Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TENTANG ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TENTANG ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TENTANG ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004 PEMDA, RUU PILKADA DAN RUU DESA. Bandung, 2 Desember

2 RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004 (Pemerintahan Daerah) 2

3 ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU 32/ PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM 2.PEMBAGIAN URUSAN PEM 3.DAERAH BERCIRI KEPULAUAN 4.PEMILIHAN KEPALA DAERAH 5.PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PUSAT 6.MUSPIDA 7.PERANGKAT DAERAH 8.KECAMATAN 9.APARATUR DAERAH 10.PERATURAN DAERAH (PERDA) 11.PEMBANGUNAN DAERAH 12.KEUANGAN DAERAH 13.PELAYANAN PUBLIK 14.PARTISIPASI MASYARAKAT 15.KAWASAN PERKOTAAN 16.KAWASAN KHUSUS 17.KERJASAMA ANTAR DAERAH 18.DESA 19.BINWAS 20.TINDAKAN HUKUM THD APARATUR PEMDA 21.INOVASI DAERAH 22.DPOD 3 1.PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM 2.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 3.PERAN GANDA GUBERNUR 4.APARATUR DAERAH 5.TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMDA 6.BINWAS ISU-ISU STRATEGIS RUU PERUBAHAN UU 32/2004 Catatan:Pilkada & Desa dlm RUU tersendiri

4 SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA M P R BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) LEMBAGA NEGARA LAINNYA LEMBAGA NEGARA LAINNYA D P R PRESIDEN DAERAH OTONOM DESENTRALISASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL B P K M A M K TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA MENTERI 2 D P D DEKONSENTRASI 4

5 KEKUASAAN PEMERINTAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PRESIDEN Pemerintahan Daerah KEMENDAGRI Kementerian/LPNK Koordinasi Sebagian Urusan Tanggungjawab PUSAT DAERAH Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah PRESIDEN MEMEGANG TANGGUNG JAWAB AKHIR ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERMASUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Psl 17 UUD 1945 PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD

6 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT 1.PERTAHANAN 2.KEAMANAN 3.AGAMA 4.YUSTISI 5.POLITIK LUAR NEGERI 6.MONETER & FISKAL 1.PERTAHANAN 2.KEAMANAN 3.AGAMA 4.YUSTISI 5.POLITIK LUAR NEGERI 6.MONETER & FISKAL PILIHAN Pertambangan, Perdagangan, dll. Kes, Pendidik, PU, dll. WAJIB CATATAN: Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR NON YAN DASAR S P M 6

7 PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota Merupakan daerah otonom dan masing 2 mempunyai pemerintahan daerah Merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur, Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Penyesuaian daerah otonom Penggabungan Pembentukan Desain Besar Penataan Daerah Pedoman penataan daerah Peraturan Pemerintah Penataan Daerah Pembagian Wilayah 7 Melalui Daerah Persiapan

8 8 Desentralisasi 1999 % kenaikan SebelumSesudah Desa (14,4%) Kelurahan (35,0%) Kecamatan (18,9%) Kabupaten (70,0%) Kota (57,6%) Provinsi (22,2%) Kabupaten: Diluar 1 Kab. Adm. di DKI Jakarta Kota: Diluar 5 Kota Adm di DKI Jakarta

9  MENGEMBANGKAN PARAMETER PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN BERDASARKAN GEOGRAFIS, DEMOGRAFIS, DAN KESISTEMAN  DENGAN PERTIMBANGAN STRATEGIS NASIONAL PEMERINTAH DAPAT MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU  MEMBENTUK DAERAH OTONOM BARU MELALUI TAHAP PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN YG DITETAPKAN DG PERATURAN PEMERINTAH (PP) UNTUK JANGKA WAKTU TRANSISI 3 (TIGA) TAHUN  MENYEDIAKAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN PROFESIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAGI SETIAP DAERAH PERSIAPAN SELAMA DALAM MASA TRANSISI  PERUBAHAN STATUS DAERAH PERSIAPAN MENJADI DAERAH OTONOM HANYA BAGI DAERAH YG DINILAI LAYAK BERDASARKAN HASIL EVALUASI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA DPR-RI (UU) PENERAPAN PROSEDUR BARU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM MELALUI DAERAH PERSIAPAN 9

10 10 PROV DAERAH OTONOM WILAYAH ADM GUBERNUR PENYELENG. OTDA GUBERNUR WAKIL PEMERINTAH (Menyelenggarakan tugas2 Dekon) GUBERNUR PERAN GANDA GUBERNUR Dibantu Perangkat Gubernur & Pembiayaan APBN Dibantu Perangkat Daerah

11 APARATUR DAERAH 11 POLA ORG. PERANGKAT DAERAH 1.Prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 2.Prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan 3.Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. 1.Prioritas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; 2.Prinsip efisiensi, efektifitas, daya tanggap terhadap kebutuhan publik dan kemudahan interaksi dengan warga; dan 3.Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah. Pengembangan karir: 1.Kompetensi manajerial 2.Kompetensi teknis 3.Kompetensi sosial kultural 4.Kompetensi kepamongprajaan Pengembangan karir: 1.Kompetensi manajerial 2.Kompetensi teknis 3.Kompetensi sosial kultural 4.Kompetensi kepamongprajaan PEGAWAI NEGERI SIPIL  Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional, dan PNS pangkat tertentu (IV/c keatas) dikelola secara nasional.  Sekda sebagai pembina PNS daerah, bukan lagi Kepala Daerah (UU 43/1999 seyogyanya direvisi).  Sekda Prov. diajukan 3 nama oleh Mendagri kpd Gubernur, Sekda Kab./Kota diajukan 3 nama oleh Gubernur kpd Bupati/Walikota  Untuk kepentingan nasional pemerintah menetapkan jabatan strategis baik struktural (Sekda) maupun fungsional, dan PNS pangkat tertentu (IV/c keatas) dikelola secara nasional.  Sekda sebagai pembina PNS daerah, bukan lagi Kepala Daerah (UU 43/1999 seyogyanya direvisi).  Sekda Prov. diajukan 3 nama oleh Mendagri kpd Gubernur, Sekda Kab./Kota diajukan 3 nama oleh Gubernur kpd Bupati/Walikota PENGATURAN

12 TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DAERAH TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR DAERAH  Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, kecuali Kepala Daerah dan DPRD, dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah.  BPKP menentukan apakah masalah yg dihadapi aparatur Pemda sifatnya pro-yustisia (kriminal) atau non-yustisia (administratif)  Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas, kecuali Kepala Daerah dan DPRD, dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Daerah.  BPKP menentukan apakah masalah yg dihadapi aparatur Pemda sifatnya pro-yustisia (kriminal) atau non-yustisia (administratif) Aparatur penyelenggara pemerintahan daerah tidak dapat dipidana karena melaksanakan peraturan perundang- undangan/kebijakan (Diskresi) Prosedur Tindakan Hukum 12

13 13 KOORD BIN PENYELENGGARAAN PEM UMUM WAS PEM KAB/KOT & INSTANSI VERTIKAL PEM KAB/KOT GUB SBG WKL PUSAT SINERGITAS PEM & PEMB KAB/KOT KAPASITAS PEM KAB/KOTA SESUAI NSPK & AKUNTABLITAS (LPPD) Kehidupan berbangsa & bernegara  keutuhan NKRI Ideologi & Kesatuan Bangsa Kehidupan demokrasi Stabilitas Politik (Ketertiban Umum & Ketentraman Masy.) Batas Wilayah Etika & norma penyelengg. Pem. SINERGITAS/SINKRO- NISASI PENYELENGG. PEMTH & BANGDA KEBERHASILAN PEM. & BANGDA BINWAS PUSAT 13

14 RUU PEMILIHAN KEPALA DAERAH 14

15 1.SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) 2.SISTEM PENCALONAN KEPALA DAERAH (BERPASANGAN ATAU TUNGGAL) 3.POSISI WAKIL KEPALA DAERAH (PEJABAT NEGARA ATAU PNS) 15 ISU-ISU KRUSIAL RUU PILKADA

16 16 SISTEM PEMILIHAN KDH SISTEM PEMILIHAN KDH GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA BUPATI/ WALIKOTA DIPILIH TDK LANGSUNG/ OLEH DPRD DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT -TIDAK SATU PAKET/TIDAK BERPASANGAN -WAKIL KDH = JABATAN NEGERI DIANGKAT DARI PNS (SETARA ES. I/B UNTUK WAGUB DAN ES. II/A UNTUK WABUP & WAWAKO) -WAKIL KDH DIUSUL KDH TERPILIH -KOMPOSISI JML WAKIL KDH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK -BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA APABILA BERHALANGAN TETAP, PEMILIHAN DILAKUKAN MELALUI DPRD (SEPERTI PADA PILPRES). -TIDAK SATU PAKET/TIDAK BERPASANGAN -WAKIL KDH = JABATAN NEGERI DIANGKAT DARI PNS (SETARA ES. I/B UNTUK WAGUB DAN ES. II/A UNTUK WABUP & WAWAKO) -WAKIL KDH DIUSUL KDH TERPILIH -KOMPOSISI JML WAKIL KDH BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK -BAGI GUB/BUPATI/WALIKOTA APABILA BERHALANGAN TETAP, PEMILIHAN DILAKUKAN MELALUI DPRD (SEPERTI PADA PILPRES). prov. otonominya terbatas, legitimasi lewat wakil rakyat. Gub. = Wkl Pempus kab/kota otonominya luas, legitimasi langsung oleh rakyat (kuat) SISTEM PENCALONAN & POSISI WAKIL KDH

17 17 PEMILIHAN GUBERNUR DPRD 1.Melaksanakan Pemilihan & Menetapkan Pemenang 2.Presiden mengesahkan Mekanisme KPU -Seleksi dan Penetapan Calon Gub -Pengawasan Pilkada oleh Panwaslu -Membentuk Panitia Pemilihan BALON -Perseorangan -Parpol/Gab Parpol PENYEL. SENGKETA -Penetapan Calon  PT dan/atau PTUN -Perselisihan Hasil Pemilihan  MK PENGANG KATAN/PE LANTIKAN PRESIDEN

18 18 PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA LANGSUNG Mekanisme Pilkada Mekanisme Pilkada KPU -Melaksanakan Tahapan Pilkada -Menetapkan Calon & menetapkan pemenang -Pengawasan Pilkada o/ Panwaslu BALON -Perseorangan -Parpol/Gab Parpol PENYEL. SENGKETA -Penetapan Calon  PN dan/atau PTUN -Perselisihan Hasil Pemilihan  MK PELAN- TIKAN -Pengesahan Pengangkatan oleh MDN -Pelaksanaan Pelantikan oleh Gub. An. Presiden

19 RUU DESA 19

20 1.KEDUDUKAN DESA 2.PRINSIP PENGATURAN DESA 3.PEMBENTUKAN DESA 4.KEWENANGAN DESA 5.KEUANGAN DESA 6.PEMILIHAN KEPALA DESA 7.MASA JABATAN KEPALA DESA 8.PERANGKAT DESA 9.PRODUK HUKUM DESA ISU-ISU STRATEGIS 10. KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA 11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 12. PEMBANGUNAN DESA 13. PEMBANGUNAN PERDESAAN 14. BADAN USAHA MILIK DESA 15. KERJASAMA DESA 16. LEMBAGA KEMASY. 17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 20 ISU-ISU KRUSIAL RUU DESA ISU-ISU KRUSIAL RUU DESA 1.KEDUDUKAN DESA 2.KEWENANGAN DESA 3.KEUANGAN DESA 4.PEMBENTUKAN DESA

21 PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR DALAM RUU DESA KEDUDUKAN DESA KEKUASAAN MENGATUR & MENGURUS Local Self Community/ Pengelolaan Berbasis Masy. KEWENANGAN DESA 1.HAK ASAL USUL DESA (Diatur dgn PP) 2.OTONOMI ASLI DESA YANG DIAKUI KAB/KOTA (Diatur dgn PP) 3.PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI KAB/KOTA 4.KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN PER-UU-AN KEUANGAN DESA 1.PENDAPATAN ASLI DESA 2.BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI 3.ALOKASI DANA DESA 4.PUNGUTAN LAIN SESUAI PELIMPAHAN KEWENANGAN 5.DANA PEMBANGUNAN DESA DARI APBN 21

22 PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA DESA PEMBENTUKAN/ PEMEKARAN SYARAT2 DIPERBERAT PERDA KAB/KOTA DISAHKAN GUB PENGHAPUSAN PERUBAHAN STATUS EVALUASI MDN 22 Desa (14,4%) Kelurahan (35,0%) Catatan: Perkembangan Jumlah Desa /Kel. 10 th terakhir

23 TERIMA KASIH TERIMA KASIH 23


Download ppt "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL OTDA RAPAT KERJA NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA TENTANG ISU-ISU KRUSIAL RUU PERUBAHAN UU NO. 32/2004."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google