Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

\ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "\ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008."— Transcript presentasi:

1 \ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008

2 PERMASALAHAN CORE BUSINES PERMASALAHAN CORE BUSINES KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG GRAND DESIGN Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH Arah Pembangunan Tahun 2008 Arah Pembangunan Tahun 2008 PERMASALAHAN PENGANGGURAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGENTASAN KEMISKINAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO TAHUN UU NO TAHUN PENCAPAIAN IPM PERMASALAHAN IPM PERMASALAHAN IPM KEMAMPUAN FISKAL KEMAMPUAN FISKAL PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA VISI NASIONAL VISI NASIONAL VISI JAWA BARAT VISI JAWA BARAT Prioritas Pembangunan Tahun 2008 Prioritas Pembangunan Tahun 2008

3 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 MISI I, II, III,IV DAN V MISI I, II, III,IV DAN V Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 Arah Kebijakan SKPD Tahun 2008 Arah Kebijakan SKPD Tahun 2008 PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGENTASAN KEMISKINAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN VISI SKPD/ DIBALE VISI SKPD/ DIBALE MISI SKPD MISI SKPD STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan PROGRAM PRIORITAS 5 TAHUN PROGRAM PRIORITAS 5 TAHUN PENCAPAIAN IPM PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA

4 VISI KABUPATEN SUBANG Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2024

5 MISI PEMBANGUNAN DAERAH Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Agribisnis, Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan. Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi. Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Agribisnis, Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan. Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi. Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri.

6 EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

7 PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

8 IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN NOKECAMATAN AHHAMHRRLS Daya beliIPMLPE % KK MISKIN (Tahun )(%)(Tahun)(Rp) (%) 1Sagala herang % 2Jalan cagak % 3Cisalak % 4Tanjungsiang % 5Cijambe % 6Cibogo % 7Subang % 8Kalijati % 9Cipeundeuy % 10Pabuaran % 11Patokbesi % 12Purwadadi % 13Cikaum % 14Pagaden % 15Cipungara % 16Compreng % 17Binong % 18Ciasem % 19Pamanukan % 20Pusakanagara % 21Legonkulon % 22Blanakan % KABUPATEN % Hubungan Korelasi KK Miskin : LPE = - 0,30 KK Miskin : daya beli = 0,29 IPM : LPE = 0,45

9 PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

10 PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

11 PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

12 PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

13 PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

14 1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2 Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi 3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi 4 Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Subang masih rendah 5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang. 7 Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal. 9. Kondisi Infrastruktur yang belum memadai. 10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Iklim Investasi belum kondusif 12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

15 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 2 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 1 1 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PENANGANAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA BENCANA ALAM 5 5 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH 6 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008

16 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008

17 FOKUS PADA : 2 2 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA 1 1 PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN DI SEMUA WILAYAH 3 3 MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

18 2 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1 1 PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 3 3 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 4 4 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL DAN INFORMAL PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA :

19 2 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1 1 PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 3 3 PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT 4 4 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 5 5 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK

20 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA 6 6 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA TERMASUK MEMPERSIAPKAN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PEMANFAATAN PELUANG INVESTASI 2 2 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG

21 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN BENCANA ALAM FOKUS PADA : REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS 2 2 PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 3 3 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PENINGKATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG 5 5

22 \ PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH 1 1 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH FOKUS PADA : 2 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

23

24 tolok ukur target kinerja keluran hasil Capaian Program Terlaksananya Rehab ruang kelas sekolah Kondisi sarana Ruang kelas baik 4100 (82%) Semua Kondisi sarana Ruang kelas baik 100%, 5000 lokal 100 lokal TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN KEGIATAN PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT RUANG KELAS SEKOLAH Masukan Tersedianya dana 5 Milyar DATA BANGUNAN SD MISALNYA 5000 LOKAL DGN KERUSAKAN 1000 LOKAL DGN DANA SEBESAR RP. 5 M HANYA MEMPERBAIKI 100 LOKAL MAKA TARGET PENCAPAIAN NYA MENJADI ( ) /5000 = 82 % (DENGAN ASUMSI 100 LOKAL TERSEBUT TERLAKSANA SESUAI HARAPAN) DENGAN DEMIKIAN TARGETNYA 82 % DAN VOLUME 100 LOKAL tolok ukur Meningkatnya APS SD, AMS SD target kinerja APS SD ….%, AMS SD …….%

25 tolok ukur target kinerja keluran hasil Capaian Program Terlaksannaya pengadaan kendaraan dinas Cakupan jumlah eselon IV dan III yang telah memperoleh kendaraan dinas Roda 4 : 75 % Roda 2 : 83,33% Roda 4 : 75 % Roda 2 : 83,33% Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas bagi eseloln IV dan III Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 18 unit Roda 4 : 4 unit Roda 2 : 18 unit Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 2 unit Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 2 unit TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS Masukan Tersedianya dana Rp. X juta DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET PENCAPAIANNYA ADALAH DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET PENCAPAIANNYA ADALAH - UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 % (VOLUME : 1 UNIT) - UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 % (VOLUME : 1 UNIT) - UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 = 83,33 % (VOLUME : 2 UNIT) - UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 = 83,33 % (VOLUME : 2 UNIT) tolok ukur Meningkatnya sarana prasarana aparatur target kinerja Kendaraan dinas …..%, mebeler ….%, dll

26 CONTOH SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD KESEHATAN CONTOH SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD KESEHATAN

27 HIRARKI PENCAPAIAN INDIKATOR KESEHATAN MISI I KUALITAS PERUMAHAN KUALITAS PERUMAHAN KESEHATAN SASARAN TUJUAN MISI TUJUAN MISI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PEMDA KEBIJAKAN PEMDAPELAYANAN T. KESEHATAN SARANA PRASARANA SARANA PRASARANA PERILAKU/ BUDAYA PERILAKU/ BUDAYA CAKUPAN AIR BERSIH CAKUPAN AIR BERSIH TKT KESADARAN MASY. TKT KESADARAN MASY. TKT PENDIDIKAN TKT PENDIDIKAN TKT GIZI KELUARGA TKT GIZI KELUARGA CAKUPAN JAMBAN KELUARGA TKT PENDIDIKAN TKT PENDIDIKAN TKT KESADARAN MASY. TKT KESADARAN MASY. AKSEBI LITAS AKSEBI LITAS Pkm/Pddk Obat/Pddk Cakupan pel. Kesehatan Jangkau an layan Jangkau an layan T.kes/Pkm Dokter/Pkm 76% 53.56% POLA PIKIR POLA PIKIR POLA PIKIR POLA PIKIR POLA PIKIR POLA PIKIR Gizi anak Baik 92.35% Gizi anak Baik 92.35% POLA PIKIR POLA PIKIR LAYAK HUNI LAYAK HUNI

28 tolok ukurCapaian kinerja Meningkatnya derajat kesehata masyarakat 2005 : 68,1 MISI I Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Tujuan 1 PROGRAM Pengembangan Lingkungan Sehat 2006 : 68,39 AHH 2007 : 69, PROGRAM 12 KEGIATAN Peningkatan Sanitasi Dasar : 52,55% Rumah tangga PHBS JAGA 2006 : 53,05% 2007 : 54,85% 2005 : 48 % 2006 : 49.5 % 2007 : 51.24% Meningkatnya PHBS Meningkatnya cakupan jamban keluarga EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD KESEHATAN

29 tolok ukurTarget kinerja Meningkatnya derajat kesehata masyarakat 2008 : 69,83 MISI I Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing. Tujuan 1 PROGRAM Pengembangan Lingkungan Sehat AHH 1 1 PROGRAM 12 KEGIATAN Peningkatan Sanitasi Dasar : 57,55% Rumah tangga PHBS JAGA 2008 : 53% Meningkatnya PHBS Meningkatnya cakupan jamban keluarga KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD KESEHATAN KAITKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INI DGN KRITERIA MASALAH, USULAN MASY, TKT MANFAAT, KAITAN DGN FOKUS DAN PRIORITAS TAHUN 2008, SHG SELANJUTNYA DAPAT DIURUTKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TSB.

30 DAFTAR ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH PENDAHULUAN BAB I ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB II RENCANA KERJA (Yang memperhatikan Renstrada, Renja SKPD dan Hasil Musrenbang ) BAB III BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI PENUTUP

31 DAFTAR ISI KEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENDAHULUAN BAB I GAMBARAN UMUM RKPD BAB II PENUTUP BAB III BAB IV KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN IMPILKASINYA THDP SUMBER PENDANAAN LAMPIRAN LAMPIRAN I DAN II

32 LAMPIRAN KEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KODE LAMPIRAN I BIDANG URUSAN PEMDA BIDANG URUSAN PEMDA SASARAN PROGRAM/KEG TARGET (%) ORGANI SASI PAGU INDIKATIF (RP) NO LAMPIRAN 2 URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG RP % % PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PROGRAM KEGIATAN DST……………….

33 DAFTAR ISI PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENDAHULUAN BAB I KEBIJAKAN UMUM APBD BAB II PENUTUP BAB III BAB VI PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH LAMPIRAN LAMPIRAN I, II DAN III PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN BAB IV PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI BAB V

34 LAMPIRAN PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH NO LAMPIRAN 1 URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG RP % % PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN

35 LANJUTAN ………………………. NO LAMPIRAN 2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SASARAN PROGRAM/KEG ORGANI SASI JUMLAH PLAFOND ANGGARAN (RP) KODE LAMPIRAN 3 URUSAN PEMDA DAN ORGANIASI PLAFOND ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH

36 HAL PENTING YG BERKAITAN DGN PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD TAHUN 2008 HAL PENTING YG BERKAITAN DGN PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD TAHUN AKAN DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN DGN SKPD TTG SINERGITAS RENJA SKPD DGN RKPD, KUA, DAN PPAS YANG LANGSUNG MENGARAH PADA PEMBAHASAN PRA RKA BAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD : RENSTRADA, MUSRENBANG, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD BAHAN DALAM PENYUSUNAN KUA : RKPD, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD, SPM, SAB DAN STANDAR HARGA BAHAN DALAM PENYUSUNAN PPAS : KUA, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008, PLAFOND SKPD, SAB DAN STANDAR HARGA PERLU JUGA DIPERHATIKAN MENGENAI KELEMBAGAAN SERTA PEMBAGIAN PERAN ANTARA SKPD KABUPATEN DGN KECAMATAN SELAKU SKPD.

37 TINDAK LANJUT DARI RAPAT HARI INI…………… 2 2  SETIAP SKPD AKAN EKPOSE DENGAN TAPD TTG MASING-MASING RENJA TAHUN 2008 DGN MEMPERHATIKAN HSL MUSRENBANG, RENTSRA SKPD, RENSTRA KAB. (DGN DAFTAR ISI RENJA SESUAI DGN DAFTAR ISI RKPD).  SETELAH SETIAP SKPD SELESAI EKSPOSE TTG RENJA SKPD-NYA, DILANJUTKAN DGN PEMBAHASAN PRA RKA SKPD TSB DGN TAPD. P

38 DAFTAR ISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH PENDAHULUAN BAB I ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB II RENCANA KERJA BAB III BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VI PENUTUP

39 RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KAB. SUBANG TAHUN 2007 PENDAHULUAN BAB I ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 BAB III BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V PENUTUP

40 DARI KECAMATAN 2 MILYAR/ KEC 1 1 BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN DARI SKPD KAB DAN SKPD KEC DARI SKPD KAB DAN SKPD KEC DPRD PANGGAR EKSEKUTIF PANGGAR EKSEKUTIF PERG TINGGI PERG TINGGI LSM KAB RENCANA PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN KRITERIA KAJIAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG NARA SUMBER CAKUPAN LAYANAN CAKUPAN LAYANAN TKT MASALAH TKT MASALAH KESESUAIAN ANTARA PRIORITAS SKPD DGN KEC KESESUAIAN ANTARA PRIORITAS SKPD DGN KEC PRIORITAS FISIK DAN PRASARANA FISIK DAN PRASARANA SOSBUD : PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA DLL SOSBUD : PENDIDIKAN, KESEHATAN, TENAGA KERJA DLL EKONOMI Dibandingkan antara usulan SKPD dengan Kecamatan Memiliki nilai manfaat untuk pelayanan masy, mendukung pelak. pemerintahan Keg. yang tkt masalahnya bersakala Kab Rekomendasi atas Musyawarah dan Mufakat Musyawarah dan Mufakat dituangkan dalam Berita Acara HASIL MUSRENBANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI BAHAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPBD 2008 Dikerjakan oleh SKPD KAB KESUAIAN ANTARA PRIORITAS KECAMATAN DAN SKPD MERUPAKAN PRIORITAS UNTUK MENJADI BAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN

41 PERMASALAHAN CORE BUSINES PERMASALAHAN CORE BUSINES KERANGKA PIKIR PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG KERANGKA PIKIR PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG GRAND DESIGN Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2008 ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008 PERMASALAHAN PENGANGGURAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGENTASAN KEMISKINAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENCAPAIAN IPM PERMASALAHAN IPM PERMASALAHAN IPM KEMAMPUAN FISKAL KEMAMPUAN FISKAL PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA Prioritas Pembangunan Tahun 2008 Prioritas Pembangunan Tahun 2008 RKPD TAHUN 2008 RKPD TAHUN 2008 RENSTRA KABUPATEN RENSTRA KABUPATEN MUSRENBANG RKPD MUSRENBANG RKPD RENJA SKPD

42 EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

43 PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

44 IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN NOKECAMATAN AHHAMHRRLS Daya beliIPMLPE % KK MISKIN (Tahun )(%)(Tahun)(Rp) (%) 1Sagala herang % 2Jalan cagak % 3Cisalak % 4Tanjungsiang % 5Cijambe % 6Cibogo % 7Subang % 8Kalijati % 9Cipeundeuy % 10Pabuaran % 11Patokbesi % 12Purwadadi % 13Cikaum % 14Pagaden % 15Cipungara % 16Compreng % 17Binong % 18Ciasem % 19Pamanukan % 20Pusakanagara % 21Legonkulon % 22Blanakan % KABUPATEN % Hubungan Korelasi KK Miskin : LPE = - 0,30 KK Miskin : daya beli = 0,29 IPM : LPE = 0,45

45 PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

46 PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

47 PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

48 PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

49 PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

50 PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DOMINAN KABUPATEN SUBANG TAHUN

51 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten

52 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

53 ASPEK DEMOGRAFI ASPEK DEMOGRAFI

54 1.Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayi 2.Kemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen. 3.Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksi 4.Rendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten Subang 5.Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender. 1.Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayi 2.Kemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen. 3.Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksi 4.Rendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten Subang 5.Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender. ANALISA KELEMAHAN ANALISA KEKUATAN 1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan komposisi umur penduduk 2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat 1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan komposisi umur penduduk 2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat

55 1.Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan. 2.Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk 1.Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan. 2.Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk ANALISA PELUANG ANALISA ANCAMAN 1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha. 2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya. 1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha. 2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.

56 ASPEK SOSIAL BUDAYA ASPEK SOSIAL BUDAYA

57 1.Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang dalam rangka Akselerasi Pencapaian IPM 2.Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 % 1.Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang dalam rangka Akselerasi Pencapaian IPM 2.Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 % ANALISA KEKUATAN

58 1.Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkat 2.Permasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dll 3.Terdapat anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak sekolah hingga mencapai 26 ribuan orang. 4.Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA 5.Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian wajar dikdas 9 tahun 6.Tingkat capaian Angka Melek Huruf yang cenderung meingkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan, 7.Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata. 8.Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SD belum berjalan sebagaimana mestinya. 9.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 10.Masih ada Desa yang belum memiliki Bidan Desa sebanyak 55 Desa. 11.Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan. 1.Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkat 2.Permasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dll 3.Terdapat anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak sekolah hingga mencapai 26 ribuan orang. 4.Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA 5.Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian wajar dikdas 9 tahun 6.Tingkat capaian Angka Melek Huruf yang cenderung meingkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan, 7.Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata. 8.Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SD belum berjalan sebagaimana mestinya. 9.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 10.Masih ada Desa yang belum memiliki Bidan Desa sebanyak 55 Desa. 11.Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan. ANALISA KELEMAHAN

59 1.Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat. 2.Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, 3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4.Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5.Pangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan minimal Lulusan SLTA. 6.Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal 7.Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta. 1.Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat. 2.Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, 3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4.Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5.Pangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan minimal Lulusan SLTA. 6.Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal 7.Terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta. ANALISA PELUANG

60 1.Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi. 2.Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender. 3.Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura. 4.Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi. 5.Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah. 6.Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS 1.Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi. 2.Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender. 3.Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura. 4.Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi. 5.Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah. 6.Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS ANALISA ANCAMAN

61 ASPEK EKONOMI ASPEK EKONOMI

62 ANALISIS GROWTH AND SHARE ANALISIS GROWTH AND SHARE PERDAGANGAN KONDISI STABIL RESTAURAN HOTEL PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN KONDISI POTENSIAL PERTANIAN KONDISI MENURUN INDUSTRI PENGOLAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI KONDISI RENDAH SHARE GROWTH

63 1.Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial 2.Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga %. 3.Kontribusi Pertanian, dan perdagangan berada pada posisi kuadran I dan kuadran II (Lihat Analisis Growth dan Share) 4.Kabupaten Subang memiliki posisi yang Strategis. 5.Adanya Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan. 6.Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi 7.Ditetapkannya Zona Industri seluas ha. 1.Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensial 2.Pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga %. 3.Kontribusi Pertanian, dan perdagangan berada pada posisi kuadran I dan kuadran II (Lihat Analisis Growth dan Share) 4.Kabupaten Subang memiliki posisi yang Strategis. 5.Adanya Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan. 6.Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi 7.Ditetapkannya Zona Industri seluas ha. ANALISA KEKUATAN

64 1.Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun berkisar 38 – 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun yang berkisar %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung. 2.Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saing 3.Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha. 4.Penerapan Teknologi masih Rendah. 5.Kualitas SDM masih rendah 6.Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat 7.Tingginya Pengangguran. 8.Akses untuk mendapatkan modal sulit. 9.Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal 1.Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun berkisar 38 – 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun yang berkisar %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung. 2.Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saing 3.Kepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha. 4.Penerapan Teknologi masih Rendah. 5.Kualitas SDM masih rendah 6.Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat 7.Tingginya Pengangguran. 8.Akses untuk mendapatkan modal sulit. 9.Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal ANALISA KELEMAHAN

65 1.Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri. 2.Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri. 3.Rencana Pembangunan Jalan Tol 4.Adanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. 1.Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri. 2.Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri. 3.Rencana Pembangunan Jalan Tol 4.Adanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna. ANALISA PELUANG 1.Standarisasi produk. 2.Era persaingan pasar bebas. 1.Standarisasi produk. 2.Era persaingan pasar bebas. ANALISA ANCAMAN

66 ASPEK SARANA PRASARANA ASPEK SARANA PRASARANA

67 ANALISA KEKUATAN 1.Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik 2.Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya 3.Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan 1.Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik 2.Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya 3.Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan

68 1.Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2. Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai 1.Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2. Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai ANALISA KELEMAHAN 1.Standarisasi produk. 2.Era persaingan pasar bebas. 1.Standarisasi produk. 2.Era persaingan pasar bebas. ANALISA ANCAMAN 1.Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2.Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai 4.cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 %, sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2004 baru mencapai rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%). 5.Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan insfrastrukur di kabupaten Subang tergolong rendah. Keterlibatan tersebut dirasakan cukup penting mengingat kebijakan pengelolaan infrastruktur tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat tentunya sangat diharapkan baik dalam bentuk investasi maupun dalam pengelolaan langsung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. 6.Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana. 1.Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2.Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai 4.cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 %, sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2004 baru mencapai rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%). 5.Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan insfrastrukur di kabupaten Subang tergolong rendah. Keterlibatan tersebut dirasakan cukup penting mengingat kebijakan pengelolaan infrastruktur tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat tentunya sangat diharapkan baik dalam bentuk investasi maupun dalam pengelolaan langsung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. 6.Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana.

69 1.Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2. Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai 1.Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 % 2. Beban kendaraan yang relatif tinggi 3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai ANALISA KEKUATAN 1.Standarisasi produk. 2.Era persaingan pasar bebas. 1.Standarisasi produk. 2.Era persaingan pasar bebas. ANALISA ANCAMAN 1.Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik 2.Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya 3.Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan 4.Penghargaan dari pemerintah Pusat terhadap kualitas bangunan yang dtangani Pemerintah Daerah 1.Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik 2.Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya 3.Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan 4.Penghargaan dari pemerintah Pusat terhadap kualitas bangunan yang dtangani Pemerintah Daerah

70 ANALISA PELUANG Masih adanya daerah yang potensial rawan bencana ANALISA ANCAMAN 1.Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan 2.Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol 3.Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI 1.Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan 2.Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol 3.Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI

71 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

72 1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2 Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi 3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi 4 Kesehatan Lingkungan relatif rendah 5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang. 7 Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal. 9 Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai. 10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Minat Investasi belum menggembirakan 12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan

73 PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008 PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008

74 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 2 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 1 1 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA 5 5 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH 6 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

75 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2008

76 22 Permasalahan utama : 2 2 Belum Optimalnya Penyediaan Dana dalam penanganan Infrastruktur 1 1 Belum Optimalnya Keterlibatan Stakeholder dalam Pemeliharaan dan Pembangunan Fasilitas Infrastruktur PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

77 FOKUS PADA : 2 2 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA 1 1 PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 3 3 MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

78 2 2 Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan dengan memperhatikan Rasio murid terhadap sarana dasar pendidikan 1 1 Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat miskin Dalam mengakses layanan dasar pendidikan 3 3 Penyebab Budaya, berkaitan dengan masih adanya budaya yang kontraproduktif terhadap pendidikan PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN Permasalahan Utama 4 4 Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Pendidikan, berkaitan dengan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga pendidik serta sarana prasarana pendidikan

79 2 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1 1 PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 3 3 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 4 4 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL DAN INFORMAL PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA :

80 PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 1 1 Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan 2 2 Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat Dalam mengakses layanan dasar kesehatan 3 3 Penyebab Budaya berkaitan dgn pemahaman pentingnya hidup sehat yang belum optimal Permasalahan Utama 4 4 Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Kesehatan, berkaitan dengan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga kesehatan serta sarana prasarana kesehatan

81 2 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1 1 PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT 3 3 PROMOSI / PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT 4 4 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 5 5 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK

82 RENDAHNYA DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS, OBYEK PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA TIDAK SEIMBANGNYA JUMLAH TENAGA KERJA PERTANIAN DENGAN KONTRIBUSI HASIL DI SEKTORTERSEBUT 6 6 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH Permasalahan Utama : MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN RENDAHNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA 2 2 BELUM OPTIMALNYA AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM SERTA KEMITRAAN ANTARA UKM DENGAN PENGUSAHA MENENGAH DAN BESAR MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG

83 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA 6 6 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL – HASIL PERTANIAN PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA 2 2 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG

84 MASIH BESARNYA LUAS LAHAN KRITIS PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN BENCANA ALAM Permasalahan Utama: BELUM OPTIMALNYA PENGENDALIAN, DAN PEMANFAATAN RUANG 2 2 BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN 3 3 MASIH BESARNYA POTENSI RAWAN BENCANA SERTA BELUM OPTIMALNYA PENANGANAN PASCA BENCANA

85 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENATAAN RUANG PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN BENCANA ALAM FOKUS PADA : REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS 2 2 PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 3 3 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

86 \ BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH 1 1 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH Permasalahan Utama :

87 \ PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH 1 1 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH FOKUS PADA : 2 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

88

89 FUNGSI PEMERINTAH DALAM RKPD Dari isu strategis, prioritas pembangunan dan Fokus Prioritas, fungsi pemerintah dlm RKPD adalah sbb : 1 Walau bernama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kita sadar bahwa pemba ngunan yng dibiayai dan dilaksanakan oleh msy. Itu sendiri tetap yang paling utama 2 Hanya saja kegiatan masy. Hrs sesuai dgn amanat konstitusi shg perlu ada pengaturan oleh pemerintah 3 Disamping itu pemerintah perlu mendorong, memfasilitsi, mengkoordinasikan dan bahkan memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masy. Itu sendiri senntiasa dapat berkembang 4 Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka regulasi 1. KERANGKA REGULASI 1 Disisi lain pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar investasi pemerintah, serta layanan umum lainnya 2. Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan layanan publik 2. KERANGKA INVESTASI PEMERINTAH DAN LAYANAN PUBLIK

90 HAL POKOK YG PERLU KITA PERHATIKAN DLM PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS KEGIATAN HAL POKOK YG PERLU KITA PERHATIKAN DLM PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS KEGIATAN APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DGN TUPOKSI ORGANISASI 2 2 APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG PROGRAM, MISI DAN VISI DAERAH SHG TIDAK BERDIRI SENDIRI 1 1 APAKAH SEMUA KEGIATAN SDH MEMPUNYAI KELUARAN YG SESUAI DAN BERUPAYA MENGATASI PERMASALAHAN DAERAH YG STRATEGIS 3 3 APAKAH CAKUPAN PROGRAM DAN KEGIATAN SDH BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA LEBIH LUAS 4 4 Sinkronisasi Visi, Misi, program dan keg Kegiatan Tahun 2005 dan 2006 perlu dievalusi Kegiatan dr msing2 kegiatan dlm satu program hrs secr sinergis mendukung pencpaian hsl yang diharapkan dari program ybs (PP NO 20 TH 2004 TTG RKP PSL 8 AYAT (2))

91 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007 (HASILMUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006) REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007 (HASILMUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

92 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007 (PASCA MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006) REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007 (PASCA MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

93 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN ALUR PROSES PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 ALUR PROSES PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 MUSRENBANG DESA MUSRENBANG DESA 1 usulan prioritas desa Usulan Prioritas Kecamatan BHN MUSRENBANG KECAMATAN BHN MUSRENBANG KECAMATAN DPRD DPD/K 22 M 28 M MUSRENBANG KABUPATEN MUSRENBANG KABUPATEN FORUM SKPD FORUM SKPD 150 M 25,3 M 75 M Usulan Prioritas Kabupaten 75 M POKOK PIKIRAN DPRD RKPDKUASPRAPBD 175 M DPRD APBD 225 M APBN APBD PROP APBD KAB 175 M 15 M 35 M DPRD dan Kebijakan Lainnya PERBUP NOTA KESEPAKATAN DGN DPRD Gotong Royong 150 M 25 M

94 BAB IV MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2007 BAB IV MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2007

95 PRIORITAS LAINNYA (DI LUAR BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN) PRIORITAS LAINNYA (DI LUAR BAHAN MUSRENBANG KABUPATEN)

96

97 TUJUAN SPPN A. MENDUKUNG KOORDINASI ANTAR PELAKU PEMBANGUNAN; B. MENJAMIN TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI BAIK ANTAR DAERAH, ANTAR RUANG, ANTAR WAKTU, ANTAR FUNGSI PEMERINTAH MAUPUN ANTAR PUSAT DAN DAERAH; C. MENJAMIN KETERKAITAN DAN KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN; D. MENGOPTIMALKAN PARTISIPASI MASYARAKAT; DAN E. MENJAMIN TERCAPAINYA PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN, EFEKTIF, BERKEADILAN, DAN BERKELANJUTAN. PENDAHULUAN

98 UU PERENCANAAN EXISTING UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DOKUMEN PERENCANAAAN MUSRENBANGMUSRENBANG A B C DASAR HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD A B RPJMD C RKPD UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH D SE MENDAGRI NO 050/2020/SJ TGL 11 AGUSTUS 2005 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD DAN RPJMD KEPALA DAERAH DAN DPRD SUPAYA MELAKUKAN UPAYA PENYUSUNAN RPJP DAERAH RPJMD HANYA DISUSUN OLEH DAERAH YANG TELAH MEMILIKI KEPALA DAERAH HASIL PILKADA LANGSUNG KEPALA DAERAH DAN DPRD SUPAYA MELAKUKAN UPAYA PENYUSUNAN RPJP DAERAH RPJMD HANYA DISUSUN OLEH DAERAH YANG TELAH MEMILIKI KEPALA DAERAH HASIL PILKADA LANGSUNG PERGUB TTG TATACARA PERENCANAAN PEMBA- NGUNAN TAHUNAN DAERAH E

99 SINERGITAS TOP DOWN DAN BOTTOM UP PLANNING MENGEDEPANKAN PERENCANAAN PARTISIPATIF KEADILAN DAN SINERGITAS MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN FISKAL DAERAH PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

100 PENJABARAN DARI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN DENGAN MEMPERHATIKAN RPJM NASIONAL DAN PROPINSI MENGACU KEPADA RKP NASIONAL DAN RKPD PROPINSI JAWA BARAT MEMUAT RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH MEMUAT PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH MEMUAT RENCANA KERJA DAN PENDANAANNYA BAIK YANG DILAKSANAKAN LANGSUNG OLEH PEMERINTAH MAUPUN YANG DITEMPUH DENGAN MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DEFINISI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

101 Musrenbang Tk. desa, kec, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten PENJARINGAN ASPIRASI MASY PENJARINGAN ASPIRASI MASY MASYARAKAT (T. Masy, LSM, Ormas, PT dll) MASYARAKAT (T. Masy, LSM, Ormas, PT dll) MEKANISME PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 MEKANISME PENYUSUNAN APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 KESEPAKATAN KUA APBD KESEPAKATAN KUA APBD PENJARINGAN ASPIRASI MASY PENJARINGAN ASPIRASI MASY PEMDA DPRD RKA DAN DOKUMEN LAINNYA RKA DAN DOKUMEN LAINNYA APBD 2007 APBD 2007 Strategi dan Prioritas APBD Jan- Mar 2006 Mei Okt - Nop 2005 DRAFT KUA DRAFT KUA Mei-Juni Mei SINERGITAS RKPD DAN RENJA SKPD SINERGITAS RKPD DAN RENJA SKPD M. II. April PENELITIAN RASK/ RKA PENELITIAN RASK/ RKA Sept Pokok-pokok pikiran DPRD PROSES DPA Nop - Des 2005 PERBUP TTG RKPD TAHUN 2007 PERBUP TTG RKPD TAHUN 2007 Juni - Juli M III April Juli - Agt

102 EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA IPM TKT. PENGANGGURAN TKT. PENGANGGURAN TKT. KEMISKINAN TKT. KEMISKINAN LPP RENSTRA KABUPATEN RENSTRA KABUPATEN Musrenbang RKPD Musrenbang RKPD TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) LPE, PDRB RANCANGAN AWAL RKPD RANCANGAN AWAL RKPD Merumuskan gambaran awal -Analisa Isu Strategis -Kerangka Kekonomi Daerah -Prioritas Program dan Kegiatan Daerah Merumuskan gambaran awal -Analisa Isu Strategis -Kerangka Kekonomi Daerah -Prioritas Program dan Kegiatan Daerah Isu Strategis Pembangunan Tahun 2007 Isu Strategis Pembangunan Tahun 2007 Renja SKPD Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara Sosialisasi, Konsultasi Publik, dan jaring asmara Saran, tanggapan, rekomendasi stakehoders Saran, tanggapan, rekomendasi stakehoders Rumusan Hsl Kesepakatan & kemitraan Rumusan Hsl Kesepakatan & kemitraan RANCANGAN AKHIR RKPD RANCANGAN AKHIR RKPD -Kerangka Kekonomi Daerah -Analisa Isu Strategis -Prioritas Program dan Kegiatan Daerah -Kerangka Kekonomi Daerah -Analisa Isu Strategis -Prioritas Program dan Kegiatan Daerah Penetapan Perbup ttg RKPD Penetapan Perbup ttg RKPD Dan Indikator Lainnya Dan Indikator Lainnya

103 PERMASALAHAN CORE BUSINES PERMASALAHAN CORE BUSINES KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG GRAND DESIGN Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2007 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2007 ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH ANALISA ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH ISU STRATEGIS DAERAH Arah Pembangunan Tahun 2007 Arah Pembangunan Tahun 2007 PERMASALAHAN PENGANGGURAN PERMASALAHAN PENGANGGURAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PERMASALAHAN KEMISKINAN PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGENTASAN KEMISKINAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 25 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO 32 TAHUN 2004 UU NO TAHUN UU NO TAHUN PENCAPAIAN IPM PERMASALAHAN IPM PERMASALAHAN IPM KEMAMPUAN FISKAL KEMAMPUAN FISKAL PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA PERMASALAHAN PELAYANAN LAINNYA VISI NASIONAL VISI NASIONAL VISI JAWA BARAT VISI JAWA BARAT Prioritas Pembangunan Tahun 2007 Prioritas Pembangunan Tahun 2007

104 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2006 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2006 GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2007 Program/Kegiatan Prioritas Tahun 2007 Isu Strategis Daerah Isu Strategis Daerah Prioritas Pembangunan Tahun 2007 Prioritas Pembangunan Tahun 2007 PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI PENGENTASAN KEMISKINAN PENGENTASAN KEMISKINAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN VISI SKPD/ DIBALE VISI SKPD/ DIBALE MISI SKPD MISI SKPD STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan STRATEGI (cara mencapai tujuan dan Sasaran) 5 Tahunan PENCAPAIAN IPM PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA PENINGKATAN PELAYANAN LAINNYA Analisa Isu Strategis Daerah Analisa Isu Strategis Daerah

105 EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG

106 PERBANDINGAN REALISASI IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN 2006 dan 2007 HARAPAN

107 PERBANDINGAN REALISASI AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

108 PERBANDINGAN REALISASI AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

109 PERBANDINGAN REALISASI RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN TAHUN (DALAM TAHUN ) HARAPAN

110 PERBANDINGAN REALISASI DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RIBUAN RUPIAH) HARAPAN

111 PERBANDINGAN REALISASI LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

112 PERBANDINGAN REALISASI INCOME/KAPITA PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM RUPIAH) HARAPAN

113 PERBANDINGAN REALISASI INFLASI PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN (DALAM PERSEN) HARAPAN

114 PERBANDINGAN REALISASI LPP PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

115 PERBANDINGAN REALISASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROPINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN SUBANG TAHUN DAN HARAPAN TAHUN HARAPAN

116 ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG

117 Isu Strategis Misi I 1)Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah Pembangunan SDM ditinjau dari segi pendidikan mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut dirasakan masih belum optimal. Sebagai contoh rata-rata lama sekolah di Kabupaten Subang pada tahun 2004 relatif rendah hanya mencapai 6.72 tahun dari 9 tahun yang ditargetkan melalui Program Wajar Dikdas. Demikian pula Angka Melek Huruf yang hanya mencapai 87,85 %. Kedua indikator pembentuk Indeks pendidikan tersebut bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa Barat relatif rendah hanya menduduki urutan bawah. 2) Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi Pertumbuhan ekonomi yang membaik ternyata belum mampu diimbangi oleh penurunan angka kemiskinan sebagaimana data BKKBN (dari Jumlah KK Pra KS) yang pada tahun 2004 sekitar 156 ribuan KK atau berdasarkan data statistik sekitar kk sehingga perlu diupayakan konsep pertumbuhan yang diimbangi pemerataan kesejahteraan. Begitu pula tingginya angka pengangguran sebesar 55 ribuan jiwa menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diimbangi oleh membaiknya dunia usaha. 3) Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi Dengan indikasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2004 yang mencapai 6,72 tahun menandakan bahwa masyarakat Subang yang sebagian besar bermata pencaharian petani belum sepenuhnya menggunakan konsep pertanian agribisnis modern sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi sektor tersebut tidak memerlukan kualifikasi yang lebih tinggi. 4 ) Kesehatan Lingkungan relatif rendah Berdasarkan data bahwa cakupan jamban kelaurga Tahun 2004 mencapai 50,36% selebihnya % Buang Air Besar di Kali, sawah dll. Dan Cakupan Air Bersih mencapai 74,06 % sedangkan cakupan rumah sehat hanya 47,79%

118 1)Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum menggembirakan, baik dilihat dari aspek produktivitas, SDM, manajemen, teknologi, permodalan dan pemasaran, sehingga produknya baik dari segi kualitas maupun kuantitas kurang mampu bersaing di pasaran. 2)Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang. Meskipun isu lingkungan hidup sudah merupakan isu global namun sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran dan kepedulian dalam pelestarian lingkungan. Perusakan dan perambahan hutan, meluasnya lahan kritis, meningkatnya polusi air, tanah dan udara merupakan beberapa indikator lemahnya kesadaran terhadap lingkungan. 3) Ancaman Bencana alam Kabupaten Subang merupakan daerah yang cukup lengkap karena memiliki gunung, Daerah Aliran Sungai, Laut dan sebagainya. Dikatakan lengkap karena tidak semua daerah memiliki kekayaan tersebut. Disamping kekayaan kawasan tersebut sebagai potensi, kita tetap harus waspada terhadap ancaman bencana baik gunung, bencana banjir, gempa bumi dan lain-lain. Untuk itulah Kabupaten Subang harus terus berupaya mengeliminir kejadian bencana alam tersebut melaui program-program preventif seperti pengendalian lingkungan 4 )Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal. Penataan ruang merupakan instrumen pembangunan yang mengarahkan pemanfaatan ruang, namun sejauh ini masih ada masyarakat atau pelaku pembangunan lainnya yang tidak mengindahkan aspek ijin peruntukan dan penggunaan tanah (Perda Nomor 11 tahun 2000), sehingga perlu upaya optimalisasi komitmen antar pelaku pembangunan. 5 ) Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai. Sarana dan prasarana dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, jalan, air dan listrik merupakan hal yang prioritas mengingat penyediaan tersebut sangat mempengaruhi terhadap peningkatan sektor lainnya. Namun penyediaan sarana tersebut membutuhkan biaya yang relatif besar, sementara tingkat kerusakan pun tergantung pada berbagai aspek seperti cuaca, tingkat cakupan pelayanan dan unsur teknis lainnya. Sebagai contoh tingkat kerusakan jalan pada tahun 2004 sepanjang 521,25 km (49,43%) dari panjang jalan Kabupaten 1.054,5 Km. Isu Strategis Misi II

119 Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Perlu diakui bersama bahwa kinerja pemerintah belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah. Minat Investai belum menggembirakan Indonesia sebagai pangsa pasar terbesar dunia dengan 200 juta jiwa penduduknya sebenarnya merupakan daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan sahamnya di Indonesia serta di Kabupaten Subang. Karena selain bahan bakunya mudah tersedia juga disebabkan pola hidup masyarakatnya yang konsumtif. Berdasarkan data dari Forum Kerjasama dan Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (FKKPPMD) perkembangan minat penanaman modal selama lima tahun terakhir ( ) menunjukan sebanyak 1883 proyek (PMDN) dengan nilai investasi Rp. 385,2 trilliun sebanyak 453 (24%) berlokasi di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Barat masih merupakan lokasi yang diminati oleh investor baik dalam maupun luar negeri. Namun berdasarkan data BPPMD Kabupaten Subang pada Tahun 2000 nilai investasi di kabupaten Subang mencapai Rp, 2,4 Trilliun, Tahun 2001 sebesar Rp. 10 Milyar, tahun 2002 mencapai 2,6 Triliun dan Tahun 2003 mencapai Rp. 47,9 Milyar. Nilai Investasi yang fluktuatif tersebut dirasakan masih belum sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan terobosan- terobosan seperti kemudahan prosedur perijinan, studi kelayakan investasi, jaminan kepastian hukum serta peningkatan sarana prasarana lainnya. Isu Strategis Misi III Isu Strategis Misi IV

120 Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan Sebagaimana paradigma baru pembangunan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bersifat demokratis dan aspiratif artinya bahwa keterlibatan pelaku-pelaku pembangunan sangat diharapkan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. Keterlibatan tersebut dilakukan untuk menggalang kebersamaan memecahkan berbagai permasalahan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu Strategis Misi V

121 PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2007 PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2007

122 PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 2 2 PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 1 1 PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA 5 5 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH 6 6 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH

123 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2007 FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. SUBANG TAHUN 2007

124 FOKUS PADA : 2 2 UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES PELAYANAN DASAR LAINNYA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA 1 1 PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 3 3 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

125 2 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1 1 PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 3 3 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU 4 4 MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN FOKUS PADA :

126 2 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN 1 1 PENINGKATAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TERUTAMA KELUARGA MISKIN 3 3 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PROMOSI KESEHATAN 4 4 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN FOKUS PADA : 5 5 PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK SERTA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

127 PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN INDUSTRI KHUSUSNYA INDUSTRI MANUFAKTUR SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG MENAMBAH PELUANG KERJA TERMASUK BAGI KELUARGA MISKIN 6 6 PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH FOKUS PADA : FASILITASI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA 2 2 PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG

128 PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENATAAN RUANG PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN BENCANA ALAM FOKUS PADA : REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS 2 2 PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM 3 3 PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN GUNA MENGATASI KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

129 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 1 1 OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH FOKUS PADA : 2 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR

130 KRITERIA UMUM LANGKAH UMUM PENENTUAN SKALA PRIORITAS TK PERMASALAHAN DAERAH TK PERMASALAHAN DAERAH CAKUPAN PERMASALAHAN CAKUPAN PERMASALAHAN URGENSI MASALAH URGENSI MASALAH SKALA KAB. TK POTENSI DAERAH TK POTENSI DAERAH VISI DAERAH IPM KRITERIA KHUSUS KETERKAITAN ANTARA BIDANG//PROGRAM KETERKAITAN ANTARA BIDANG//PROGRAM 1 2 SKALA ANTAR KECAMATAN SKALA INTERNAL KECAMATAN SKALA ANTAR DESA SKALA INTERNAL DESA SANGAT MENDESAK. 1 KURANG MENDESAK. TIDAK MENDESAK

131 REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007 (HASIL MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006) REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007 (HASIL MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)

132 MUSRENBANG KECAMATAN MUSRENBANG KECAMATAN MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 MUSRENBANG DESA MUSRENBANG DESA 1 usulan prioritas desa Usulan Prioritas Kecamatan BHN MUSRENBANG KECAMATAN BHN MUSRENBANG KECAMATAN DPRD DPD/K 22 M 28 M MUSRENBANG KABUPATEN MUSRENBANG KABUPATEN FORUM SKPD FORUM SKPD 150 M 25,3 M 75 M Usulan Prioritas Kabupaten 75 M POKOK PIKIRAN DPRD RKPDKUASPRAPBD 175 M DPRD APBD 220 M APBN APBD PROP APBD KAB 175 M 174 M 448 M DPRD dan Kebijakan Lainnya PERBUP NOTA KESEPAKATAN DGN DPRD Gotong Royong 150 M

133 LANGKAH –LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN SKPD/DIBALE LANGKAH –LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN SKPD/DIBALE

134 MENGURUTKAN PRIORITAS KEGIATAN BERDASARKAN TINGKAT PERMASALAHAN DAN KETERKAITAN DGN VISI, MISI DAERAH DAN DIBALE 2 2 AGAR MENSINERGIKAN USULAN DIBALE DGN PRIORITAS KECAMATAN DAN DESA 1 1 CHECK DAN RECHECK PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN 3 3 KARENA ASUMSI ANGGARAN KEGIATAN SEBESAR RP. 150 M SEMENTARA KEBUTUHAN MENCAPAI RP. 216 MILYAR, MAKA DIBALE :

135


Download ppt "\ RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG TAHUN 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google