Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MODEL RASIONAL DAN MODEL INKREMENTAL DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Tim Pengampu MK Adm. Kebijakan Publik.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MODEL RASIONAL DAN MODEL INKREMENTAL DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Tim Pengampu MK Adm. Kebijakan Publik."— Transcript presentasi:

1 MODEL RASIONAL DAN MODEL INKREMENTAL DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Tim Pengampu MK Adm. Kebijakan Publik

2 PENGANTAR 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

3 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 3  Pengambilan kpts sangat penting dlm mnj dan mrp tugas utama dr pemimpin (manajer). Pengambilan keputusan (decision making) diproses oleh pengambil keputusan (decision maker) yg hasilnya keputusan (decision).  G. R. Terry: “pemilihan alternatif tindakan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada”.  Harold Koontz dan Cyril O’Donnel: “pemilihan diantara alternatif-alternatif ttg sesuatu cara bertindak - adalah inti dari perencanaan”.

4 KAITAN DENGAN KEBIJAKAN  Kebijakan Publik adalah bentuk keputusan.  Thp pengambilan kpts dlm siklus KP, mjd perhatian pd awal pengembangan ilmu kbjk (1960).  Meminjam bbgi model pengambilan kpts dlm orgns yg kompleks.  Model rasional (bgmn shrsnya kpts diambil), model inkremental (paling banyak dipakai), dan model alternatif (elemen rasional perilaku organisasional). 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

5 ISU KONSEPTUAL Gary Brewer dan Peter DeLeon (1983: 179), menyatakan thp pengambilan kpts dlm KP sbg: “Pilihan bbgi alternatif kbjk yg selama ini dimunculkan dan dampak yg mungkin muncul dlm mslh yg diestimasi…Thp ini adalah thp yg paling bersifat politis ketika bbgi solusi potensial bagi suatu mslh ttt hrs dimenangkan dan hanya satu atau bbrp solusi yg dipilih dan dipakai. Jelasnya, pilihan-pilihan yg paling mungkin tdk akan direalisasikan dan memutuskan utk tdk memasukan alur tindakan ttt adalah suatu bagian dr seleksi ketika akhirnya sampai pd kpts ttg yg paling baik”. 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

6 POIN KUNCI  Pengambilan kpts bukan sebuah thp yg berdiri sendiri, tpi mrp thp yg berakar thp sebelumnya dlm siklus KP, melibatkan tindakan memilih, sbgmn telah diidentifikan dlm proses formulasi kbjk utk memecahkan mslh publik.  Pengambilan kpts dlm KP bukan hal teknis, ttpi lebih sbg proses politik, kpts KP menciptakan “pemenang” dan “pecundang”, atau “status quo” bila tdk melakukan apapun. 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

7 KETERLIBATAN AKTOR 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 7  Setiap model mengakui bhw jmlh aktor kbjk yg relevan semakin berkurang seiring berjalannya proses kbjk.  Agenda setting (banyak aktor negara dan masyarakat)  formulasi kbjk (aktor negara dan masyarakat sbg bagian sub sistem kbjk)  pengambilan kpts (politisi dan pjbt pemerintah yg berwenang)

8 DERAJAT KEBEBASAN 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 8  Semua model mengakui bhw dlm pemerintahan modern, derajat kebebasan pengambil kpts dibatasi oleh sejumlah aturan ttg jbtn pol dan adm-tif serta pilihan tindakannya.  Aturan bersumber dari konstitusi negara sd mandat spesifik  membatasi kewenangan dan menentukan prosedur  mjd bersifat rutin dan repetitif.  Pada sisi lain, ada diskresi terkait dg “CARA” terbaik sesuai keadaan yg ada.

9 OTORITAS (Makro dan Mikro)  Otoritas pengambilan kpts hanya dimiliki oleh kabinet dan birokrasi (lembaga eksekutif), kecuali tdk mayoritas di parlemen  Contoh: Australia, Inggris, Kanada  Otoritas pengambilan kpts ada ditangan Presiden, ttpi mempersyaratkan adanya persetujuan lembaga legislatif  Contoh: Amerika Serikat 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik Sistem ParlementerSistem Presidensiil

10 OTORITAS (Makro dan Mikro) 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 10  Pengambilan kpts pembuatan KP terkait:  Secara makro dengan otoritas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (parlementer atau presidensiil), yg memiliki perbedaan dlm aplikasi penyelenggaraan pemerintahan  Secara mikro dengan individu pengambil kpts yg memiliki perbedaan latar blkg, pengetahuan, pilihan, penafsiran mslh dan solusi  variasi

11 MODEL RASIONAL 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

12 LATAR BELAKANG 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 12  Aplikasi model pengambilan kpts bisnis di arena publik.  Sebuah model ideal pengambilan kpts KP scr rasional terdiri dr “seseorang individu rasional” yg menempuh aktifitas-aktivitas ttt scr berurutan.  Rasional dlm pengertian adanya preskripsi berbagai prosedur pengambilan kpts yg menghasilkan pilihan cara paling efisien utk mencapai tujuan kbjk

13 PROSEDUR AKTIVITAS 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 13  Menentukan sebuah tujuan utk memecahkan sebuah mslh.  Seluruh alternatif strategi utk mencapai tujuan itu dieksplorasi dan didaftar.  Segala konsekuensi yg signifikan utk setiap alternatif diperkirakan dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi diperhitungkan.  Strategi/alternatif yg paling dekat dg pemecahan mslh atau bisa memecahkan mslh dg biaya paling rendah dipilih berdasarkan kalkulasi tsb.

14 TAHAPAN 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 14  Identify and define the problem, mengenali dan mendefinisikan permasalahan yg sdg dihadapi.  Generate alternative solution to the problem, membuat dan merumuskan alternatif pemecahan permasalahan.  Select solution and implement it, melakukan perhitungan dan pemilihan alternatif terbaik utk pemecahan permasalahan, menyiapkan strategi pelaksanaannya, kmd siap diimplementasikan. IDENTIFIKASI MASALAH BUAT ALTERNATIF SOLUSI KEMBANGKAN ALTERNATIF SOLUSI PILIH SOLUSI TERBAIK

15 TAHAPAN 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 15

16 ASUMSI 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 16  Pengambil kpts mengetahui mengenai seluruh alternatif tindakan dan kusekuensinya dpt dilakukan  Kemungkinan utk mengumpulkan informasi yg dibutuhkan utk membuat keputusan yg terbaik dpt dilakukan  Pengambil kpts memiliki kapabilitas intelektual tdk hanya utk mengevaluasi seluruh kemungkinan alternatif pilihan ttpi juga utk menyeleksi berbagai solusi  Walaupun individu pengambil kpts berbeda, namun memiliki pilihan dan nilai yg sama, dan akan menggunakan aturan-aturan yg sama utk memutuskan alternatif terbaik.

17 PELOPOR 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 17  Secara teoritis berakar pd aliran pemikiran positifisme dan rasionalisme yg berusaha mengembangkan pengetahuan ilmiah utk meningkatkan kondisi hidup manusia  H. Fayol, L. Gulick dan L. Urwick.  Berorientasi pd pemecahan mslh, model ini sering disebut juga model “ilmiah”, “rekayasa”, atau “manajerialis”.

18 KRITIK 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 18  Berkembang argumen, utk pembuatan kpts dg model rasional, hanya akan memberikan hasil maksimal jika seluruh alternatif yg mungkin disertai pembiayaannya dipertimbangkan sebelum sebuah kpts diambil  Model Rasional Komprehensif.  Kritik thd model rasional (model rasional komprehensif)  problematik, keterbatasan manusia pembuat kpts (kalkulasi + dan – kpts), batasan politik dan institusional dlm seleksi alternatif  menyesatkan!

19 KRITIK 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 19  Kritik Herbert Simon thd model ini: “ada bbrp hambatan yg tdk memungkinkan para pengambil kpts utk mencapai rasionalitas yg murni dan komprehensif dlm kpts mereka”  (1) keterbatasan kognitif kemampuan pengambil kpts, bertindak selektif, terpengaruh ideologi/politik, acak/tanpa perhitungan dampak efisiensi, (2) tdk mungkin mampu mengetahui “semua” konsekuensi alternatif (+ dan -), sangat situasional.  Tidak memaksimalkan manfaat di atas beban, ttpi hanya cenderung utk memenuhi kriteria yg ditetapkan.

20 KRITIK 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 20 Pembuat kpts memiliki semua informasi yg dibutuhkan Pembuat kptsadalah cerdas Pembuat kpts bersepakat mengenai apa kebutuhan utk di jalankan Mengabaikan ambiguitas, ketidakpastian, dan chaos yg senantiasa dpt mengganggu pengambilan kpts

21 MODEL INKREMENTAL 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

22 LATAR BELAKANG 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 22  Model politik yg diaplikasikan dalam KP.  Muncul sbg kritik atas model rasional  proses yg bercirikan tawar menawar dan kompromi antara berbagai pengambil kpts dg berbagai kepentingan yg berbeda  fisibilitas politik.  Pelopor model inkremental adalah seorang ilmuwan politik, Charles Lindblom, merangkum model ini sbg model yg terdiri dari strategi-strategi yg saling mendukung dlm melakukan penyederhanaan dan pemusatan fokus.

23 KRITERIA MODEL INKREMENTAL  Pembatasan analisis hanya pd bbrp alternatif kbjk yg familiar…hanya sedikit berbeda dr status quo;  Sebuah analisis tujuan kbjk yg terjalin dg bbgi aspek empiris dr mslh yg dihadapi;  Sebuah strategi yg mengedapankan analisis utk mencari mslh yg ingin diselesaikan drpd tujuan-tujuan positif yg ingin dikejar;  Serangkaian percobaan, kegagalan, dan percobaan ulang;  Analisis yg mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan, konsekuensi-konsekuensi yg penting dr suatu alternatif yg dipertimbangkan;  Fragmentasi kerja analitis utk bbgi partisipan dlm pembuatan kbjk (setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain). 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

24 LANGKAH 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 24  Identifikasi:: pembuat kpts mengembangkan prosedur utk mengakui masalah dan memahami apa yg terjadi.  Pengembangan: pembuat kpts mencari dan mendesain alternatif utk menyelesaikan mslh yg telah ditetapkan, solusi bisa brp rencana baru atau brp modifikasi rencana lama.  Seleksi: pembuat kpts menggunakan proses seleksi inkremental (penilaian dan intuisi, tawar menawar) utk mencapai keputusan final.

25 POIN KUNCI 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 25  Model ini melakukan perbandingan terbatas yg berurutan dg kbjk sebelumnya – kpts yg sdh familiar – sdh berlangsung terus-menerus, setapak demi setapak dlm derajat perubahan yg terbatas (kecil).  Penyebab kondisi di atas: (1) adanya proses bargaining yg mensyaratkan distribusi sbr dy yg terbatas, melanjutkan yg lama, (2) adanya SOP yg mjd tujuan birokrasi, keberlanjutan, menghambat inovasi, hanya mengulang yg sdh ada

26 POIN KUNCI 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 26  Menyaratkan pemisahan “tujuan dg cara”, namun tdk berjalan optimal, krn ada batasan wkt dan informasi  menghindari merubah isu (trial and error drpd evaluasi komprehensif), pilihan yg terlalu berbeda  hasilnya kpts yg hanya sedikit berbeda  Model ini melihat pengambilan kpts sbg kgt praktis yg berfokus pd pemecahan mslh yg dihadapi drpd berupaya mencapai tujuan jk panjang.

27 MODEL INKREMENTAL 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 27 TINGKAT PENGETAHUAN YANG ADA TinggiRendah PERBEDAAN YANG ADA ANTARA KEBIJAKAN ALTERNATIF DAN YANG TERDAHULU TinggiREVOLUSIO- NER ANALISIS RendahRASIONALINKREMENTAL

28 KRITIK  Model ini sangat kurang memperhatikan orientasi tujuan.  Model ini hanya cocok diaplikasikan pd lingkungan yg relatif stabil, tdk pd situasi yg tdk biasa (krisis).  Model ini sangat konservatif, terlalu pesimis pd perubahan berskala besar dan inovasi.  Model ini mengabaikan perencanaan sistemik, menghindari alternatif baru, menekankan perhitungan jk pendek dampak konsekuensi negatif jk panjang.  Model ini tdk demokratis, krn membatasi pengambilan kpts hanya pd bargaining klp kecil org pilihan/senior. 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

29 MODEL ALTERNATIF 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

30 LATAR BELAKANG 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 30  Akibat adanya keterbatasan model rasional dan model inkremental.  Amitai Etzioni mengembangkan model mixed scanning utk menjambatani berbagai kekurangan kedua model tsb, dg mengkombinasukan elemen2 keunggulannya.  March dan Olsen mengembangkan model garbage can, yg menyangkal adanya pengunaan rasionalitas dlm pengambilan kpts, walaupun terbatas seperti model inkremental  Dll

31 KASUS DAN TUGAS 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik

32 CONTOH KASUS: Model Rasional 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 32 Pada saat bulan puasa tahun 2009 kemarin harga gula pasir di pasar Jawa Tengah, khususnya di Semarang melambung tinggi, dengan melihat kondisi tersebut maka Pemprov Jateng melakukan kebijakan untuk melakukan “Operasi Pasar”, sehingga memberikan alternatif kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas kenaikan harga tersebut untuk membeli gula pasir di pasar yang disediakan Pemprov tersebut, tentu saja masyarakat sangat merasakan dampak dari kebijakan tersebut, karna perbedaan yang signifikan antara harga gula pasir di pasar milik Pemprov dan di pasar-pasar biasa.(sindo)

33 CONTOH KASUS: Model Inkremental 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 33 Pemerintah berencana menaikkan gaji Presiden, Menteri, dan para Pejabat Negara pada tahun Kebijakan ini di berlakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kinerja para pejabat negara. Melalui Kemeneg PAN intrsumen yang akan dijadikan dasar untuk mengatur kenaikan gaji tersebut telah disiapkan. Namun penentuan besarnya nominal gaji akan ditentukan oleh Depkeu, adapun beberapa pertimbang yang dijadikan dasar kenaikan gaji tersebut yakni, kenaikan gaji berkala yang sudah sejak lama tidak diberikan. Sejak lima tahun lalu, gaji tidak pernah mengalami kenaikan padahal kebutuhan semakin meningkat, selain itu kenaikan juga dipertimbangkan dari kinerja masing-masing pejabat negara. Karena itu Kemeneg PAN telah menyusun pedoman berdasarkan kinerja.

34 TUGAS 4 Januari 2012 Model Pembuatan Kebijakan Publik 34  Penanganan peningkatan angka atau kejadian kriminalitas.  Analisis pemecahannya dengan menggunakan model pembuatan keputusan!

35 TERIMA KASIH 4 Januari Model Pembuatan Kebijakan Publik


Download ppt "MODEL RASIONAL DAN MODEL INKREMENTAL DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Tim Pengampu MK Adm. Kebijakan Publik."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google