Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tumpak H Simanjuntak ASDEP BATAS NEGARA WILAYAH DARAT BNPP Disampaikan Pada: Workshop Dewan Riset Nasional Jakarta, 9 Desember 2014. RISTEK UNTUK PENGELOLAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tumpak H Simanjuntak ASDEP BATAS NEGARA WILAYAH DARAT BNPP Disampaikan Pada: Workshop Dewan Riset Nasional Jakarta, 9 Desember 2014. RISTEK UNTUK PENGELOLAAN."— Transcript presentasi:

1 Tumpak H Simanjuntak ASDEP BATAS NEGARA WILAYAH DARAT BNPP Disampaikan Pada: Workshop Dewan Riset Nasional Jakarta, 9 Desember RISTEK UNTUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA & KAWASAN PERBATASAN (PBWNKP)

2 BIODATA 1. Nama:Tumpak Haposan Simanjuntak ( ). 2. Tempat/Tgl Lahir:Balige, 9 Nopember Pendidikan - SD Fransiskus Xaverius Padangsidimpuan Tahun SMP Kesuma Indah Padangsidimpuan Tahun SMA St. Thomas, Medan, Tahun Fisip Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun Pasacasarjana Development Administration, The Australian National University, Canberra, Tahun Program Doktor FISIP UNPAD, Tahun Pangkat/Gol: PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D) 5. Riwayat Jabatan:  Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep.Dalam Negeri  Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep.Dalam Negeri  Kasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri  Kasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri  Kepala Bidang Humas Pusat Penerangan Kemdagri  Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Asisten Deputi Pengelolaan Batas Neg Wilayah Darat.

3 Asdep Batas Negara Wialayah Darat OUTLINE PAPARAN  Permasalahan Umum PBWNKP: o Batas Neg Bermasalah; o Infrastruktur Dasar; o PerUUan & Poplitik Pembangunan.  Aspek PBWNKP: border & frontier dari sisi kewenangan antar level Pemerintahan;  Dasar Hukum;  Arah Kebijakan Penyelesaian Masalah: o Penetapan Desain Pengelolaan; o Pengembangan Kebij Asimetris; o Akselerasi Implementasi Agenda Prioritas;  Pola & Potensi Pendayagunaan Ristek dlm Implementasi Agenda Prioritas PBWNKP o Penetapan & Penegasan Bts Wil Negara; o Penegakan Hukum & Keamanan; o Pelayanan Sosial Dasar; o Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi; o Penguatan Kelembagaan.  RKTL:

4 Asdep Batas Negara Wialayah Darat PERMASALAHAN UMUM BATAS WILAYAH NEG & KAWASAN PERBATASAN(PBWNKP)  Masih terdapat garis batas negara yang belum disepakati (OBP) pd batas RI – Malaysia, Unresolved & Unsurveyed Segments pd batas RI – RDTL, serta perapatan pilar pd batas RI – PNG);  Penyelesaian permasalahan garis batas negara dengan negara tetangga masih lambat;  Tindak lanjut hasil kesepakatan perundingan batas kurang optimal (inkonsistensi pd timeline);  Infrastruktur sosial dasar minim (termasuk, IT based infrastrcture), berdampak pd: pendayagunaan potensi besar kwsn perbatasan tdk optimal, keterisolasian KP, ketergantungan sebagian kebutuhan masy pd negara tetangga (kasus Lumbis Ogong, Nunukan, Kaltara dsb);  Ketidakharmonisan berbagai peraturan perUUan sektoral (mis: tata ruang, kehutanan, perubungan dsb);  Penerapan kebijakan simetris dlm PBWNKP: kewilayahan, kewenangan, program, dan anggaran PBWNKP.

5 ASPEK UTAMA PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEG & KAWASAN PERBATASAN (PBWNKP) ASPEK BTS (border) KEWENANGAN ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat): CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) brdsrkan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi ( PEMB. KWSAN PRBATASAN ) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) DIDUKUNG OLH PENDAYAGUNAAN RISTEK -Penetapan & Penegasan Bts Wilneg; -Penegakan Hukum & Kam (Bid CIQS) -Bidang lainnya (berdasarkan prinsip eksternalitas, efektifitas & efisiensi) Contoh: inf kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan Contoh: inf pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb ASPEK KWSAN (frontier) Asdep Batas Negara Wialayah Darat

6 DASAR HUKUM Asdep Batas Negara Wialayah Darat 1.UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.UU No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3.UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional ); 4.UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5.UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 6.UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 7.UU No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional ); 8.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9.PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 10.Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar; 11.Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 1.UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2.UU No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 3.UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional ); 4.UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 5.UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 6.UU No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 7.UU No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional ); 8.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9.PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 10.Perpres No. 78 tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar; 11.Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

7 Asdep Batas Negara Wialayah Darat ARAH KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAH PBWNKP ARAH KEBIJAKAN PENYELESAIAN MASALAH PBWNKP

8 Asdep Batas Negara Wialayah Darat PENETAPAN DESAIN PENGELOLAAN PERATURAN BNPP (2010 – 2025) PERATURAN BNPP (5 Tahunan) PERATURAN BNPP (RKP Tahunan) Ditetapkan dgn Kriteria

9 Penjelasan Desain Pengelolaan Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOKEBIJKETERANGAN 1. Desain Besar (Grand Design) PBWNKP  Komplemen RPJP 2010 – 2025, memuat: Arah Kebijakan, &Strategi);  Amanat pasal 14 & 15 UU 43/2008: pembentukan & tugas pokok BNPP;  Substansi Arah Kebij (7 RE): Reorientasi Arah Kebij (from inward looking to Outward Looking), Reposisi Peran Strategis KP (dr halaman belakang menjadi beranda dpn), Rekonsolidasi Daya Dukung (tata ulang & optimalisasi daya dukung utk percepatan penyelesaian batas wilayah negara & pemb KP), Reformulasi Basis Pemikiran & Pengaturan Pengelolaan KP (kembangkan POAC terpadu), Restrukturisasi Kewenangan (dari Ad Hoc ke permanen), Revitalisasi Jaringan Kerjasama (internasional & nasional), Reformasi Tata Laksana (penerapan prinsip Good Governance).

10 Penjelasan Desain Pengelolaan (lanjutan) Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOKEBIJKETERANGAN 2. Rencana Induk  Amanat Pasal 5 (1) & (2) Perpres 12 Thn 2010 Ttg BNPP;  Komplemen RPJM;  Ditetapkan 5 tahunan, memuat: agenda & lokasi prioritas (lokpri), kriteria lokpri, dan Kelembagaan Pengelolaan;  Agenda Prioritas: penetepan & penegasan batas neg, penegakan hukum & keamanan, pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan;  Kriteria Penetapan Lokpri: ( 1) Kecamatan yang berbatasan langsung dgn Neg tetangga di wilayah darat/tlh ada aktivitas lintas bts; (2) kec yg difungsikan sbg PKSN); (3) Kec lokasi PPKT & PPKT; (4) Kec yang sdh ada exit-entry point berdasarkan BCA; (5) Pertimbangan khusus. Secara keseluruhan terdapat 187 Lokpri di 38 WKP, dan 12 CWA

11 Penjelasan Desain Pengelolaan (lanjutan...) Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOKEBIJKETERANGAN 3. Rencana Aksi  Amanat Pasal 5 (1) & (2) Perpres 12 Thn 2010;  Komplemen RKP;  Ditetapkan Setiap Tahun Sbg Penjabaran Rencana Induk;  Substansi pokok: program prioritas & lokus (area and focus based), kegiatan dan institusi pengelola, mekanisme koordinasi, mekanisme monev (terpadu), dan mekanisme pengawasan;

12 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ASIMETRIS Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOCTH KEBIJARAH KEBIJ & SUBSTANSI POKOK 1. UU 23 thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Bab XVI pasal 361 & 362 ttg Kawasan Perbatasan Negara:  Penegasan Lokus KP: Ayat (1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain;  Penegasan Wewenang & Tgjwb Mutlak Pem dlm PBWNKP: Ayat (2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai wilayah negara; Ayat (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.  Ayat (7)......

13 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ASIMETRIS Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOCTH KEBIJARAH KEBIJ & SUBSTANSI POKOK UU 23 thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Bab XVI pasal 361 & 362 ttg Kawasan Perbatasan Negara:  Penegasan Kewajiban & Wewenangan Pem dlm pembangunan & penataan kelembagaan daerah: Ayat (7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan d; negara tetangga;  Pasal 362: (1) Pembentukan Kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri. (2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara. 2. Ranperpres Tata Ruang KP Menyusun tata ruang KP utk optimalisasi peran strategis KP

14 Asdep Batas Negara Wialayah Darat AKSELERASI AGENDA PRIORITAS NOASPEKARAH KEBIJAKAN 1. Batas Wilneg (Penegasan Batas)  Akselerasi Penyelesaian Segmen Batas Wilneg Bermasalah;  Optimalisasi implementasi kesepakatan bilateral dlm penegasan batas wilneg;  Penataan Kelembagaan & Kapasitas Diplomasi; 2. Penegakan Hukum & Keamanan di KP  Pengembangan PLBN Terpadu (Integrated CIQS) sesuai standard internasional;  Optimalisasi Penegakan Hukum;  Pengembangan Prinsip Mutualisme Dlm Kerangka Kerjasama Regional (MEA, BIMP-EAGA dsb); 3. Pelayanan Sosial Dasar  Membuka keterisolasian KP;  Mengembangkan program berbasis kebutuhan lokal dgn menyelaraskan dgn program nasional di KP;  Mengembangkan infrastruktur sosial ekonomi: pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masy;  Meningkatkan IPM KP.

15 AKSELERASI AGENDA PRIORITAS (lanjutan...) Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOASPEKARAH KEBIJAKAN 4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi KP  Pengembangan Program Berbasis Potensi Lokal;  Pengembangan Potensi Prioritas Dengan Dampak Ekonomis Luas Berbasis Keberlanjutan & Partisipasi Masyarakat;  Penataan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Lokal. 5. Penguatan Kelembagaan  Pengembangan Konsep, Metoda & Instrumen KISS Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Monev PBWNKP Berbasis Gugus Tugas Pengelolaan KP;  Penataan Organisasi Pengelola KP di Pusat dan Daerah;  Pengembangan Pola Pikir Berbasis Peran Strategis KSN Dalam PBWNKP.

16

17 KONDISI EXISTING PENGGUNAAN IPTEK Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOAGENDA PRIORITAS INSTRUMEN 1. Penegasan Batas Batas WIneg 1.GNSS (Global Navigation Satellite Survey) untuk Tim Teknis Penegasan Batas RI- Malaysia; 2.Unmanned Aerial Vehicle (UAV); 3.Citra Satelit Resolusi Tinggi; Cat: pelaku utama BIG dan Dittopad TNI (anggota BNPP). 2. Penegakan Hukum & Keamanan di KP  Pendekatan CIQS di PLBN;  Patroli Pamtas; 3. Pelayanan Sosial Dasar  Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Manual (forum pusat & forum pusat – daerah);  Mapping Rencana Kebutuhan Infrastruktur Berdasarkan Konsep Kebij Tata Ruang KP; 4. Pertumbuhan Ekonomi Kwsn Belum ada informasi spesifik ttg Iptek yg digunakan. 5. Penguatan Kelembagaan Masih sebatas koordinasi.

18 POTENSI PEMANFAATAN RISTEK DALAM PBWNKP Asdep Batas Negara Wialayah Darat NOAGENDA PRIORITAS INSTRUMEN 1. Penegasan Batas Batas WIneg  GPS Pilar Batas: utk memastikan posisi pilar batas negara sesuai dengan titik koordinatnya. Kelemahan: kemungkinan high cost & efektifitas tergantung medannya; 2. Penegakan Hukum & Keamanan di KP  Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi;  Drone & Pemanfaatan Iptek Lainnya; 3. Pelayanan Sosial Dasar  Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (utk identifikasi potensi SDA (darat & luat);  Pemanfaatan Iptek Lainnya; 4. Pertumbuhan Ekonomi Kwsn  Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (utk identifikasi potensi SDA (darat & laut);  Pemanfaatan Iptek Lainnya; 5. Penguatan Kelembagaan  Pengembangan Kapasitas Aparatur Daerah Dlm Pemanfaatan GPS & Peta Kawasan;  Pengembangan Kerja Sama Pendayagunaan Ristek & Iptek Dlm PBWNKP

19 CTH: INFO PILAR BATAS RI - MALAYSIA HASIL PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS NOTAHUNSASARANJARAKJML PILAR SEKTOR BARAT1624 Km SEKTOR TIMUR 395 Km P. SEBATIK HASIL PENGUKURAN INGGRIS-BELANDA TH : 18 PILAR DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH PILAR BATAS : 1.PERTEMUAN TEKNIK KE-26 (IMT-26) 2.PERTEMUAN TEKNIK KE-33 (MIT-33) Sumber: Dittopad TNI Asdep Batas Negara Wialayah Darat

20 Tipe ATipe B Tipe C Tipe D  Panjang Batas RI – MALAYSIA : km dan jumlah patok / pilar batas : buah CTH PILAR BATAS (RI – MALAYSIA) YG PERLU PENGAWASAN TYPE & JUMLAH PILAR YG MEMERLUKAN TEKNOLOGI PENGAWASANbuah

21 Asdep Batas Negara Wialayah Darat RINCIAN TYPE & JUMLAH PILAR BTS RI - MALAYSIA TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D

22 RENCANA TINDAK LANJUT Asdep Batas Negara Wialayah Darat  Mengembangkan kerjasama Multi Pelaku dlm pemanfaatan Ristek;  Melakukan Mapping/Identifikasi Rencana Kebutuhan Ristek Kontekstual Dalam PBWNKP (tata ruang, perencanaan, monev);  Menerapkan TTG Sesuai Potensi Kawasan Perbatasan.

23 SEKIAN & TERIMA KASIH Keep Fighting For The Better Border Region


Download ppt "Tumpak H Simanjuntak ASDEP BATAS NEGARA WILAYAH DARAT BNPP Disampaikan Pada: Workshop Dewan Riset Nasional Jakarta, 9 Desember 2014. RISTEK UNTUK PENGELOLAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google