Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BIDANG ENERGI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BIDANG ENERGI"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BIDANG ENERGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BIDANG ENERGI TAHUN 2015 Disampaikan Oleh: Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Pada Acara: Rakor Forum OPD Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Bandung, 18 Maret 2014

2 SISTEMATIKA PEMBAHASAN
PENDAHULUAN ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 II SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 III IV ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2015 PENGEMBANGAN BIDANG ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL V

3 I PENDAHULUAN

4 VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DAN VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – DENGAN IMAN DAN TAKWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025 MISI MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan MISI KE LIMA : Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bermutu (Beyond The Expectation), Akuntabel dan Berbasis Ilmu Pengetahuan Masyarakat yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing Tinggi Pengelolaan Pertanian dan Kelautan. Energi Baru dan Terbaharukan serta Pengelolaan Sumber Daya Air Industri Manufaktur, Industri Jasa dan Industri Kreatif Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berimbang Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata Dunia.

5 Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Visi: JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA MISI 4 : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

6 SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA: 5 NILAI-NILAI LUHUR : JUJUR DAN KONSISTEN TANGGUH DAN DISIPLIN KEPELOPORAN DAN KETELADANAN RAMAH DAN BIJAKSANA KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN 7 KARAKTER : SEHAT, CERDAS DAN CERMAT PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL BERINTEGRITAS TINGGI BERMARTABAT

7 Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
KONDISI UMUM JAWA BARAT (2013) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk 44,3 Juta 45,34 Juta Jiwa Kabupaten/Kota : 27 Luas : ,44 Ha Kecamatan : Kelurahan : Desa : Penduduk Indonesia (2012) : Jiwa Jawa Barat : Jiwa Penduduk Miskin (2013) : 9,61 % PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb) PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb) Inflasi : 9,15 % LPE : 6,05 % IPM : 73,40* RLS : 8,09 th AMH : 96,49 % AKI (2011) : 217 per Kel Hidup AKB (2012) : 30 per Kel Hidup APK SD : 119,55 % APK SLTP : 95,25 % APK SLTA : 70,19 % APK PT : 17,09 %

8 ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
II

9 RESPON RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
TERHADAP PROGRAM NASIONAL RPJMN 2010 – 2014 RPJMD JAWA BARAT INPRES NOMOR 3 TAHUN (4 P) Prioritas 1, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Prioritas 2, Pendidikan Prioritas 3, Kesehatan Prioritas 4, Penanggulangan Kemiskinan; Prioritas 5, Ketahanan Pangan; Prioritas 6, Infrastruktur; Prioritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Prioritas 8, Energi; Prioritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Prioritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik; Prioritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi; Prioritas 12, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Prioritas 13, Bidang Perekonomian; Prioritas 14, Bidang Kesejahteraan Rakyat; CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (P2) CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan (P3) CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku (P6, P8) CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (P4, P5, P13) CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (P4, P7, P 13) CG 6 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (P9) CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga (P11) CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (P14) CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (P2, P12, P14) CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (P1) Pro Growth : CG 3, CG 4, CG 5 Pro Job : CG 4, CG 5, CG 7, CG 10 Pro Poor : CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 9 Pro Environment : CG 6 RPJMN TUJUAN PEMBANGUNAN MDGs Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (CG 1, CG 2, CG 9) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua (CG 1) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (CG8) Menurunkan Angka Kematian Anak (CG 2) Meningkatkan Kesehatan Ibu (CG 2) Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya (TB) (CG 2) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup (CG 6) Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan (CG 10)

10 TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
KEGIATAN PRIORITAS (2013 – 2018) TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT Jabar bebas putus jenjang sekolah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas Pendidikan berkebutuhan khusus Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan CG 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan kebencanaan Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan non mineral Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestic dan pengelolaan sampah regional Penanganan bencana longsor dan banjir Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat Pengembangan Destinasi wisata CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga Peningkatan pengelolaan kependudukan Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan Infrastruktur jalan dan perhubungan Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; dan Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat Pengurangan Kemiskinan Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat CG 9 Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani Jawa Barat bebas rawan pangan Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan Efektivitas Pemerintahan dan profesionalisme aparatur Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public Penataan sistem hukum dan penegakan hukum Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa CG 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi Pengembangan skema pembiayaan alternative Pengembangan industry manufaktur Pengembangan industry keratif dan wirausahawan muda kreatif CG 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian

11 TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT
KEGIATAN PRIORITAS (20013 – 2018) TEMATIK KEWILAYAHAN JAWA BARAT WKPP III (WILAYAH CIREBON) Pengembangan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan; Pengembangan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; Pengembangan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal; Pelestarian keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata; Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. WKPP II (WILAYAH PURWAKARTA) Pengembangan industri manufaktur; Pengembangan industri keramik dan gerabah; Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau,serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal; Pengembangan wisata sejarah dan wisata pilgrimage (ziarah); Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR. WKPP IV (WILAYAH PRIANGAN) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor; Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak; Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor; Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata; Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya. WKPP I (WILAYAH BOGOR ) Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal; Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global; Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya; Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR. 11

12 37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No
37 PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PROVINSI JAWA BARAT (SK Gubernur No. 500/Kep. 66-Org/2014) Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Infrastruktur Desa dan Perdesaan. Rehab 100 ribu Rumah Rakyat Miskin. Revitalisasi 50 ribu Posyandu Multifungsi Meningkatkan Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). wirausahaan baru. Mempersiapkan Cetak Sawah Baru Ha (2015) (Nasional). Kontribusi Surplus 10 Juta Ton Beras (Nasional). Pengelolaan Jaringan Irigasi Terpadu. Destinasi Wisata Dunia. Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur. Ketahanan Pangan (Nasional). Pembangunan TOL dan Jalan Lintas Cepat. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati (BIJB Kertajati) dan Aerocity Kertajati. Penanganan limbah di Kawasan Kahatex Rancaekek, Kawasan Industri Kulit Sukaregang Garut, Limbah Batubara, serta Penambangan Pasir Besi . Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi. Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk. Perwujudan Kawasan Lindung 45% (Jabar Green Province). TPPAS Legok Nangka di Kab. Bandung dan TPPAS Nambo di Kab. Bogor. Kemandirian Energi Perdesaan. Sanitasi Lingkungan Kab/Kota. Rasio Elektrifikasi Rumah Penyelesaian Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede. Sekolah Gratis SD/SLTP/SLTA. Beasiswa Pendidikan untuk Pemuda, Tenaga Medis, Keluarga Atlet Berprestasi dan Guru. 2 Juta Serapan Tenaga Kerja. Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/kota. Pembangunan Pusat seni dan Budaya. Pengurangan Kemiskinan. Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pembangunan Venues dan Pelaksanaan PON XIX. Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat.di 5 Wilayah. Pembangunan Kampus Baru Perguruan Tinggi Di Luar Domisili (PDD) di Jawa Barat. Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Kobong Pondok Pesantren Modernisasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Meningkatkan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya.

13 SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015
III

14 Tema Pembangunan 2015 Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan
Untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat

15 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
TAHUN 2015 1. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang masih rendah 12. Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 serta sarana prasarana olahraga di kabupaten/kota 2. Aksesibilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat masih kurang 13. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya tidak merata 3. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi, serta permukiman masih kurang 14. Penanganan pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan 4. Ketahanan energi dan kualitas air baku 15. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah 5. Produktivitas lahan pertanian,dan Ketahanan Pangan 16. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas demokrasi 6. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan 17. Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi buruh, korban trafficking, dan anak 7. Diversifikasi industri padat karya, kelembagaan dan modal usaha 18. Pembangunan di wilayah perbatasan antar Provinsi dan antar Perbatasan Kabupaten/Kota 8. Pengendalian eksploitasi berlebihan sumber daya mineral dan non mineral 19. Reformasi Birokrasi berbasis Profesionalisme dan Kesejahteraan serta Keseimbangan Kualitas SDM Lintas Pemerintahan 9. Kualitas lingkungan hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta bagi peran hulu-hilir 20. Kesenjangan hasil pembangunan ekonomi dan infrastruktur perdesaan 10. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana. Kerjasama untuk Percepatan Pembangunan berbasis Multipihak Dalam negeri dan Luar Negeri 11. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata 22. Pembangunan metropolitan dan pusat pertumbuhan Jawa Barat

16 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (RPJMD 2013-2018)
Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah Terbatasnya pemanfaatan energi baru terbarukan serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral Belum optimalnya pendayagunaan produksi energi sumber daya mineral Belum optimalnya penanganan dan mitigasi bencana alam geologi Belum teridentifikasi dan terpetakannya sumber daya geologi dan mineral untuk peruntukan lainnya seperti geowisata dan geopark Belum diberdayakannya potensi/peruntukan sumber daya geologi dan mineral lainnya seperti sumber daya keragaman geologi untuk geoheritage dan geopark

17 CAPAIAN DAN TARGET PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT
No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET 2014 2015 Target Capaian MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan InfrastrukturStrategis yang Berkelanjutan 1. Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 44.310 ,31 45.284,2 45.340,8 46.035,9 46.800,1 2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah Persen 31 – 34 34,5 36 – 37 n/a 37 – 38 38 – 39 3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Persen per Tahun 2,07 3 - 2 4 - 3 5 - 4 4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi 10,86 11,5 – 12,03 12,03 – 25,09 25,09 – 39,77 5. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi 64,52 65,98 6. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 71 – 73 73.55 71-7 80,05 7. Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan) 62 – 65 63.53 65-70  64,70 8. Cakupan Pelayanan Air Minum 60 – 65 51.76 60-65  60,52 63 – 70 9. Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) 61 – 67 63.21 67-72  63,40 63,5 - 64 10. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang Persen  9,6 9,6 - 10,4 7,1 10,4 - 10,8 10,8 - 11,2 11. Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1) 93 – 94 97.05 93-94 97,56 97,10 – 97,4 97,20 – 97,50

18 ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2015
IV ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN TAHUN 2015

19 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK
WILAYAH I BOGOR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN/KOTA 1 Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Desa Menuju Sentra Wisata Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di Wilayah I Bogor Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri, Sentra Wisata dan Sentra Pertanian Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Sukabumi, Kab. Cianjur 2 Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol BOCIMI 54 Km Kab. Bogor, Kab/Kota Sukabumi 3 Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Jalan Poros Timur – Puncak untuk mengurai kemacetan Kab. Bogor Pengembangan Infrastruktur Transportasi Massal Kab/Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi 4 Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung selain pendekatan STRUKTUR Percepatan Pembanguan Waduk Ciawi Valuasi dan Pengelolaan SDA dan Hayati 5 Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di BOPUNJUR dan Pantai Selatan Pengendalian dan Penertiban Pertambangan Pasir Besi di Pantai Selatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang JABODETABEK-PUNJUR Kab/Kota Bogor, Kota Depok 6 Pengembangan Metropolitan Kembar Bodebek Karpur dan Metropolitan Jakarta Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Laut Kab. Sukabumi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Kab.Bogor, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Bodebek Karpur Percepatan Pembangunan TPPAS Regional Nambo 7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan

20 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK
WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN Kabupaten/Kota 1 Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Menuju Sentra Industri Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP II Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri dan Sentra Pertanian 2 Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya Kab. Karawang 3 Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Jalan Horisontal Poros Tengah untuk mengurai kemacetan Kab. Bekasi Pengembangan Infrastruktur Transportasi Massal Kota/Kab.Bekasi, Kab. Karawang 4 Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Citarum selain pendekatan STRUKTUR Pengendalian & Penertiban Bantaran Saluran Tarum Barat Kab.Bekasi Valuasi dan Pengelolaan SDA dan Hayati Jasa Lingkungan Pemanfaat Air Citarum 5 Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Bodebek Karpur Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung, Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang Bodebek Karpur Kab/Kota Bekasi, Kab.Karawang, Kab. Purwakarta GRLK Pesisir Pantai Utara Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang 6 Pengembangan Metropolitan Kembar Bodebek Karpur dan Metropolitan Jakarta Infrasktruktur Antar Kawasan Industri Kab.Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta Penataan dan Pengembangan Rumah Vertikal dan Gedung dengan Teknologi Hijau Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Bodebek Karpur

21 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK
WILAYAH II PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN Kabupaten/Kota 1 Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Menuju Sentra Industri Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP II Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri dan Sentra Pertanian 2 Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya Kab. Karawang 3 Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Jalan Horisontal Poros Tengah untuk mengurai kemacetan Kab. Bekasi Pengembangan Infrastruktur Transportasi Massal Kota/Kab.Bekasi, Kab. Karawang 4 Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Citarum selain pendekatan STRUKTUR Pengendalian & Penertiban Bantaran Saluran Tarum Barat Kab.Bekasi Valuasi dan Pengelelolaan SDA dan Hayati Jasa Lingkungan Pemanfaat Air Citarum 5 Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Bodebek Karpur Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung, Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kab. Bekasi, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang Bodebek Karpur Kab/Kota Bekasi, Kab.Karawang, Kab. Purwakarta GRLK Pesisir Pantai Utara Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang 6 Pengembangan Metropolitan Kembar Bodebek Karpur dan Metropolitan Jakarta Infrasktruktur Antar Kawasan Industri Kab.Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kab. Purwakarta Penataan dan Pengembangan RumahVertikal dan Gedung dengan Teknologi Hijau Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Bodebek Karpur

22 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK
WILAYAH III CIREBON PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN Kabupaten/Kota 1 Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Desa Menuju Sentra Wisata Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP III Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri, Sentra Wisata dan Sentra Pertanian 2 Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU Kab. Majalengka 3 Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Transportasi Multi Moda dan Reaktivasi Kereta Api Kab/Kota Cirebon, Kab. Majalengka 4 Lambatnya Pembangunan Bandara Udara Percepatan Pembangunan Bandara Udara Kertajati 5 Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk selain pendekatan STRUKTUR Percepatan Pembanguan Waduk Kuningan Kab. Kuningan Valuasi dan Pengelelolaan SDA dan Hayati 6 Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Metropolitan Cirebon Raya Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung, Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang METROPOLITAN CIREBON RAYA Pencegahan dan Pengendalian Dampak Limbah Industri Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan GRLK Pesisir Pantai Utara Kab. Indramayu, Kab. Cirebon 7 Pengembangan Metropolitan Cirebon Raya Penataan dan Pengembangan Rumah Vertikal dan Gedung dengan Teknologi Hijau Pengembangan Kawasan Industri Hijau Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya

23 ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BIDANG FISIK
WILAYAH IV PRIANGAN PROVINSI JAWA BARAT NO ISU BIDANG FISIK KEGIATAN YANG DIPERLUKAN KABUPATEN/KOTA 1 Rendahnya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (……-…. %) dan Rusaknya Jalan Poros Lintas Desa Menuju Sentra Wisata Dan Sentra Produksi Pertanian Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota bersama Dunia Usaha Seluruh Kab/Kota di WKPP IV Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan menuju Sentra Industri, Sentra Wisata dan Sentra Pertanian 2 Lambatnya Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol BIUTR Kota Bandung, Kab. Bandung 3 Kemacetan Lalu Lintas yang luar biasa serta Belum Terintegrasinya Transportasi Massal Perkotaan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Cepat (Short Cut Kemacetan) untuk mengurai kemacetan Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kota Tasikmalaya Pengembangan Infrastruktur Transportasi Massal Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Garut Reaktivasi Jalur Kereta Api Cijulang – Pengandaran dan Jalur Kereta Api Garut Selatan Kab. Garut, Kab. Pangandaran, Kota Banjar Percepatan Pembangunan Jalan Tol Bandung- Tasikmalaya Kota/Kab. Bandung, Kab, Garut, Kab. Tasikmalaya Peningkatan dan Pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran-Ciamis-Cikijing-Cirebon Kab. Pangandaran, Kab. Ciamis Pembangunan Jalur Tengah Selatan – Selatan Kab. Garut, Kab. Tasik, Kab. Ciamis 4 Penerapan pendekatan NON STRUKTUR dan Kultural dalam perbaikan DAS Citanduy selain pendekatan STRUKTUR Jasa Lingkungan Pemanfaatan Air Citanduy Kab/Kota Tasik, Kota Banjar, Kab.Ciamis Valuasi dan Pengelelolaan SDA dan Hayati 5 Rendahnya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Priangan dan Pantai Selatan Pengendalian dan Penertiban Pertambangan Pasir Besi di Pantai Selatan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran Kab. Tasikmalaya, Kab. Garut, Kab. Pangandaran Pengendalian, Penertiban dan Penataan Tata Ruang Priangan Pengurangan Lahan Kritis pada Kawasan Lindung, Pemenuhan RTH Kab/Kota dan Pengendalian alih fungsi lahan pertanian Penyelesaian Limbah Industri Kulit di Sukaregang dan Limbah Industri Kerajinan Batik Kab.Garut, Kab. Tasikmalaya 6 Pengembangan Metropolitan Bandung Raya Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Metropolitan Bandung Raya Kab/Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB, Kab. Sumedang 7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran dan Rancabuaya Penyusunan Strategi Implementasi Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Kab. Pangandaran Peningkatan Bandara Nusawiru di Kabupaten Pangandaran Pembangunan Terminal Khusus sebagai Pintu Gerbang Jawa Barat Bagian Selatan Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya

24 PENGEMBANGAN BIDANG ENERGI &
SUMBER DAYA MINERAL V

25 PERWUJUDAN JAWA BARAT GREEN PROVINCE
Melalui Strategi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pel.Cirebon Pel. Cilamaya MCR Pembangunan Infrastruktur Energi Berwawasan Lingkungan Bandara Int. Jabar Kertajati Tol Kanci-Pejagan Tol Cikampek-Palimanan PROVINSI JAWA TENGAH Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pel. Tarumajaya Tol CISUMDAWU Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Waduk Jatigede DKI JAKARTA MCB M BDB PKNp Tol Ciranjang-Padalarang Tol SOROJA PANGANDARAN Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Bidang Energi Tol Bogor Ringroad Bandara Nusawiru Tol Sukabumi-Ciranjang TPI Pangandaran Tol Ciawi-Sukabumi Konservasi Energi dan Air Tanah RANCABUAYA PKN PALABUHAN-RATU PROVINSI BANTEN Jalan Lintas Selatan Jabar Mitigasi Bencana Alam Geologi TPI Pelabuhan Ratu Bandara Citarate ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

26 2. 586 TRILIUN KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR STRATEGIS JABAR NO INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR KEBUTUHAN ANGGARAN 1 PEMBANGUNAN WADUK (22 WADUK) 2 PEMBANGUNAN D.I DAN BENDUNG (5 Bendung) NO INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARAT KEBUTUHAN ANGGARAN 1 JALAN TOL (568,69 KM) 2 NON JALAN TOL (882,135 Km) 3 PEMBANGUNAN FLY OVER 4 REAKTIVASI DAN REVITALISASI JALUR KERETA API (142 Km) 5 PEMBANGUNAN SHORT CUT JALUR KERETA API (16,7 Km) 6 PEMBANGUNAN TERMINAL TOTAL (Rp.) NO INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KEBUTUHAN ANGGARAN 1 KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 2 PENGOLAHAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH PERKOTAAN 3 PENYEDIAAN AIR BERSIH PERKOTAAN 4 INFRASTRUKTUR DASAR PERMUKIMAN PERDESAAN PERKOTAAN TOTAL NO INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI UDARA KEBUTUHAN ANGGARAN 1 PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BANDARA KERTAJATI MAJALENGKA NO INFRASTRUKTUR ENERGI KEBUTUHAN ANGGARAN 1 PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (10 Pembangkit) 2 PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI (10 Unit) NO INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT KEBUTUHAN ANGGARAN 1 PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PELABUHAN LAUT CILAMAYA KARAWANG NO KAWASAN INDUSTRI KEBUTUHAN ANGGARAN 1 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI CIKARANG DAN AERO CITY MAJALENGKA Sumber: Telaah RPJPD

27 (2014-2015 : PENANGANAN SEGMEN I SEPANJANG 20 KM –
RAM IP CITARUM ( : PENANGANAN SEGMEN I SEPANJANG 20 KM – Kec. Paseh, Pacet, Ibun, Majalaya, Kertasari)

28 Mata Air : Gunung Wayang Estuari : Tanjung Karawang
KONDISI DAS CITARUM FAKTA CITARUM PERMASALAHAN Degradasi Fungsi Prasarana Jaringan Irigasi dan Prasarana Pengendali Banjir Banjir Pencemaran Sedimentasi Berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik Masalah Konservasi dan Kurangnya Prasarana Pengendali Banjir serta Abrasi Pantai di Muara Sungai Panjang Sungai : 269 Km Mata Air : Gunung Wayang Estuari : Tanjung Karawang Populasi : mencapai ± 12 juta jiwa Average Discharge : 5,7x 109/m3/tahun Curah hujan : mm/thn Irigasi : ha Sistem Operasi Waduk Cascade Belum Optimal; Keberadaan jaring apung; Pendangkalan waduk; Pencemaran waduk sampah rumah tangga, sampah padat, industri, serta adanya penambangan pasir. Waduk besar: - Saguling/1986 : x106 m3 - Cirata/ : x106 m3 - Jatiluhur/ : x106 m3  energi listrik gigawatthour (5 x 109KWH)/thn Sumber air baku : DKI Jakarta, Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab Purwakarta, Kab Bandung, Kota Bandung , Kota Cimahi Berkurangnya fungsi kawasan lindung (hutan dan non hutan); Berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik; Erosi, Lahan Kritis; Limbah peternakan; Pola Pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi; Limbah Industri, domestik, sampah; Pengendalian tata ruang; Dominan genangan banjir; Sampah. 28

29

30 Pengembangan Bio Energi : Pembangunan Instalasi
Dinas ESDM Prov. Jabar Pengembangan Bio Energi : Pembangunan Instalasi Biogas 70 Unit

31 PROFIL EMISI GRK JAWA BARAT KONDISI BAU (2020)

32 KOMITMEN PRESIDEN PADA G-20 PITTSBURGH DAN COP15
KOMITMEN PROVINSI JAWA BARAT 1. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RAD-GRK PROVINSI JAWA BARAT SK Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat No. 674/Kep.1631/Fisik/2012 yang direvisi dengan SK Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat No. 674/Kep.1482/Fisik/2013 SEBAGAI Tim operasional dari Tim Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (KepGub No /Kep.1163.BPLHD/2011) 41% Upaya Sendiri dan Dukungan Internasional 26% Upaya Sendiri PERPRES NO. 61/2011 RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PERPRES NO. 71/2011 PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GRK NASIONAL PENETAPAN PERATURAN GUBERNUR NO. 56/2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI JAWA BARAT

33 RAD-GRK PROVINSI JAWA BARAT (PERGUB NO. 56 TAHUN 2012)
Bidang Pertanian 12,89 juta ton CO2eq (9,89%) Bidang Kehutanan 0,34 juta ton CO2eq (2%) Bidang Energi dan Transportasi 11,48 juta ton CO2e (4,59%) Bidang Industri (0%) Bidang Limbah dan Sampah 0,48 juta ton CO2eq (9,24%) 1. System Rice Indentification (SRI) 2. Peningkatan Produksi & Produktivitas Padi 3. Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) 4. Penyebaran dan Penerapan Teknologi Pakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) Peningkatan Pengelolaan Tahura Ir.H.Djuanda - Konservasi Daerah Tangkapan Air dan DAS Prioritas - Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Hutan & Ekosistemnya Program Rencana Induk Konservasi Nasional di Jawa Barat (RIKEN) : Program Konversi Minyak Tanah ke LPG untuk Sektor Rumah Tangga & Komersial Pemanfaatan energi terbarukan berbasis energi air, surya, biofuel, biomass, biogas & panas bumi Minimasi Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3. Operasional TPA Semi-Aerobic & Sanitary Landfill dan Pengadaan Tanah Timbun Recovery gas metan di TPA Sumur Batu (CDM-Project) 5. Migrasi Pit-Latrin ke Septic-Tank : - Pembangunan MCK Plus - Pembangunan MCK Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Septic-Tank Komunal - Perluasan Layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perkotaan KEGIATAN INTI Program Mandatori BBN 15% di tahun 2025 untuk jenis bahan bakar premium dan minyak solar dari sektor transportasi 1. Sekolah Lapangan Pengelo- laan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi 2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pangan di Jawa Barat 3. Kajian Pencemaran Akibat Limbah Kotoran Ternak Pemantapan Kawasan Hutan dan Kawasan Lindung 2. Pemantauan Pemanfaatan 3. Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Hutan 4. Pengembangan Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan 5. Fasilitasi Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Dan Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Selatan dan Utara (GAPURA) 6. Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Hasil Hutan dan Aneka Usaha Kehutanan 7. Pengembangan Obyek Wisata Alam Hutan Jawa Barat 8. Program Menuju Indonesia Hijau Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Batubara 2. Fasilitasi Pengujian Batubara 3. Pengembangan Pemanfaatan 4. Peningkatan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi 5. Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan 6. Pemantauan Kualitas dan Kuantitas Penggunaan BBM dan Pelumas 7. Penyusunan Database Sumur Idle Panas Bumi di Jawa Barat 8. Fasilitasi Pengembangan WKP Panas Bumi dan Migas 9. Fasilitasi Teknik dan Lingkungan Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Pembangkit Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Kepentingan Umum Sosialisasi Produksi Bersih Pelatihan Produksi Bersih Audit Lingkungan Revitalisasi Mesin/Peralatan Industri 5. Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif bagi Perusahaan yang Sudah Melakukan Pengendalian Pencemaran 6. Sosialisasi Industri Hijau 7. Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau 8. Fasilitasi Audit Energi, Konservasi Energi dan Manajemen Energi Penyusunan Masterplan Persampahan Penyusunan Studi Kelayakan dan Detailed Engineering Design (DED) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 3. Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 4. Sosialisasi Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Pemilahan Sampah 5. Program Kampung Iklim 6. Rehabilitasi/Pembangunan TPA Un-managed Deep menjadi Semi-aerobic Landfill di 10 kabupaten/kota Penyusunan Masterplan Air Limbah Design (DED) Mandi Cuci Kakus (MCK) Komunal dan Septic Tank Komunal 9. Sosialisasi Rencana Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)-Septic Tank Komunal KEGIATAN PENDUKUNG 250 200 150 100 50 11. Pendidikan dan Pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor 12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di 3 Wilayah PKN (Bodebek, Metropolitan Bandung dan Metropolitan Cirebon) 13. Manajemen dan Rekayasa Lalulintas pada Perlintasan Sebidang 14. Pembangunan Jalur KA di Jawa Barat 15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Ruas Jalan Provinsi PKN-PKW (Pusat Kegiatan Nasional-Pusat Kegiatan Wilayah, antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKL-PKW (Pusat Kegiatan Lokal-Pusat Kegiatan Wilayah) Tahun Proyeksi Jumlah Emisi CO2 eq Tanpa Aksi RAD GRK (juta ton CO2 eq) Dengan Aksi RAD GRK Target Penurunan Emisi (%)  Jumlah 2010 124,1 0,00 2015 182,5 176,5 3,31 2020 249,9 244,6 10,16 Indikasi Penurunan Emisi GRK Jawa Barat melalui RAD-GRK di Tahun 2020 : 10,16% dari BAU

34 EMISI GRK JABAR KONDISI BUSINESS AS USUAL & DENGAN AKSI MITIGASI PADA TAHUN 2020
Bidang Ton eCO2

35 HASIL PEMANTAUAN EVALUASI & PELAPORAN RAD-GRK JABAR TAHUN 2010-2012
Capaian Penurunan Emisi GRK Tahun Ton eCO2 Bidang

36 HASIL SEMENTARA PEP RAD-GRK JABAR
III. BIDANG ENERGI REKAPITULASI No. Komponen Satuan Kuantitas 2010 2011 2012 1 Jumlah Kegiatan Inti kegiatan 6 7 2 Jumlah kegiatan pendukung eksisting 4 3 Total anggaran kegiatan inti Rp. Total anggaran kegiatan pendukung 5 Target penurunan emisi 2020 ton eCO2 Capaian penurunan emisi 327,74 133,22 191,03 Capaian dari target penurunan emisi 2020 0,01 % Biaya penurunan emisi per kegiatan inti Rp./ton ,55 8 Biaya penurunan emisi per total kegiatan (inti+pendukung) ,91

37 III. AKSI MITIGASI BIDANG ENERGI (TAHUN 2010-2012)
KEGIATAN INTI Pemanfaatan energi terbarukan (off grid)  Pengembangan Desa Mandiri Energi melalui pembangunan PLTMH, PLTS/PJUTS, pikohidro Substitusi bahan bakar  Substitusi minyak tanah oleh biogas (pembangunan biodigester/unit pengolahan biogas) KEGIATAN PENDUKUNG Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan di Jawa Barat Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Di Jawa Barat Pengembangan Potensi Panas Bumi di Jawa Barat Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Batubara Pengembangan Pemanfaatan Gas di Jawa Barat Peningkatan Upaya Konservasi dan Penghematan Energi Aplikasi Teknologi Tepat Guna Dalam Diversifikasi Pemanfaatan Mineral Dan Energi KEGIATAN TAHUN 2015 ?????

38 RKPDJabar-ONLINE Jangan Menyesal Setelah Tidak Menjabat SATU DATA
MARI KITA WUJUDKAN SATU DATA UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT Mari Kelola Birokrasi Jawa Barat Sebaik-baiknya, dan Jangan Menyesal Setelah Tidak Menjabat TERIMA KASIH SMS JABAR MEMBANGUN RKPDJabar-ONLINE Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp. (022) Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287 Telp. (022) , Fax, (022) Website : http//www.jabarprov.go.id, KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE SMS SATU DATA JABAR Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#

39 ANALISIS Kebijakan Energi
Permasalahan energi di Indonesia adalah krisis bahan bakar bermutu tinggi. Impor bahan bakar minyak menjadi penyebab negatifnya neraca perdagangan Indonesia. Membangun industri bahan baku nabati menjadi hal yang strategis untuk menjawab krisis bahan baku bermutu tinggi. Rekomendasi Kebijakan Energi Jawa Barat perlu membangun industri bahan baku nabati. Kemiri Sunan sebagai penghasil minyak nabati, perlu ditindaklanjuti pengembangannya. Menjalin komunikasi dan forum yang erat dan aktif dengan para pakar dan institusi terkait untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi pusat keunggulan nasional (dan dunia) di bidang panas bumi, sehingga potensi panas bumi yang ada dapat berkontribusi maksimal pada pertumbuhan ekonomi propinsi.

40 Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025 (Kompilasi Target Nasional dan Target Jabar)
2008 2012 2014 2016 2020 2025 852 MW (Produksi) 2000 MW 3442 MW 4600 MW 6000 MW 9500 MW Target Nasional 1158 MW Existing + WKP Baru 1148 MW Existing WKP 1189 MW 1400 MW WKP Baru 3500 MW WKP Baru Kondisi 2010 TARGET PROVINSI JAWA BARAT 1075 MW (89%) Tahun 2010 1729 MW Tahun 2014 1779 MW Tahun 2016 3.267 MW Target Jabar 27% Target Nasional 200 MW WKP Baru 55 MW WKP Baru 450 MW WKP Eksisting 150 MW G.Ciremai ?


Download ppt "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BIDANG ENERGI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google