Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ir. Bambang Prihartono, MSCE – Direktur Transportasi, Bappenas Jakarta, 24 Januari 2012 bappenas *) Disampaikan pada Workshop Arah Penyelenggaraan Sektor.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ir. Bambang Prihartono, MSCE – Direktur Transportasi, Bappenas Jakarta, 24 Januari 2012 bappenas *) Disampaikan pada Workshop Arah Penyelenggaraan Sektor."— Transcript presentasi:

1 Ir. Bambang Prihartono, MSCE – Direktur Transportasi, Bappenas Jakarta, 24 Januari 2012 bappenas *) Disampaikan pada Workshop Arah Penyelenggaraan Sektor Jalan Kedepan *)

2 OUTLINE PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GAMBARAN UMUM RPJP TRANSPORTASI ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI KE DEPAN:  RPJMN SEKTOR TRANSPORTASI  MASTERPLAN EKONOMI PENUTUP 4 ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN

3 Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia Slide - 3

4 Ekspor Meningkat Tajam  Ekspor meningkat dari US$ 71,6 M pada tahun 2004, mencapai titik tertinggi pada US$ 137 M pada tahun 2008, menurun pada tahun 2009 menjadi US$116,5 M karena krisis global  Kontribusi ekspor non migas naik dari 78,1% (tahun 2004) menjadi 83,7% (tahun 2009) PRODUK MANUFAKTUR Sumber : Menko Perekonomian, 2010 Slide - 4

5 Kinerja ekonomi Indonesia di mata dunia internasional  Moody’s dan Fitch menaikkan Peringkat Utang Indonesia hingga masuk Investment Grade dengan proyeksi stabil.  Diharapkan dapat mendorong lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.  Tantangan: diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai. 5 Ba1 Baa3 BB+ Moody’s (Januari 2012) Fitch (Desember 2011) BBB-

6

7 BIDANGPERMASALAHAN Jalan dan KAMinimnya pemeliharaan Tidak adanya ruas/jalur baru Lambatnya pertumbuhan kapasitas jalan strategis (arteri dan jalan tol) Transportasi Laut Minimnya large trading ports Lemahnya armada pelayaran nasional Lambatnya pertumbuhan perintisan Transportasi Udara Perluasan kapasitas bandara, terutama hub luar Jawa Pengintensifan partisipasi swasta Daya Saing Indonesia Dipengaruhi Oleh Kondisi Infrastruktur Transportasi Daya Saing Kualitas Jalan KA Kualitas Transportasi Udara Infrastruktur Secara Keseluruhan Kualitas Pelabuhan Kualitas Jalan Peringkat Daya Saing Indonesia Rendah Peringkat dari 139 Negara

8 Konektivitas Nasional Lemah, Menimbulkan Ekonomi Biaya Tinggi, Daya Saing Lemah, Penanggulangan Kemiskinan Relatif Lambat Disparitas Harga Bahan Pokok (e.g.Harga minyak goreng di NTT 3 kali dari Jawa, Harga semen di Papua kali dari Jawa Frekuensi pelayanan perhubungan dan kualitasnya tidak merata, kawasan KTI realtif tertinggal Menurunkan Disparitas Harga dan Pelayanan 60% dari penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pedesaan di Jawa dan tidak mempunyai akses ke pusat pertumbuhan Akselerasi penanggulangan kemiskinan Peningkatan Dayasaing Biaya pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta US$ 600, sedangkan dari Jakarta ke Singapura (lebih jauh) sekitar US$ 185 Lebih murah mengapalkan jeruk ke Jakarta dari China dibanding Pontianak Kemacetan semakin meningkat di berbagai kota besar di Pulau Jawa dan di luar jawa Waktu tempuh transportasi antar kota dalam satu pulau semakin panjang, misalnya Jakarta – Surabaya berkisar antara jam Kualitas konstruksi dan penegakan peraturan pemanfaatannya lemah, sehingga biaya pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur terus meningkat

9 Logistik Performance Index (LPI): 2007: Ranking LPI Indonesia = : Ranking LPI Indonesia = 75 Kondisi logistik nasional masih belum memadai yang tercermin dari menurunnya ranking LPI Indonesia dari 43 ke 75 RANKING LPI 2010 Sumber: LPI, World Bank. Daya Saing Logistik Indonesia Relatif Rendah

10 Komponen LPI 2010: Indonesia LPI Indonesia Ranking Menurun Overall LPI 4375 Customs 4472 Infrastructure 4569 International shipments 4480 Logistics competence 5092 Tracking & tracing 3380 Timeliness 5869 Masing-masing komponen LPI Indonesia mengalami penurunan skor dan ranking SKOR LPI PER KOMPONEN

11 DOMINASI EKONOMI JAWA - SUMATERA Untuk beberapa dekade yang lalu dan nampaknya akan tetap seperti itu untuk beberapa waktu yang cukup lama kedepan, Kawasan Barat Indonesia- Jawa, Sumatera, and Bali- telah memberi sumbangan sekitar lebih dari 80% terhadap PDB nasionaldimana 58% diantaranya berasal dari ekonomi Pulau Jawa. Sumber : Regions in Numbers , Bappenas and Gross Regional Domestic Product of Provinces in Indonesia by Industrial Origin Central Statistical Board (BPS), September Slide - 11 Rata-rata distribusi PDRB untuk beberapa tahun dari tahun 1976 sampai tahun 2000 Kekuatan Ekonomi Sumatera Jawa 2025 Sumatera 64 juta penduduk 22% PDB Sumatera – Jawa 216 juta penduduk 82% PDB Nasional Jawa 152 juta penduduk 60% PDB Sekitar 82% ekonomi nasional ada di Jawa dan Sumatera  Sumatera: 22% of national GDP  Jawa: 60% of national GDP

12

13 ~ 12 terbesar ~ 8 terbesar 8 – 9 % per tahun5 – 6 % per tahun 13 VISI 2025 MandiriMampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. MajuDiukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. AdilTidak ada pembtasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. MakmurTerpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

14 RPJM 1 (2005 – 2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik INFRASTRUKTUR:  Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur.  Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar- dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan. RPJM 2 (2010 – 2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian INFRASTRUKTUR:  Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha  Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika  Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan  Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. RPJM 3 (2015 – 2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan iptek INFRASTRUKTUR:  Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang  Berkembangnya jaringan transportasi  Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien  Mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik  Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebuthan dasar Pengemb infrastruktur perdesaan mendukung pertanian.  Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jngk panjang.  Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh. RPJM 4 (2020 – 2024) Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang lebih kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. INFRASTRUKTUR:  Terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI  Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga;  Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

15 Arah Pembangunan Infrastruktur (dalam RPJP ) 15 PEMBANGUNAN DAYA SAING: 1.Peran pemerintah difokuskan pada perumusan kebijakan dimana peran swasta semakin ditingkatkan terutama untuk sarana dan prasarana yang sudah layak secara komersial 2.Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang 3.Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional, dan memantapkan pertahanan dan keamanan 4.Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi 5.Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan adalah untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi. 6.Memenuhi kebutuhan hunian dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 7.Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor lain

16 Strategi Pembangunan Infrastruktur Dalam RPJMN  Meningkatkan Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil. Sektor riil yang merupakan motor penggerak dalam perekonomian perlu senantiasa ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya.  Meningkatkan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dan Swasta. Pengembangan kebijakan KPS dan pembangunan proyek KPS di infrastruktur, selain harus mengantisipasi kondisi global, juga harus dapat mengakomodasi kebutuhan perekonomian nasional.  Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian hanya akan dapat ditingkatkan apabila tersedia pelayanan infrastruktur yang memadai. Meskipun upaya peningkatan pelayanan infrastruktur telah dilakukan, namun masih diperlukan berbagai upaya lanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standar pelayanan minimum. 16

17 Kebutuhan dan Gap Pendanaan Pertumbuhan (%)5,15,15,56,26,87,37,7 Nominal GDP (Rp. Triliun) 5.206, , , , ,09.523,3 Kebutuhan Infrastruktur 5% GDP (Rp. Triliun) 260,3 299,5 335,9 381,6 430,6476,2 Total Kebutuhan Infrastruktur (2010 – 2014) Rp ,7 Triliun Estimasi Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB  Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB Tahun mencapai Rp triliun, dimana kemampuan pemerintah hanya sebesar Rp. 560 triliun (termasuk DAK).  Potensi pendanaan lain adalah dari investasi BUMN, Swasta & pembiayaan daerah melalui APBD diperkirakan mencapai Rp triliun.  Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 7% pada akhir tahun 2014, masih terdapat gap pembiayaan sebesar Rp 323 triliun. Sehingga diharapkan peran pemerintah lebih ditingkatkan. 17

18 PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI NASIONAL

19 Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)  Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.  Pengembangan MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) dan bukan “Business As Usual”. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan.  Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor- sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek.  Pemerintah juga mendorong perluasan pembangunan ekonomi Indonesia agar efek positif dari pembangunan ekonomi Indonesia dapat dirasakan tidak saja di semua daerah di Indonesia tetapi juga oleh seluruh komponen masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. 19

20 Pengembangan Koridor Merupakan Faktor Pendorong Pertumbuhan

21 Pengembangan Koridor Menghubungkan Daerah Terbangun dengan Daerah Tertinggal

22 1 KE Sumatera 2 KE Jawa 5 KE Bali – Nusa Tenggara 6 KE Papua - Maluku 3 KE Kalimantan 4 KE Sulawesi – Maluku Utara Pusat ekonomiPusat ekonomi megaUsulan lokasi KEKLokasi FTZ 6 Koridor Ekonomi Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan Wilayah Sumber : Menko Perekonomian, 2010 "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" "Pendorong Industri dan Jasa Nasional" "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional" ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional'' ''Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional'' "Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera"

23 MP3EI – Indikasi Investasi Kegiatan Ekonomi Utama 6 Koridor 23

24 Penguatan Konektivitas Nasional  Penguatan konektivitas domestik bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian nasional untuk mencapai distribusi yang lebih adil atas manfaat dan konvergensi dalam standar kualitas kehidupan.  Unsur-unsur utama meliputi: o menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama dalam koridor ekonomi dan untuk memaksimalkan pertumbuhan atas dasar integrasi; o memperluas pertumbuhan dengan memperkuat hubungan antara daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan melalui antar-moda sistem rantai pasokan; o meningkatkan pertumbuhan inklusif dengan penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk daerah terisolasi dan terpencil untuk mendistribusikan manfaat pembangunan yang lebih besar. 24

25 Kerangka Konektivitas Nasional (intra pulau, antar pulau dan international) Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan manfaat jangka panjangkonvergensi standar hidup Mencapai pertumbuhan inklusif Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan Perekonomian yang berhasil... Menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan Menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur & pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan Memperluas pertumbuhan dengan menghubungkan wilayah melalui inter- modal supply chain systems Tumbuh maksimal melalui keterpaduan bukan keseragaman (inclusive development) Surabaya Jakarta Makassar Papua Maluku Sulawesi Ambon Kendari Makassar Manado Konektivitas LOKAL Konektivitas NATIONAL Konektivitas GLOBAL Intra-island Inter-island International 2233 Gerbang Internasional Indonesia Asia Europe America Town Pulau Town Kota Town Kota Dalam PusatEkonomi (urban) Antar Pusat Ekonomi 11 DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI:  Industri Perkapalan yang kuat  Jaringan Jalan yang terintegrasi  Keterpaduan antarmoda dan intermoda  Biaya transportasi yang terjangkau  Sistem pelayanan distribusi nasional yang efisien  Aksesibilitas pelayanan transportasi 25

26 DOMESTIC CONNECTIVITY Priority Activity o Belawan Port Development o Toll Road Medan-Kualanamu o Dumai Port Development o Toll Road Pekanbaru-Kandis o Sultan Sharif Airport Development Kasyim II o Development of Airport Terminal Raja Haji Fisabilillah o Construction of Bridge Tayan o Bitung Port Development o Port development Depapre, Jayapura, and Arar (Sorong) o Toll Road Manado-Bitung o Development of Direct Connectivity to Support the Corridor/KEK o Kuala Tanjung Port Development DEBOTTLENECKING (QUICKWIN) Priority Activity o Construction of Double Track Railway Northern Cross (Semarang-Jakarta) o Dumai Port Development o Toll Road Pekanbaru-Kandis o Development of Merak and Bakauheni Port Dock o Development of Airport Access Soetta KA o Completion Airport Kualanamu o Toll Road completion Cikampek – Palimanan o Completion Terminal Kalibaru o Construction of MRT Jakarta o Airport Construction Kertajati o Construction of the Port Access FO Support Pasoso Tanjung Priok o Settlement Development JORR Pengembangan Konektivitas Nasional (Dalam-Pulau, Antar-Pulau serta Internasional) (2) 26

27 Proyek Unggulan Di Masing-masing Koridor KE Sumatera 1.Jalan High Grade – Highway Lintas Sumatera 2.Pelabuhan Kuala Tanjung (International Hub Port) 3.Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi KE Jawa KE Kalimantan KE Sulawesi KE Bali-NT KE Papua- Kep. Maluku 4.Jalan Tol Trans Jawa 5.Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok 6.Double Track KA Cirebon – Surabaya 7.Trans Kalimantan Lintas Selatan – Jembatan Tayan 8.Jalan Perbatasan Kalimantan 9.Trans Kalimantan Lintas Tengah – Jembatan Penajam 10.KA Kalteng dan KA Kaltim 11.Lintas Sulawesi 12.Jalan Tol Menado – Bitung 13.Pelabuhan Bitung (International Hub Port) 14.Lintas Nusa Tenggara 15.Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa 16.Trans Maluku (jalan dan ferry) 17.Jalan Jayapura – Wamena, Jalan Merauke – Tanah Merah, Jalan Sorong – Manokwari ( jalan, ferry, dan angkutan sungai)

28 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI KE DEPAN

29 PRIORITAS KEBIJAKAN  Arah kebijakan transportasi ke depan :  Transportasi berbasis pulau  Mengintegrasikan pembangunan antar moda  Moda transportasi yang memiliki backward dan forward linkages  Mengembangkan konektivitas pelayanan transportasi perintis  Meningkatkan Keselamatan Transportasi  Revitalisasi (pemanfaatan sumber daya lokal)  Implementasi kontrak berbasis kinerja dalam penyelenggaraan jalan  Keterlibatan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan infrastruktur transportasi  Mengembangkan sumber pendanaan baru untuk pengembangan infrastruktur IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  Alternatif sumber pendanaan :  Penerbitan Commercial Paper untuk pembangunan infrastruktur yang didukung oleh BI dan Perbankan Nasional  Transportasi keperintisan :  Penyediaan Pesawat berpenumpang < 50 oranguntuk mendukung konektivitas pelayanan transportasi intra dan antarpulau  Pembangunan Transportasi Perdesaan melalui DAK yang menunjang daerah pertanian, pariwisata dan perikanan.  Pengembangan industri strategis  Pembangunan Industri Perkapalan di Jawa Timur dan Batam  Pengembangan PT. Dirgantara Indonesia  Rencana Induk :  Sistem transportasi nasional  Sistem logistik nasional Slide - 29

30 ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN ISU STRATEGIS OUTPUT KEGIATAN Domestic Connectivity Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, pelabuhan udara) Pembangunan Highgrade Highway Sumatera yang merupakan bagian dari Trans ASEAN Highway Meluasnya jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal (angkutan umum murah) Keselamatan dan Manajemen Transportasi Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan: Pemeliharaan jalan melaui penutupan lubang jalan (potholes) di sepanjang jalan nasional. Pemasangan Marka Jalan untuk seluruh ruas jalan nasional DAK Keselamatan Transportasi Keamanan Nasional Pembangunan jalan di wilayah perbatasan dan wilayah rawan konflik Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia Bagian Timur Slide - 30

31 ISU STRATEGIS TRANSPORTASI KE DEPAN ISU STRATEGIS OUTPUT KEGIATAN Debottlenecking (quick wins pendorong pertumbuhan) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran Pelaksanaan Kontrak Berbasis Kinerja yang diintegrasikan dengan penanganan muatan lebih di jalan Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi. Penanganan Kota Besar Pengembangan Master Plan Penataan infrastruktur transportasi di 6 Kota Besar (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar dan Denpasar). Kelembagaan Penguatan SDM Sektor Transportasi Penanganan jalan lokal (kewenangan daerah) ditinjau dari sistem jaringan jalan Slide - 31

32 Penutup  Bagi Indonesia, peluang integrasi ekonomi regional tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jumlah populasi, luas dan letak geografi, dan nilai PDB terbesar di ASEAN harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam AEC.  Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor- sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.  Pertumbuhan yang lebih cepat memerlukan dukungan infrastruktur TRANSPORTASI yang memadai. 32  DI Sektor Jalan perlu dilakukan upaya-upaya terobosan untuk dapat mengakselerasi pembangunan, antara lain: o Percepatan pembangunan infrastruktur backbone yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan, seperti : penyelesaian jalan lintas utama di setiap pulau, pembangunan Highgrade Highway Sumatera, serta pembangunan jalan di wilayah terpencil perdalaman dan perbatasan. o Penanganan muatan lebih di jalan yang diintegrasikan dengan pelaksanaan Performance Based Contract o Penanganan jalan lokal (kewenangan daerah) ditinjau dari aspek sistem jaringan jalan o Dungan infrasturuktur jalan untuk menunjang pembangunan 6 Kota Besar o Penanganan jalan yang berkeselamatan o Pemanfaatan sumberdaya lokal (Asbuton) dalam pembangunan jalan.

33 Terima Kasih


Download ppt "Ir. Bambang Prihartono, MSCE – Direktur Transportasi, Bappenas Jakarta, 24 Januari 2012 bappenas *) Disampaikan pada Workshop Arah Penyelenggaraan Sektor."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google