Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA LD, KKI 06/10 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA LD, KKI 06/10 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA LD, KKI 06/10 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

2 ISU DAN STRATEGI GLOBALISASI ….. Indonesia pasar potensial bagi masyarakat dunia khususnya untuk liberalisasi/globalisasi yankes. LD, KKI 06/10 2 1.Perkuat IMPLEMENTASI Regulasi Praktik Kedokteran/ Kedokteran Gigi WNI/WNA  REGISTRASI, SERTIFIKASI, LISENSI, AKREDITASI, BINWAS 2.Peningkatan kompetensi  CPD/P2KB/P3KGB  profesional, bermutu, aman dan berdaya saing 3.Pemetaan Kebutuhan & penempatan Dokter, Dokter gigi, Spesialis WNI/WNA dan WNA ASEAN 4. Pengembangan sistem informasI Kesehatan  SINERGISME SIST.INFORMASI (manual – online)

3 TUJUAN : A.DASAR : 1. UUPK (3 TUJUAN): PERLINDUNGAN PASIEN, MEMPERTAHANKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PRADOK, KEPASTIAN HUKUM 2. UU DAN PERATURAN TERKAIT  KOORDINASI 3. PERAN MASING-2 STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI UUPK  KOMITMEN & KERJASAMA B. PEMETAAN : 1. KEBUTUHAN & PELUANG KERJASAMA 3. KEBIJAKAN/REGULASI YG DIPERLUKAN 4. PETA PERAN MASING-2 STAKEHOLDERS

4 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Badan otonom, mandiri, non Struktural, bersifat independen, terdiri : - Konsil Kedokteran (KK) - Konsil Kedokteran Gigi (KKG) bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI PELANTIKan anggota KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PERIODE TUGAS TH.2009-2014

5 1.melakukan registrasi dr/drg 2.mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi 3.melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing TUGAS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) pasal 7 UUPK 6/21/2010Registrasi kki5

6 1.Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia i dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. 1.Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. 2.Surat tanda registrasi (STR) dokter dan surat tanda registrasi (STR) dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh KKI. 3.STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI UUPK psl.29 & psl.75; PERKONSIL NO.42/2007 6Registrasi KKI 7/12/2010 LD

7 Where do we go...? 1. Perapan standar pendidikan dan kompetensi dr/drg/spesialis  DIKTI, AIPKI/AFDOKGI, FK/KG 2. Sertifikasi kompetensi dr/drg/spesialis  KOLEGIUM (Uji kompetensi, P2KB/P3KGB) 3. REGISTRASI, REGISTRASI ULANG  STR (KKI) 4. ALIH IPTEK DR/DRG WNA  Surat Persetujuan KKI 5. DIKLAT/BEKERJA KE LN  Letter of Good Standing (KKI) 6. Saksi disiplin praktik kedokteran  MKDKI(KKI) 7. Pembinaan Pradok  IDI/PDGI (Rekomendasi) 8. Penempatan dan Ijin praktik  KEMKES RI, DINKES (PTT, SIP, ST spesialis) 7Registrasi KKI 7/12/2010 LD

8 Konsil Kedokteran Indonesia PERHIMPUNAN CABANG ILMU PERHIMPUNAN CABANG ILMU Regulator & Auditor MKKIMKKGIMKKIMKKGI IDI PDGI IPDSFK.CIPDSFK.CIPDSFK.BIPDSFK.BIPDSFK.AIPDSFK.A P2KB P3KGBP2KB KOLEGIUM CABANG ILMU KOLEGIUM MKEKMKEKGMKEKMKEKG KOMISI ETIK PERHIMPUNAN PERHIMPUNAN IPDGSFKG.AIPDGSFKG.AIPDGSFKG.BIPDGSFKG.BIPDGSFKG.CIPDGSFKG.C 7/12/2010 LD

9 Persyaratan memperoleh STR a.Memiliki ijazah dr/dr.sp/ drg/drg.sp b.Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dr/drg c.Surat keterangan sehat fisik dan mental d.Sertifikat kompetensi (dari Kolegium) e.Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi f.Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 4 (empat) lbr & ukuran 2x3cm sebanyak 2 (dua) lbr g.Bukti pembayaran biaya registrasi (Rp.250.000,- PNBP) Registrasi KKI9 UUPK Pasal 29, PERKONSIL NO.42/2007, 7/12/2010 LD

10 Dokter / Dokter Gigi LULUS STR (KKI) SIP (Dinkes) Rekomendasi IDI/PDGI Praktik (3 tempat) Sanksi -Cabut STR -Reschooling

11 Persyaratan Registrasi Ulang a.Fotokopi STR yang masih berlaku b.Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP c.Sertifikat kompetensi (hasil P2KB/P3KGB) dari Kolegium d.Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6cm sebanyak 4 (empat) lbr & ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lbr e.Bukti pembayaran biaya registrasi (Rp.250.000,- PNBP) 7/12/2010 LDRegistrasi KKI11 UUPK Pasal 29, Perkonsil No.42 /2007 Pengajuan Registrasi Ulang selambat-lambatnya 6 bulan sebelum habis masa berlaku STR

12 12 PENOMORAN STR Kode Provinsi Lulusan Kode Jenis Kelamin Kode dr atau drg Kode Kompetensi Nomor Registrasi Tahun Registrasi Registrasi ke ….

13 1.Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dr/drg/spesialis 2.Menerbitkan/mencabut STR/STR ulang 3.Melakukan pengujian thd persyaratan registrasi 4.Melakukan pencatatan dr/drg/spesialis yang terkena sanksi  pertimbangan registrasi ulang 5.Melakukan sinergi Sistem informasi dan kerjasama proses registrasi ulang bersama lembaga /OP terkait sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing KEWENANGAN KKI REGISTRASI / REGISTRASI ULANG DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS Registrasi KKI13

14 Mengapa perlu sinergisme Sistem Informasi Registrasi (manual /online?) Lulusan dokter dan dokter gigi semakin banyak Banyak prosedur dan pemangku kepentingan yang terlibat Tahun 2011 merupakan puncak registrasi ulang Sebaran yang luas tenaga medis di seluruh Indonesia MRA tenaga medis ASEAN Efektivitas dan efisiensi Registrasi KKI14 7/12/2010 LD

15 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Kondisi &Keberadaan Dokter/Dokter gigi/spesialis di Indonesia

16 16

17 REKAPITULASI PENERBITAN STR PER-TAHUN s/d 16 AGUSTUS 2010 TAHUNDRDRGDRG SPESDR SPESJUMLAH 2005 26 1165396 2006 39.496 12.6771.017 12.295 65.485 2007 14.646 3.7972313.51122.185 20085.7891.4031041.1888.484 20096.7411.46392 1.049 9.345 2010 5.418 824 62 694 6.998 Total 72.116 20.175 1.512 18.790 112.593 7/24/2010Registrasi KKI, LD17

18 Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter di Indonesia 26/10/09 BAPendidikan KKI18 LD, KKI 06/10

19 Jumlah Dokter / 100.000 penduduk menurut Provinsi Registrasi KKI 6/21/201019

20 NAD : 155 drg SUMUT : 1.293 drg Riau : 409 drg Riau : 409 drg Kepri : 118 drg Kepri : 118 drg SUMBAR : 481 drg SUMBAR : 481 drg Jambi : 142 drg Jambi : 142 drg Bengkulu : 70 drg BABEL : 53 drg SUMSEL : 230 drg SUMSEL : 230 drg Lampung : 239 drg Lampung : 239 drg DKI : 4.543 drg Banten : 1039 drg Banten : 1039 drg Jabar : 3.124 drg Jabar : 3.124 drg Jateng : 1.330 drg Jateng : 1.330 drg Yogyakarta : 742 drg Yogyakarta : 742 drg Jatim : 3.272 drg Bali : 613 drg NTB : 134 drg NTB : 134 drg NTT : 92 drg Kalbar : 144 drg Kalbar : 144 drg Kalteng : 69 drg Kalsel : 146 drg Kaltim : 325 drg Kaltim : 325 drg Sulsel : 983 drg Sultra : 76 drg Sulbar : 24 drg Sulteng : 67 drg Gorontalo: 26 drg Sulut : 76 drg Malut : 20 drg Maluku : 36 drg Papua : 80 drg Papua Barat : 22 drg Total Dokter Gigi : 20.175 (Data KKI : 16 Agustus 2010) SEBARAN DATA REGISTRASI DOKTER GIGI FKG Prodi KG Sulbar : 26 drg

21 Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter Spesialis di Indonesia 26/10/09 BA 21 Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk untuk 14 macam jenis spesialis

22 Jumlah Dokter Spesialis/100.000 penduduk menurut Provinsi Registrasi KKI 6/21/201022

23 NAD : 8 DRGS SUMUT : 29 DRGS Riau : 5 DRGS Kepri : 5 RDGS SUMBAR : 8 DRGS Jambi : 1 DRGS Bengkulu : 1 DRGS BABEL : 3 DRGS SUMSEL : 4 DRGS Lampung : 3 DRGS DKI : 529 DRGS DKI : 529 DRGS Banten : 61 DRGS Jabar : 274 DRGS Jateng : 65 DRGS Jateng : 65 DRGS DIY : 118 DRGS DIY : 118 DRGS Jatim : 328 DRGS Bali : 16 DRGS NTB : 3 DRGS NTT : 0 DRGS Kalbar : 2 DRGS Kalteng : 2 DRGS Kalsel : 2 DRGS Kaltim : 12 DRGS Sulsel : 24 DRGS Sultra : 1 DRGS Sulbar : 0 DRGS Sulteng : 1 DRGS Gorontalo: O DRGS Sulut : 4 DRGS Malut : 1 DRGS Maluku : 1 DRGS Papua : 1 DRGS Papua Barat : 0 DRGS Total DRGS : 1.512 (Data KKI : 16 Agustus 2010) SEBARAN DATA REGISTRASI DOKTER GIGI SPESIALIS IPDGS Prodi DGS

24 24 REKAP PENERBITAN LETTER OF GOOD STANDING DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI PERIODE TAHUN 2007 SD JUNI 2010 JENIS TENAGA200720082009JUN'21010 NEGARA TERBANYAK TUJUAN TRAINING NEGARA TERBANYAK TUJUAN BEKERJA PEMOHON LOGTBTBTBTB DOKTER224114356 Singapore, Jerman, USA, UK Malaysia, Brunei, Australia DR.SPESIALIS3117420392 Singapore, Malaysia (sub spes.), Malaysia, Australia, Afrika selatan DOKTER GIGI 1 2 2 Malaysia, Brunei, Australia DRG.SPESIALIS 1 2 1 Malaysia, Brunei, JUMLAH542116241014116441 KET : T (TRAINING/DIKLAT) B (BEKERJA)

25 25 REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS PROVINSI SUMATERA UTARA NO.KAB/KOTADOKTER DOKTER GIGI DOKTER GIGI SPESIALIS DOKTER SPESIALIS JUMLAH 1ASAHAN13430017181 2BATU BARA20002 3BELAWAN62008 4DAIRI2540433 5DELI SERDANG27547022344 6HUMBANG HASUNDUTAN1920021 7KARO69160893 8KOTA BINJAI13340018191 9KOTA MEDAN3577929299285463 10KOTA PADANG SIDEMPUAN7220016108 11 KOTA PANGKALAN BERANDAN 10001 12KOTA PEMATANG SIANTAR18159036276 13KOTA SIBOLGA4090857 14KOTA TANJUNG BALAI1870429 15KOTA TEBING TINGGI74130794 REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS TEREGISTRASI DI KKI s/d 16 AGUSTUS 2010 PROPINSIDUDRGDRGSDSPTOTAL SUMUT519212932911007614

26 26 NO.KAB/KOTADOKTER DOKTER GIGI DOKTER GIGI SPESIALIS DOKTER SPESIALIS JUMLAH 16LABUHANBATU13823016177 17LANGKAT842800112 18MANDAILING NATAL46170568 19NIAS1930325 20NIAS SELATAN30003 21PAKPAK BHARAT52007 22RANTAU RAPAT60017 23SAMOSIR1410015 24SERDANG BEDAGAI4350048 25SIMALUNGUN81140196 26TAPANULI SELATAN3250138 27TAPANULI TENGAH2130125 28TAPANULI UTARA3870247 29TARUTUNG10012 30TOBA SAMOSIR3570143 REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS TEREGISTRASI DI KKI s/d 16 AGUSTUS 2010 PROPINSIDUDRGDRGSDSPTOTAL SUMUT519212932911007614 REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DRG.SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS PROVINSI SUMATERA UTARA

27 NO.KAB/KOTADUDRGDRGSDSPJML 1KOTA PALEMBANG00022 TOTAL 201000022 1BANYUASIN1410015 2KOTA LUBUK LINGGAU3760649 3KOTA PAGAR ALAM1410217 4KOTA PALEMBANG4481232147720 5KOTA PRABUMULIH2950741 6LAHAT3330238 7MUARA ENIM3570648 8MUSI BANYUASIN1300114 9MUSI RAWAS1110012 10OGAN ILIR40004 11OGAN KOMERING ILIR910212 OGAN KOMERING ULU32601149 13OGAN KOMERING ULU SELATAN50005 14OGAN KOMERING ULU TIMUR1110113 TOTAL 201169515521851037 27 SASARAN REGISTRASI ULANG SUMUT…..?? NO.KAB/KOTADUDRGDRGSDSPJML 1KOTA MEDAN01023 TOTAL 201001023 1ASAHAN1000 1 2BELAWAN0100 1 3DELI SERDANG12004 16 4KARO2100 3 5KOTA BINJAI6208 16 6KOTA MEDAN22553267 347 7KOTA PADANG SIDEMPUAN3000 3 8KOTA PANGKALAN BERANDAN1000 1 9KOTA PEMATANG SIANTAR17307 27 10KOTA SIBOLGA0001 1 11KOTA TEBING TINGGI1000 1 12LABUHANBATU6000 6 13LANGKAT2000 2 14MANDAILING NATAL3100 4 15SIMALUNGUN2100 3 16TAPANULI TENGAH0001 1 17TARUTUNG1000 1 TOTAL 2011 28262288434

28 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Peraturan dan kondisi Registrasi Dokter/Dokter gigi/spesialis WNA

29 Dokter dan Dokter Gigi WNA 1.UUD RI Thn 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 2.UU No.29 Thn 2004 ttg Praktik Kedokteran (UUPK) 3.UU No.36 Thn 2009 ttg Kesehatan 4.UU No.44 Thn 2009 ttg Rumah Sakit 5.UU No.13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan 6.UU No. 9 Thn 1992 ttg Keimigrasian 7.PP No. 32 Thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan

30 Landasan Hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi WNA (lanjutan..) KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA & KEMENKES RI 1.Peraturan KKI, No. 42/KKI/Per/XII/2007 ttg Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, dan Registrasi bersyarat 2.Keputusan KKI No. 37/KKI/Kep/IX/2007 ttg Alih IPTEK 3.Keputusan KKI No. 17/KKI/Kep/IV/2008 ttg STR Sementara dan Bersyarat dokter dan dokter gigi WNA 4.Keputusan KKI 157/KKI/Kep/XII/2009 ttg STR dokter dan dokter gigi WNA ASEAN 5.PerMenKes No.1244/Menkes/Per/XII/2009 ttg pendelegasian ijin usaha PMA di bidang Kesehatan 6.Permenkes RI No.317/MENKES/PER/III/2010 ttg Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA di Indonesia

31 dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka Pendidikan, pelatihan, penelitian, di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia 1.Surat Tanda Registrasi Sementara dr/drg WNA UUPK Pasal 31, KEPKONSIL NO.17/2007 UUPK Pasal 31, PERKONSIL NO.42/2007, MRA 2010, KEPKONSIL NO.157/2009 2. Surat Tanda Registrasi Sementara dr/drg WNA - ASEAN (MRA mulai 1 JAN’2010) dapat di berikan kepada dokter dan dokter gigi WNA- ASEAN yang melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia Peraturan Registrasi dr/drg WNA di Indonesia

32 dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang melakukan kegiatan alih ilmu dan Pengetahuan (Iptek) di bidang kedokteran atau kedokteran gigi di Indonesia diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) atau dokter gigi spesialis (PPDGS) WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia. 4. Surat Persetujuan Alih Iptek dr/drg WNA 3. Surat Tanda Registrasi Bersyarat dr/drg WNA UUPK Pasal 31, PERKONSIL NO.42/2007, KEPKONSIL NO.17/2007 UUPK Pasal 32, PERKONSIL NO.42/2007, KEPKONSIL NO.37/2007 Peraturan Registrasi dr/drg WNA di Indonesia

33 Proyeksi Kebutuhan dan Produksi Dokter Spesialis di Indonesia 26/10/09 BAPendidikan KKI33 Asumsi 1 DSp/100.000 penduduk untuk 14 macam jenis spesialis ASUMSI SEBARAN DATA KEBERADAAN DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA DI INDONESIA (SUMBER : KKI, KEMKES, KEMNAKER RI 2010) DKI Bali NTB NTT Kepri Jabar Banten Riau Kaltim Kalbar Jatim sumsel Jateng Sumut?

34 34 REKAP PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN ALIH IPTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI WNA PERIODE TH.2007 SD JUNI’2010 JENIS TENAGA 2006200720082009JUN'2010 NEGARA ASAL TERBANYAK ALIH IPTEK DR.SPESIALIS : Kebidanan, Kardiologi, Ortopedi, Mata, Bedah Syaraf, Bedah Plastik, Kulit Kelamin, THT-KL, Peny.Dalam, 1413166 Swiss, Singapore, Jerman, USA, UK,Kanada Philipina, Australia, Taiwan. Japan, India DRG.SPESIALIS : Bedah mulut, Implantologi, Bdh Ortognatik, Cleft lip 6941 Japan, Belanda, cina, UK, USA JUMLAH1102220760

35 2. PERKONSIL 42/KKI/PER/XII/2007 TATACARA REGISTRASI, REGISTRASI ULANG, REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI DAN WNA Peraturan Registrasi Dokter/Dokter Gigi/Spesialis WNI/WNA di Indonesia Peraturan Registrasi Dokter/Dokter Gigi/Spesialis WNI/WNA di Indonesia Produk-2 Peraturan KKI : WEBSITE KKI  www.inamc.or.id 35Registrasi KKI 3. PERKONSIL 157/KKI/PER/XII/2009 TATACARA REGISTRASI, DOKTER DAN DOKTER GIGI WNA ASEAN YANG AKAN MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA 4. KEPKONSIL -2 REGISTRASI NO.37,38,17,61 1.UUPK NO.29/2004 bab VI psl.29-35 REGISTRASI, bab X psl.75 Ketentuan Pidana STR 7/12/2010 LD

36 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA KOORDINASI Peraturan Registrasi dokter/dokter gigi/spesialis WNA di Indonesia

37 37 KEPENTINGAN NASIONAL GLOBALISASI 1.Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945 & pasal 28D Amandemen UUD 45) 2.Dalam pembangunan nasional masih diperlukan: Investasi/modal asing (PMA); Teknologi dan tenaga ahli/skill; Perdagangan internasional. Menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan tertentu. Indonesia sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas: AFTA (2003), APEC, MRA ASEAN (2010), GATS/WTO (2020), Kesepakatan regional – People Mobility & Human Resource Development : IMS-GT, IMT-GT,BIMP-EAGA Kewenangan pengaturan TKA tidak dilimpahkan karena : TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut selective policy dan one gate policy; TKA terkait dengan hubungan internasional. OTONOMI DAERAH SUMBER : KEMENAKER RI

38 MOVEMENT QUALIFIED MEDICAL /DENTAL PROFESSION IN ASEAN COUNTRIES UNDER ASEAN MRA ON MEDICAL/DENTAL PRACTITIONERS (2009) RECOGNATION AND ELIGIBILITY OF FMP 1.QUALIFICATION (PMRA) 2.REGISTRATION AND CERTIFICATE TO PRACTISE (PMRA) 3.PRACTISING GEN MP OR SP NO LESS THAN 5 YRS 4.COMPLIANCE WITH CPD 5.NO VIOLATION ON ETHICAL AND PRO STANDARDS, LOCAL AND INT’L 6.NO INVESTIGATION OR LEGAL PROCEEDING PENDING AGAINTS 7.IN COMPLIANCE WITH OTHER ASSS OR REQUIREMENT PMRA HOST COUNTRY HOST COUNTRY DOMESTIC REGULATIONS (PMRA) PROFESSIONAL MEDICAL REGULATORY AUTHORITY 1.BOUND BY PRO- ETHICAL CODES OF COND AND STDS OF MED PRAC (PMRA) 2.BOUND BY PREVAILING LAWS 3.REQUIREMENT FOR INSURANCE LIABILITY SCHEME 4.RESPECT CULTURE AND RELIGIOUS PRACTISE 1.EVALUATE QUALIFICATIONS, TRAINING AND EXPERIENCES OF FMP 2.IMPOSE OTHER REQUIRMT /ASSESMENT FOR REGISTRATION 3.GRANT RECOGNITION AND REGISTER ELIGIBLE FMP 4.MONITOR AND ASSESS THE COMPLIANCE OF REG FMP 5.TAKE NECESSARY ACTIONS FOR FMP KKI & KEMKES RI  PMRA (Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu RI) )LD, KKI 06/10

39 Pasal 12 Permenkes 317 : 1.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang akan menggunakan TK-WNA harus memiliki RPTKA dan IMTA 2.Menteri mengeluarkan rekomendasi untuk pengesahan RPTKA dan IMTA Dalam persyaratan pengurusan IMTA telah tercakup semua persyaratan untuk Registrasi Sementara/ Alih Iptek  artinya:Kemkes RI sebelum memberikan Rekomendasi IMTA akan berkoordinasi dengan KKI Dan Kolegium untuk proses evaluasi dan adaptasi

40 40 Kepmenakertrans No. KEP-249/MEN/82 Kepmenakertrans No. KEP-249/MEN/82 Dalam waktu yang ditentukan Tenaga Kerja Indonesia dapat menggantikan Tenaga Kerja Warga Negera Asing Pendatang; Apabila penggunaan TKWNAP sudah melewati batas waktu yang ditentukan dalam lampiran SK ini, dikenakan iuran wajib diklat sebesar US $ 400/TKWNAP/ bulan, dan disetor ke Bank Pemerintah atas rekening Dirjen Pelayanan Kesehatan; Laporan diklat dilaksanakan setiap 3 bulan dan ditujukan ke Depnakertrans, Depkes dan BKPM; Jenis jabatan pada sektor kesehatan dengan tiga kategori : tertutup, diijinkan dengan batas waktu dan terbuka.Jenis jabatan pada sektor kesehatan dengan tiga kategori : tertutup, diijinkan dengan batas waktu dan terbuka. Undang – undang no. 13 tahun 2003 Undang – undang no. 13 tahun 2003 * * TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya; Membayar dana kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan (US$100/orang/bulan); Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping dilaksanakan setiap 6 bulan; Jenis jabatan pada sektor kesehatan dengan tiga kategori : tertutup, diijinkan dengan batas waktu dan terbuka. Jenis jabatan pada sektor kesehatan dengan tiga kategori : tertutup, diijinkan dengan batas waktu dan terbuka.

41 Jenis & Kewenangan : Penanaman Modal Asing di Bidang Kesehatan (± 65%) Ind. Farmasi Rumah sakit (spesialistik) Klinik Kedokteran Gigi(spesialistik) Klinik Kedokteran (spesialistik) Laboratorium Klinik Klinik Rehabilitas Mental Klinik Medical Check-Up Sarana Pelayanan Keperawatan Penyewaan Peralatan Medik Jasa Pengetesan/ Pengujian/Kaliberasi dan Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Jasa Manajemen Rumah Sakit Jasa Asistensi dalam Evakuasi Pertolongan Kesehatan dan Evakuasi Pasien Dalam Keadaan Darurat Jasa Pelayanan Akupuntur Tetap memberlakukan DNI

42 TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA NOSTAKEHOLDERSMASALAH 1. 2. 3. 4. Dikti, IPD/IPDG, IPDS/IPDGS Kolegium dr/drg/ spesialis IPDS/IPDGS, RSPendik RSGMP, RSUD Kota/Kab, RS Swasta (jejaring?), Kolegium Dr./Drg Sp. Dinkes, IDI/PDGI, RS, LSM, TNI/POLRI, Kolegium dll Keabsahan Ijazah dr/drg.spesialis lulusan LN : - Pengakuan IPD/IPDG LN melalui website Dikti - Dikti tidak menerbitkan s.ket/melegalisir ijazah Keabsahan Kompetensi : - Sertif Kompetensi negara asal tdk sll ada - Bentuk : S.Rekomendasi dari Kolegium di Ind. - Perlu ada ‘link’/MOU dgn kolegium di LN Persetujuan Alih iptek - Saryankes tempat alih iptekdokgi  bervariasi - Jenis : bakti sosial / alih iptek? - Persyaratan STR Neg asal tdk sll ada - Permohonan ke KKI << 3 bln - Laporan Hasil & Monev oleh Stakeholders : tda Bakti sosial : belum ada aturan jelas batasan kompetensi dokter/dokter gigi/spesialis WNA yang melakukan baksos

43 TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER/DOKTER GIGI/SPESIALIS WNA NOSTAKEHOLDERSMASALAH 1. 2. 3. Kementrian terkait, Dikti, Kolegium, IPD/IPDG, IPDS/IPDGS, RS Pendik, Kementrian terkait, Dikti, Kolegium, IPD/IPDG/ Dinkes, IDI/PDGI Registrasi Sementara (Kepkonsil 17/2007): - KKI belum pernah menerbitkan STR sementara untuk dr/drg/spesialis WNA yang akan melakukan/mengikuti diklat /penelitian - pemohon diklat sudah terlanjur datang & mengikuti pendidikan sebelum persyaratan sesuai ketentuan terpenuhi Registrasi Bersyarat (Kepkonsil 17/2007): - KKI belum pernah menerbitkan STR bersyarat untuk dr/drg/spesialis WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS di Indonesia - beberapa pemohon peserta PPDS sedang dalam proses adaptasi. Registrasi WNA ASEAN (Kepkonsil 157/2009) - KKI belum pernah menerbitkan STR dr/drg/ spesialis WNA ASEAN - Pemohon informasi persyaratan meningkat.

44 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Kesimpulan  Semua dr/drg WNI/WNA yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR  Secara prinsip berbagai Peraturan untuk dokter/ dokter gigi WNA telah sejalan dengan UUD 1945 (psl.27 ayat 2 UUD 1945 & psl.28D Amand.UUD 45)  perlu Penyiapan integrasi Sistem Informasi Registrasi dokter dan dokter gigi WNA untuk koordinasi dan Monev. secara terpadu  secara Offline/online

45 SEKIAN TERIMA KASIH KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA


Download ppt "KOORDINASI PERATURAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI WNI/WNA DI INDONESIA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA LD, KKI 06/10 KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google