Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DARI PINGGIRAN DALAM RPJMN Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Jakarta, 23 Desember 2014

2 OUTLINE PAPARAN I. PENGANTAR II. STRATEGI PEMBANGUNAN
III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN IV. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH Slide - 2

3 I. PENGANTAR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL I. PENGANTAR Slide - 3

4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN
UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. UU No. 17/2007 (RPJPN ), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional): Pasal 10 ayat (2), “Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN , rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden” Pasal 11 ayat (6) “Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL” Slide - 4

5 PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 Rancangan Teknokratik
VISI & MISI PRESIDEN MUSRENBANGNAS RPJMN Ditetapkan dengan Peraturan Presiden *) Rancangan Teknokratik Telah disusun oleh Bappenas Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L *) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik Slide - 5

6 RANCANGAN AWAL RPJMN Rancangan Awal RPJMN terdiri dari: Buku I : Agenda Pembangunan Nasional Buku II : Agenda Pembangunan Bidang Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah ) Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada: Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014) Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014) Rancangan Awal akan dipertajam dengan : Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah (Menkeu) Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta Slide - 7

7 TRISAKTI DAN NAWACITA Slide - 8
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Akan melakukan revolusi karakter bangsa Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga Slide - 8

8 MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK
Mengejar peningkatan daya saing Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas Mengurangi ketimpangan antarwilayah Memulihkan kerusakan lingkungan Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 8

9 II. STRATEGI PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL II. STRATEGI PEMBANGUNAN Slide - 9

10 STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA
Membangun untuk manusia dan masyarakat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 11

11 III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH Slide - 11

12 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun ( ), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Slide - 12

13 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Pembangunan Kawasan Strategis: Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Kawasan Perkotaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau- Pulau Terpencil Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Slide - 13

14 SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN
DAN HINTERLAND Slide - 14

15 KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1)
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Perdesaan Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa) 36,531 desa tertinggal (2011) 31,531 desa tertinggal Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa) 2,294 desa mandiri (2011) 4,294 desa mandiri Pengembangan Kawasan Perbatasan Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) 3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi priorias) Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 92 pulau kecil terluar/terdepan ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Perdesaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Slide - 15

16 KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2)
SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Jumlah Daerah Tertinggal 113+9 DOB 22 Kabupaten terentaskan 70 75 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% * 7,35% Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5% Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal 68,46 71,5 Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa 7 14 Kawasan Industri n.a. 13 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) 4 ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daerah Tertinggal Pengembangan perekonomian masyarakat lokal Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar Peningkatan aksesibilitas daerah Pembangunan Tekno Park Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur Pengembangan SDM dan Iptek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemberian insentif fiskal dan non fiskal * rata-rata Slide - 16

17 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Pembangunan Kawasan Perbatasan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Penataan Daerah Otonomi Baru Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Kemen Keuangan; Kemendagri; Kementerian Sektor & Lembaga Pemda DPR & DPRD; Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Pemda; Desa Kemen PU & Pera; BNPP Slide - 17

18 IV. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IV. STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH Slide - 18

19 KETERKAITAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
KETERKAITAN KOTA - DESA PERDESAAN Arah Kebijakan : Mewujudkan Kota Berkelanjutan yang Berdaya saing, melalui: Mewujudkan peran kota dalam sistem perkotaan nasional: Mewujudkan PKN perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional/Global; Mempercepat peran kota sedang sebagai PKN atau PKW untuk mewujudkannya sebagai penyangga urbanisasi. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pelayanan perkotaan (SPP) khususnya kota sedang dan kota kecil; Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; mewujudkan kota cerdas yang berdaya saing; Meningkatkan kapasitas aparatur kelembagaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, dan mengembangkan regulasi dan pembiayaan perkotaan. Arah Kebijakan : Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa Pembangunan Sumber Daya Manusia, meningkatkan Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Arah Kebijakan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat UU Desa No. 6 Tahun 2014, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Arah Kebijakan: Mewujudkan keterkaitan hulu di perdesaan dan hilir di perkotaan, melalui: Mewujudkan industri pengolahan dari potensi produksi perdesaan. Mengembangkan pusat-pusat kawasan agropolitan, minapolitan, dan klaster industri, untuk menjadi pusat pengolahan hasil pertanian dan jasa untuk mendukung sektor pertanian Meningkatkan akses infrastruktur desa dan pusat-pusat pertumbuhan. Meningkatkan kelembagaan dan tata kelola ekonomi daerah Mengembangkan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta Menerapkan teknologi dan inovasi di tingkat lokal untuk meningkatkan nilai tambah Slide - 19

20 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (1/4) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi: Mendorong perekonomian desa melalui fasilitasi pengelolaan BUMDesa dan pasar desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, dan pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis desa, melalui strategi: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar, termasuk perumahan dan fasilitas permukiman (seperti sanitasi, drainase dan air bersih), pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan Meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi, jaringan listrik dan telekomunikasi. Slide - 20

21 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (2/4) Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa, melalui strategi: Mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam kemandirian pangan dan energi; Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; Meningkatkan perlindungan masyarakat adat termasuk hak atas tanah adat/ulayat dan hak tradisional adat; Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; Mendorong pengembangan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; Menguatkan partisipasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan desa termasuk peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa. Slide - 21

22 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (3/4) Penguatan Pemerintahan Desa, melalui strategi: Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa; Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam: (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan kekayaan desa; (iii) pelayanan publik dan administrasi pemerintahan desa; (iv) penyediaan peta desa dan dan penetapan batas desa; Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa; Mengembangkan kerjasama antar desa; Merekomendasikan penataan desa; Memfasilitasi dalam penyiapan sistem data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan, melalui strategi: Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; Meningkatkan kemandirian pangan melalui penjaminan hak bagi desa-desa untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berskala lokal (pertambangan, kehutanan, perikanan, peternakan, agroindustri kerakyatan) berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana; Menyiapkan kebijakan shareholding pemerintah, desa, dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam; Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana termasuk daerah pesisir, serta meningkatkan upaya konservasi kawasan perdesaan. Slide - 22

23 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA DAN
KAWASAN PERDESAAN (4/4) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa- kota, dengan strategi: Mendorong perwujudan dan pengembangan sentra produksi dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, dan tujuan wisata; Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; Mengembangkan pelayanan lembaga keuangan perdesaan untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap modal usaha; Meningkatkan kerjasama antar daerah, antar desa dan antar pemerintah-swasta khususnya di di luar Jawa-Bali termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa. Slide - 23

24 KAWASAN TRASMIGRASI (1/2)
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN TRASMIGRASI (1/2) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan strategi: Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi: (i) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar; (ii) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; (iii) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi. Penyediaan lahan transmigrasi, melalui: (i) Penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana; (ii) Sertifikasi tanah; dan (iii)Penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi. Penyerasian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, meliputi penyusunan dan penerapan rencana aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana. Perencanaan Kawasan Transmigrasi, termasuk perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakatnya. Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, serta Hasil Penelitian dan Pengembangan, mencakup: Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan transmigrasi, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB): penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, serta hasil penelitian dan pengembangan, termasuk evaluasi pembangunan dan pengembangan KPB, serta strategi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Slide - 24

25 KAWASAN TRASMIGRASI (2/2)
STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN TRASMIGRASI (2/2) Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, mencakup: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi, meliputi: (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pembinaan pada calon transmigran, pembinaan transmigran dan penduduk sekitarnya, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB): fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pelatihan pengembangan produk unggulan, pendampingan pengembangan produk unggulan, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak. Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi, meliputi : (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, dan pengolahan ringan produksi primer; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, industri pengolahan sekunder, pemasaran hasil produksi, peningkatan peran pusat Kawasan Perkotaan Baru yang berfungsi sebagai embrio kota kecil. Pengembangan kerjasama antar daerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi, mencakup (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, dan pengembangan kerjasama antara daerah; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, pengembangan kerjasama antara daerah, dan peningkatan peran dunia usaha. Slide - 25

26 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)
Mengembangkan perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah; Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana, Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan, Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, (pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman); Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian; Melakukan penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal; Slide - 26

27 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (2/2)
Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah, Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal, Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

28 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (1/2)
Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi; Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing; Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga. Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut; Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan; Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara; Melakukan transformasi kelembagaan lintas batas negara, yaitu Costum, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu; Slide - 28

29 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (2/2)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara; Penegasan batas wilayah negara di darat dan laut melalui Pra-investigation, refixation, maintanance (IRM), pelaksanaan IRM, penataan kelembagaan diplomasi perundingan yang didukung oleh kelengkapan data/peta dukung dan kapasitas peran dan fungsi kelembagaan yang kuat; Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga. Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara; Menerapkan kebijakan khusus dan menata pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di kawasan perbatasan yang berorientasi pada kesejahteraan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Slide - 29

30 TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 30

31 LAMPIRAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN Slide - 31

32 Slide - 32

33 Slide - 33

34 PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL 122 kab 2014 2009 199 kab *70 kab Keluar DOB 34 183 kab target keluar 2004 2019 75 kab DOB 9 50 kab DOB 47kab 122-75 *Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 Slide - 34

35 PENYEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PROVINSI, PULAU, DAN KABUPATEN
TAHUN 2014 WILAYAH PROVINSI JUMLAH KABUPATEN/ KOTA DAERAH TERTINGGAL Jumlah % SUMATERA Aceh 23 1 4,35 Sumatera Utara 33 3 9,09 Sumatera Barat 19 4 21,05 Sumatera Selatan 17 2 11,76 Bengkulu 10 10,00 Lampung 15 13,33 JAWA Jawa Timur 38 10,53 Banten 8 25,00 KBI JUMLAH 163 11,66 WILAYAH PROVINSI JUMLAH KABUPATEN/ KOTA DAERAH TERTINGGAL Jumlah % NUSTRA Nusa Tenggara Barat 10 8 80,00 Nusa Tenggara Timur 22 18 81,82 KALIMANTAN Kalimantan Barat 14 57,14 Kalimantan Tengah 1 7,14 Kalimantan Selatan 13 7,69 Kalimantan Timur 0,00 Kalimantan Utara 4 2 50,00 SULAWESI Sulawesi Selatan 24 4,17 Sulawesi Tengah 11 9 Sulawesi Tenggara 3 21,43 Gorontalo 6 Sulawesi Barat 33,33 MALUKU Maluku 72,73 Maluku Utara 60,00 PAPUA Papua Barat 7 53,85 Papua 29 26 89,66 KTI JUMLAH 207 103 49,76 NASIONAL 370 122 32,97 Keterangan : * Target 75 Kabupaten Daerah Tertinggal Terentaskan dalam RPJMN Slide - 35

36 KRITERIA DAERAH TERTINGGAL Kriteria Daerah Tertinggal
DAERAH TERTINGGAL adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: No. Kriteria Daerah Tertinggal 1 Perekonomian masyarakat 2 Sumberdaya manusia 3 Sarana dan Prasarana 4 Kemampuan keuangan daerah 5 Aksesibilitas 6 Karakteristik daerah sumber : PP No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Slide - 36


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google