Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KOORDINASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KOORDINASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KOORDINASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 Jakarta, 17 Desember 2014

2 KEKUASAAN PEMERINTAHAN PRESIDEN Kementerian/LPNK Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 8 UU 23/2014 Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 8 UU 23/2014 Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 Koordinasi Sebagian Urusan Tanggungjawab PUSAT DAERAH Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 Psl 17 UUD 1945 Keuangan Negara Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah KEMENDAGRI 2 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

3 KMDN 29/02 Omnibus Regulation UU 17/2003UU 1/2004UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP UU 32/2004 Diubah dengan UU 23/2014 PERMENDAGRI 13/06, 59/07,21/11 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UU 5/74 PP 105/00 UU 22/99 PP 71/10 PP 24/05 PERMENDAGRI 64/13 3 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

4 NAWA CITA 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2.Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4.Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik; 8.Melakukan revolusi karakter bangsa; 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 4 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

5 SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement) 5 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

6 MANFAAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah; Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah; Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik; Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivias perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. 6 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

7 LANGKAH-LANGKAH KESIAPAN DAERAH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 LANGKAH-LANGKAH KESIAPAN DAERAH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 KEGIATAN 1.Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 2.Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam jumlah yang cukup dan kualitas memadai, dengan cara meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi; 3.Menyiapkan dan/atau menyesuaikan sistem aplikasi akuntansi yang dibutuhkan; 4.Mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2015 untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang mendukung persiapan dan pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual. 7 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

8 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERATURAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SAPD Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota tentang …. ProvinsiKabupaten/Kota Total Prov/Kab/Kota Jml Yang Menyele saikan Perkada %Jml Yang Menyele saikan Perkada %Jml Yang Menyele saikan Perkada % Kebijakan Akuntansi ,07 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ,45 Sumber: Ditjen Keuda Akhir November KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

9 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL & SAPD Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah Akhir November KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

10 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI AKRUAL & SAPD Sumber Data : Ditjen Keuangan Daerah Akhir November 10 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

11 HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 2.Komitmen (KDH dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam penerapan SAP Berbasis Akrual 4.Motivasi dalam upaya meningkatkan transparansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah 5.Para Sekda selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan selaku Ketua TAPD WAJIB memfasilitasi dan mengkoordinasikan SKPKD dan SKPD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual sesuai SAP pada tahun 2015 di lingkungan pemda masing-masing 1.Penerapan SAP Berbasis Akrual WAJIB dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Segera ambil langkah strategis dalam bentuk penyiapan regulasi, penyiapan SDM, dan penyesuaian aplikasi 11 3.Bagi Daerah yang telah memperoleh opini WTP harus dapat MEMPERTAHANKAN dan bagi yang belum WTP dapat memanfaatkan momentum guna PENGUATAN dan penerapan untuk berupaya mendapatkan opini WTP dari BPK-RI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

12 Terima Kasih


Download ppt "SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA RAPAT KOORDINASI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google