Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Rini Silvianti Kepala Bagian Mutasi BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN APRIL 2013 PEMANFAATAN SIMPEG DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Rini Silvianti Kepala Bagian Mutasi BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN APRIL 2013 PEMANFAATAN SIMPEG DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN."— Transcript presentasi:

1 Oleh Rini Silvianti Kepala Bagian Mutasi BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN APRIL 2013 PEMANFAATAN SIMPEG DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)

2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN MUTASI SESUAI PERMEN NOMOR:PER.15/MEN/2010 MELAKSANAKAN PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMENSIUNAN, DAN PEMINDAHAN PEGAWAI. SEDANGKAN FUNGSINYA ADALAH : PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL; PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN PEMBERHENTIAN, PENSIUN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI; PENYIAPAN PENETAPAN URUSAN KEPANGKATAN FUNGSIONAL.

3 PENGANGKATAN CPNS; PENGANGKATAN CPNS; PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS; PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS; KENAIKAN PANGKAT (STRUKTURAL & FUNGSIONAL); KENAIKAN PANGKAT (STRUKTURAL & FUNGSIONAL); PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL; PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL; PENINJAUAN MASA KERJA; PENINJAUAN MASA KERJA; PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN; PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN; PEMINDAHAN; PEMINDAHAN; PEMBERHENTIAN; PEMBERHENTIAN; PENSIUN; PENSIUN; CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA. PEMBINAAN MUTASI KEPEGAWAIAN

4 PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS KETENTUAN : KETENTUAN : PELAMAR YG DITETAPKAN DITERIMA, WAJIB MELENGKAPI DAN MENYERAHKAN KELENGKAPAN ADM KPD MEN KP PELAMAR YG DITETAPKAN DITERIMA, WAJIB MELENGKAPI DAN MENYERAHKAN KELENGKAPAN ADM KPD MEN KP PEMBERIAN NIP, GOL RUANG PEMBERIAN NIP, GOL RUANG PEMBERITAHUAN KPD YBS PEMBERITAHUAN KPD YBS PLG LAMBAT 1 BLN STLH SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA HRS BERANGKAT MENUJU TEMPAT TUGAS PLG LAMBAT 1 BLN STLH SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA HRS BERANGKAT MENUJU TEMPAT TUGAS

5 LANJUTAN PENGANGKATAN SBG CPNS PERMASALAHAN : PERMASALAHAN : NAMA ----  TDK SESUAI DG IJAZAH, INGIN MENAMBAH NAMA ORANG TUA, SELURUH SK SBG TENAGA HONOR/TENAGA KONTRAK BERBEDA DG NAMA PD IJAZAH DG ALASAN SPY AMAN BEKERJA DI NEGARA ASING, PENULISAN NAMA PADA SELURUH IDENTITAS ( KTP, IJAZAH, SKCK, SUKET KESEHATAN, DLL) TIDAK SAMA. NAMA ----  TDK SESUAI DG IJAZAH, INGIN MENAMBAH NAMA ORANG TUA, SELURUH SK SBG TENAGA HONOR/TENAGA KONTRAK BERBEDA DG NAMA PD IJAZAH DG ALASAN SPY AMAN BEKERJA DI NEGARA ASING, PENULISAN NAMA PADA SELURUH IDENTITAS ( KTP, IJAZAH, SKCK, SUKET KESEHATAN, DLL) TIDAK SAMA. TEMPAT LAHIR ----  KAMPUNG, DUKUH, DESA, SESUAI DATA BASE BKN SEKURANG-KURANGNYA KABUPATEN/KOTA. TEMPAT LAHIR ----  KAMPUNG, DUKUH, DESA, SESUAI DATA BASE BKN SEKURANG-KURANGNYA KABUPATEN/KOTA. TANGGAL DAN TAHUN LAHIR --  MSH ADA YG TIDAK SESUAI ANTARA IJAZAH DG AKTA KELAHIRAN. STATUS ---  MENIKAH DI USIA 13 TAHUN, MAKA DATA BASE TDK DAPAT MENGAKSES KRN DIBAWAH UMUR. UNIT ORGANISASI ---  DARI AWAL BEKERJA DI LAMPUNG, PADA SAAT VALIDASI DATA OLEH TIM MENPAN DAN RB SERTA BPKP DITETAPKAN DI LAMPUNG, SETELAH BERKAS DIPROSES AKAN DIANGKAT SBG CPNS PINDAH KE KRAWANG, BERAKIBAT SULIT PENETAPAN KPPN. CPNS USIA 53 TAHUN----> KP PERTAMA SDH USIA 57 TH, APABILA KEBIJAKAN BUP SAMA DG SAAT INI YAITU 56 TH, MAKA BLM KP SDH PENSIUN. ALAMAT TEMPAT TINGGAL NO TELP ----  HRS LENGKAP DAN JELAS KEL YG DAPAT DIHUBUNGI, TTERMASUK YANG SERING PINDAH FOTO

6 PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS KETENTUAN : CPNS YANG TELAH MENJALANKAN MASA PERCOBAAN DIANGKAT MENJADI PNS DALAM JABATAN DAN PANGKAT TERTENTU DGN KEPUTUSAN MENTERI. UTK DIANGKAT MENJADI PNS HARUS MEMENUHI SYARAT : A. SETIAP UNSUR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SEKURANG-KURANGNYA A. SETIAP UNSUR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK; BERNILAI BAIK; B. SEHAT JASMANI DAN ROHANI YANG DINYATAKAN DGN SUKET DOKTER PENGUJI ATAU TIM PENGUJI KESEHATAN; B. SEHAT JASMANI DAN ROHANI YANG DINYATAKAN DGN SUKET DOKTER PENGUJI ATAU TIM PENGUJI KESEHATAN; C. TELAH MENGIKUTI DAN LULUS DIKLAT PRAJAB; C. TELAH MENGIKUTI DAN LULUS DIKLAT PRAJAB; D. TGL BERLAKUNYA SK MENJADI PNS TDK BOLEH BERLAKU SURUT; D. TGL BERLAKUNYA SK MENJADI PNS TDK BOLEH BERLAKU SURUT; E. CPNS YG MENJALANKAN PERCOBAAN LEBIH DARI 2 THN DPT DIANGKAT MENJADI PNS APABILA ALASANNYA BUKAN KARENA KESALAHAN YANG BERSANGKUTAN; E. CPNS YG MENJALANKAN PERCOBAAN LEBIH DARI 2 THN DPT DIANGKAT MENJADI PNS APABILA ALASANNYA BUKAN KARENA KESALAHAN YANG BERSANGKUTAN; f. CPNS YG TEWAS DIANGKAT MENJADI PNS TMT SATU BULAN SETELAH DINYATAKAN TEWAS; f. CPNS YG TEWAS DIANGKAT MENJADI PNS TMT SATU BULAN SETELAH DINYATAKAN TEWAS; G. CPNS YG CACAT KARENA DINAS OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DLM SEMUA JABATAN NEGERI DIANGKAT MENJADI PNS. SETELAH DIANGKAT PNS DIBERHENTIKAN DGN HORMAT & DIBERIKAN HAK2 KEPEGAWAIAN. G. CPNS YG CACAT KARENA DINAS OLEH TIM PENGUJI KESEHATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DLM SEMUA JABATAN NEGERI DIANGKAT MENJADI PNS. SETELAH DIANGKAT PNS DIBERHENTIKAN DGN HORMAT & DIBERIKAN HAK2 KEPEGAWAIAN.

7 LANJUTAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS o o PERMASALAHAN : o o NILAI PELAKSANAAN PEKERJAAN TH 2014 SDH HRS MENGIKUTI PP 46 TH 2011, MAKA SEGERA DIBUAT PROGRAM BARU PD DATA SIMPEG; o o MENDERITA SAKIT YG CUKUP PARAH, NAMUN TIDAK BEROBAT SEBELUM DIKLAT PRAJAB, SHG PADA SAAT PRAJAB HRS MENGULANG KRN TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN, MK DLM PROGRAM SIMPEG HRS MENAMBAHKAN KOLOM KETERANGAN ALASAN PENGANGKATAN LEBIH DARI 1 TAHUN; o o DATA JABATAN CPNS PADA SIMPEG HRS SESUAI DG DATA PADA SK CPNS DAN SK PNS, MAKA OPERATOR JANGAN BERINISIATIF MERUBAH DATA JABATAN DG HANYA MELIHAT SK PNS SAJA TETAPI JUGA HRS MELIHAT SK CPNS. MISAL : DARI CALON PENGAWAS PENANGKAPAN MENJADI FUNGSIONAL UMUM, KRN AKAN BERAKIBAT PADA RENCANA PENGEMBANGAN KARIR. o o DATA PENDIDIKAN HARUS LENGKAP CONTOH : SARJANA PERIKANAN JURUSAN BUDIDAYA PERAIRAN DARI UNIVERSITAS DIPONEGORO LULUS TAHUN o o DATA AGAMA-----  KRISTEN PROTESTAN/KATOLIK HARUS JELAS, JGN HANYA MENULIS KRISTEN, HAL INI BERDAMPAK PADA UPACARA PELANTIKAN ATAU PENGAMBILAN SUMPAH PNS

8 KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL (PP.100 THN.2000 sebagaimana telah diubah dengan PP.12 THN.2002) KETENTUAN :  KENAIKAN PANGKAT ADALAH PENGHARGAAN YG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA  MERUPAKAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIANNYA SERTA SEBAGAI DORONGAN AGAR PNS YBS LEBIH MENINGKATKAN PRESTASI KERJANYA. SISTEM KENAIKAN PANGKAT ada 2 JENIS : 1.KENAIKAN PANGKAT REGULER; 2.KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.

9 KP ANUMERTA DAN PENGABDIAN DI SAMPING KE DUA JENIS KP TERSEBUT ADA KENAIKAN PANGKAT YG BERLAKU DI LUAR KETENTUAN BERLAKUNYA YAITU : DI SAMPING KE DUA JENIS KP TERSEBUT ADA KENAIKAN PANGKAT YG BERLAKU DI LUAR KETENTUAN BERLAKUNYA YAITU : 1. KP ANUMERTA YAITU KP YG DIBERIKAN KPD PNS YG DINYATAKAN TEWAS YG BERLAKU SEJAK YBS TEWAS 1. KP ANUMERTA YAITU KP YG DIBERIKAN KPD PNS YG DINYATAKAN TEWAS YG BERLAKU SEJAK YBS TEWAS 2. KP PENGABDIAN YAITU KP YG DIBERIKAN KPD PNS YG MENINGGAL DUNIA ATAU AKAN DIBERHENTIKAN DNG HORMAT DNG HAK PENSIUN. 2. KP PENGABDIAN YAITU KP YG DIBERIKAN KPD PNS YG MENINGGAL DUNIA ATAU AKAN DIBERHENTIKAN DNG HORMAT DNG HAK PENSIUN.

10 KEBIJAKAN KENAIKAN PANGKAT AGAR MEMILIKI NILAI PENGHARGAAN, MAKA KENAIKAN DIBERIKAN KEPADA PNS YANG TEPAT, DALAM ARTI TEPAT ORANG DAN TEPAT WAKTU.

11 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH : KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAPAT DIBERIKAN APABILA DIANGKAT DALAM JABATAN/DIBERI TUGAS YANG MEMERLUKAN PENGETAHUAN/KEAHLIAN YANG SESUAI DENGAN IJAZAH YANG DIPEROLEH.

12 LANJUTAN KENAIKAN PANGKAT PERMASALAHAN : TEMPAT LAHIR TIDAK SESUAI DG DATA SAPK  KAMPUNG, DESA, DUSUN MENJADI KAB/KOTA; UNIT ORGANISASI TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS, SERING MENGGUNAKAN SINGKATAN YG MEMBINGUNGKAN. CONTOH : PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA DISINGKAT P4 BUDIDAYA (?) PANGKAT DAN GOL RUANG YANG BARU TDK LANGSUNG DIMASUKKAN DLM DATA SIMPEG.

13 PENGANGKATAN DLM JABATAN STRUKTURAL SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL : (PP NO.100 TH.2000 YG DIUBAH DGN PP NO.13 TH.2002) 1.PNS; 2.SERENDAH-RENDAHNYA MEMILIKI PANGKAT SATU TINGKAT DI BAWAH JENJANG PANGKAT YG DITENTUKAN; 3.MEMILIKI KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN YG DITENTUKAN; 4.DP3, DUA THN TERAKHIR BAIK; 5.MEMILIKI KOMPETENSI JABATAN YG DIPERLUKAN; 6.SEHAT JASMANI DAN ROHANI;

14 JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL SESUAI PP 100/2000 SBGMN TLH DIUBAH DG PP 13/2002 NOESELON JENJANG PANGKAT/GOL.RUANG TERENDAHTERTINGGI PANGKAT GOL. RUANG PANGKAT 1Ia Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 2Ib Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 3IIa Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4IIb Pembina Tk.I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 5IIIaPembinaIV/a Pembina Tk. I IV/b 6IIIb Penata Tk. I III/dPembinaIV/a 7IVaPenataIII/c III/d 8IVb Penata Muda Tk. I III/bPenataIII/c 9Va Penata Muda III/a Penata Muda Tk. I III/b

15 JENJANG KARIER PNS DI KKP ES.IV.b ES.IV.a ES.III.b ES.III.a ES.II.b ES.II.a ES.I.b ES.I.a III/b – III/c III/c – III/d III/d – IV/a IV/a-IV/b IV/b – IV/c IV/c – IV/d IV/c-IV/e IV/d-IV/e JABATANFUNGSIONALJABATANFUNGSIONAL ES.V.a III/a – III/b

16 PERPINDAHAN JABATAN DAPAT DILAKUKAN SECARA : Horizontal (Perpindahan jabstruk pada Eselon yang sama, Contoh :Eselon III.a DJPB ke Eselon III.a BRKP) Horizontal (Perpindahan jabstruk pada Eselon yang sama, Contoh :Eselon III.a DJPB ke Eselon III.a BRKP) Vertikal (Perpindahan jabstruk dari Eselon yg lebih rendah ke Eselon yg lebih tinggi, Contoh :Eselon IV.a DJPB ke Eselon III.a DJPB/Unker lain) Vertikal (Perpindahan jabstruk dari Eselon yg lebih rendah ke Eselon yg lebih tinggi, Contoh :Eselon IV.a DJPB ke Eselon III.a DJPB/Unker lain) Diagonal (Perpindahan dari jabstruk ke jabfung atau sebaliknya, contoh : Kabag.Kepegawaian DJPB diangkat menjadi Widyaiswara) Diagonal (Perpindahan dari jabstruk ke jabfung atau sebaliknya, contoh : Kabag.Kepegawaian DJPB diangkat menjadi Widyaiswara)

17 LANJUTAN PENGANGKATAN DLM JABSTRUK PERMASALAHAN : RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU ( BILA ADA) BLM LENGKAP; RIWAYAT PENDIDIKAN HANYA DITULIS YG TERAKHIR, DATA YG DIBUTUHKAN ADALAH DARI D3 S/D S3; ESELONERING YG SDG DIJABAT SAAT INI TIDAK LENGKAP, MIS HANYA DITULIS ESELON IV, ESELON II, SEHRSNYA DITULIS ESELON IV.B, ESELON II.A, DST; KOMPETENSI KEAHLIAN/KETERAMPILAN YG DIMILIKI BLM ADA; DIKLAT YG PERNAH DIIKUTI SERING TDK DICATAT.

18 PENINJAUAN MASA KERJA CPNS YG MEMILIKI PENGALAMAN KERJA PD PEMERINTAH / SWASTA, YG BERBADAN HUKUM, YG BLM DIPERHITUNGKAN SBG MASA KERJA GOLONGAN DPT DITINJAU / DIPERHITUNGKAN UTK PENETAPAN GAJI POKOK PNS. - DASAR HUKUM : 1.PP NO. 6 THN 1976 TTG PENGADAAN PNS 2.PP NO. 98 THN 2000 TTG PENGADAAN PNS SEBAGAIMANA TLH DIUBAH DGN PP NO. 11 THN KEPUTUSAN KEPALA BKN NO. 11 THN 2002 TTG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 98 THN 2000 TTG PENGADAAN PNS SEBAGAIMANA TLH DIUBAH DGN PP NO. 11 THN 2002

19 PENCANTUMAN GELAR

20 PERSYARATAN PENAMBAHAN GELAR AKADEMIK USULAN DR ES. I YBS; USULAN DR ES. I YBS; SK KP TERAKHIR; SK KP TERAKHIR; SK IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR; SK IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR; FC. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YBW; FC. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI YG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YBW; BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DR LN HRS DILENGKAPI DGN SK PENILAIAN IJAZAH LN YG DIKELUARKAN OLEH KEMDDIKBUD; BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI DR LN HRS DILENGKAPI DGN SK PENILAIAN IJAZAH LN YG DIKELUARKAN OLEH KEMDDIKBUD; DAPAT DIUSULKAN BERSAMAAN DGN USUL KP, DAPAT DIUSULKAN BERSAMAAN DGN USUL KP,

21 PEMINDAHAN PEGAWAI PEMINDAHAN PEGAWAI DAPAT DILAKUKAN BAIK UNTUK KEPENTINGAN DINAS MAUPUN KARENA ATAS PERMOHONAN PEGAWAI YBS, NAMUN DEMIKIAN PADA DASARNYA ADALAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS. ARTINYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEGAWAI, OLEH KARENANYA HARUS DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ATAS DASAR BEBAN KERJA. PERMASALAHAN : ALASAN PINDAH SERING KURANG DAPAT DITERIMA, MISALNYA MENGIKUTI SUAMI, SUDAH SEKIAN LAMA BERTUGAS DISUATU UNIT KERJA, DSB.

22 KETENTUAN PEMINDAHAN (PEDOMAN KEPEGAWAIAN TH.2003) 1. Status PNS; 2. Telah bekerja pada unker lama sekurang-kurangnya 5 thn; 3. Memiliki kompetensi yg diperlukan utk pelaksanaan tugas pd unker tujuan; 4. Tdk meninggalkan permasalahan di unker lama; 5. Setiap unsur penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 thn terakhir; 6. Tdk sedang dlm TB atau IB; 7. Tdk sedang CLTN; 8. Telah diambil sumpah sbg PNS Catatan : Ketentuan pemindahan sbgmn angka 1 & 2 dikecualikan bg pemindahan utk kepentingan dinas

23 SE SEKJEN DKP NOMOR SE.171/SJ-KP.427/III/2009 TGL TTG PNS YG BEKERJA PD BADAN-BADAN INTERNASIONAL INFOFISH, FAO, NACA, COFI, SEAFDEC,DLL PNS HRS DPB, GAJI MNJD BEBAN ANGGARAN LEMBAGA INTERNASIONAL TMT SEJAK AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS PADA LEMBAGA INTERNASIONAL TSB. INFOFISH, FAO, NACA, COFI, SEAFDEC,DLL PNS HRS DPB, GAJI MNJD BEBAN ANGGARAN LEMBAGA INTERNASIONAL TMT SEJAK AKTIF MELAKSANAKAN TUGAS PADA LEMBAGA INTERNASIONAL TSB. CONTOH : AKTIF DI FAO TMT , SK PERBANTUAN DISAHKAN BKN , BERARTI GAJI TIDAK DIBAYARKAN OLEH UNKER ES.I YG TERKAIT TMT

24 LANJUTAN TTG PEMINDAHAN PERMASALAHAN : MSH DLM PROSES PINDAH KELUAR KKP TETAPI DATA SIMPEG SDH TIDAK TERCATAT; PNS DG STATUS DPB SDH DICATAT SBG PNS KKP, PADAHAL SK PINDAH INSTANSI BLM ADA; UNKER YG DITUJU BELUM MENYIAPKAN FORMASI BERDASARKAN ANJAB DAN ABK

25 PEMBERHENTIAN

26 e g PP No. 44 Th 2011 ttg Perub ke 3 PP No. 32 Tahun 1979 Ttg : Pemberhentian PNS Atas Permintaan Sendiri Tidak Cakap jasmani/ Rohani Penyederhanaan Organisasi Meninggal Dunia/ Hilang Mencapai BUP Karena Hal-hal lain Lakukan Pelanggaran/ Tindak Pidana/ Penyelewengan

27 LANJUTAN PEMBERHENTIAN PERMASALAHAN : SEBAIKNYA KAPAN DATA PNS YG MENINGGAL DUNIA DIHAPUS ??? PNS TIDAK MASUK KANTOR DALAM WAKTU YG LAMA ---  PEMBERHENTIANNYA MINTA DISESUAIKAN SEJAK PNS TSB TIDAK MASUK ???? TLG DISELESAIKAN DG PP NO 53 TH 2010 TTG DISIPLIN PNS

28 PENSIUN

29 KETENTUAN : FORMAT DPCP-PNS NONAMATGL.LAHIRTGL.KAWINISTRI INSTANSI INDUK : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI : KAB/KODYA : UNIT KERJA : PEMBIAYAAN : B U P : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PNS 1. KETERANGAN PRIBADI A.NAMA: B.NIP: C.TEMPAT/TGL.LAHIR : D.JABATAN/PEKERJAAN : E.PANGKAT/GOLONGAN : F.GAJI POKOK TERAKHIR : G.MASA KERJA GOLONGAN : H.MASA KERJA PENSIUN : I.MASA KERJA SEBELUM DIANGKAT SEBAGAI PNS : J.PENDIDIKAN SBG DASAR PENGANGKATAN PERTAMA : K.MULAI MASUK PNS : L.KP. PENGABDIAN : 2. KETERANGAN KELUARGA A. NAMA ISTRI/SUAMI MENGETAHUI UNIT KERJA ESELON I KABAG KEPEGAWAIAN B. NAMA ANAK-ANAKNONAMATGL.LAHIR ANAK ANAKKETA.KA.TA.A 3. ALAMAT : **) A.ALAMAT SEKARANG : KELURAHAN/KECAMATAN : B.ALAMAT SESUDAH PENSIUN : (dilengkapi dgn no.telp/HP) KELURAHAN/KECAMATAN : 4. DENGAN INI SAYA MENYATAKAN TELAH MENGEMBALIKAN SELURUH BARANG INVENTARIS MILIK NEGARA PEMOHON

30 LANJUTAN PENGISIAN DPCP PERMASALAHAN : TIDAK SEMUA DATA ANAK DITULIS; BELUM SEMUA DATA ISTERI DITULIS, SEHINGGA APABILA TERDAPAT ISTERI LEBIH DARI 1 YANG MENDAPAT BAGIAN GAJI AKAN SULIT DALAM PENETAPAN PENSIUN JANDA; ALAMAT RUMAH DAN NO TELP SETELAH PENSIUN BELUM DIISI LENGKAP, AKAN MEMPERSULIT DLM PEMBUATAN DATA PENSIUNAN;

31


Download ppt "Oleh Rini Silvianti Kepala Bagian Mutasi BIRO KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN APRIL 2013 PEMANFAATAN SIMPEG DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google