Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. 2 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. 2 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI."— Transcript presentasi:

1 1

2 2 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikan oleh BIMANTARA, B.Sc.

3 3 Pengelolaan Keuangan Daerah UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PPPPPP UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 58 THN 2005 Permendagri 13 THN THN THN 2011 misal: SAP, dstnya OmnibusRegulation UU 12 / 2011 PP 41 TH 2007 PP 38 TH 2007

4 4 Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah 1.Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. 2.Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. MoneyFollowsFuction UU 32/2004 PemerintahanDaerah HAK Pasal 21 KEWAJIBAN Pasal 22 KELOLA& IMPLEM ENTASI Masyarakat 1.Kesejahteraan Rakyat 2.Demokratisasi 3.Otonomi 4.Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5.Pemberdayaan masyarakat RKPD Pendapatan Pendapatan Belanja Belanja Pembiayaa n Pembiayaa n PP 58 THN 2005 Permen 13 /2006 Pasal 23 (1) (2) Pengelolaan Keuda Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial Pasal 167 ayat (3): SABSAB SPMSPM Standar HargaStandar Harga Tolok Ukur KinerjaTolok Ukur Kinerja Urusan Wajib Pilihan Concurrent

5 5 Arsitektur Pengelolaan Keuda Berdasar PP 58/2005 Penetapan Kekuasaan Pengelola Keuda Pejabat Pengelola Keuda Pejabat Pengguna Anggaran Penyusunan Rancangan APBD Penyusunan Rancangan APBD Penetapan APBD Pertanggungjawaban Penata Usahaan Penyelesaian Kerugian Daerah Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban Pengelolaan BLUD Pengendalian defisit & Penggunaan Surplus Pelaksanaan APBD Semesteran Tahunan

6 6 Penetapan Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA Mendesentralisasikan pelaksanaan kekuasan pengelolaan keuangan daerah kepada: a.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. b.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah. c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuda.

7 7 BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA Pola Hubungan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah SEKRETARIS DAERAH

8 8 LANDASAN YURIDIS PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan. UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 194

9 9 LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 69 ayat (4) Pasal 82 UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 86

10 Ruang Lingkup Keuangan Daerah Pajak Hak Retrebusi Pinjaman Menyelenggarakan urusan Kewajiban pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketigaPenerimaanPengeluaran tidak dipisahkan tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkan dipisahkan Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda 10 Keuangan Daerah

11 11 Azas Umum Pengolaan Keuangan Daerah Dikelola secara tertib Taat pada peraturan Efisien, ekonomis dan efektif Transparan Bertanggung jawab Dilaksanakan dlm suatu sistem yg terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD Perhatikan asas keadilan, Kepatutan & manfaat untuk masyarakat

12 Pelaksanaan APBD Pengelolaan barang daerah 12 - Kuasa PA / barang - Bendahara - Pemungutan penerimaan - Pengelolaan utang piutang - Pengelolaan barang - Menerbitkan SPM Menetapkan pejabat Menetapkan Kebijakan Kepala Daerah Selaku PKPKD

13 Keuangan PA / PB Koordinator pengelolaan Keuangan daerah Pelimpahan kekuasaan ditunjuk dengan keputusan KDH 13 PPKD Kep. SKPD KPKD KOORDINATOR SEKDA

14 Menyusun dan melaksanakan kebijakan PKD Menyusun RAPBD/ P- RAPBDMelaksanakan pungutan Pendapatan daerah Melaksanakan fungsi BUD Menyusun laporan keuangan Melaksanakan tugas lainnya. 14 Tugas PPKD

15 15 - Menyiapkan anggaran kas - Menyiapkan SPD - Menerbitkan SPPD (SP2D) - Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah Tugas Kuasa BUD

16 - Menyusun RKA – SKPD - Menyusun DPA - SKPD - Melaksanakan anggaran - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan tagihan dan memerintahkan pembayaran SPM pembayaran SPM - Menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan Laporan Keuangan 16 Tugas & Wewenang Kep SKPD(PA/PB)

17 17 KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota Sekda Koordinator KPKD PPKDKabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah) SKPD Kadin/ Kaban/ Kakan/ Setda/Setwan/Camat/dsb (PA/PB) SKPD Kadin/ Kaban/ Kakan/ Setda/Setwan/Camat/dsb (PA/PB) Kuasa Kasubdin/ Kabid/ dsb PA / PB PPTKUnit kerja SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Penerimaan PenerimaanBendahara Pengeluaran Pengeluaran Hierarkis Pengelola Keuangan Daerah KUASA BUD

18 Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana Bagi Hasil DAU DAK Hibah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah 18 PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

19 19 Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Belanja Daerah Urusan wajib Peningkatan Pelayanan dasar Pedidikan Kesehatan Fasilitas sosial Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata Urusan pemerintahan Urusan Pilihan

20 20 Klasifikasi Belanja OrganisasiFungsiKegiatanProgram Urusan pemerintahan Fungsi pegelolaan Keuangan negara Jenis Bel. pegawaiHibah Bel. Barang dan jasa Bantuan sosial Bel. Modal Bagi hasil dan bantuan keuangan Bunga Bel. Tidak terduga Subsidi

21 21 Prinsip-Prinsip Penganggaran  Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD  Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto  Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an  Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya  Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD  Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto  Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an  Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya

22 22 STRUKTUR PENDAPATAN A.Pendapatan Asli Daerah: 1.Pajak Daerah 2.Retribusi Derah 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan: 1.Dana Bagi Hasil 2.Dana Alokasi Umum 3.Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1.Hibah 2.Dana Darurat 3.Dana Bagi Hasil pajak dari ProvInsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4.Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

23 23 Struktur Pembiayaan Penerimaan pembiayaan: SiLPA tahun anggaran sebelumnyaSiLPA tahun anggaran sebelumnya Pencairan dana cadanganPencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkanHasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjamanPenerimaan pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjamanPenerimaan kembali pemberian pinjaman Pengeluaran pembiayaan: Pembentukan dana cadanganPembentukan dana cadangan Penyertaan modal pemerintah daerahPenyertaan modal pemerintah daerah Pembayaran pokok utangPembayaran pokok utang Pemberian pinjamanPemberian pinjaman

24 24 Pembahasan RKA- SKPD/PPKD oleh Tim Ang Pemda RKA – SKPD/PPKD Kesesuaian - KUA - PPAS - Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya - Dokumen perencanaan lainnya - Capaian kinerja - Indikator kinerja - Analisa SB - Standar SH - Standar PM

25 25 Pembahasan Raperda APBD Raperda APBD Kesesuaian - KUA - PPAS - Program yang diusulkan - Kegiataan Nota Kesepakatan dengan

26 26 PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER Depdagri/ Provinsi DPRD Kepala Daerah SEKDA PPKD SKPD Musrenbang Indikatif Tahunan RPJMD/Dokumen Perencanaan Daerah yg disepakati Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah SE Prioritas Program & indikasi pagu Pemutakhiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal RENSTRA SKPD RENJA SKPD SE/Pedoman Mendagri Pembahasan Rancangan KUA & PPAS Rancangan KUA & PPAS Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan Plafon Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA, Prioritas dan Plafon Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKA SKPD Evaluasi Mendagri/Gubernur Pembahasan RAPBD Raperda ttg APBD Ra PerKDH ttg Penjab APBD RAPBD dan Lampiran Pembahasan Tlm. Anggaran Pemda Draft DPASKPAD Pengesahan Pembahasan Tlm. Anggaran Pemda Lampiran RAPBD (Himpunan RKA- SKPD Perda ttg APBD PerKDH ttg Penjab APBD

27 1. RPJPD = 20 tahun 2. RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun 3. RENSTRA SKPD = 5 tahun 4. RKPD = 1 tahun 5. RK-SKPD = 1 tahun 27 LINGKUP PERENCANAAN DAERAH

28 28 RPJM NASIONAL RKP RAPBNAPBN RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RAPBDAPBD RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENSTRA KL RENJA KL RKA - KLRINCIAN APBN dijabarkan Pedoman dijabarkan diacu Pedoman Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PERENCANAAN PROGRAMPENGANGGARAN diacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman KUA Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman PPAS

29 29 PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (SESUAI PP 58/2005 DAN PERMENDAGRI 13/2006,59/2007 & 32/2008) PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (SESUAI PP 58/2005 DAN PERMENDAGRI 13/2006,59/2007 & 32/2008) RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD RKA-PPKD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJM NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun 1 tahun

30 30 KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara KEBIJAKAN UMUM APBD & Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RPJMD PEMBAHASAN ANGG DPRD PERSETUJUAN DPRD RKA SKPD RAPBD Perda APBD Klarifikasi RAPBD Pengajuan Raperda APBD PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD PEMDA DPRD RKPD KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) EVALUASI KINERJA MASA LALU EVALUASI KINERJA MASA LALU Persetujuan Bersama APBD PERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD SATKER RKSKPD RENSTRA SKPD Jaring asmara MUSRENBANGDA TIM ANGGARAN PEMDA SATKER Evaluasi Raperda APBD

31 31 DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

32 32 Penyiapan Raperda APBD RKA-SKPD/PPKD dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD/PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, capaian kinerja, indikator kinerja, ASB, standar satuan harga, dan SPM. PPKD menyusun RAPERDA tentang APBD berikut dokumen pendukungnya (nota keuangan, dan rancangan APBD)

33 DASAR PENYUSUNAN RKA RKPD RKPD KUA dan PPA KUA dan PPA Surat Edaran Bupati Perihal Penyusunan RKA Surat Edaran Bupati Perihal Penyusunan RKA Penyesuaian Rekening dan Kode Rekening Penyesuaian Rekening dan Kode Rekening ASB,SSH, Pedoman Honorarium, Perjalanan Dinas dll ASB,SSH, Pedoman Honorarium, Perjalanan Dinas dll 33

34 RKA SKPD MEMUAT : Rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan Rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan Rincian sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Informasi tentang urusan pemda, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan Urusan Pemerintah dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 34

35 STRUKTUR APBD 3535 APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah PAD Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

36 JENIS BELANJA BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bunga Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal

37 PENGERTIAN JENIS-JENIS BELANJA Belanja Pegawai merupaka belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan KDH dan WKDH serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam Belanja Pegawai Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 37

38 Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau peerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya Belanja Bantuan Sosial untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat 38

39 Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa,dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daera lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik 39

40 B. BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Belanja Barang/Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang/Jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakain dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi dan pengadaan barangjasa lainnya serta belanja sejenis lainnya 40

41 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan 41

42 42 DPRD DPRD Dibahas bersama DPRD & Pemda Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) Tidak Setuju Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Pengesahan Gubernur (30 Hari) Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU Tdk Disempurnakan GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Bupati/WalikotamenetapkanPER-BUP/WAL PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT & PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD Setuju RAPERDA APBD RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Bupati/Walikotamenetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Tdk Sesuai Dgn UU Penyempurnaan (7 Hari) PA DPRD+TAPD Melewati Batas waktu Evaluasi Laporan kpd MDN GUBERNUR (15 hari)

43 43 PANITIA ANGGARAN DPRD Persetujuan DPRD P Prioritas & Plafon Anggaran Sementara P Prioritas & Plafon Anggaran Sementara RKA SKPD Rancangan Perubahan APBD Rancangan Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Klarifikasi Perubahan RAPBD Pengajuan Raperda Perubahan APBD PROSES PERUBAHAN APBD PEMDA DPRD KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN P Kebijakan Umum APBD BA Pesetujuan Bersama Perubahan APBD PERATURAN KDH Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD SATKER TIM ANGGARAN PEMDA SATKER Evaluasi Raperda Perubahan APBD PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA

44 44 MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DPA SPDSPPSPM SP2D BANK Pihak ketiga Bendahara Pengeluaran Action UP/ GU/ TU LS ANGGARAN KAS

45 a. Pejabat yang menanda tangani SPD b. Pejabat yang menanda tangani SPM c. Pejabat yang mengesahkan SPJ d. Pejabat yang menanda tangani SP2D e. Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran f. Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD 45 Untuk pelaksanaan APBD, KDH menetapkan : Sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan Untuk pelaksanaan APBD, KDH menetapkan :

46 46 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Kabag TU Ka UPT Kuasa Pengguna Angg. Kabid SKPD Pj. Pelaksana TK

47 47 MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK

48 48 P P T K (menyiapkan dokumen) PPK-SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA KUASA BUD SPM BANK FIHAK III SP2D Tagihan & Laporan Kegiatan Proses Pencairan & Pembayaran LS Uang BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS)

49 PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA 49 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian/Bidang/Kasubag TU/Sekretaris yang menangani urusan kepegawaian masing-masing SKPD Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan Bantuan Sosial untuk urusan sosial adat dan budaya dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan untuk urusan Partai Politik dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan

50 50 Bantuan Keuangan kepada Kelian Adat/Subak/Urusan sosial adat dan budaya dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan Belanja Hibah untuk pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri nomor 39 tahun 2012 Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta lainnya dikoordinasikan/dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan dengan SKPD terkait

51 51 Belanja Langsung yang pada dasarnya adalah pelaksanaan dari Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK dengan memperhatikan hal-hal berikut: Belanja Pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Belanja Honorarium, Upah dan Uang Lembur bagi PNS Honorarium dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan hanya diberikan kepada PNSD Honorarium untuk ke Panitia (Pegawai yang menjadi panitia) Uang Lembur bagi pegawai yang melaksanakan kerja lembur Permintaan Pembayaran untuk honorarium dan uang lembur dapat dilakukan dengan SPP-LS atau SPP-UP atau SPP-GU dan dibayarkan setelah pekerjaandilaksanakan

52 52 BELANJA BARANG/JASA Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan melalui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau ULP atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa Permintaan pembayaran belanja barang dan jasa dapat dilakukan dengan SPP-LS atau SPP-UP, SPP- GU atau SPP-TU Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan dan disertai laporan bahwa perjalanan dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan

53 53 BELANJA MODAL Pelaksanaan Belanja Modal Tanah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan melalui Panitia Pengadaan Tanah Pelaksanaan Belanja Modal juga harus sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan melalui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Permintaan Pembayaran untuk Belanja Modal dilakukan dengan SPP-LS kecuali ditentuakan lain oleh Bupati

54 JUMLAH UP DAN RAK 54 Besarnya UP untuk Belanja Langsung adalah sebesar jumlah belanja perkegiatan setelah dikurangi Belanja Modal dibagi lama bulan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Anggaran Kas SKPD masing- masing Rancangan Anggaran Kas SKPD diatur secara keseluruhan kegiatan adalah sebesar 25% setiap triwulannya dari total belanja langsung SKPD

55 TUGAS PPTK 55 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

56 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 56 A. BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan hanya diberikan kepada kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan SKPD/Instansi/Lembaga diluar SKPD yang bersangkutan Honorarium untuk PPK, Pembantu PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen< Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksaan Barang/Jasa dibebankan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada masing-masing rekening belanja yang bersangkutan

57 57 Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada kegiatan yang bersangkutan Honorarium Petugas Teknis hanya dapat diberikan jika melaksanakan kegiatan diluar SKPD yang bersangkuran atau tidak ada kaitannya dengan tugas rutinnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Harian, Tenaga Haraian Lepas dan Tenaga Honor Bulanan) dibebankan pada Kegiatan yang pelaksanaannya selama 12 bulan dan disesuaikan dengan beban kerja Belanja pegawai lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

58 Belanja Barang dan Jasa 58 Belanja pemeliharaan rutin/ringan untuk alat, perlengkapan kantyor dan kendaraan dinas dapat dibiayai dari kegiatan yang bersangkutanBelanja pemeliharaan rutin/ringan untuk alat, perlengkapan kantyor dan kendaraan dinas dapat dibiayai dari kegiatan yang bersangkutan Belanja pemeliharaan/rehabilitasi sedang/berat untuk sarana dan prasarana aparatur dibebankan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparaturBelanja pemeliharaan/rehabilitasi sedang/berat untuk sarana dan prasarana aparatur dibebankan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan dapat diberikan jika ada keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatanBelanja Perjalanan Dinas pada kegiatan dapat diberikan jika ada keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan Belanja barang dan jasa lainnya disesuaikan dengan kebutuhanBelanja barang dan jasa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

59 Belanja Modal 59 Pengadaan alat dan perlengkapan kantor tidak diperbolehkan diadakan di setiap kegiatanPengadaan alat dan perlengkapan kantor tidak diperbolehkan diadakan di setiap kegiatan Pengadaan alat dan perlengkapan kantor diadakan melalui kegiatan penyediaan/pengadaan alat dan perlengkapan kantor pada program penyediaan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparaturPengadaan alat dan perlengkapan kantor diadakan melalui kegiatan penyediaan/pengadaan alat dan perlengkapan kantor pada program penyediaan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja modal lainnya disesuaikan dengan kebutuhanBelanja modal lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

60 Untuk Diperhatikan 60 Belanja yang dituangkan dalam DPA harus sesuai dengan kode rekening berkenanBelanja yang dituangkan dalam DPA harus sesuai dengan kode rekening berkenan Jika tidak sesuai dengan rekening berkenan, maka perlu diadakan perubahan/penyesuaian.Jika tidak sesuai dengan rekening berkenan, maka perlu diadakan perubahan/penyesuaian. Jika perubahan APBD telah ditetapkan, maka realisasi belanja tersebut tidak dapat dilakukan.Jika perubahan APBD telah ditetapkan, maka realisasi belanja tersebut tidak dapat dilakukan.

61 61 BENDAHARA PENGELUARAN PPK-SKPD PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPP-UP/GU/TU KUASA BUD SPM-UP/GU/TU BANK SP2D UANG Proses Pencairan & Pembayaran UP

62 62 Penatausahaan Keuda 1.Penatausahaan pada SKPD : a. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan b. Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran: 1)Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2)Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) 2.Penatausahaan pada SKPKD : a.Prosedur Penatausaan Penerimaan Kas b.Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas 1)Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2)Mekanisme Pembebanan Langsung (LS)

63 63 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 1.Sistem Akuntansi pada SKPD: a.Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b.Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c.Prosedur Akuntansi Aset Tetap d.Prosedur Akuntansi Selain Kas 2.Sistem Akuntansi pada SKPKD: a.Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b.Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c.Prosedur Akuntansi Aset Tetap d.Prosedur Akuntansi Selain Kas

64 64 Dokumen Proses Akuntansi Pokok CatatanLaporan Kertas Kerja Bukti Penerimaan Kas Bukti Pengeluaran Kas Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) Buku Jurnal Penerimaan Kas Buku Jurnal Pengeluaran Kas Buku Jurnal Umum Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Neraca Daerah Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Berdasar PP 24/2005 Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu

65 65 Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD : a.Laporan Realisasi Anggaran – SKPD b.Neraca – SKPD c.Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD 2.PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA : a.Laporan Realisasi Anggaran b.Neraca c.Laporan Arus Kas d.Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri dengan : (1) Laporan Kinerja (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

66 66 Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan: Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitaf Atas akun-akun pada: Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Neraca Daerah Aset - Aset Lancar - Investasi - Aset Tetap - Dana Cadangan - Aset Lain-lain Kewajiban - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi - Ekuitas Dana Cadangan Laporan Arus Kas Saldo Awal Penerimaan Operasional Investasi Pembiayaan Pengeluaran Non Anggaran Saldo Akhir Laporan Realisasi Anggaran Anggaran – Realisasi Pendapatan Anggaran – Realisasi Belanja Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan SILPA

67 67 LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB IKHTISAR KINERJA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD LRA NERACALAKCALK

68 Standar & Sistem Akuntansi 68 Standar Akuntansi SISTEM AKUNTANSI Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CALK -Relevan -Reliable -Complete -Comparable InputProcessOutput Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Perkiraan Standar Pengaturan Kelemba gaan Hardware & Software Personil Terampil

69 69 LAPORAN KEUANGAN Laporan Keu Kepala SKPD 1.Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Kepala SK-PKD KDH BPK Laporan Arus Kas Ikhtisar Laporan Keu Pers. Da Laporan Keu Pemda Laporan Keu Pemda

70 SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN APBD SKPD 70 1.MELAKSANAKAN APBD 2.MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN TA BERJALAN 28 FEB T A B E R I K U T N Y A MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN LRA NERACA CALK 31 MARET BUD/KDH MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN LRA NERACA CALK MENYUSUN LAK 31 MEI BPK AUDIT LKD PEMBAHASANPEMBAHASAN 31 JULI DPR(D) 30 JUNI BUD/KDH PERSIAPAN RUU/ RAPERDA UU 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 UU 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 UU 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 UU 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81

71 71 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN MEMUAT OPINI MEMUAT :  TEMUAN  KESIMPULAN  REKOMENDASI MEMUAT KESIMPULAN TUJUAN TERTENTU KINERJA MEMUAT : TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA

72 72 JENIS OPINI 1.WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( UNQUALIFIED OPINION ) 2.WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( QUALIFIED OPINION ) 3.TIDAK WAJAR ( ADVERSED OPINION ) 4.PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI ( DISCLAIMIER OF OPINION )

73 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 73 Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan PEMBINAAN PENGAWASAN DPRD Pengendalian intern Pemeriksanaan Ekstern BPK Perda APBD Pengelolaan Keuangan daerah Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan

74 74 Bahan Rapat Dapat di Download di


Download ppt "1. 2 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google