Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Chapter 7.   Tindak pidana penipuan ditangani melalui penerapan pasal penipuan, diatur dalam KUHP  Penyelesaian sengketa konsumen & pelaku usaha, diselesaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Chapter 7.   Tindak pidana penipuan ditangani melalui penerapan pasal penipuan, diatur dalam KUHP  Penyelesaian sengketa konsumen & pelaku usaha, diselesaikan."— Transcript presentasi:

1 Chapter 7

2   Tindak pidana penipuan ditangani melalui penerapan pasal penipuan, diatur dalam KUHP  Penyelesaian sengketa konsumen & pelaku usaha, diselesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)  Khusus transaksi di Indonesia UUPK (Undang Undang Perlindungan Konsumen)

3   Yuridis:  keabsahan perjanjian menurut KUHP,  penyelesaian sengketa transaksi e-commerce,  UUPK yang tidak akomodatif,  tidak adanya lembaga penjamin toko online.  Non-Yuridis:  keamanan transaksi,  tidak pahamnya konsumen dalam transaksi e-commerce Permasalahan yang timbul

4   Pelaku usaha wajib menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, & produk yang ditawarkan  Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan  Pelaku usaha wajib memberi batas waktu untuk mengembalikan barang bila tidak sesuai dengan perjanjian/cacat tersembunyi  Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim  Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 49

5   Authentification  Integrity  Non-Repudation  Confidentiality 4 Aspek Keamanan

6   Memberi perlindungan kepada konsumen dengan memberi informasi yang jelas  Mengatur mekanisme pengembalian dana  Perlindungan hukum bagi pelaku bisnis RPP Perdagangan Elektronik

7   Jenis barang/jasa  Bentuk/dimensi barang  Cara penggunaan  Pembatasan penggunaan  Harga yang harus dibayar pelanggan Minimal informasi

8   Badan Pengawas Obat dan Makanan  Mengawasi & menetapkan standarisasi produk obat & makanan (termasuk obat/jamu/minuman tradisional, kosmetika, suplemen, narkotika, psikotropika)  Badan Standarisasi Nasional  Standarisasi produk secara umum agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia BPOM & BSN

9   Manfaat  Keadilan  Keseimbangan,  Keamanan dan keselamatan konsumen  Kepastian hukum Asas Perlindungan Konsumen

10   Meningkatkan kesadaran, kemampuan, & kemandirian konsumen  Mengangkat harkat & martabat konsumen  Meningkatkan pemberdayaan konsumen dlm memilih, menentukan, & menuntut hak sbg konsumen  Menciptakan sistem yang mengandung undur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapat informasi  Menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha bagi pelaku usaha  Meningkatkan kualitas barang demi kesehatan, kenyamanan, keamanan, & keselamatan konsumen Tujuan Perlindungan Konsumen

11   Kenyamanan, keamanan, & keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa  Memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan  Informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa  Didengar pendapat dan keluhannya  Mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa  Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen  Diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif  Mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian bila tidak sesuai dengan perjanjian Hak Konsumen

12   Membaca/mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan  Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati  Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen Kewajiban Konsumen

13   Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan  Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen  Melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen  Rehabilitasi nama baik Hak Pelaku Usaha

14   Beritikad baik melakukan kegiatan usahanya  Memberi informasi benar, jelas, & jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, & pemeliharaan  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar & jujur serta tidak diskriminatif  Menjamin mutu atau memperdagangkan sesuai standar mutu  Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji/mencoba serta memberi jaminan/garansi  Memberi kompensasi/ganti rugi bila barang/jasa tidak sesuai yang dijanjikan Kewajiban Pelaku Usaha

15   Cacat timbul di kemudian hari  Cacat timbul akibat tidak ditaatinya ketentuan kualifikasi barang  Kelalaian konsumen  Lewat jangka waktu yang diperjanjikan (atau 4 tahun sejak barang dibeli) Bebas tanggung jawab ganti rugi

16   Terdaftar dan diakui pemerintah untuk menangani perlindungan konsumen  Nirlaba & independen  Contoh LPKSM yang terkenal: YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)  Gugatan untuk kepentingan publik terhadap PLN dalam kasus listrik padam se-Jawa Bali.  Sejuta tanda tangan memprotes kenaikan tarif telepon Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

17   Konsumen atau ahli waris yang bersangkutan  Kelompok konsumen dengan kepentingan yang sama  LPKSM  Pemerintah/instansi terkait Yang boleh mengajukan gugatan

18   Tidak sesuai standar  Tidak sesuai berat bersih/ukuran/takaran yang dinyatakan  Tidak sesuai kondisi/jaminan/keistimewaan/kemanjuran/janji yang dinyatakan  Tidak sesuai mutu/komposisi/proses pengolahan yang dinyatakan  Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa  Tidak mengikuti ketentuan “halal” (bila dicantumkan)  Tidak memasang label yang memuat: nama, ukuran, berat bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama & alamat pelaku usaha  Tidak mencantumkan informasi penggunaan dalam bahasa Indonesia LARANGAN PELAKU USAHA

19   Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, harga, serta ketepatan waktu penerimaan  Mengelabui jaminan/garansi  Memuat informasi yang keliru/tidak tepat  Tidak memuat informasi mengenai risiko  Mengeksploitasi kejadian tanpa seizin yang berwenang/bersangkutan  Melanggar etika periklanan Larangan Iklan

20

21

22   Harga  Kegunaan  Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi  Tawaran atau potongan harga atau hadiah menarik  Bahaya penggunaan Dilarang Menyesatkan


Download ppt "Chapter 7.   Tindak pidana penipuan ditangani melalui penerapan pasal penipuan, diatur dalam KUHP  Penyelesaian sengketa konsumen & pelaku usaha, diselesaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google