Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

2 I. KRONOLOGIS PEMBAHASAN UU NO 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN Tahun 2000, Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Naskah Akademis (NA) tentang Undang Undang Koperasi, Pada 21 Desember 2000, berdasarkan Surat Sekretaris Kabinet (Seskab) No.: B.1034/Seskab /12/2000 tanggal 21 Desember 2000, Presiden memberikan persetujuan ijin prakarsa untuk menyusun RUU Perubahan atas Undang-Undang tentang Perkoperasian. Penyusunan RUU tersebut melibatkan para pakar koperasi, pakar ekonomi, pakar hukum, akademisi, praktisi perkoperasian, gerakan koperasi, dan lembaga/instansi terkait. Pada tgl 1 September 2010, berdasarkan surat Presiden nomor : R-69/Pres/09/2010 tanggal 1 September 2010 perihal Rancangan Undang- Undang tentang Koperasi, Pemerintah menyampaikan Naskah RUU Koperasi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah RUU tersebut terdiri atas 15 BAB dan 124 Pasal. Rapat kerja dilakukan sebanyak 6 kali mulai 13 Desember 2010, 30 Juni 2011, 29 September 2011, 20 Oktober 2011, 26 Januari 2012, dan 21 Februari Pada Rapat Kerja (Raker) DPR tanggal 13 Desember 2010, RUU Koperasi disetujui untuk dibahas di DP R. Rapat Panitia Kerja dilakukan sebanyak 11 kali mulai tanggal 5 Maret 2012, 7 Maret 2012, 21 Maret 2012, 4 April 2012, 9 April 2012, 30 Mei 2012, 7 Juni 2012, 25 Juni 2012, 4 Juli 2012, 13 September 2012, dan 9 Oktober Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dilakukan sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 1- 3 Oktober Rapat Paripurna tanggal 18 Oktober 2012, DPR RI menyetujui RUU tentang Perkoperasian. Disahkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 30 Oktober

3 II. CAKUPAN UU NO.17/2012 TENTANG PERKOPERASIAN 17 BAB126 PASAL 10 PP 8 PERMEN 3

4 Bab IKetentuan Umum Bab IILandasan, Asas dan Tujuan Bab IIINilai dan Prinsip Bab IVPendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman Bab VKeanggotaan Bab VIPerangkat Organisasi Bab VIIModal Bab VIIISelisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan Bab IXJenis, Tingkatan, dan Usaha Bab XKoperasi Simpan Pinjam Bab XIPengawasan dan Pemeriksaan Bab XIIPenggabungan dan Peleburan Bab XIIIPembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum Bab XIVPemberdayaan Bab XVSanksi Administratif Bab XVIKetentuan Peralihan Bab XVIIKetentuan Penutup Bab IKetentuan Umum Bab IILandasan, Asas dan Tujuan Bab IIINilai dan Prinsip Bab IVPendirian, Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pengumuman Bab VKeanggotaan Bab VIPerangkat Organisasi Bab VIIModal Bab VIIISelisih Hasil Usaha dan Dana Cadangan Bab IXJenis, Tingkatan, dan Usaha Bab XKoperasi Simpan Pinjam Bab XIPengawasan dan Pemeriksaan Bab XIIPenggabungan dan Peleburan Bab XIIIPembubaran, Penyelesaian, dan Hapusnya Status Badan Hukum Bab XIVPemberdayaan Bab XVSanksi Administratif Bab XVIKetentuan Peralihan Bab XVIIKetentuan Penutup III. BAB DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN 4

5 1.Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang Perkoperasian; 2.Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA); (Pasal 5-6) 3.Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dengan mencantumkan jenis koperasi. 4.Penggunaan nama koperasi diatur. 5.Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari. 6.Dalam pengelolaan menganut sistem two layer: -pengawas -pengurus + pengelola (jika diperlukan) 1.Judul RUU tentang Koperasi disepakati berubah menjadi RUU tentang Perkoperasian; 2.Diakomodasikannya Nilai dan Prinsip Koperasi sesuai dengan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA); (Pasal 5-6) 3.Pendirian Koperasi harus melalui akta autentik; (Pasal 9) yang dibuat oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (NPAK), dengan mencantumkan jenis koperasi. 4.Penggunaan nama koperasi diatur. 5.Kemudahan rakyat dalam membentuk koperasi, dimana secara tegas diatur, setiap permohonan pendirian koperasi harus sudah mendapat persetujuan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari. 6.Dalam pengelolaan menganut sistem two layer: -pengawas -pengurus + pengelola (jika diperlukan) IV. SUBSTANSI PENTING DALAM UNDANG –UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN 5

6 7. Jenis Koperasi : 1)Koperasi Produsen 2)Koperasi Konsumen 3)Koperasi Jasa 4)Koperasi Simpan Pinjam 8. Pengurus dapat berasal dari non anggota 9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14 (empat belas) hari 10. Bahan RAT secara lengkap terperinci 11.Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan dengan sistem delegasi. 12.Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan peranan dan kewenangannya 7. Jenis Koperasi : 1)Koperasi Produsen 2)Koperasi Konsumen 3)Koperasi Jasa 4)Koperasi Simpan Pinjam 8. Pengurus dapat berasal dari non anggota 9. RAT selambat-lambatnya 5 (lima) bulan, dengan undangan sudah diedarkan 14 (empat belas) hari 10. Bahan RAT secara lengkap terperinci 11.Bagi koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, RAT bisa dilakukan dengan sistem delegasi. 12.Pengawas sebagai unsur alat perlengkapan organisasi koperasi ditingkatkan peranan dan kewenangannya Lanjutan… 6

7 13.Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal yang dicantumkan dalam akte pendirian; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut : a. Setoran Pokok Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi. b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi. 14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha; 15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota. 13.Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal yang dicantumkan dalam akte pendirian; (Pasal 66) dengan pengaturan sebagai berikut : a. Setoran Pokok Harus dibuat dengan nilai yang serendah rendahnya, agar tidak ada hambatan setiap orang untuk masuk sebagai anggota koperasi. b. Sertifikat Modal Koperasi (SMK) nilai nominal per lembar SMK tidak boleh melebihi nilai nominal Setoran Pokok. SMK diharapkan menjadi instrumen penghimpunan modal / equity koperasi yang dapat secara dinamis menangkap setiap peluang usaha bagi koperasi. 14. Istilah sisa hasil usaha diubah menjadi Selisih Hasil Usaha yang meliputi Surplus Hasil Usaha dan Defisit Hasil Usaha; 15. Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota; (Pasal 89) untuk non anggota diberikan waktu 3 (tiga) bulan harus sudah menjadi anggota. Lanjutan… 7

8 16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, dilarang memberikan pinjaman kepada sesama koperasi simpan pinjam lain, harus melalui sekundernya. 17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122) 18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87) 19.Untuk menjamin keamanan simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2). 20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 100) 16. Koperasi Simpan Pinjam harus mempunyai izin usaha, dilarang memberikan pinjaman kepada sesama koperasi simpan pinjam lain, harus melalui sekundernya. 17. Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib berubah / memisahkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri; (Pasal 122) 18. Untuk meningkatkan dan memantapkan pelayanan Koperasi sesuai kharakteristik masyarakat muslim secara tegas disebutkan bahwa koperasi diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah; (Pasal 87) 19.Untuk menjamin keamanan simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, Pemerintah diamanatkan untuk membentuk dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 95 ayat (2). 20. Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi akan lebih diintensifkan, dalam kaitan ini khususnya untuk pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam Pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri dan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah; (Pasal 100) Lanjutan… 8

9 21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal. 22.Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115). 23.Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun. 24.Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat lambatnya 2 (dua) tahun. 21. Dalam pemberdayaan koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bimbingan kemudahan diantaranya; adalah memberikan insentif pajak dan fiscal. 22.Lembaga gerakan Koperasi didorong untuk menjadi lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk Dana Pengembangan Dewan Koperasi Indonesia. (Pasal 115). 23.Dalam rangka penyesuaian terhadap Undang – Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian diberi waktu 3 (tiga) tahun. 24.Pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan menteri selambat lambatnya 2 (dua) tahun. Lanjutan… 9

10 A.Peraturan Pemerintah 1.Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4)) 2.Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85) 3.Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4)) 4.Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5)) 5.Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95) 6.Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111) 7.Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2)) 8.Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3)) 9.Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77) 10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3)) A.Peraturan Pemerintah 1.Ketentuan mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi (Pasal 17 ayat (4)) 2.Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi (Pasal 85) 3.Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah (Pasal 87 ayat (4)) 4.Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 94 ayat (5)) 5.Ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 95) 6.Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi (Pasal 111) 7.Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi (Pasal 113 ayat (2)) 8.Ketentuan mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif (Pasal 120 ayat (3)) 9.Ketentuan mengenai Modal Koperasi (Pasal 77) 10.Ketentuan mengenai Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (Pasal 100 ayat (3)) V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN 10

11 B. Peraturan Menteri (1)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5)) (2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3)) (3)Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99) (4)Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6)) (5)Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal 122 ayat (4)) (6)Ketentuan mengenai persyaratan standart kompetensi pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)). (7)Ketentuan tentang izin usaha simpan pinjam (8)Ketentuan tentang penyelenggaraan Buku Daftar Umum Koperasi B. Peraturan Menteri (1)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum (Pasal 10 ayat (5)) (2)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas (Pasal 90 ayat (3)) (3)Ketentuan mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi (Pasal 99) (4)Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi (Pasal 101 ayat (6)) (5)Ketentuan mengenai Tata Cara Perubahan Unit Simpan Pinjam menjadi KSP (Pasal 122 ayat (4)) (6)Ketentuan mengenai persyaratan standart kompetensi pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam (pasal 92 ayat (2)). (7)Ketentuan tentang izin usaha simpan pinjam (8)Ketentuan tentang penyelenggaraan Buku Daftar Umum Koperasi V. TINDAK LANJUT PERATURAN PELAKSANAAN UU TENTANG PERKOPERASIAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN 11

12 VI. IMPLIKASI BAGI KOPERASI A.Bagi Koperasi Baru Dalam pembentukan koperasi akte pendirian dan anggaran dasar langsung menyesuaikan dengan UU no. 17 / 2012 B.Bagi koperasi Yang Telah Lama 1. Yang tidak ada unit simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar menyesuaikan UU 17/ Bagi koperasi simpan pinjam, cukup mengadakan perubahan anggaran dasar menyesuaikan UU 17/ Bagi koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam : a. Jika usahanya hanya simpan pinjam saja, cukup langsung perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. b. Bagi koperasi yang memiliki usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam tetapi usaha sektor riilnya tidak ekonomis, maka unit sektor riil yang tidak ekonomis dapat di liquidasi, dan langsung melakukan perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam. c.Bagi koperasi yang usaha sektor riil dan unit usaha simpan pinjam akan terus dipertahankan maka, unit simpan pinjam melakukan pemisahan menjadi koperasi simpan pinjam. 12

13 Pemahaman koperasi Sebagai Badan Hukum I.Difinisi Koperasi Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada Bab I pasal 1 yang berbunyi : Ayat (1) : 1.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip. 13

14 - UPPKS - KUBE - LEPMM - MEP - KELOMPOK - ARISAN - DLL INSTUTISIONALISASI 2. Dimanakah Koperasi Berada.? PRANATA SOSIAL - PNPM - LUEP - BMT - PKBM 1.Anggota Sudah Menabung 2.Administrasi Keuangan Sudah Berjalan Lanjutan Madya Pemula Koperasi ? ? Paguyuban 14

15 Koperasi Sbg BH Sebagai anggota Mengikatkan diri Menjadi PJ & P AD (sudah) ART Persus - persus Tata tertib - Pendidikan - Rekomendasi USAHA 3. Pendirian Koperasi Sebagai “Badan Hukum” Akte Pendirian Produsen Konsumen Jasa Simpan Pinjam AD (Belum) 15

16 Badan Hukum Modal dasar Koperasi Tidak ada kewajiban PJ Modal Awal Saham : SP : SMK : PJ Pemilik Minimal Maximal 4. Perbaikan Format Permodalan Koperasi PT..... : - Pemilik - Tidak ada minimal / maximal Yayasan Mencantumkan Yang disetor Dicantumkan Yang disetor Dicantumkan Paguyuban Tidak mencantumkan 16

17 Usaha Sektor Riil Keuangan 5. Jenis USaha 17

18 USAHASektor RiilTransportasiPerhotelandllKeuanganIntermediasiTerbukaPerbankanTertutup Simpan Pinjam Tidak intermediasi Gadai Anjak Piutang LeasingVentura. dll 6. KEGIATAN USAHA B, P, P, P, P LKM 18

19 Produsen Konsumen Jasa KSP Akan Sampai Mana.?? Punya pabrik Punya produk Punya HKI Jadi distributor Jadi agen Jadi pengecer Punya outlet Maskapai Transportasi Hotel Dan lain – lain Jelas terpisah 6. Arah Pengembangan Jenis – Jenis Koperasi Ada Ijin – Ijin Ada Ijin – Ijin Ada Ijin – Ijin Ada Ijin – Ijin Akan Sampai Mana.?? 19

20 NoJenisKomoditiPrestasi (%) 1Koperasi 2BUMN / D 3Swasta 4UKM “Statistik Ekonomi” “Menjadi bagian yang sistemic dalam perekonomian Nasional bukan sekedar pemain Spleteran” 20

21 7. PERPUTARAN UANG Sektor RiilSektor Keuangan UANG Pinjaman Angsuran Tabungan Pengambilan 21

22 Neraca Induk Neraca USP - KOP MODAL USP Anggota 8. ALUR PENEMPATAN MODAL USP Simpanan 22

23 9. Riwayat Pengaturan Simpan Pinjam UU 17/ / / UU 25 / 1992 PP 9/ /15/19/

24 Format Regulasi KSP Usaha KSP itu termasuk disektor keuangan Sub sektor perantara keuangan Bidang simpan pinjam Sektor keuangan itu High Risk Oleh karena itu harus high regulated dan high control Sehingga perlu lembaga pengawas KSP

25 11. POLA PELAYANAN Pola Pelayanan Konvensional Syariah 25

26 Tugas Tugas Mandatory Kementerian Koperasi dan UKM : Mengatur Mengawasi Memeriksa Menilai kesehatan Sanksi 12. MEMPERTEGAS FUNGSI REGULATOR 26

27 Badan Hukum Izin Usaha Legalitas Usaha Legalitas Lembaga 13. PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA 27

28 14. PERBEDAAN RUANG LINGKUP URUSAN KELEMBAGAAN DAN USAHA NOKELEMBAGAANNOUSAHA 1 Legalisasi Lembaga : Badan Hukum 1Legalisasi Usaha : Izin Usaha 2 Terkait disini adalah : 2 aRapat Pembentukan aBusiness Plan bAkta bModal Usaha cPengesahan Badan Hukum, Perubahan Badan Hukum cStruktur Organiasasi Usaha dStruktur Organisasi Kepengurusan dManager eStruktur Organisasi Pengawas eKaryawan fModal Pendirian fJob Description Pengelola gUraian Tugas Pengurus dan Pengawas gSistem dan Prosedur hKeanggotaan hPengendalian Internal iAdministrasi Organisasi iPersus - persus dibidang Usaha jIzin Pembentukan Kantor Cabang jAudit External kPembubaran kPencabutan Izin Usaha lAnggaran Rumah Tangga lJenis - jenis Simpanan / Tabungan mPengembangan dan Pembagian mJenis - jenis Pembiayaan nRating / pemeringkatan nIzin Usaha Kantor Cabang oJob Description Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah oPenilaian Kesehatan pJaringan / Kemitraan 28

29 15. Perbedaan Badan Hukum dan Ijin Usaha Badan Hukum Usaha Instansi YMIU PT Koperasi Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia Istimewa Simpan Pinjam Penerbangan Pelayaran Perdagangan Pegelolaan Hutan Perhotelan Perkebunan Perbankan Kementerian Perhubungan Kementerian Perdagangan Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Kementerian Pariwisata Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Bank Indonesia Kementerian Negara Koperasi dan UKM LembagaUsaha Jadi harus lebih Full Comittmen Untuk membina SP 29

30 16. Proses Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam  Legalitas Kelembagaan / Badan Hukum  Nama Koperasi  Proses Perizinan usahanya - Izin Prinsip, berupa : Persiapan kantor, SDM, modal usaha, produk simpanan dan pinjaman, sistem operasional dan prosedur pelayanan (Peraturan – Peraturan Khusus), formulir-formulir pelayanan. -Izin Operasional, berupa : Diterbitkan Ijin Usaha Simpan Pinjam. 30

31 Koperasi yang bergerak disektor Keuangan terdiri dari : Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kredit (Kopdit) dan KJK Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi memiliki sifat – sifat : a. Menghimpun, Mengelola & Menyalurkan Dana dari, oleh dan untuk Anggotanya b. Mengelola Dana Likwid (mudah hilang dan diselewengkan) c. Mengelola Pinjaman yang Penuh Resiko. d. Mengiliminir Asimetris information. e. Menjaga Kepercayaan Dengan tingkat kesulitan tersebut maka KJK tidak dapat dikelola, dibina, diawasi oleh sembarangan orang, melainkan harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya. Untuk itu telah disusun dan sudah terbit Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :KEP.133/MEN/III/2007 tentang SKKNI Bidang Koperasi Jasa Keuangan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka pengawas, pengurus, SDM Pengelola Koperasi yang bergerak disektor keuangan harus meningkatkan kualitasnya sesuai dengan Standart Kompetensi. 17. Kesimpulan 31

32 100 % 98 % 95 % 70 % 30 % 5 % NPL yang ditolelir 2 % 18. Mengiliminir Asemetris Information 32

33 LANGKAH – LANGKAH PEMISAHAN USP MENJADI KSP I. Langkah – Langkah Pemisahan Kelembagaan A.Persiapan Organisasi / Panitia Kerja. Diawali dengan pembentukan tim, jika diperlukan dapat melibatkan unsur pengarah : 1. Bagi primer / sekunder Kabupaten/Kota dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota. 2.Bagi primer / sekunder Propinsi /DI dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi/DI. 3.Bagi primer / sekunder Nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM. B.Persiapan Kelembagaan. 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota 33

34 Lanjutan … C. Persiapan AD/ART/Persus – Persus KSP Baru. D.Mempersiapkan Dokumen – Dokumen Berita Acara Pengesahan Pemisahan. E.Persiapkan Formulir – Formulir Pelayanan KSP Baru. F.Finalisasi Persiapan Kelembagaan 1. Kepengurusan calon koperasi baru 2. Pengawasan calon koperasi baru 3. Karyawan calon koperasi baru 4. Sarana dan prasarana kerja 5. Anggota 34

35 II. Langkah – Langkah Pemisahan Aset A. Identifikasi Pos – Pos Dalam Neraca 1. Persiapkan Neraca Koperasi Induk (Audited) 2. Persiapkan neraca unit SP Koperasi otonom yang siap dipisahkan 3. Lihat pasiva rekontruksikan ulang, pastikan dari simpanan – simpanan / tabungan / hutang modal penyertaan : bersih tidak ada yang dipinjam atau digunakan untuk usaha di sektor riil (usaha koperasi induk) 4. Lihat aktiva rekonstruksi ulang pastikan tidak ada kas, Bank titipan dari unit sektor riil. 5. Pastikan tidak ada pinjaman – pinjaman yang bersifat piutang dagang, persekot pembelian, dan sejenis pada pos pinjaman. 6. Pastikan tidak ada penyertaan pada koperasi sekunder, investasi – investasi disektor riil, surat berharga, dan sejenis pada kelompok pos aktiva. 7.Pastikan tidak ada : tanah/bangunan kantor, kendaraaan kantor, perabotan kantor dan sejenis yang dipakai oleh aktivitas usaha koperasi induknya. 8.Exercisekan konstruksi neraca KSP baru. 9. Temukan angka selisih pasiva dan aktiva 10. Perhatikan selisih pasiva tersebut. 11. Selisih itu adalah equity KSP, yang harus tersedia, dan bagaimana menyediakannya? 35

36 III. Pemenuhan Equity KSP Baru 1. Split off dari simpanan pokok dan simpanan wajib pada saat koperasi induknya melakukan konversi permodalan. 2.Anggota – anggota yang ikut menjadi anggota koperasi simpan pinjam, menyetor : Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi (SMK) sejumlah selisih tersebut diatas. 3.Sampai sini persiapan pemisahan sudah 90%, tinggal dilegalkan dalam RAT koperasi induk. IV.Exekusi 1. Persiapkan rapat anggota 2.Persiapkan draft keputusan – keputusan 3.Persiapkan acara rapat pembentukan KSP baru (lengkap) 4.Persiapkan berita acara pemisahan 5.Buat akte pendirian KSP Baru, tentukan nama koperasinya 6. Mengajukan pengesahan ke Dinas Koperasi Kabupaten/Kota/Propinsi/DI atau Kementerian Koperasi dan UKM. Lanjutan … 36

37 Langkah – Langkah Penyesuaian Koperasi Terhadap Undang - Undang 17/2012 I.Latar Belakang 1.Sesuai amanat UU no. 17 / 2012 tentang Perkoperasian pada bab XVI pasal 121 yang berbunyi : Huruf a : Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan diakui sebagai koperasi berdasarkan Undang – Undang ini; Huruf b : Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian anggaran dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang – Undang ini; 37

38 II.Persiapan Penguatan Kelembagaaan A. AD -> Jenis Koperasi B. ART C. Persus – Persus D. Revitalisasi keanggotaan E. Pengawas F. Pengurus -> Apa perlu luar G. Usaha Focusing, mengkait kepada usaha atau kepentingan anggota H. Database Usaha anggota I. Melepas USP Kop -> atau berubah menjadi KSP Lanjutan … 38

39 III. Penyesuaian Struktur Modal / Keuangan 1. Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menjadi Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. 2. Identifikasi total kewajiban -> konstruksikan sebagai Liabilities a. Simpanan – simpanan b. Tabungan – tabungan c. Hutang jangka pendek lainnya d. Hutang jangka panjang e. Hutang lainnya f. Modal penyertaan Lanjutan … 39

40 IV. Contoh Konversi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Menjadi Setoran Pokok adan Sertifikat Modal koperasi Sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Lanjutan … 40

41 LamaBaru 1.Simpanan pokok Rp ,- asumsi anggota , maka simpanan pokok per Rp ,- 2.Simpanan wajib Rp ,- 3.Cadangan Rp ,- 1.Setoran Rp ,- maka total setoran pokok sebesar Rp x = Rp Diupayakan nilai setoran pokok besarnya seminimal mungkin untuk membuka peluang masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2.Sertifikat modal koperasi = Total Simpanan Wajib + sisa simpanan pokok yang telah dikonversi menjadi setoran pokok yaitu : Rp Rp = Rp ,- terdiri dari …… Lembar SMK 3.Cadangan Rp ,- (tidak boleh dikonversi) Contoh : Si Badu : Status anggota penuh Simpanan pokok = Rp ,- Simpanan wajib = Rp ,- Contoh : Setoran pokok = Rp ,- Sertifikat modal koperasi= Rp ,- Kepemilikan SMK si Badu : Rp / = lembar Lanjutan … 4.Simpanan / Tabunga 5.Modal Penyertaan 4. Bukan modal sendiri / equity, tetapi masuk kewajiban lancar 5. Bukan modal sendiri / equity, tetap kewajiban jangka panjang 41

42 Efektivitas Sertifikat Modal Koperasi Dalam Mengantisipasi Peluang Usaha Koperasi di Kecamatan Pameng Peuk Anggota : orang Simpanan Rp ,-Total Simpanan Pokok: Rp ,- Simpanan Wajib: Total Simpanan Wajib: Rp ,- Total: Rp ,- Setoran Pokok : Rp ,- Sertifikat Modal koperasi::( lembar) Rp ,- Total: Rp ,- Sertifikat Modal Koperasi Baru :( lembar) Rp ,- SPBU Rp. 10 M 42

43 43 MANAJER BAGIAN PENGADAAN BAGIAN GUDANG BAGIAN PEMASARAN 1. KOPERASI KONSUMEN 43

44 44 MANAJER BAGIAN BAHAN BAKU BAGIAN PENGOLAHAN BAGIAN PEMASARAN 2. KOPERASI PRODUSEN 44

45 45 MANAJER BAGIAN 3. KOPERASI JASA DISESUAIKAN DENGAN JENIS JASA 45

46 46 STRUKTUR ORGANISASI USAHA MANAJER BAGIAN PENGHIMPUNAN DANA BAGIAN PENGELOLAAN DANA BAGIAN PENYALURAN DANA/PINJAMAN 4. KOPERASI SIMPAN PINJAM 46

47 SEBAGAI BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA KOPERASI TIDAK DAPAT HIDUP SENDIRI IIIIIIIVV Keterangan. I.Persiapan : Kelbgn, Mngt, S & P, Modal II.Pengurusan izin usaha sektor riil III.Pemantapan aktivitas usaha serta menempatkan diri sebagai pelaku dunia usaha IV.Orientasi pasar global V.Siap export 47

48 48

49 49


Download ppt "Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google