RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG

Presentasi berjudul: "RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG
\ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

2 PERMASALAHAN DAERAH KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH Arah Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN DAERAH Prioritas Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN CORE BUSINES Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 PERMASALAHAN IPM GRAND DESIGN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENCAPAIAN IPM PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN KEMAMPUAN FISKAL VISI NASIONAL VISI JAWA BARAT PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO TAHUN

3 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008
GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN IPM PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA MISI I, II, III,IV DAN V PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN VISI SKPD/ DIBALE STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan PROGRAM PRIORITAS 5 TAHUN Arah Kebijakan SKPD Tahun 2008 MISI SKPD 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008

4 VISI KABUPATEN SUBANG Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2024

5 MISI PEMBANGUNAN DAERAH
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Agribisnis, Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan. Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi. Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

6 EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

7 PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

8 IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN
NO KECAMATAN AHH AMH RRLS Daya beli IPM LPE % KK MISKIN (Tahun) (%) (Rp) 1 Sagala herang 67.81 93.72 6.54 64.63 5.30 20.45% 2 Jalan cagak 70.15 96.39 7.48 71.69 6.87 29.88% 3 Cisalak 68.80 94.86 7.66 71.43 6.62 41.39% 4 Tanjungsiang 69.05 93.89 6.77 68.11 5.82 38.57% 5 Cijambe 69.47 92.74 6.85 71.21 3.20 35.52% 6 Cibogo 66.88 92.48 6.88 4.07 36.22% 7 Subang 68.30 94.98 8.20 73.77 8.96 25.34% 8 Kalijati 68.49 94.05 7.39 72.18 7.19 29.98% 9 Cipeundeuy 67.50 91.27 5.93 69.42 5.89 35.92% 10 Pabuaran 69.69 84.15 6.63 68.59 5.04 40.90% 11 Patokbesi 68.39 92.47 6.38 70.28 4.48 41.23% 12 Purwadadi 69.46 90.97 6.79 67.80 5.42 38.93% 13 Cikaum 68.72 85.74 69.28 3.21 43.89% 14 Pagaden 69.95 89.27 6.44 7.67 31.64% 15 Cipungara 69.08 87.02 5.45 64.32 3.68 41.77% 16 Compreng 68.75 78.83 5.97 66.54 4.79 44.62% 17 Binong 68.63 86.31 6.02 68.96 44.99% 18 Ciasem 65.94 91.70 7.87 69.33 7.88 46.77% 19 Pamanukan 68.68 89.23 6.11 70.80 8.65 40.40% 20 Pusakanagara 64.60 86.55 6.57 67.04 5.85 53.24% 21 Legonkulon 91.01 5.83 70.20 2.81 44.67% 22 Blanakan 66.50 85.29 6.69 69.80 4.27 46.89% KABUPATEN 90.30 70.02 6.90 38.51% Hubungan Korelasi KK Miskin : LPE = - 0,30 KK Miskin : daya beli = 0,29 IPM : LPE = 0,45

9 PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

10 PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

11 PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

12 PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

13 PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

14 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG
1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi 3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi 4 Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Subang masih rendah Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang Ancaman Bencana alam Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal. 9. Kondisi Infrastruktur yang belum memadai Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Iklim Investasi belum kondusif 12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan

15 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008
1 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 4 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH PENANGANAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA BENCANA ALAM 5 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

16 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008

17 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA : PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN DI SEMUA WILAYAH 1 2 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG 3

18 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 2 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 3 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL DAN INFORMAL 4

19 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 2 PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT 3 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 4 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK 5

20 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA 2 MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG 3 PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA TERMASUK MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PEMANFAATAN PELUANG INVESTASI 4 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM 5 PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN 6 PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA

21 PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG 2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 3 REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 4 5 PENINGKATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG

22 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
\ OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

23 TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM

24 TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN target kinerja tolok ukur Meningkatnya APS SD, AMS SD APS SD ….%, AMS SD …….% KEGIATAN PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT RUANG KELAS SEKOLAH tolok ukur target kinerja 100%, 5000 lokal DATA BANGUNAN SD MISALNYA LOKAL DGN KERUSAKAN 1000 LOKAL DGN DANA SEBESAR RP. 5 M HANYA MEMPERBAIKI 100 LOKAL MAKA TARGET PENCAPAIAN NYA MENJADI ( ) /5000 = 82 % (DENGAN ASUMSI 100 LOKAL TERSEBUT TERLAKSANA SESUAI HARAPAN) DENGAN DEMIKIAN TARGETNYA 82 % DAN VOLUME 100 LOKAL Semua Kondisi sarana Ruang kelas baik Capaian Program 5 Milyar Masukan Tersedianya dana 100 lokal Terlaksananya Rehab ruang kelas sekolah keluran 4100 (82%) hasil Kondisi sarana Ruang kelas baik

25 TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR target kinerja tolok ukur Meningkatnya sarana prasarana aparatur Kendaraan dinas …..%, mebeler ….%, dll KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET PENCAPAIANNYA ADALAH - UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 % (VOLUME : 1 UNIT) - UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 = 83,33 % (VOLUME : 2 UNIT) tolok ukur target kinerja Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 18 unit Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas bagi eseloln IV dan III Capaian Program Rp. X juta Masukan Tersedianya dana Terlaksannaya pengadaan kendaraan dinas Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 2 unit keluran Roda 4 : 75 % Roda 2 : 83,33% hasil Cakupan jumlah eselon IV dan III yang telah memperoleh kendaraan dinas

26 CONTOH SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD KESEHATAN

27 HIRARKI PENCAPAIAN INDIKATOR KESEHATAN
KESEHATAN KEBIJAKAN PEMDA PELAYANAN LINGKUNGAN PERILAKU/ BUDAYA MISI I SARANA PRASARANA AKSEBI LITAS T. KESEHATAN CAKUPAN AIR BERSIH CAKUPAN JAMBAN KELUARGA KUALITAS PERUMAHAN TKT KESADARAN MASY. TKT GIZI KELUARGA Jangkau an layan 76% 53.56% Pkm/Pddk Obat/Pddk Cakupan pel. Kesehatan T.kes/Pkm Dokter/Pkm LAYAK HUNI POLA PIKIR Gizi anak Baik 92.35% TKT KESADARAN MASY. TKT PENDIDIKAN TKT PENDIDIKAN TUJUAN MISI POLA PIKIR POLA PIKIR POLA PIKIR SASARAN

28 EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD KESEHATAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. MISI I tolok ukur Capaian kinerja AHH Tujuan 1 Meningkatnya derajat kesehata masyarakat 2005 : 68,1 2006 : 68,39 2007 : 69,52 1 Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM Rumah tangga PHBS Meningkatnya PHBS 2005 : 48 % 2006 : 49.5 % 2007 : 51.24% 1 Peningkatan Sanitasi Dasar JAGA KEGIATAN 2005 : 52,55% Meningkatnya cakupan jamban keluarga 5 2006 : 53,05% 2007 : 54,85% 12 PROGRAM

29 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD KESEHATAN
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. MISI I tolok ukur Target kinerja AHH Tujuan 1 Meningkatnya derajat kesehata masyarakat 2008 : 69,83 1 Pengembangan Lingkungan Sehat PROGRAM Rumah tangga PHBS Meningkatnya PHBS 2008 : 53% 1 Peningkatan Sanitasi Dasar JAGA KEGIATAN Meningkatnya cakupan jamban keluarga 2008 : 57,55% 5 KAITKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INI DGN KRITERIA MASALAH, USULAN MASY, TKT MANFAAT, KAITAN DGN FOKUS DAN PRIORITAS TAHUN 2008, SHG SELANJUTNYA DAPAT DIURUTKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TSB. 12 PROGRAM

30 DAFTAR ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV RENCANA KERJA (Yang memperhatikan Renstrada, Renja SKPD dan Hasil Musrenbang ) BAB V KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI PENUTUP

31 DAFTAR ISI KEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM RKPD BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN IMPILKASINYA THDP SUMBER PENDANAAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN I DAN II

32 LAMPIRAN KEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN I KODE BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM/KEG TARGET (%) ORGANISASI PAGU INDIKATIF (RP) PENDIDIKAN PROGRAM KEGIATAN DST………………. LAMPIRAN 2 NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 2007 2008 RP % PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

33 DAFTAR ISI PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II KEBIJAKAN UMUM APBD BAB III PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN BAB V PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI BAB VI PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN I, II DAN III

34 LAMPIRAN PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAMPIRAN 1 NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG 2007 2008 RP % PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

35 LANJUTAN ………………………. LAMPIRAN 2 NO PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEG ORGANISASI JUMLAH PLAFOND ANGGARAN (RP) LAMPIRAN 3 KODE URUSAN PEMDA DAN ORGANIASI PLAFOND ANGGARAN JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

36 HAL PENTING YG BERKAITAN DGN
PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD TAHUN 2008 AKAN DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN DGN SKPD TTG SINERGITAS RENJA SKPD DGN RKPD, KUA, DAN PPAS YANG LANGSUNG MENGARAH PADA PEMBAHASAN PRA RKA BAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD : RENSTRADA, MUSRENBANG, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD BAHAN DALAM PENYUSUNAN KUA : RKPD, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD, SPM, SAB DAN STANDAR HARGA BAHAN DALAM PENYUSUNAN PPAS : KUA, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008, PLAFOND SKPD, SAB DAN STANDAR HARGA PERLU JUGA DIPERHATIKAN MENGENAI KELEMBAGAAN SERTA PEMBAGIAN PERAN ANTARA SKPD KABUPATEN DGN KECAMATAN SELAKU SKPD. 2

37 TINDAK LANJUT DARI RAPAT HARI INI……………
SETIAP SKPD AKAN EKPOSE DENGAN TAPD TTG MASING-MASING RENJA TAHUN 2008 DGN MEMPERHATIKAN HSL MUSRENBANG, RENTSRA SKPD, RENSTRA KAB. (DGN DAFTAR ISI RENJA SESUAI DGN DAFTAR ISI RKPD). SETELAH SETIAP SKPD SELESAI EKSPOSE TTG RENJA SKPD-NYA, DILANJUTKAN DGN PEMBAHASAN PRA RKA SKPD TSB DGN TAPD. P 2

38 DAFTAR ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH BAB I PENDAHULUAN BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV RENCANA KERJA BAB V KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI PENUTUP

39 RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KAB. SUBANG TAHUN 2007
BAB I PENDAHULUAN BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB III ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PENUTUP

40 RENCANA PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN
BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN KRITERIA KAJIAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG NARA SUMBER LSM KAB DPRD PANGGAR EKSEKUTIF PERG TINGGI 2 MILYAR/ KEC 1 DARI KECAMATAN KESESUAIAN ANTARA PRIORITAS SKPD DGN KEC CAKUPAN LAYANAN TKT MASALAH PRIORITAS FISIK DAN PRASARANA Dibandingkan antara usulan SKPD dengan Kecamatan Memiliki nilai manfaat untuk pelayanan masy, mendukung pelak. pemerintahan Keg. yang tkt masalahnya bersakala Kab SOSBUD : PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA DLL DARI SKPD KAB DAN SKPD KEC 2 EKONOMI Rekomendasi atas Musyawarah dan Mufakat KESUAIAN ANTARA PRIORITAS KECAMATAN DAN SKPD MERUPAKAN PRIORITAS UNTUK MENJADI BAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 Dikerjakan oleh SKPD KAB HASIL MUSRENBANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI BAHAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPBD 2008 Musyawarah dan Mufakat dituangkan dalam Berita Acara

41 KERANGKA PIKIR PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG
MUSRENBANG RKPD RENJA SKPD RENSTRA KABUPATEN ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH RKPD TAHUN 2008 Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 KONDISI TERKINI Prioritas Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN CORE BUSINES PERMASALAHAN IPM GRAND DESIGN Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN IPM PERMASALAHAN PENGANGGURAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA KEMAMPUAN FISKAL

42 EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

43 PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

44 IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN
NO KECAMATAN AHH AMH RRLS Daya beli IPM LPE % KK MISKIN (Tahun) (%) (Rp) 1 Sagala herang 67.81 93.72 6.54 64.63 5.30 20.45% 2 Jalan cagak 70.15 96.39 7.48 71.69 6.87 29.88% 3 Cisalak 68.80 94.86 7.66 71.43 6.62 41.39% 4 Tanjungsiang 69.05 93.89 6.77 68.11 5.82 38.57% 5 Cijambe 69.47 92.74 6.85 71.21 3.20 35.52% 6 Cibogo 66.88 92.48 6.88 4.07 36.22% 7 Subang 68.30 94.98 8.20 73.77 8.96 25.34% 8 Kalijati 68.49 94.05 7.39 72.18 7.19 29.98% 9 Cipeundeuy 67.50 91.27 5.93 69.42 5.89 35.92% 10 Pabuaran 69.69 84.15 6.63 68.59 5.04 40.90% 11 Patokbesi 68.39 92.47 6.38 70.28 4.48 41.23% 12 Purwadadi 69.46 90.97 6.79 67.80 5.42 38.93% 13 Cikaum 68.72 85.74 69.28 3.21 43.89% 14 Pagaden 69.95 89.27 6.44 7.67 31.64% 15 Cipungara 69.08 87.02 5.45 64.32 3.68 41.77% 16 Compreng 68.75 78.83 5.97 66.54 4.79 44.62% 17 Binong 68.63 86.31 6.02 68.96 44.99% 18 Ciasem 65.94 91.70 7.87 69.33 7.88 46.77% 19 Pamanukan 68.68 89.23 6.11 70.80 8.65 40.40% 20 Pusakanagara 64.60 86.55 6.57 67.04 5.85 53.24% 21 Legonkulon 91.01 5.83 70.20 2.81 44.67% 22 Blanakan 66.50 85.29 6.69 69.80 4.27 46.89% KABUPATEN 90.30 70.02 6.90 38.51% Hubungan Korelasi KK Miskin : LPE = - 0,30 KK Miskin : daya beli = 0,29 IPM : LPE = 0,45

45 PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

46 PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

47 PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

48 PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

49 PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

50 PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DOMINAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN

51 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten

52 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

53 ASPEK DEMOGRAFI

54 komposisi umur penduduk
ANALISA KEKUATAN 1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan komposisi umur penduduk 2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat ANALISA KELEMAHAN Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayi Kemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen. Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksi Rendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten Subang Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.

55 ANALISA PELUANG Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk ANALISA ANCAMAN 1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha. 2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.

56 ASPEK SOSIAL BUDAYA

57 ANALISA KEKUATAN Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang dalam rangka Akselerasi Pencapaian IPM Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 %

58 Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkat
ANALISA KELEMAHAN Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkat Permasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dll Terdapat anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak sekolah hingga mencapai 26 ribuan orang. Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian wajar dikdas 9 tahun Tingkat capaian Angka Melek Huruf yang cenderung meingkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan, Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata. Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SD belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Masih ada Desa yang belum memiliki Bidan Desa sebanyak 55 Desa. Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan.

59 Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.
ANALISA PELUANG Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat. Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan minimal Lulusan SLTA. Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.

60 Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi.
ANALISA ANCAMAN Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi. Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender. Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura. Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi. Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah. Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS

61 ASPEK EKONOMI

62 ANALISIS GROWTH AND SHARE
PERTANIAN KONDISI MENURUN SHARE PERDAGANGAN KONDISI STABIL GROWTH RESTAURAN HOTEL PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN KONDISI POTENSIAL INDUSTRI PENGOLAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KONDISI RENDAH

63 Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial
ANALISA KEKUATAN Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga %. Kontribusi Pertanian, dan perdagangan berada pada posisi kuadran I dan kuadran II (Lihat Analisis Growth dan Share) Kabupaten Subang memiliki posisi yang Strategis. Adanya Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan. Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi Ditetapkannya Zona Industri seluas ha.

64 Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha.
ANALISA KELEMAHAN Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun berkisar 38 – 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun yang berkisar %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung. Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saing Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha. Penerapan Teknologi masih Rendah. Kualitas SDM masih rendah Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat Tingginya Pengangguran. Akses untuk mendapatkan modal sulit. Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal

65 Era persaingan pasar bebas.
ANALISA PELUANG Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri. Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri. Rencana Pembangunan Jalan Tol Adanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. ANALISA ANCAMAN Standarisasi produk. Era persaingan pasar bebas.

66 ASPEK SARANA PRASARANA

67 ANALISA KEKUATAN Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan

68 Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura
ANALISA KELEMAHAN Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % Beban kendaraan yang relatif tinggi Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 % , sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2004 baru mencapai rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%). Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan insfrastrukur di kabupaten Subang tergolong rendah. Keterlibatan tersebut dirasakan cukup penting mengingat kebijakan pengelolaan infrastruktur tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat tentunya sangat diharapkan baik dalam bentuk investasi maupun dalam pengelolaan langsung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana. Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2. Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai ANALISA ANCAMAN Standarisasi produk. Era persaingan pasar bebas.

69 ANALISA KEKUATAN Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Penghargaan dari pemerintah Pusat terhadap kualitas bangunan yang dtangani Pemerintah Daerah Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2. Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai ANALISA ANCAMAN Standarisasi produk. Era persaingan pasar bebas.

70 Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan
ANALISA PELUANG Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI ANALISA ANCAMAN Masih adanya daerah yang potensial rawan bencana

71 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

72 1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi 3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi 4 Kesehatan Lingkungan relatif rendah 5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang Ancaman Bencana alam Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai. 10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Minat Investasi belum menggembirakan 12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan

73 PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008

74 1 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 3 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 4 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA 5 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

75 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008

76 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
22 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH Permasalahan utama : Belum Optimalnya Penyediaan Dana dalam penanganan Infrastruktur 1 Belum Optimalnya Keterlibatan Stakeholder dalam Pemeliharaan dan Pembangunan Fasilitas Infrastruktur 2

77 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA : PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 1 2 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG 3

78 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN Permasalahan Utama 1 Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat miskin Dalam mengakses layanan dasar pendidikan Penyebab Budaya, berkaitan dengan masih adanya budaya yang kontraproduktif terhadap pendidikan 2 Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan dengan memperhatikan Rasio murid terhadap sarana dasar pendidikan 3 Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Pendidikan, berkaitan dengan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga pendidik serta sarana prasarana pendidikan 4

79 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 2 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 3 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL DAN INFORMAL 4

80 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN Permasalahan Utama 2 Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat Dalam mengakses layanan dasar kesehatan 1 Penyebab Budaya berkaitan dgn pemahaman pentingnya hidup sehat yang belum optimal 3 Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Kesehatan, berkaitan dengan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan 4

81 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 2 PROMOSI / PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT 3 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 4 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK 5

82 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH Permasalahan Utama : 1 RENDAHNYA DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS, OBYEK PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA 2 MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG 3 RENDAHNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA 4 BELUM OPTIMALNYA AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM SERTA KEMITRAAN ANTARA UKM DENGAN PENGUSAHA MENENGAH DAN BESAR 5 MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN 6 TIDAK SEIMBANGNYA JUMLAH TENAGA KERJA PERTANIAN DENGAN KONTRIBUSI HASIL DI SEKTORTERSEBUT

83 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA 2 MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG 3 PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA 4 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM 5 PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN 6 PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA

84 PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM Permasalahan Utama: 1 MASIH BESARNYA LUAS LAHAN KRITIS 2 MASIH BESARNYA POTENSI RAWAN BENCANA SERTA BELUM OPTIMALNYA PENANGANAN PASCA BENCANA 3 BELUM OPTIMALNYA PENGENDALIAN, DAN PEMANFAATAN RUANG BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN 4

85 PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENATAAN RUANG 2 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 3 REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 4

86 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
\ OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH Permasalahan Utama : 1 BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH

87 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
\ OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

88 TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM

89 FUNGSI PEMERINTAH DALAM RKPD
Dari isu strategis, prioritas pembangunan dan Fokus Prioritas, fungsi pemerintah dlm RKPD adalah sbb : 1. KERANGKA REGULASI 1 Walau bernama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kita sadar bahwa pemba ngunan yng dibiayai dan dilaksanakan oleh msy. Itu sendiri tetap yang paling utama Hanya saja kegiatan masy. Hrs sesuai dgn amanat konstitusi shg perlu ada pengaturan oleh pemerintah Disamping itu pemerintah perlu mendorong, memfasilitsi, mengkoordinasikan dan bahkan memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masy. Itu sendiri senntiasa dapat berkembang Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka regulasi 2. KERANGKA INVESTASI PEMERINTAH DAN LAYANAN PUBLIK 1 Disisi lain pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar investasi pemerintah, serta layanan umum lainnya Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan layanan publik

90 Sinkronisasi Visi, Misi, program dan keg
HAL POKOK YG PERLU KITA PERHATIKAN DLM PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS KEGIATAN Kegiatan dr msing2 kegiatan dlm satu program hrs secr sinergis mendukung pencpaian hsl yang diharapkan dari program ybs (PP NO 20 TH 2004 TTG RKP PSL 8 AYAT (2)) Kegiatan Tahun 2005 dan 2006 perlu dievalusi 1 APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DGN TUPOKSI ORGANISASI APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAM, MISI DAN VISI DAERAH SHG TIDAK BERDIRI SENDIRI 2 Sinkronisasi Visi, Misi, program dan keg APAKAH SEMUA KEGIATAN SDH MEMPUNYAI KELUARAN YG SESUAI DAN BERUPAYA MENGATASI PERMASALAHAN DAERAH YG STRATEGIS 3 APAKAH CAKUPAN PROGRAM DAN KEGIATAN SDH BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA LEBIH LUAS 4

91 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(HASILMUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

92 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(PASCA MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

93 ALUR PROSES PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007
75 M 150 M FORUM SKPD MUSRENBANG DESA MUSRENBANG KECAMATAN BHN MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN DPRD Gotong Royong DPRD 1 usulan prioritas desa DPD/K Usulan Prioritas Kecamatan DPRD dan Kebijakan Lainnya Usulan Prioritas Kabupaten 28 M 25,3 M 22 M 75 M POKOK PIKIRAN DPRD 150 M 225 M 175 M 175 M APBD RAPBD SP KUA RKPD 25 M 35 M 15 M 175 M NOTA KESEPAKATAN DGN DPRD PERBUP APBN APBD PROP APBD KAB

94 BAB IV MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2007

95 PRIORITAS LAINNYA (DI LUAR BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN)

96 TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM

97 A. MENDUKUNG KOORDINASI ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN;
PENDAHULUAN TUJUAN SPPN   A. MENDUKUNG KOORDINASI ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN; B. MENJAMIN TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI BAIK ANTAR DAERAH, ANTAR RUANG, ANTAR WAKTU, ANTAR FUNGSI PEMERINTAH MAUPUN ANTAR PUSAT DAN DAERAH; C. MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; D. MENGOPTIMALKAN PARTISIPASI MASYARAKAT; DAN E. MENJAMIN TERCAPAINYA PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN, EFEKTIF, BERKEADILAN, DAN BERKELANJUTAN.

98 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
DASAR HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN UU PERENCANAAN EXISTING UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN TENTANG KEUANGAN NEGARA A UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DOKUMEN PERENCANAAAN B RPJPD A M U S R E N B A G UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH C RPJMD B SE MENDAGRI NO 050/2020/SJ TGL 11 AGUSTUS 2005 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD DAN RPJMD D RKPD C KEPALA DAERAH DAN DPRD SUPAYA MELAKUKAN UPAYA PENYUSUNAN RPJP DAERAH RPJMD HANYA DISUSUN OLEH DAERAH YANG TELAH MEMILIKI KEPALA DAERAH HASIL PILKADA LANGSUNG PERGUB TTG TATACARA PERENCANAAN PEMBA-NGUNAN TAHUNAN DAERAH E

99 PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SINERGITAS TOP DOWN DAN BOTTOM UP PLANNING MENGEDEPANKAN PERENCANAAN PARTISIPATIF KEADILAN DAN SINERGITAS MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH

100 DEFINISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PENJABARAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN DENGAN MEMPERHATIKAN RPJM NASIONAL DAN PROPINSI MENGACU KEPADA RKP NASIONAL DAN RKPD PROPINSI JAWA BARAT MEMUAT RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH MEMUAT PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MEMUAT RENCANA KERJA DAN PENDANAANNYA BAIK YANG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH MAUPUN YANG DITEMPUH DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT

101 MEKANISME PENYUSUNAN APBD
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 Jan- Mar 2006 Musrenbang Tk. desa, kec, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten SINERGITAS RKPD DAN RENJA SKPD PERBUP TTG RKPD TAHUN 2007 M III April M. II. April PEMDA PENJARINGAN ASPIRASI MASY DRAFT KUA Mei Juli - Agt Juni - Juli MASYARAKAT (T. Masy, LSM, Ormas, PT dll) Strategi dan Prioritas APBD RKA DAN DOKUMEN LAINNYA KESEPAKATAN KUA APBD RENSTRA/RPJM Mei-Juni PENELITIAN RASK/ RKA Sept Pokok-pokok pikiran DPRD Mei PENJARINGAN ASPIRASI MASY PROSES DPA APBD 2007 Nop - Des 2005 Okt - Nop 2005 DPRD

102 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) Isu Strategis Pembangunan
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) RENSTRA KABUPATEN Saran, tanggapan, rekomendasi stakehoders Rumusan Hsl Kesepakatan & kemitraan EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA IPM RANCANGAN AKHIR RKPD RANCANGAN AWAL RKPD TKT. KEMISKINAN Merumuskan gambaran awal -Analisa Isu Strategis Kerangka Kekonomi Daerah -Prioritas Program dan Kegiatan Daerah Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara Kerangka Kekonomi Daerah -Analisa Isu Strategis -Prioritas Program dan Kegiatan Daerah TKT. PENGANGGURAN Musrenbang RKPD LPE, PDRB LPP Penetapan Perbup ttg RKPD Isu Strategis Pembangunan Tahun 2007 Dan Indikator Lainnya Renja SKPD

103 PERMASALAHAN DAERAH KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH Arah Pembangunan Tahun 2007 PERMASALAHAN DAERAH Prioritas Pembangunan Tahun 2007 PERMASALAHAN CORE BUSINES Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2007 PERMASALAHAN IPM GRAND DESIGN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENCAPAIAN IPM PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN KEMAMPUAN FISKAL VISI NASIONAL VISI JAWA BARAT PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO TAHUN

104 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2006
GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH Isu Strategis Daerah PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN IPM PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA Analisa Isu Strategis Daerah PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN VISI SKPD/ DIBALE STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan Prioritas Pembangunan Tahun 2007 MISI SKPD 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2007

105 EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

106 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN 2006 dan 2007 HARAPAN

107 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

108 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

109 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

110 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI
DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

111 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

112 PERBANDINGAN REALISASI INCOME/KAPITA PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RUPIAH) HARAPAN

113 PERBANDINGAN REALISASI INFLASI PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

114 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI LPP PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

115 HARAPAN PERBANDINGAN REALISASI
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

116 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

117 Isu Strategis Misi I Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah Pembangunan SDM ditinjau dari segi pendidikan mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut dirasakan masih belum optimal. Sebagai contoh rata-rata lama sekolah di Kabupaten Subang pada tahun 2004 relatif rendah hanya mencapai 6.72 tahun dari 9 tahun yang ditargetkan melalui Program Wajar Dikdas. Demikian pula Angka Melek Huruf yang hanya mencapai 87,85 %. Kedua indikator pembentuk Indeks pendidikan tersebut bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat relatif rendah hanya menduduki urutan bawah. 2) Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi Pertumbuhan ekonomi yang membaik ternyata belum mampu diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan sebagaimana data BKKBN (dari Jumlah KK Pra KS) yang pada tahun 2004 sekitar ribuan KK atau berdasarkan data statistik sekitar kk sehingga perlu diupayakan konsep pertumbuhan yang diimbangi pemerataan kesejahteraan. Begitu pula tingginya angka pengangguran sebesar 55 ribuan jiwa menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diimbangi oleh membaiknya dunia usaha. 3) Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi Dengan indikasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2004 yang mencapai 6,72 tahun menandakan bahwa masyarakat Subang yang sebagian besar bermata pencaharian petani belum sepenuhnya menggunakan konsep pertanian agribisnis modern sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi sektor tersebut tidak memerlukan kualifikasi yang lebih tinggi. 4) Kesehatan Lingkungan relatif rendah Berdasarkan data bahwa cakupan jamban kelaurga Tahun 2004 mencapai 50,36% selebihnya % Buang Air Besar di Kali, sawah dll. Dan Cakupan Air Bersih mencapai 74,06 % sedangkan cakupan rumah sehat hanya 47,79%

118 1)Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum menggembirakan, baik dilihat dari aspek produktivitas, SDM, manajemen, teknologi, permodalan dan pemasaran, sehingga produknya baik dari segi kualitas maupun kuantitas kurang mampu bersaing di pasaran. 2)Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang. Meskipun isu lingkungan hidup sudah merupakan isu global namun sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kepedulian dalam pelestarian lingkungan. Perusakan dan perambahan hutan, meluasnya lahan kritis, meningkatnya polusi air, tanah dan udara merupakan beberapa indikator lemahnya kesadaran terhadap lingkungan. 3) Ancaman Bencana alam Kabupaten Subang merupakan daerah yang cukup lengkap karena memiliki gunung, Daerah Aliran Sungai, Laut dan sebagainya. Dikatakan lengkap karena tidak semua daerah memiliki kekayaan tersebut. Disamping kekayaan kawasan tersebut sebagai potensi, kita tetap harus waspada terhadap ancaman bencana baik gunung, bencana banjir, gempa bumi dan lain-lain Untuk itulah Kabupaten Subang harus terus berupaya mengeliminir kejadian bencana alam tersebut melaui program-program preventif seperti pengendalian lingkungan 4)Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal. Penataan ruang merupakan instrumen pembangunan yang mengarahkan pemanfaatan ruang, namun sejauh ini masih ada masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya yang tidak mengindahkan aspek ijin peruntukan dan penggunaan tanah (Perda Nomor 11 tahun 2000), sehingga perlu upaya optimalisasi komitmen antar pelaku pembangunan. 5) Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai. Sarana dan prasarana dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan , jalan, air dan listrik merupakan hal yang prioritas mengingat penyediaan tersebut sangat mempengaruhi terhadap peningkatan sektor lainnya. Namun penyediaan sarana tersebut membutuhkan biaya yang relatif besar, sementara tingkat kerusakan pun tergantung pada berbagai aspek seperti cuaca, tingkat cakupan pelayanan dan unsur teknis lainnya. Sebagai contoh tingkat kerusakan jalan pada tahun 2004 sepanjang 521,25 km (49,43%) dari panjang jalan Kabupaten 1.054,5 Km. Isu Strategis Misi II

119 Isu Strategis Misi III Isu Strategis Misi IV
Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Perlu diakui bersama bahwa kinerja pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah Minat Investai belum menggembirakan Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar dunia dengan 200 juta jiwa penduduknya sebenarnya merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia serta di Kabupaten Subang. Karena selain bahan bakunya mudah tersedia juga disebabkan pola hidup masyarakatnya yang konsumtif. Berdasarkan data dari Forum Kerjasama dan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKKPPMD) perkembangan minat penanaman modal selama lima tahun terakhir ( ) menunjukan sebanyak 1883 proyek (PMDN) dengan nilai investasi Rp. 385,2 trilliun sebanyak 453 (24%) berlokasi di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat masih merupakan lokasi yang diminati oleh investor baik dalam maupun luar negeri. Namun berdasarkan data BPPMD Kabupaten Subang pada Tahun 2000 nilai investasi di kabupaten Subang mencapai Rp, 2,4 Trilliun, Tahun 2001 sebesar Rp. 10 Milyar, tahun 2002 mencapai 2,6 Triliun dan Tahun 2003 mencapai Rp. 47,9 Milyar. Nilai Investasi yang fluktuatif tersebut dirasakan masih belum sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan seperti kemudahan prosedur perijinan, studi kelayakan investasi, jaminan kepastian hukum serta peningkatan sarana prasarana lainnya. Isu Strategis Misi III Isu Strategis Misi IV

120 Isu Strategis Misi V Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan Sebagaimana paradigma baru pembangunan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bersifat demokratis dan aspiratif artinya bahwa keterlibatan pelaku-pelaku pembangunan sangat diharapkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Keterlibatan tersebut dilakukan untuk menggalang kebersamaan memecahkan berbagai permasalahan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

121 PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2007

122 1 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 3 PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 4 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA 5 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

123 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2007

124 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA : UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN DASAR LAINNYA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA 1 PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 2 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG 3

125 PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 2 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 3 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 4

126 PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN PENINGKATAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 2 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN 3 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR 4 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK SERTA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 5

127 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI KHUSUSNYA INDUSTRI MANUFAKTUR SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA 2 MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG 3 PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA 4 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM 5 FASILITASI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN 6 PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA TERMASUK BAGI KELUARGA MISKIN

128 PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENATAAN RUANG 2 PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN GUNA MENGATASI KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN 3 REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 4

129 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PADA : 1 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

130 LANGKAH UMUM PENENTUAN SKALA PRIORITAS SKALA INTERNAL KECAMATAN
KRITERIA UMUM KRITERIA KHUSUS SKALA KAB. 1 SKALA ANTAR KECAMATAN 2 3 SKALA INTERNAL KECAMATAN 1 CAKUPAN PERMASALAHAN 4 SKALA ANTAR DESA 1 VISI DAERAH SKALA INTERNAL DESA 5 TK PERMASALAHAN DAERAH 1 2 IPM SANGAT MENDESAK. 1 URGENSI MASALAH KURANG MENDESAK. 2 2 TIDAK MENDESAK. 3 KETERKAITAN ANTARA BIDANG//PROGRAM 2 3 TK POTENSI DAERAH

131 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(HASIL MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

132 MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007
FORUM SKPD MUSRENBANG DESA MUSRENBANG KECAMATAN BHN MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KABUPATEN DPRD Gotong Royong DPRD 1 usulan prioritas desa DPD/K Usulan Prioritas Kecamatan DPRD dan Kebijakan Lainnya Usulan Prioritas Kabupaten 28 M 25,3 M 22 M 75 M POKOK PIKIRAN DPRD 150 M 220 M 175 M 175 M APBD RAPBD SP KUA RKPD 448 M 174 M 175 M NOTA KESEPAKATAN DGN DPRD PERBUP APBN APBD PROP APBD KAB

133 LANGKAH –LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN SKPD/DIBALE

134 KARENA ASUMSI ANGGARAN KEGIATAN SEBESAR RP
KARENA ASUMSI ANGGARAN KEGIATAN SEBESAR RP. 150 M SEMENTARA KEBUTUHAN MENCAPAI RP. 216 MILYAR, MAKA DIBALE : 1 MENGURUTKAN PRIORITAS KEGIATAN BERDASARKAN TINGKAT PERMASALAHAN DAN KETERKAITAN DGN VISI, MISI DAERAH DAN DIBALE AGAR MENSINERGIKAN USULAN DIBALE DGN PRIORITAS KECAMATAN DAN DESA 2 3 CHECK DAN RECHECK PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN

135 TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM