Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OTONOMI DAERAH OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR GRAND ROYAL PANGHEGAR BANDUNG, 1 NOPEMBER 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OTONOMI DAERAH OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR GRAND ROYAL PANGHEGAR BANDUNG, 1 NOPEMBER 2012."— Transcript presentasi:

1 OTONOMI DAERAH OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR GRAND ROYAL PANGHEGAR BANDUNG, 1 NOPEMBER 2012 Indra Djati Sidi 01/11/20121OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

2 REFORMASI PENDIDIKAN DALAM UNDANG2 SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DENGAN MBS KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KOMITE SEKOLAH 01/11/20122OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

3 KELEMAHAN SENTRALISASI JALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG PANJANG SUKAR MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KONDISI LOKAL, CENDERUNG GENERALISASI RAWAN KORUPSI TIDAK DEMOKRATIS KURANG MEMBERDAYAKAN DAERAH PENGAWASAN LEMAH 01/11/20123OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

4 UNDANG2 YG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 01/11/20124OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

5 Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.” 01/11/20125OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

6 MENGAPA KE KABUPATEN/ KOTA Dimensi Politik, Kabupaten/ Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim; Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; Kabupaten/ Kota adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Kabupaten/ Kota -lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. 01/11/20126OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

7 Prinsip Otonomi Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah; Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju 01/11/20127OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

8 DEWAN PENDIDIKAN Memberikan petimbangan (advisory) kepada pihak eksekutif dan legislatif. Memberikan dukungan (supporting) kepada pihak eksekutif dan legislatif Mengadakann pengawasan (controlling) tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan terhadap eksekutif Menjadi penghubung antara pihak eksekutif dan legislatif, serta masyarakat pada umumnya. Menjadi penghubung antara pihak eksekutif dan legislatif, serta masyarakat pada umumnya. 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN8

9 MEMBANTU BERBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ! 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN9

10 MASALAH DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA MUTU DIDIKLAH ANAK SESUAI DENGAN ZAMANNYA 01/11/201210OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

11 MUTU TIDAK AKAN DATANG DGN SENDIRINYA ADA TEKAD YG KUAT ADA PLANNING ADA PROSES YG HARUS DIJALANI KERJA KERAS SEMUA STAKEHOLDER TEAM WORK PARTISIPASI MASYARAKAT 01/11/201211OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

12 UJI KOMPETENSI GURU (UKG) TAHUN 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 3 Agustus 2012 Konferensi Pers 01/11/201212OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

13 13 Perbandingan Internasional School Life Expectancy Sumber: UNESCO dan Bank Dunia, 2012 dalam World Atlas of Gender Equity in Education 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

14 14 Map School Life Expetancy menurut GNP per kapita Sumber: UNESCO 2012: World Atlas of Gender Equity in Education 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

15 1501/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

16 NoProvinsiJumlah 1 Jatim 170,065 2 Jateng 141,225 3 Jabar 139,426 4 Sumut 54,706 5 Sulsel 46,639 6 DKI 42,057 7 Lampung 35,477 8 Sumbar 32,662 9 Banten 30, Sumsel 27, DIY 25, NAD 21, Bali 19, Kalsel 19, Riau 18, NTB 18, NTT 17, Sulut 15, Jambi 15, Kalbar 15, Kaltim 14, Sultra 14, Sulteng 13, Kalteng 10, Bengkulu 9, Maluku 7, Gorontalo 6, Sulbar 5, Papua 4, Babel 4, Kepri 4, Malut 3, Pabar 2,306 jumlah 1,006,211 Sebaran Peserta Menurut Provinsi 01/11/201216OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

17 1701/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

18 PERKEMBANGAN DATA GURU 18 01/11/201218OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

19 Hasil UKG: Kompetensi Pedagogi & Profesional Rata-rata Nasional = Rata-rata = Rata-rata Nasional :44,55 01/11/201219OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

20 Nilai Rata-Rata Mapel Terpilih Menurut Jenjang Rata-rata Nasional: Rata-rata Nasional: /11/201220OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

21 Nilai Rata-Rata Mapel Terpilih Menurut Jenjang 01/11/201221OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

22 Rerata Nasional 44, Kab/Kota dari Kab/Kota dari 408 Kab Purworejo Kab Wonosobo Kab Bolang Mongondow Timur SEBARAN RATA-RATA NILAI UKG (menurut KAB/KOTA) 01/11/201222OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

23 KOMPOSISI % POLA JAWABAN SETIAP PROVINSI – SMA/ MA KLASIFIKASI PUTIH, ABU ABU, DAN HITAM TAHUN /01/201223REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

24 HASIL RATA2 NASIONAL PUTIH 18 % (JUJUR) ABU ABU 42 % (DIRAGUKAN) DAN HITAM 40 % (TIDAK JUJUR) BEBERAPA CONTOH: PALING JUJUR YOGYAKARTA: 85 % PUTIH GORONTALO: 85 % HITAM BALI: 5 % PUTIH JABAR: 16/33 PROVINSI 14/01/201224REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

25 Persentase Guru Bersertifikat Pendidik Terhadap Jumlah Guru Rata-Rata 26,3% 25 01/11/201225OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

26 HASIL PENELITIAN FREDERCK K.S. LEUNG THE UNIVERSITY OF HONG KONG (2003) 01/11/201226OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

27 ISSU JAM PELAJARAN jumlah jam pengajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun, siswa kelas 8 di Indonesia rata-rata mendapat 169 jam pelajaran matematika. Sementara di Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapura 112 jam. 01/11/201227OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

28 Namun, hasil penelitian yang dipublikasikan di Jakarta pada 21 Desember 2006 itu menyebutkan, prestasi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tersebut. Prestasi matematika siswa Indonesia hanya menembus skor rata-rata 411. Sementara itu, Malaysia mencapai 508 dan Singapura 605 (400 = rendah, 475 = menengah, 550 = tinggi, dan 625 = tingkat lanjut). 01/11/201228OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

29 PISA 2009 Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan setiap 3 tahun sekali terhitung sejak tahun PISA ini mengikutkan siswa yang berusia 15 tahun dari 65 negara 01/11/201229OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

30 INDEX INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DUNIA 01/11/201230OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

31 CPI DAN GCI DUNIA NO.NEGARANILAI CPI RANKING CPI NILAI GNP RANKING GCI 1NEW ZEALAND DENMARK FINLAND SWEDEN SINGAPORE NORWAY NETHERLANDS AUSTRALIA SWITZERLAND CANADA INDONESIA / 50 01/11/201231OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

32 Tabel 1. INDEX INDONESIA TAHUN 2005 NO.NEGARAGCIHDIINCOME PERCAPITA 1.INDONESIA AUSTRALIA CANADA USA SINGAPURA THAILAND NICARAGUA MYANMAR VIETNAM /11/201232OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

33 LALU BAGAIMANA ! APA YANG PERLU DILAKUKAN 01/11/201233OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

34 LAKUKAN CAPACITY BUILDING, MENGELOLA SEKOLAH DALAM FORMAT SCHOOL BASED MANAGEMENT DAN DESENTRALISASI PILIH KEPALA SEKOLAH YG PROFESIONAL – KOMPETEN LAKUKAN PENINGKATAN MUTU GURU DENGAN BASIS DESENTRALISASI/ LOKAL, TIDAK MENUNGGU PROGRAM PUSAT BERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI KOMITE SEKOLAH MANFAATKAN ICT PRO AKTIF 01/11/201234OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

35 SANGAT DIPERLUKAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI DAN KEMAMPUAN BEKERJA SAMA YANG PRIMA 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN35

36 01/11/201236OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

37 SEORANG KEPALA SEKOLAH CHANCELLOR OF NYC PUBLIC SCHOOLS, Joel Klein: SOMEONE FIRST INFORMAL SET UP HIGH EXPECTATION AND STANDARD TAHU MEREKRUT GURU2 YANG BAIK, DAN EMPOWER, ENGAGE, AND SUPPORT THE GREAT TEACHERS BERKOMUNIKASI DAN MELIBATKAN MASYARAKAT MENGUASAI INSTRUCTIONAL MASCHINE/ CURRICULUM MEMBANGUN KULTUR KEBERHASILAN KADANG2 TIDAK POPULER 01/11/201237OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

38 “PROFESIONALITAS” adalah sutu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan selesai. 01/11/201238OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

39 01/11/201239OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

40 KARAKTER GURU INDONESIA ABAD 21 PASSION: KECINTAAN, KEBANGGAAN, DAN DEDIKASI UNTUK MENJADI GURU KEINGINAN YG KUAT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROFESI NASIONALISME YG TIDAK INGIN MEMPERMALUKAN INDONESIA DALAM KANCAH GLOBALISASI MAU BERBUAT DAN MELANGKAH, TIDAK MENUNGGU ….. UPAYA PEMERINTAH 01/11/201240OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

41 EXERCISE MAKES PERFECT : TIDAK ADA KOMPETENSI APAPUN YG DIPEROLEH TANPA LATIHAN TERMASUK PROFESIONALISME ! 01/11/201241OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

42 ICT MERUBAH DUNIA 01/11/201242OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

43 APA LAGI E- NEWS E-COMMERCE E- BUSSINES E- MAGAZINE E-GOVERNMENT E-JURNAL, E-BOOK DAN LAIN LAIN MODEL E 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN43

44 E – CRIME ! BEKERJA JENIS KEJAHATAN YANG TIDAK PERNAH ADA PADA ABAD XX 01/11/201244OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

45 MENGAPA ? TANTANGAN ZAMAN MEMERLUKAN MANUSIA DENGAN KOMPETENSI TERSEBUT UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN TINGKAT KOMPLEKSITAS YANG TINGGI 01/11/201245OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

46 20 TH CENTURY EDUCATION 21 ST CENTURY EDUCATION FRAGMENTED CURRICULUM INTEGRATED CURRICULUM PASIVEACTIVE TEXT BOOK DRIVENRESEARCH DRIVEN HOMOGENDIVERSITY TIME BASEDOUTCOME BASED MEMORIZING DISCRETE FACT WHAT STUDENT KNOW TEACHER CENTEREDSTUDENT CENTERED 01/11/201246OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

47 20 TH CENTURY EDUCATION 21 ST CENTURY EDUCATION LITTLE TO STUDENT FREEDOM A GREAT DEAL OF STUDENT FREEDOM Print is the primary vehicle of learning and assessment Performances, projects and multiple forms of media are used for learning and assessment Teacher is judge. No one else sees student work. Self, Peer and Other assessments. Public audience, authentic assessments Curriculum/School is irrelevant and meaningless to the students Curriculum is connected to students’ interests, experiences, talents and the real world. FACTORY MODELGLOBAL MODEL 01/11/201247OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

48 E – LEARNING DAN E-MANAGEMENT DAPAT MENJADI SOLUSI AMPUH 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN48

49 E - LEARNING 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN49

50 POTENSI E - LEARNING AKSES KEPADA DATA DAN INFORMASI YG TAK TERBATAS DISTANCE EDUCATION, BEYOND OF THE CLASS ROOM, EVERYWHERE, ANYWHERE SIMULATION AND MODELING: LABORATORY WORKS, KELAS PARALEL SPEED AND ACURACY 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN50

51 SELF GUIDED STUDY 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN51

52 No.SKILLIMPORTANCE 1Interpersonal skill4.6 2Cultural fit with company4.5 3Leadership attribute4.4 4Proven ability to perform4.4 5Technical skills4.1 6General management skill3.9 7Academic success3.8 PENTINGNYA SOFT SKILL Sumber: HayGroup, /11/201252OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

53 KESEMPATAN EMAS Pada periode , Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia berupa populasi usia produktif yang jumlahnya luar biasa. Jika kesempatan emas yang baru pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, hal itu akan menjadi bonus demografi (demographic dividend) yang sangat berharga. 01/11/201253OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

54 HAMBATAN KEMAUAN UTK BERUBAH TIDAK ADA VISI KARAKTER BERFIKIR DIDALAM BOX SAJA, TIDAK MELIHAT RESOURCES YG ADA DILUAR JARINGAN YG TERBATAS BEKERJA SENDIRIAN, TIDAK DALAM TEAM 14/01/201254REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

55 PESAN BUNG KARNO 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN55

56 KEBESARAN DAN KEMAKMURAN SUATU BANGSA MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS BANGSA TERSEBUT, TIDAK JATUH DARI LANGIT KEBERHASILAN MERUPAKAN KRISTALISASI KERINGAT PRIBADI2 YG BEKERJA KERAS HUKUM ALAM YG DIPEROLEH DARI SEJARAH DISAMPAIKAN DALAM PROKLAMASI YG KE 6 01/11/2012OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN56

57 PENUTUP DEMIKIANLAH PANDANGAN DAN PIKIRAN YG DPT SAYA SAMPAIKAN DALAM FORUM TERHORMAT INI SEMOGA BERMANFAAT DALAM PEMBANGUNAN Pendidikan Nasional TERIMA KASIH 01/11/201257OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN


Download ppt "OTONOMI DAERAH OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR GRAND ROYAL PANGHEGAR BANDUNG, 1 NOPEMBER 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google