN Kelengkapan administrasi pelayanan kesehatan pasien rawat inap kasus gawat darurat dapat dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja (administrasi mengikuti orang). Bagi pasien rawat inap yang masuk melalui rawat jalan, baru menunjukkan kartu maka pelayananannya dijamin sejak pasien mengurus Jaminannya.

36 PROSEDUR PELAYANAN Pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit Kabupaten/Kota, RS Provinsi dan UPT Dinkes Prov. Jatim hanya di klas III. Tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya. Rujukan pasien dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis, ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli, dari Puskesmas ke Rumah Sakit Kab/Kota atau UPT Dinkes Prov. Jatim ke RS Provinsi, hal tersebut tidak berlaku (kecuali) kasus gawat darurat dan kusta.

37 SURAT RUJUKAN Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, dan selanjutnya selama masih dalam perawatan tidak dibutuhkan lagi surat rujukan. Dokter yang menangani memberi surat keterangan masih dalam perawatan. Pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan, kartu Jamkesda, KTP atau KSK kecuali pada mantan penderita kusta dan penderita kusta yang berobat di RS Kusta milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pada kasus gawat darurat.

38 Pelayanan yang dibatasi

39 PELAYANAN TRANSPORTASI 1.Biaya transportasi rujukan ke RS Kabupaten/Kota, RS Provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Prov Jatim tidak ditanggung oleh Program Jamkesda. 2.Pelayanan transportasi pemulangan bagi pasien maskin untuk peserta Jamkesda dan PBI Program JKN yang meninggal dunia, droping kasus jiwa dan pasien terlantar di RS Provinsi dan UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur di wilayah Provinsi Jawa Timur ditanggung oleh Program Jamkesda.

40 PENDANAAN PESERTA SHARING DANA : pemegang kartu Jamkesda dan Penderita kusta PESERTA DIJAMIN 100% PROVINSI : Seniman, Penderita jiwa yang dipasung, penghuni Panti (milik Provinsi Jawa Timur), gelandangan terlantar, penghuni Lapas/Rutan yang penderita Hemofilia, Thalassemia, Kelainan Kongenital dan gagal ginjal PESERTA DIJAMIN 100% KABUPATEN : – Peserta PKH – Peserta dengan SKTM/SKM/SPM. – Penghuni Panti milik Pemerintah Kabupaten/Kota, – Gelandangan dan orang terlantar yang berobat di Puskesmas, – Penghuni Lapas dan Rutan yang berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota

41


Download ppt "PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) & JAMKESDA TAHUN 2014 SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN BIDANG PSDK."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google