Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Akuntansi Keuangan Daerah1. 2 1.Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lainnya dari negara 2.Sistem Akuntansi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Akuntansi Keuangan Daerah1. 2 1.Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lainnya dari negara 2.Sistem Akuntansi."— Transcript presentasi:

1 Akuntansi Keuangan Daerah1

2 2 1.Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lainnya dari negara 2.Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Fungsi anggaran dan akuntansui saling melengkapi dalam manajemen keuangan dan harus diintegrasikan 3.Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan suatu cara yang menunjukkan secara jelas objek dan tujuan penerimaan dan penggunaan dana serta penjabat yang bertanggungjawab atas penyimpanan dan penggunaannya 4.Sistem akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan ekstern, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan

3 Akuntansi Keuangan Daerah3 5. Sistem akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan pengawasan administratif yang efektiv 6. Perkiraan-perkiraan harus dikembangkan sehingga secara efektif mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukur pendapatan, identifikasi belanja serta penetapan hasil operasi (surplus / defisit) pemerintah dan program- programnya serta unit-unit organisasinya. 7. Sistem akuntansi harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuan gan untuk pengembangan rencana dan program, meneliti dan menilai kinerja dalam bentuk fisik maupun keuangan 8. Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan dengan cara yang akan memungkinkan data keuangan berguna untuk analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi-transaksi pemerintah, dan membantu pengembangan perkiraan-perkiraan nasional

4 Akuntansi Keuangan Daerah4 Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi(keuangan) dari suatu daerah (propinsi,kabupaten, atau kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu.

5 Akuntansi Keuangan Daerah5 Single entry Double entry Triple entry

6 Akuntansi Keuangan Daerah6 Sistem tata buku tunggalSistem tata buku tunggal Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kaliPencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali –Pertambahan kas dicatat sisi penerimaan –Pengurangan kas dicatat sisi pengeluaran Contoh Transaksi : tanggal 1 Oktober diterima SPMU.BS (surat perintah mengeluarkan uang beban sementara) dalam bentuk giro bank sbs. Rp Bendaharawan membayar kuitansi untuk suatu Mata pengeluaran anggaran (MAK) sbs. Rp

7 Akuntansi Keuangan Daerah7 Buku-Buku Pengeluaran Per Pasal Tahun Anggaran Pasal Jumlah Kredit APBD : 2002/2003 : 1016 (biaya pakaian dinas) : Rp No. Urut Tanggal/ bulan No Buku Kas UraianPenerimaanPengeluaran 1.1/ Diterima SPMU-BS Giro tgl. 20/9-07 no.10235/S Jumlah Jumlah Pindahan / Dibayar kuitansi Jumlah bulan Oktober Jumlah sd bulan Sept Jumlah sd. bulan Okto Sisa 31 Oktober

8 Akuntansi Keuangan Daerah8 Transaksi dicatat dua kaliTransaksi dicatat dua kali Transaksi dicatat dalam jurnalTransaksi dicatat dalam jurnal Aktiva + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan Aktiva + : Debit Aktiva - : Kredit Utang + : Kredit Utang - : Debit Belanja + : Debit Belanja - : Kredit Ekuitas + : Kredit Ekuitas - : Debit Pendapatan + : Kredit Pendapatan - : Debit

9 Akuntansi Keuangan Daerah9 Double Entry ditambah Pencatatan dalam Buku Anggaran

10 Akuntansi Keuangan Daerah10 Sederhanan : Penentuan Kapan suatu transaksi dicatat IASC Frame Work : proses memasukan ke neraca / laporan laba rugi (lap Keu. Daerah : Laporan Surplus defisit), item yang memenuhi definisi elemen dan kriteria laporan Elemen = elemen laporan keuangan

11 Akuntansi Keuangan Daerah11 Adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos (baguan dari elemen) tersebut akan mengalir dari/kedalam entitas(PEMDA) Post tersebut memiliki nilai/biaya yang dfapat diukur dengan andal

12 Akuntansi Keuangan Daerah12 Himpunan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lain harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan

13 Akuntansi Keuangan Daerah13 Cash Basic Acrual basic Modified Cash Basic Modified Acrual Basic

14 Akuntansi Keuangan Daerah14 Bukti InfutProsesOutput Jurnal BB BP Lap. Keu

15 Akuntansi Keuangan Daerah15 1. Analisa Transaksi Keuangan 9. Neraca Saldo Setelah Penutupan 5. Jurnal Penyesuaian 4. Neraca Saldo 3. Posting Ke Buku Besar 2. Jurnal Transaksi 8. Jurnal Penutup 7. Laporan Keuangan Lap Surplus/Defisit Anggaran Lap. Perubahan Ekuitas Dana Neraca Lap. Arus Kas 6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

16 Akuntansi Keuangan Daerah16 Kelompok Dasar Kelompok Terjabar Kelompok Terjabar selanjutnya Rupa-rupa rekening AktivaAktiva Lancar Deposito berjangka Piutang Pajak Bank A Bank B Piutang DAU Piutang DAK Belanja Belanja Adm Umum Belanja Pegawai Belanja Barang Gaji pokok Tunjangan Keluarga Biaya ATK Biaya Alat Kebersihan UtangUtang Lancar Utang Utang Pajak Utang belanja pegawai Utang belanja Listrik Utang pemotongan PPH Psl 21 Utang pemotongan PPH Psl 22 Ekuitas Dana Dana cadangan Ekuitas dana cadangan pelunasan obligasi Ekuitas dana cadangan pelunasan utang bank PendapatanPADPajak daerah A-1, sedan,jeep, station Wagon

17 Akuntansi Keuangan Daerah17


Download ppt "Akuntansi Keuangan Daerah1. 2 1.Sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi persyaratan UUD, UU, dan peraturan lainnya dari negara 2.Sistem Akuntansi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google