Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGANTAR HUKUM PAJAK Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak  77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak  APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGANTAR HUKUM PAJAK Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak  77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak  APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan."— Transcript presentasi:

1

2 PENGANTAR HUKUM PAJAK

3 Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak  77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak  APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan dari pajak  Adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui: – Ekstensifikasi pajak – Intensifikasi pajak

4 Kegiatan Ekstensifikasi Pajak  Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan (Ph di atas PTKP)  Pemberian NPWP di lokasi usaha yang berada di sentra perdagangan atau perkantoran  Pemberian NPWP atau PKP bagi pengusaha yang belum terdaftar  Penentuan jumlah angsuran PPh pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor  Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan kepada pedagang eceran yang mempunyai usaha di sentra perdagangan

5 Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)  Karena kealpaan – Tidak menyampaikan SPT; atau – Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara  Dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

6 Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000)  Kesalahan Disengaja – Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan NPWP; atau – Tidak menyampaikan SPT; atau – Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau – Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau – Menolak memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

7 Ketentuan Pidana (Pasal 38 UU No 16 Tahun 2000) – Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya; atau – Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara  Dipindana paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

8 PENGERTIAN HUKUM PAJAK (HUKUM FISKAL)  KESELURUHAN DARI PERATURAN- PERATURAN YANG MELIPUTI WEWENANG PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL KEKAYAAN SESEORANG DAN MENYERAHKAN KEMBALI KE MASYARAKAT MELALUI KAS NEGARA

9 PENGERTIAN PAJAK  Prof.Dr.Rochmat Soemitro SH Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

10 PENGERTIAN PAJAK  Prof.Dr.P.J.A.Adriani Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

11 UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTIAN PAJAK  DIPUNGUT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG  DAPAT DIPAKSAKAN  TDK DPT DITUNJUKKAN ADANYA KONTAPRESTASI SCR LANGSUNG OLEH PEMERINTAH  DIPUNGUT OLEH NEGARA (PUSAT/DAERAH)  DIPERUNTUKKAN BAGI PENGELUARAN- PENGELUARAN PEMERINTAH (JIKA SURPLUS DIGUNAKAN UNTUK PUBLIC INVESMENT)

12 FUNGSI PAJAK  BUDGETAIR  REGULER  REDISTRIBUSI  DEMOKRASI

13 PERBEDAAN PAJAK  RETRIBUSI MENDAPAT KONTRAPRESTASI SECARA LANGSUNG

14 PERBEDAAN PAJAK  SUMBANGAN YANG MENDAPATKAN MANFAAT ADALAH PENERIMA SUMBANGAN

15 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK  Hukum Perdata Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian,keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata  Hukum Pidana Adanya sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan

16 PERLAWANAN TERHADAP PAJAK  PASIF  STRUKTUR EKONOMI  SISTEM PEMUNGUTAN  MORAL DAN INTELEKTUAL PENDUDUK  AKTIF  TAX AVOIDANCE  TAX EVASION  MELALAIKAN

17 ASAS DAN DASAR PEMUNGUTAN PAJAK  EQUALITY Pajak bersifat final adil dan merata  CERTAINTY Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang  CONVINIENCE Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan WP ( Pay as you earn)  ECONOMY Biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban minimal

18 DASAR DAN TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

19 TEORI ASURANSI  Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi.Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. TEPATKAH INI?

20 TEORI KEPENTINGAN  NEGARA MELINDUNGI KEPENTINGAN HARTA DAN JIWA WARGA NEGARA DENGAN MEMPERHATIKAN BEBAN YANG HARUS DIPUNGUT DARI MASYARAKAT

21 TEORI GAYA PIKUL  TIAP ORANG DIKENAKAN PAJAK DGN BOBOT SAMA (ADIL) SESUAI GAYA PIKUL DENGAN UKURAN BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGELUARAN SESEORANG

22 TEORI BAKTI  DISEBUT JUGA TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK. PAJAK SEBAGAI BUKTI TANDA BAKTI MASYARAKAT KE NEGARA

23 TEORI GAYA BELI  PAJAK UNTUK MEMELIHARA MASYARAKAT  PAJAK DITEKANKAN UNTUK FUNGSI MENGATUR

24 PEMBAGIAN HUKUM PAJAK  HUKUM PAJAK MATERIAL mengatur tentang obyek pajak, subyek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP UU PPh dan UU PPN  HUKUM PAJAK FORMAL tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan UU KUP, UU PPSP, UU Pengadilan Pajak

25 JENIS-JENIS PAJAK

26 PAJAK PENGHASILAN (PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH). Pengenaan pajak di Indonesia NegaraDaerah PPH : UU. No. 7 Th diubah UU. No. 17 Th 2000 PPN dan PPnBM: UU. No. 8 Th diubah UU. No. 18 Th Bea Meterai: UU. No. 13 Th PBB: UU. No. 12 Th diubah UU. No. 12 Th 1994 BPHTB: UU. No. 21 Th diubah UU. No. 20 Th Dasar hukum Pajak Daerah & Retribusi: UU No. 18 Th diubah UU. No. 34 Th. 2000

27 JENIS-JENIS PAJAK PAJAK PUSAT PAJAK DAERAH PAJAK PROPINSI PAJAK KABUPATEN Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM Bea Meterai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Pajak Hotel & Restoran Pajak Hiburan Pajak Radio

28 MENURUT SIFATNYA  PAJAK LANGSUNG PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KPD PIHAK LAIN PPh  PAJAK TIDAK LANGSUNG PEMBEBANANYA DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PIHAK LAIN PPN

29 MENURUT SASARAN/ OBYEKNYA  PAJAK SUBYEKTIF BERDASARKAN SUBYEK BARU DICARI OBYEKNYA PPh  PAJAK OBYEKTIF BERDASARKAN OBYEK BARU DICARI SUBYEKNYA PPN, PPnBM

30 MENURUT PEMUNGUTANNYA  PAJAK PUSAT PPh,PPN PPnBM, PBB, Bea Materai  PAJAK DAERAH Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/Restoran dan Hotel

31 CARA(STELSEL) PEMUNGUTAN PAJAK  RIIL STELSEL  FICTIVE STELSEL  CAMPURAN

32 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 1. OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM 2.SELF ASSSESSMENT SYSTEM 3.WITH HOLDING SYSTEM

33 TARIF PAJAK PRESENTASE TARIF 1.MARGINAL 2.EFEKTIF STRUKTUR TARIF 1.PROPORSIONAL 2.PROGRESIF 3.DEGRESIF 4.TETAP 5.ADVALOREM 6.SPESIFIK

34 YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK  ASAS TEMPAT TINGGAL  ASAS KEBANGSAAN  ASAS SUMBER


Download ppt "PENGANTAR HUKUM PAJAK Mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak  77,8% APBN 2004 disumbang dari sektor pajak  APBN 2005 masih mengandalkan penerimaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google