Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 11 Maret 2011 AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 11 Maret 2011 AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN."— Transcript presentasi:

1 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 11 Maret 2011 AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KTI REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

2 1.AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP 3.ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III) 4.KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI 5.PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI 6.ISU STRATEGIS PER PROVINSI: KUALITAS PERTUMBUHAN DAN APBD SEKTOR UNGGULAN 7.CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: NTT 8.HARAPAN DALAM DISKUSI OUTLINE 2

3 I AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN

4 PENDAHULUAN 1.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 ditujukan untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan langkah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada; 2.Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia didorong melalui 3 Klaster Program Pro-Rakyat dengan Klaster Ke-4 dan 6 Program Baru. Selain itu, juga memasukkan new iniciatives, direktif presiden serta rencana pengembangan koridor ekonomi untuk meningkatkan keterkaitan domestik. 3.Rencana Kerja Pemerintah 2012 akan disusun melalui format pelaksanaan musrenbang yang baru dengan memperhatikan isu strategis daerah serta harapan akan peran aktif Gubernur (Pemerintah Provinsi) sebagai wakil Pemerintah Pusat. 4

5 FORMAT BUKU I, II, dan III RKP 2012 Buku IBuku IIBuku III BAB I BAB II BAB III BAB IV LAMPIRAN PENDAHULUAN TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL KERANGKA EKONOMI MAKRO & PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAIDAH PELAKSANAAN Matriks Kegiatan Prioritas Nasional  KONDISI UMUM  PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN *) Khusus untuk bab 1, pada bagian pengarusutamaan mencantumkan matriks implementasi pengarustamaan dalam program dan kegiatan K/L. Sedangkan bagian lintas bidang mengikuti format sebagaimana bab lainnya. BAB I ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN Untuk Bab II – VIII dalam Buku III RKP, terdiri atas : 1.Kondisi untuk masing- masing Wilayah saat ini 2.Arah kebijakan pengembangan wilayah pulau 3.Tujuan dan sasaran 4.Strategi pengembangan wilayah pulau 5.Matriks program dan kegiatan wilayah pulau

6 Penyusunan Ranc Awal RKP 2012 Raker Bappenas Tema RKP 2012 Rakorbangpus RKP 2012 Trilateral Meeting Sidkab dan Finalisasi Ranc RKP 2012 Telaah Buku I, II III RPJMN dalam tahun Des 2010 – 1 Jan Feb 30 Mar-11 Apr Penetapan RKP 2012 Penetapan RKP Mar Sidkab Rancangan Akhir RKP 2012 Sidkab Rancangan Akhir RKP Mei Pra Rakernis/ Ratek K/L 30 Mar-11 Apr Menghasilkan Ranc Awal Pagu Indikatif per K/L 1-23 Januari Musrenbang Provinsi Musrenbang Nasional RKP 2012 Musrenbang Nasional RKP Mar Ratek/Rakernis K/L Penyusunan Ranc Final Renja K/L 2012 Penyusunan Ranc Final UP-PD 2012 Penyusunan Ranc Final UP-PD Mei 30 Mar-11 Apr Apr Penyusunan Awal UPPD Persandingan UPPD – Renja K/L Apr Pra Musrenbangnas Apr Pasca Musrenbang Nasional 3 Mei Temu Konsultasi Triwulanan i Mar Forum Konsultasi Publik Forum Konsultasi Publik 15 Mar PROSES DAN JADWAL PENYUSUNAN RKP 2012

7 II PENTINGNYA ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RKP 7

8 PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL ADALAH PENTING  MENCERMINKAN KINERJA NASIONAL LOKASI DAN DAMPAK LANGSUNG PEMBANGUNAN ADALAH DI DAERAH MAKA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH AKAN BERDAMPAK PULA PADA PERBAIKAN KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL PERLU IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DI DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP

9 9 ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU STRATEGIS PULAU RPJMN BUKU III) KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2012 APA SEBABNYA? BAGAIMANA MENGATASINYA? BERAPA, SIAPA, DI MANA? Teridentifikasi permasalahanTeridentifikasi Intervensi Teridentifikasi kegiatan, penanggungjawab, lokasi Proses Awal

10 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP RKP 2012 ISU STRATEGIS 4 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 PRIORITAS 1 PROVINSI A ISU STRATEGIS 3 ISU STRATEGIS 2 ISU STRATEGIS 1 PRIORITAS 4 PRIORITAS 10 PRIORITAS 5 PRIORITAS 6 PRIORITAS 7 PRIORITAS 8 PRIORITAS 9 PRIORITAS 11 3 PRIORITAS LAINNYA PROGRAM DAN KEGIATAN ISU STRATEGIS PER PULAU RPJMN 2010 – 2014 BUKU III

11 ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENYUSUNAN RKP RKP 2012 TERCAPAINYA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TEPAT SASARAN (SESUAI ISU STRATEGIS DAERAH) RKPD 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (NASIONAL DAN DAERAH)

12 III ISU STRATEGIS PULAU (RPJMN 2010 – 2014 BUKU III) 12

13 Isu Strategis Umum Semua Pulau: Buku III RPJMN Optimalisasi dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah. 2.Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kemiskinan Wilayah. 3.Kualitas Birokrasi dan Tata Kelola termasuk didalamnya Permasalahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Tata Kelola dalam Wilayah Otonomi Khusus. 4.Kualitas dan Jaringan Infrastruktur Wilayah dalam Mendukung Intra Regional Connectivity. 5.Degradasi Lingkungan Hidup termasuk keragaman hayati dan Mitigasi Bencana

14 1.Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal 2.Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah 3.Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil ISU STRATEGIS WILAYAH:BUKU III RPJMN Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa- Bali 2.Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali 3.Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional 4.Semakin meningkatnya peran sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian 5.Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional 6.Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya 7.Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 8.Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital 1.Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama dengan negara- negara yang berbatasan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh organisasi massa. 1.Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil, dan kawasan bencana. 2.Tingginya dampak konflik Maluku terhadap keamanan lingkungan, kehidupan sosial dan ekonomi, serta lingkungan. 3.Ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah sebagai konsekuensi menurunnya luas areal dan produksi tanaman pangan. 1.Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana 2.Tingginya prevalensi kesakitan HIV/AIDS 3.Tingginya potensi pelanggaran hak asasi manusia berbasis ikatan adat dan komunal 4.Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan 1.Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 2.Kesenjangan intrawilayah Kalimantan 3.Pembangunan kawasan perbatasan 1.Interkonektivitas domestik intrawilayah. 2.Kapasitas energi listrik. 3.Revitalisasi modal sosial. 4.Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil.

15 IV KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI 15

16 KUALITAS PERTUMBUHAN: Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Bisa disebabkan karena penggerak pertumbuhan bukan dari sektor yang menyerap banyak tenaga kerja Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor 2.Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor 3.Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor 4.Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor 1.Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor 2.Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor 3.Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor 4.Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor I II IIIIV

17 KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran 1.Bisa disebabkan karena banyak suplai tenaga kerja dari luar. 2.Bisa disebabkan sektor utama penggerak utama pertumbuhan bukan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. 3.Bisa disebabkan sektor penggerak pertumbuhan kualifikasi tenaga kerja yang diserap tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia. 1.Bisa disebabkan karena banyak suplai tenaga kerja dari luar. 2.Bisa disebabkan sektor utama penggerak utama pertumbuhan bukan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. 3.Bisa disebabkan sektor penggerak pertumbuhan kualifikasi tenaga kerja yang diserap tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job 2.Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Job 3.Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job 4.Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job 1.Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job 2.Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Job 3.Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job 4.Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job I II IIIIV

18 KUALITAS PERTUMBUHAN : Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Bisa disebabkan karena sektor penggerak pertumbuhan mendorong konsumsi dan bukan investasi sosial dasar 18 1.Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev 2.Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev 3.Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro- Human Dev 4.Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev 1.Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev 2.Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev 3.Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro- Human Dev 4.Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev I II III IV

19 KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada rakyat miskin Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor 2.Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor 3.Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor 4.Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro-Poor 1.Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor 2.Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Poor 3.Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Poor 4.Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro-Poor I II III IV

20 KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran pada program yang secara langsung dapat mengurangi pengangguran (meningkatkan lapangan kerja formal). 20 III III IV 1.Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Job 2.Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job 3.Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job 4.Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro-Job 1.Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Job 2.Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job 3.Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Job 4.Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro-Job

21 KUALITAS APBD: Dampak Pertumbuhan APBD terhadap Peningkatan IPM Hal ini mungkin disebabkan karena belanja yang tidak tepat sasaran kepada pelayanan sosial dasar. 21 I II IIIIV 1.Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Human Dev 2.Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Human Dev 3.Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Human Dev 4.Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro-Human Dev 1.Kuadran I: Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Human Dev 2.Kuadran II: Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Human Dev 3.Kuadran III: Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro-Human Dev 4.Kuadran IV: Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro-Human Dev

22 Sebagian besar provinsi di KTI memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional Wilayah Papua dan Prov. Maluku memiliki tingkat kemiskinan tertinggi Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Tahun 2010

23 Sebagian besar provinsi di KTI memiliki IPM di bawah IPM nasional IPM terendah berada di Provinsi Papua dan NTB IPM Menurut Provinsi, Tahun 2008

24 Sebagian besar Umur Harapan Hidup provinsi-provinsi di KTI masih berada di bawah UHH nasional. UHH terendah berada di Provinsi NTB dan Kalimantan Selatan. Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi, Tahun 2008

25 Indeks Pendidikan Menurut Provinsi, Tahun 2008 Sebagian besar Indeks Pendidikan provinsi- provinsi di KTI masih berada di bawah Indeks Pendidikan nasional. Indeks Pendidikan terendah berada di Provinsi Papua dan NTB Keterangan: Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) +1/3 (indeks RLS); (Standar UNDP, NHDR)

26 Indeks Daya Beli Menurut Provinsi, Tahun 2008 Sebagian besar Indeks Daya Beli provinsi- provinsi di KTI berada di bawah rata-rata nasional Wilayah Papua Barat dan Maluku Utara memiliki tingkat daya beli terendah

27 Wilayah KTI secara umum memiliki PDRB perkapita yang rendah Wilayah Kalimantan Timur memiliki PDRB Perkapita Migas Tertinggi PDRB perkapita Wilayah Maluku, Prov NTT, dan Gorontalo terendah di KTI, maupun Nasional PDRB PERKAPITA (ADHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2008

28 PERSENTASE DAERAH TERTINGGAL DI SETIAP PROVINSI Sebagian besar persentase daerah tertinggal berada di provinsi-provinsi di wilayah KTI. Persentase tertinggi terdapat di Sulawesi Barat (100%), NTT (95%), Papua (93%)

29 V PENENTUAN ISU STRATEGIS PROVINSI 29

30 PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan 30 Q1 Mengapa pertumbuhan tidak berkualitas? Q2 Apakah karena sektor yang dikembangkan selama ini kurang bermanfaat bagi rakyat? (tidak pro-poor, pro-job, pro-growth, pro- social investment)  analisis sektor unggulan Q3 Sektor apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan?  analisis sektor unggulan Q3 Sarana – Prasarana apa saja yang harus disiapkan agar sektor pertumbuhan tersebut dapat optimal? (transportasi, energi, dst)?  analisis keterkaitan wilayah

31 PENENTUAN ISU STRATEGIS: Memperbaiki Kualitas Belanja Daerah 31 Q1 Mengapa pertumbuhan APBD tidak berkualitas? Q2 Apakah selama ini belanja di daerah tidak secara langsung bermanfaat bagi rakyat?  Analisis keuangan daerah Q3 Apakah selama ini alokasi belanja di daerah kurang tepat sasaran?  (salah lokasi) analisis keuangan daerah Q3 Apakah ada permasalahan birokrasi dan pelayanan publik yang tidak memadai?  Analisis kinerja birokrasi

32 PENENTUAN ISU STRATEGIS: Pencapaian Target RPJMN 2010 – 2014 (Kemiskinan, Pengangguran, dan IPM) 32 Q1 Apakah kemiskinan di daerah lebih disebabkan oleh permasalahan perekonomian lainnya seperti inflasi?  Analisis inflasi di daerah Q3 Apakah hambatan yang dihadapi lebih kepada faktor-faktor spesifik kewilayahan? (kawasan perbatasan, kawasan terisolir, kepulauan, rawan konflik, rawan bencana, dst) Q3 Apakah sumber daya manusia yang tidak memadai merupakan permasalahan? Q4 Bagaimana dengan ketahanan pangan? Apakah itu sebuah permasalahan? (terkait kemiskinan, kurang gizi, dst) Q4 Apakah daerah sudah mendekati pencapaian target lima tahunan? Apa dan seberapa besar intervensi yang diperlukan? (terkait isu kualitas pertumbuhan dan belanja pemerintah).

33 VI ISU STRATEGIS PROVINSI : KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS APBD (DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN IPM) 33

34 ISU STRATEGIS PROVINSI: NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD 34 NO. PROVINSI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMIKUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGURAN TERHADAP IPMTERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGURAN TERHADAP IPM 1 NTB Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Poor Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Human Dev 2 NTT Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Poor Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Human Dev 3 Maluku Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Human Dev 4 Malut Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Human Dev 5 Papua Barat Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Job Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Human Dev 6 Papua Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Job Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Human Dev

35 ISU STRATEGIS PROVINSI: SULAWESI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN APBD 35 NO.PROVINSI KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMIKUALITAS PERTUMBUHAN APBD TERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGURAN TERHADAP IPMTERHADAP KEMISKINAN TERHADAP PENGANGGURAN TERHADAP IPM 7 Sulut Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Poor Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Human Dev 8 Sulteng Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Human Dev 9 Sulsel Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Poor Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Kurang Pro- Poor Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Human Dev 10 Sultra Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Job Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Human Dev 11 Gorontalo Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Poor Pendapatan Daerah Rendah, Pro-Job Pendapatan Daerah Rendah, Pro- Human Dev 12 Sulbar Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Job Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Poor Pendapatan Daerah Tinggi, Kurang Pro- Job Pendapatan Daerah Tinggi, Pro-Human Dev

36 ISU STRATEGIS PROVINSI : SEKTOR UNGGULAN* 36 Sektor Utama Menurut Nilai Tambah:Sektor dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB (2008) Sektor Basis:Sektor spesialisasi daerah yang ditunjukkan oleh nilai Location Quotient lebih besar dari satu (pada sektor tradable) Sektor Pendorong Pertumbuhan:Sektor dengan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan PDRB provinsi (rata-rata ) Sektor Utama Menurut Penyerapan Tenaga Kerja:Sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar (rata-rata ) *

37 WILAYAH NUSTRA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH SEKTOR BASIS (SPESIALISASI) SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA Nusa Tenggara Barat Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Pertambangan Bukan Migas, Penggalian, Tanaman Bahan Makanan Perdagangan, Pengangkutan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Nusa Tenggara Timur Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum, Perdagangan Peternakan, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan Pemerintahan Umum, Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Jasa-jasa, Industri MalukuPerdagangan, Perikanan, Pemerintahan Umum Perikanan, Perkebunan, Kehutanan Perdagangan, Pengangkutan, Pemerintahan Umum Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Maluku UtaraPerdagangan, Perkebunan, Industri Bukan Migas Perkebunan, Perikanan, Kehutanan Perdagangan, Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Papua BaratIndustri Migas, Pertambangan Migas, Perdagangan Kehutanan, Perikanan, Industri Migas Konstruksi, Pemerintahan Umum, Perdagangan Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran PapuaPertambangan Bukan Migas, Konstruksi, Tanaman Bahan Makanan Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Perikanan Pertambangan Bukan Migas, Kehutanan, Air Bersih Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran

38 WILAYAH SULAWESI PROVINSI SEKTOR UTAMA MENURUT NILAI TAMBAH SEKTOR BASIS (SPESIALISASI) SEKTOR UTAMA PENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR UTAMA MENURUT PENYERAPAN TENAGA KERJA Sulawesi UtaraKonstruksi, Perdagangan, Pemerintahan Umum Penggalian, Perikanan, Perkebunan Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Tengah Perkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Perkebunan, Kehutanan, Perikanan Perkebunan, Perdagangan, Pemerintahan Umum Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Selatan Perdagangan, Tanaman Bahan Makanan, Industri Bukan Migas Perikanan, Pertambangan Bukan Migas, Tanaman Bahan Makanan Perdagangan, Perkebunan, Pemerintahan Umum Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa Sulawesi Tenggara Perdagangan, Pemerintahan Umum, Perikanan Perikanan, Peternakan, Perkebunan Perdagangan, Perikanan, Industri Bukan Migas Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa GorontaloPemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perdagangan Perikanan, Tanaman Bahan Makanan, Peternakan Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Pengangkutan Pertanian, Jasa-jasa, Perdagangan Hotel & Restoran Sulawesi BaratPerkebunan, Tanaman Bahan Makanan, Pemerintahan Umum Perkebunan, Perikanan, Tanaman Bahan Makanan Pemerintahan Umum, Tanaman Bahan Makanan, Perikanan Pertanian, Perdagangan Hotel & Restoran, Jasa-jasa

39 VII CONTOH ISU STRATEGIS PROVINSI: Nusa Tenggara Timur 39

40 ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN NTT Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor  SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA MANGGARAI BARAT Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor  SUMBA BARAT KUPANG MANGGARAI Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor  NGADA Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor  ROTE NDAO KOTA KUPANG Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor  SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA MANGGARAI BARAT Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor  SUMBA BARAT KUPANG MANGGARAI Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor  NGADA Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor  ROTE NDAO KOTA KUPANG 40 I II IIIIV

41 ANALISIS KUALITAS KEUANGAN DAERAH NTT Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev  TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR FLORES TIMUR ROTE NDAO Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev  SUMBA BARAT KUPANG NGADA Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro- Human Dev  MANGGARAI Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev  SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN LEMBATA SIKKA ENDE MANGGARAI BARAT KOTA KUPANG Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro- Human Dev  TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR FLORES TIMUR ROTE NDAO Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Human Dev  SUMBA BARAT KUPANG NGADA Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro- Human Dev  MANGGARAI Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro- Human Dev  SUMBA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN LEMBATA SIKKA ENDE MANGGARAI BARAT KOTA KUPANG 41 I II III IV

42 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Memiliki Trend Positif 1.Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun cenderung fluktuatif, Namun memiliki trend potensi ekonomi yang tumbuh positif dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,5 – 5,2 persen. 2.Namun, potensi ini masih berada dibawah kisaran target pertumbuhan ekonomi Prov. Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMN Perlu pengembangan sektor pengerak utama pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun cenderung fluktuatif, Namun memiliki trend potensi ekonomi yang tumbuh positif dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,5 – 5,2 persen. 2.Namun, potensi ini masih berada dibawah kisaran target pertumbuhan ekonomi Prov. Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam RPJMN Perlu pengembangan sektor pengerak utama pertumbuhan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN

43 Penurunan Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Menunjukkan Kinerja Yang Cukup Baik 1.Perkembangan tingkat kemiskinan selama periode cenderung menurun. 2.Berdasarkan data Maret 2010, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi 23,03 persen. 3.Tren penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data ) masih berada di atas kisaran target kemiskinan dalam RPJMN Untuk itu, perlu dilakukan Kebijakan yang pro poor, khususnya di daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. 1.Perkembangan tingkat kemiskinan selama periode cenderung menurun. 2.Berdasarkan data Maret 2010, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada posisi 23,03 persen. 3.Tren penurunan kemiskinan sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data ) masih berada di atas kisaran target kemiskinan dalam RPJMN Untuk itu, perlu dilakukan Kebijakan yang pro poor, khususnya di daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. 43

44 Perkembangan Tingkat Pengangguran Provinsi Nusa Tenggara Timur Berada Diatas Kisaran Target RPJMN Perkembangan tingkat pengangguran selama periode cenderung menurun. 2.Berdasarkan data Februari 2010, tingkat pengangguran Provinsi Nusa Tenggara berada di level 3,49 persen meningkat dari tahun sebelumnya. 3.Tren penurunan pengangguran sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data ) berada di bawah kisaran target pengangguran dalam RPJMN Namun demikian, tetap perlu dilakukan kebijakan yang pro job, khususnya di Kab/Kota yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. 1.Perkembangan tingkat pengangguran selama periode cenderung menurun. 2.Berdasarkan data Februari 2010, tingkat pengangguran Provinsi Nusa Tenggara berada di level 3,49 persen meningkat dari tahun sebelumnya. 3.Tren penurunan pengangguran sampai dengan tahun 2014 (yang dihitung berdasarkan data ) berada di bawah kisaran target pengangguran dalam RPJMN Namun demikian, tetap perlu dilakukan kebijakan yang pro job, khususnya di Kab/Kota yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. 44

45 ISU STRATEGIS 1: PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS 45 Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menunjukkan tren perbaikan kualitas pertumbuhan. Namun laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama ,8%, sementara nasional 5,5%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode

46 ISU STRATEGIS 2: KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 46 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) termasuk tertinggal secara nasional, khususnya pada aspek rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita. Tingkat pengangguran jauh lebih rendah dari tingkat nasional, namun tingkat kemiskinan jauh di atas tingkat nasional. Demikian juga pangsa pekerja informal. Hal ini menunjukkan rendahnya kesempatan pekerjaan yang berkualitas. 69,4% angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) tidak memiliki ijasah SMP. KOMPONEN IPMNTTNASIONAL RANKING DARI 33 PROVINSI Usia Harapan Hidup (th) Angka Melek Huruf (%) Rata-Rata Lama Sekolah (th) Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp Ribu) IPM PENGANGGURAN TERBUKA 2009 (%) PEKERJA INFORMAL 2009 (%) KEMISKINAN 2009 (%) NTT NASIONAL

47 ISU STRATEGIS 3: KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK 47 PERINGKAT KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KELEMBAGAAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTARANKING Kupang3 dari 59 kota Lembata16 dari 169 kab Ende41 dari 169 kab Manggarai55 dari 169 kab Timor Tengah Selatan59 dari 169 kab Sumba Barat87 dari 169 kab Ngada90 dari 169 kab Timur Tengah Utara93 dari 169 kab Sika109 dari 169 kab Faktor kualitas kelembagaan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi daerah, khususnya daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Kerjasama antardaerah dan sinergi pusat-daerah sangat strategis dalam mengurangi hambatan distribusi barang antarwilayah dan mengurangi duplikasi perpajakan yang memicu ekonomi biaya tinggi. PERINGKAT DAYA SAING KABUPATEN/KOTA NTT MENURUT SKOR KESELURUHAN (KPPOD 2009) KABUPATEN/KOTARANKING Kupang45 dari 59 kota Ende114 dari 169 kab Lembata126 dari 169 kab Timor Tengah Sel.133 dari 169 kab Sika150 dari 169 kab Ngada151 dari 169 kab Timor Tengah Utara152 dari 169 kab Manggarai157 dari 169 kab Sumba Barat168 dari 169 kab

48 Sektor unggulan masih sektor primer Peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil. ISU STRATEGIS 4: PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH SEKTOR (tradable) SKOR LQ Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Minyak & Gas Bumi0.00 Pertamabangan Bukan Migas0.00 Penggalian Industri Migas0.00 Industri Bukan Migas0.08

49 ISU STRATEGIS 5: RENDAHNYA INTERKONEKTIVITAS DOMESTIK INTRA & ANTARPULAU Termasuk salah satu dari delapan provinsi kepulauan, terdiri dari 1192 pulau (711 belum bernama) Prasarana dan sarana perhubungan antarpulau masih minim. Pangsa angkutan laut dalam PDRB hanya 0,8%, ASDP (penyeberangan) hanya 0,1%. Sangat bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Bali untuk pengiriman komoditas ekspor. KONDISI JALAN NASIONAL di NTT (Des 2008) PANJANG (Km)PANJANG (%) Baik Sedang Rusak Total 1, PRASARANA TRANSPORTASI (Podes 2005) TINGKAT KETERSEDIAAN (Persen) Darat 94.5 Air 0.8 Darat dan air 4.8 Dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun 81.9 TAHUN JALAN NEGARAJALAN PROVINSIJALAN KABUPATEN RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) Sumber: Statistik Perhubungan

50 KONDISI PRASARANA JALAN NTT TAHUN JALAN NEGARAJALAN PROVINSIJALAN KABUPATEN RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) RASIO PANJANG JALAN NON-ASPAL (%) RASIO PANJANG JALAN RUSAK (%) Sumber: Statistik Perhubungan

51 ISU STRATEGIS 6: PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 51

52 Kawasan perbatasan di NTT yang diprioritaskan dalam RPJMN meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, dan Rote Ndao. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang diprioritaskan adalah Kefamenanu (Timor Tengah Utara) dan Atambua (Belu).

53 ISU STRATEGIS 7: DEGRADASI LINGKUNGAN HIDUP 53 Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulau- pulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis akan meningkatkan daya tahan lingkungan. Perlu pengembangan ekonomi perdesaan untuk merangsang tumbuhnya kegiatan alternatif pertanian dan penggalian tradisional. NTTLUAS (Km 2 ) Lahan kritis Total wilayah Persentase lahan kritis95% Tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Pulau 52,7%* Sumber: Statistik Lingkungan Hidup, 2006/2007 Badan Pertanahan Nasional 2007

54 HARAPAN DALAM DISKUSI: 54 1 ANALISA MASING-MASING PROVINSI TERKAIT ISU STRATEGIS KHUSUSNYA TERKAIT KINERJA PEMBANGUNAN: KUALITAS PERTUMBUHAN DAN KUALITAS KEUANGAN DAERAH 2 FOKUS ISU STRATEGIS DIPAPARKAN DALAM KONTEKS PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN: KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN IPM 3 PROVINSI DAPAT MENGEMUKAKAN ISU STRATEGIS YANG DI LUAR FOKUS DI ATAS JIKA MERUPAKAN ISU SPESIFIK WILAYAH (PERBATASAN, KEPULAUAN, BENCANA, KONFLIK, KETAHANAN PANGAN, DST)

55 SEKIAN DAN TERIMA KASIH 55


Download ppt "DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS Jakarta, 11 Maret 2011 AGENDA PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2011 DAN PENYUSUNAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google