Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta."— Transcript presentasi:

1 1

2 Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta 3. Organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien. Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta 3. Organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien. 2

3 MANFAAT Dengan mengetahui Administrasi Publik ini, walaupun bersifat pengantar, diharapkan peserta dapat memperoleh manfaat sbb :Dengan mengetahui Administrasi Publik ini, walaupun bersifat pengantar, diharapkan peserta dapat memperoleh manfaat sbb : 1.Memperoleh kejelasan tentang teori dan konsep Administrasi Publik; 2.Dapat lebih mudah memahami mata diklat yg lain spt Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, dasar kepemerintahan yg baik, operasionalisasi pelayanan prima serta kebijakan dan program pembangunan nasional; 3

4 Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu memahami tentang fungsi, prinsip dan konsep Administrasi Publik serta organisasi dan manajemen kepemerintahan. 4

5 Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu: 1.Menjelaskan pengertian, prinsip dan fungsi administrasi publik. 2. Menjelaskan konsep administrasi publik. 3. Tanggung jawab pejabat publik. 4. Organisasi dan manajemen kepemerintahan 5

6 6

7 KONSEP ADMINISTRASI 7 UNSUR POKOK ADMINISTRASI ORGANISASI MANAJEMEN ADMINISTRASI NEGARA (Cabang Ilmu Adm) FOKUS : Teori Organisasi dan Ilmu Manajemen LOKUS : - Kepentingan Publik - Masalah-2 Publik ADMINISTRASI NEGARA DALAM PRAKTEK PARADIGMA ADMINSTRASI SEKTOR PUBLIK : “MENGELOLA NEGARA”

8 The Liang Gie. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelanggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. PENGERTIAN ADMINISTRASI 8

9 ADMINISTRASI Adalah : "Suatu Proses Penyelenggaraan Dan Pengurusan Segenap Tindakan Kegiatan Dalam Setiap Usaha Kerjasama Sekelompok Manusia Untuk Mencapai Tujuan.“ (Sutarto). Pengertian Administrasi 9

10 S.P.Siagian: Administrasi adalah "proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. 10

11 Luther Gullick: Administration has to do with getting things done with the accomplish-ment of defined objectives. (Administrasi berkaitan dg pelaksanan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yg telah ditentukan). John M. Pfiffner : Administration maybe defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. (Administrasi: pengorganisasian & pengarahan sumberdaya berupa manusia dan material utk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.) Luther Gullick: Administration has to do with getting things done with the accomplish-ment of defined objectives. (Administrasi berkaitan dg pelaksanan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yg telah ditentukan). John M. Pfiffner : Administration maybe defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. (Administrasi: pengorganisasian & pengarahan sumberdaya berupa manusia dan material utk mencapai tujuan akhir yang diinginkan.) DEFINISI ADMINISTRASI 11

12 William H. Newman: Administration is guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals toward some common goals. (Administrasi adalah pemberian pedoman, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.) Dwight Waldo: Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. William H. Newman: Administration is guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals toward some common goals. (Administrasi adalah pemberian pedoman, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.) Dwight Waldo: Administrasi adalah bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi. DEFINISI ADMINISTRASI 12

13 KESIMPULAN PENGERTIAN ADMINISTRASI: Apapun definisi administrasi selalu menggambarkan : –Kegiatan; –Kerjasama; –Banyak orang; –Untuk mencapai tujuan bersama. 13

14 1.Organisasi. Struktur atau wadah kerjasama, sebagai bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (James D. Mooney ); 2.Manajemen. Proses kegiatan administrasi utk mencapai tujuan. 14

15 3. Kepegawaian –Kegiatan mengelola sumberdaya manusia; 4. Keuangan. –Segi pembiayaan dalam organisasi 5.Perlengkapan –Kebutuhan kebendaan dan kerumahtanggaan termasuk pembelian, klasifikasi, standarisasi alat-alat dan lain-lain; 15

16 6. Pekerjaan Kantor kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengirim, menyimpan informasi; 7. Tata Hubungan/Komunikasi urat nadi yang memungkinkan orang dalam kerjasama itu mengetahui apa yang terjadi atau diinginkan satu sama lain dan berkaitan dengan teknik pelaporan, metode rapat, dan lain-lain. 16

17 DEFINISI ‘PUBLIK’ "Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki“ (Kencana, Syafiie, dkk., 1999). 17

18 Masyarakat : –sejumlah orang yg bersama­sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh Administrasi Publik Warganegara : –sejumlah orang yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu negara tertentu, berdasarkan peraturan perundangan­undangan negara tersebut. Rakyat : –sejumlah orang yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam masyarakat negara, sebagai penghargaan pada eksistensi dan kemerdekaan hak azasinya. Rakyat menjadi salah satu syarat keberadaan negara. DEFINISI MASYARAKAT, WARGA NEGARA DAN RAKYAT 18

19 DEFINISI NEGARA 19

20 Menurut G. Pringgodigdo S: H. : –organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu bangsa. DEFINISI NEGARA 20

21 DEFINISI NEGARA Roger H. Soltau: –alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan­ persoalan bersama atas nama masyarakat. 21

22 DEFINISI NEGARA Max Weber: –Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam suatu wilayah ; Miriam Budiardjo –Negara adalah suatu daerah territorial yg rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat & yg berhasil menuntut warganya taat pd peratur-an perundang- undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah. 22

23 DEFINISI NEGARA Suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan/kedaerahan, System politik, Kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa Susunan kekuasaan memegang monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan dan system pemaksaan, Memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, Tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak. 23

24 Administrasi Publik Suatu kerjasama kelompok dalam Iingkungan negara, meliputi tiga cabang pemerintah: eksekutif, legislative, dan yudikatif, serta hubungan di antara mereka; Mempunyai peranan panting dalam perumusan kebijakan publik, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik; 24

25 Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat. (Nigro & Nigro,1992). 25

26 Administrasi Publik Meliputi implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan- badan perwakilan politik; Dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha- usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. 26

27 Proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, penggunaan ketrampilan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberikan arah terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang (John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus ). 27

28 Administrasi Publik Administrasi Publik adalah penyelenggaraan atau kegiatan pemerintahan negara :"government in action“ (lihat Guzman kutip Leveriza, 1990) 28

29 Administrasi Publik Organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah; Seni dan ilmu manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan negara (Waldo). 29

30 Prinsip Administrasi Publik Struktur organisasional yg dikoordinasi oleh manajemen distruktur berdasar kriteria : 1.Tujuan dari pelayanan yang akan diberikan; 2.Proses proses yang dipakai; 3.Orang yg bekerja dan peralatan yang digunakan. 4.Kesatuan perintah atau kesatuan arah (Fayol, Gulick, dan Urwick). 30

31 Prinsip Administrasi Publik Penanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dalam organisasi harus diberi wewenang untuk melaksanakan dan didelegasikan ke bawah secara hirarkis. Manajer puncak (top manager) mengkonsentrasikan pd penentuan tujuan & kebijakan umum lalu diimplementasikan oleh para bawahan. Diperlukan adanya rentang kendali (span of control) yang sempit. (Fayol, Gullick, dan Urwick). 31

32 Fungsi Administrasi Publik Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, dan Controlling. (H. Fayol) 32

33 POSDCORB Planning (perencanaan) –garis besar kegiatan dilaksanakan berdasar metode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Organizing (pengorganisasian) –pengembangan struktur dan kewenangan formal berdasar pengelompokan kerja kedalam departemen, biro, dinas, dll. Staffing –keseluruhan fungsi kepegawaian, merekrut dan melatih staff serta memelihara kondisi­kondisi kerja yang menyenangkan. 33

34 Directing (pengarahan) –meliputi tugas memimpin organisasi dlm membuat keputusan-keputusan dan mengiimplementasikannya melalui kebijakan dan prosedur; Coordinating (pengkoordinasian) –meliputi tugas mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai macam unit (bagian) yang saling berkaitan; Reporting (pelaporan) –merupakan proses dan teknik memberikan informasi pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan; Budgeting (penganggaran) –tugas-tugas perencanaan fiscal, accounting dan pengendalian. (L. GULLICK) 34

35 KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK 35

36 KELEMAHAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG (Heady & Wallis dalam Kartasasmita, 1997) POLA SISTEM ADM NEGARA TIRUAN DARI NEGARA PENJAJAH (Elitis, Otoriter, cenderung terpisah dg masyarakatnya) 2. SDM BIROKRASI PEMERINTAH KURANGNYA SDM BERKUALITAS (KEPEMIMPINAN, MANAJEMEN, KEMAMPUAN TEKNIS DLM PEMB. (Inefisiensi & penumpukkan pegawai yang tidak berkualitas) 3. ORIENTASI BIROKRASI BERORIENTASI PD KEPENTINGAN PRIBADI/KELOMPOK BAIK DI DLM MAUPUN DI LUAR BIROKRASI. 4. KEBIJAKAN PUBLIK SERING TIDAK KONSISTEN (Kurangnya political will untuk melaksanakannya)

37 Kelemahan …………… 5. POSISI BIROKRASI PEMERINTAH BERSIFAT OTONOM, LEPAS DARI PROSES POLITIK & WASMAS (Shg kurang peka & tidak proaktif  cenderung reaktif, mementingkan pribadi/kelompok, merasa yang berkuasa, birokrasi pemerintah sbg perpanjangan tangan partai) 6. PROSES ADMINISTRASI LAMBAN, BERBELIT (sebagai akibat dari kesejahteraan Aparatur Pemerintah relatif rendah) 7. KONDISI ADMINISTRATIF (ASPEK NON BIROKRATIK) HUBUNGAN PRIMODIAL (Sulit bertindak dan bekerja secara obyektif profesional) 37

38 PERKEMBANGAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.Administrasi pembangunan berkembang karena kebutuhan di negara sedang membangun utk mengembangkan lembaga lembaga sosial, politik, dan ekonomi agar pembangunan dapat berhasil; 2.Perkembangan administrasi pembangunan, teori dan praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya Administrasi Publik dan studi pembangunan. 38

39 PERKEMBANGAN ……………… 3.Oleh karena itu, memahami administrasi pembangunan perlu dimulai dg pemahaman mengenai administrasi dan pembangunan 39

40 KEBIJAKAN PUBLIK Perhatian terhadap kebijakan publik akhir-akhir ini tumbuh dengan cepat. Dimulai di Amerika Serikat an, didorong oleh dua hal (Hogwood and Gunn, 1988). Pertama: Makin meningkatnya masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah Industri Barat, yang menyebabkan para pembuat kebijakan perlu bantuan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Kedua: Para ahli ilmu-ilmu sosial mulai mengalihkan perhatiannya pada masalah-masalah kebijakan dan berusaha menerapkan ilmu-ilmu mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. 40

41 Bahwa Administrasi Publik adalah species dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antarmanusia. ‘Species’ Administrasi Publik 41

42 Administrasi dibedakan dg kegiatan kerjasama antar manusia lainnya dari derajat rasionalitasnya yg tinggi spt yg dpt dilihat dlm tujuan yg ingin dicapai serta cara mencapainya. Perbedaan Administrasi dan Kerjasama Antar Manusia 42

43 PENGERTIAN PEMBANGUNAN Pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Menurut Seers (1969) di dalamnya ada pertimbangan nilai (value judgment). 43

44 Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DALAM PRAKTIK 44

45 Administrasi Pembangunan Sebagai Bidang Studi Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang; Studi administrasi perbandingan (comparative administration) dimaksudkan agar dapat mendukung pembangunan nasional. 45

46 Perkembangan Administrasi Pembangunan Perkembangan administrasi pembangunan didorong oleh lembaga-lembaga intemasional yang berupaya membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan pembangunan. 46

47 SUMBER KAIDAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi publik sehingga kaidah­ kaidah umumnya berlaku pula pada administrasi pembangunan. 47

48 Administrasi pembangunan lebih Iuas, dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan sosial, terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN LEBIH LUAS DARI ADMINISTRASI PUBLIK 48

49 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KHAS NEGARA BERKEMBANG Administrasi pembangunan untuk negara berkembang, umumnya tidak diterapkan di negara maju, meski administrasi publik di negara maju juga terlibat secara aktif dalam upaya memperbaiki diri dan kehidupan masyarakatnya. Perbedaan antara keduanya : 1.Tingkat perkembangan sosial-ekonomi dan sosial- politik sebagai ukuran kemajuan; dan 2.Lingkungan budaya yang mempengaruhi perkembangan system nilai serta penetapan sasaran- saran pembangunan. (Ginanjar kartasasmita, 1997). 49

50 PERAN BIROKRASI DI NEGARA MAJU 1. Di negara maju, peranan pemerintah relatif kecil, karena institusi-institusi masyarakat telah berkembang maju. Bahkan lebih mengehendaki sedikit saja keterlibatan pemerintah; 2.Sebaliknya, di negara berkembang, pemerintah adalah institusi paling maju. Oleh karena itu tanggungjawab pembangunan terutama ada di pundak pemerintah. Institusi lain, seperti usaha swasta, pada umumnya belum berkembang. 3.Dengan demikian, Administrasi Publik menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan di negara berkembang. 50

51 Kedua, mencakup kehendak utk mempelajari cara administrasi negara menyelenggarakan tugas atau fungsinya secara lebih baik, efisien, efektif, optimal, dan memenuhi tuntutan etika. Pertama, mencakup upaya mengenali peranan administrasi publik dalam pembangunan atau administrasi pembangunan. FOKUS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 51

52 TUGAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Tugas Administrasi Publik di negara yang sedang membangun mencakup tugas umum adminstrasi publik dan tugas pembangunan; Juga perhatian dan komitmen terhadap kepentingan publik diukur dari kredibiltas dan akuntabilitasnya. 52

53 WEBER TENTANG BIROKRASI 1.Kegiatan regular diarahkan utk mencapai tujuan organisasi dg dukungan distribusi tugas­tugas resmi yg dipertanggung jawabkan secara kokoh; 2.Organisasi mengikuti prinsip hirarki; 3.Operasionalisasinya terencana, diatur berdasar system secara konsisten; 4.Para petugas melakukan kerja secara formal dan impersonal; 5.Pengangkatan pegawai didasarkan atas kualifikasi teknis dan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja sewenang ‑ wenang; 53

54 THE LIANG GIE TTG BIROKRASI 1.Ada komitmen melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang tinggi. 2.Komitmen mentaati peraturan. 3.Para pejabat bekerja sepenuh perhatian dan kemampuan. 4.Para pejabat terikat oleh disiplin. 5.Para pejabat diangkat berdasarkan syarat teknis yang dinyatakan melalui ujian atau ijazah. 6.Ada pemisahan yang tegas antara urusan dinas dengan urusan pribadi. 54

55 1.Sebagai suatu tipe organisasi; 2.Sebagai system tata kerja; 3.Sebagai jiwa kerja. Tiga Dimensi Birokrasi 55

56 1) SEBAGAI SUATU TIPE ORGANISASI: Birokrasi cocok utk pekerjaan yg bersifat rutin – volume pekerjaan besar, sejenis dan berulang- ulang. Birokrasi dipandang sebagai sistem yang impersonal, terstruktur dan terpola. 2) SEBAGAI SYSTEM TATA KERJA: 56

57 Birokrasi bisa berubah menjadi mesin tanpa perasaan, disiplin, kaku, ketat, keras, tidak boleh menyimpang dari ketentuan. 3) SEBAGAI JIWA KERJA: 57

58 DEBIROKRATISASI Debirokratisasi berpengertian "mengubah” atau "menyesuaikan”; Debirokratisasi perlu dibarengi dengan deregulasi. Perubahan prosedur perlu dibarengi dengan perubahan peraturan- peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang. 58

59 Aspek yg diubah atau disesuaikan adalah: –Prosedur yang panjang, berbelit-belit dan menyulitkan menjadi prosedur yang lebih pendek dan praktis; –Peraturannya mungkin sudah usang, tidak dapat digunakan lagi perlu diganti dengan peraturan baru yg sesuai dg kondisi saat ini dan akan datang. ASPEK YANG DIUBAH 59

60 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH –MELINDUNGI RAKYAT; –MELAYANI RAKYAT; –MENGATUR RAKYAT. 60

61 IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 61 KEBIJAKAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK NORMATIFKEPATUTAN

62 PARADIGMA BARU KEBIJAKAN PUBLIK Mustopadidjaja, AR, (1992): Tidak ada lagi pemisahan dikotomis antara politik perumusan/kebijakan dg implementasi/ pelaksanaan kebijakan Administrasi Publik. 62

63 KEBERHASILAN BIROKRASI PEMERINTAH 1.KEMAMPUAN MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAH :”TO PROTECT” -“TO SERVE” ; - “TO REGULATE”; 2.KEMAMPUAN MENGELOLA SUMBER DAYA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBANGUNAN; 63

64 IMPLIKASI PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK : dministrasi Publik adalah suatu proses yang melibatkan banyak orang dengan berbagai keahlian dan ketrampilan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. (Kebijakan Publik) 64 REVIEW

65 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK 65 THOMAS R.DYE :Public Policy is whatever the Government choose “to do or not to do”. ( Ada dampak ) JAMES E. ANDERSON : Public Policy are those policies developed by Governmental Bodies and Officials. DAVID EASTON : Public Policy is the Authoritative allocation of values for the whole society. GEORGE C. EDWARDS : Public Policy is what government say and do, or do not do it is the goals or purposes of government programs.

66 KESIMPULAN Serangkaian tindakan yang ditetapkan & dilaksanakan/tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan/ berorienta si pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyakat. (PROF.DR. MUH. IRFAN ISLAMY) 66

67 IMPLIKASI : 67 1.Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; 2.Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata; 3.Kebijakan Negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu; 4.Kebijakan Negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

68 MENGAPA KP ITU HARUS ADA TUJUAN TERTENTU “KP” ITU DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN APA YANG HARUS DILAKUKAN; “TUJUAN” ITU AKAN DIPAKAI SEBAGAI TOLOK UKUR KINERJA DARI KEBIJAKAN TSB;  “KEGIATAN MENILAI” (tdk cukup berdasarkan capaian dlm Renstra, tapi apakah kinerja itu berlaku dlm kehidupan nyata yang akuntabel); 68

69 PUBLIC POLICY 69 ( POLICY PROCESS ) IDENTIFIKASI/ PERU MUSAN MASALAH; FORMULASI KP; IMPLEMENTASI; MONITORING & EVALUASI ( POLICY ANALYSIS ) METODA / TEKNIK ANALISIS; MULTI DISIPLIN POLICY PROCESS ( DIMENSI )

70 70

71 71

72 72

73 73 I - ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK WILLIAM N. DUNN : AKP : DISIPLIN ILMU SOSIAL TERAPAN YANG MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM METODOLOGI PENELITIAN & ARGUMEN UNTUK MENGHASILKAN & TRANSFORMASIKAN INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN YANG DIGUNAKAN DALAM LING KUNGAN POLITIK TERTENTU UNTUK MEMECAHKAN MASALAH KEBIJAKAN.

74 74 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK E.S.DUADE “Penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna pemecahan yang lebih baik”.

75 75 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK STUART S. NAGEL Penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan, keputusan dan cara- 2 terbaik lainnya untuk mencapai tujuan : (dengan melakukan tindakan a.l.) 1.Penelitian unt. Data & Informasi 2.Mencari & mengkaji alternatif pemecahan masalah;

76 76 ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

77 77 FAKTOR STRATEGIS YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK POLITIK EKONOMI/ FINANSIAL KEBIJAKAN PUBLIK HANKAM SOSBUD / AGAMA TEKNOLOGI ADMINISTRA TIF/ORGANIS ATORIS

78 78 VARIASI KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK STUDI ISI KEBIJAKAN ( CONTENT ) STUDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN ( PROCESS ) STUDI TENTANG OUTPUT KEBIJAKAN STUDI EVALUASI ( STUDI DAMPAK ) STUDI TENTANG INFORMASI UNTUK PEMBUATAN KEBIJAKAN PROSES KEPENASIHATAN ( ADVOCACY PROCESS) NASIHAT KEBIJAKAN ( POLICY ADVOCACY )

79 II - POLICY PROCESS Mengkaji Proses Penyusunan Kebijakan Publik, mulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, monioring dan evaluasi kebijakan. 79

80 ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN 80 (INPUTS) MASALAH KEBIJAKAN (OUTPUTS) KEBIJAKAN (PROCESS) PEMBUAT KEBIJAKAN (IMPACTS) DAMPAK KEBIJAKAN

81 PROSES / SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK 81 PERUMUSAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONITORING KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN

82 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK : Tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 82

83 TEKNIK PERUMUSAN MASALAH 83 SITUASI MASALAH ADL SATU PENGAKUAN ATAU DIRASAKANNYA KEBERADAAN ADANYA SUATU FENOMENA MASALAH META MASALAH ADALAH SETUMPUK MASALAH YANG SALING TERKAIT DAN MERUPAKAN KUMPULAN MSL YG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PUBLIK YANG TERGAMBAR DLM SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF ADALAH MERUPAKAN MASALAH PUBLIK YANG TERHIMPUN DLM KELOMPOK-KELOMPOK MASALAH SEBAGAI HASIL PENDEFINISIAN META MASALAH MASALAH FORMAL ADALAH MASALAH PUBLIK YANG DIPILIH UNTUK DIPECAHKAN SESUAI DENGAN KEMAMPUAN DAN KEINGINAN POLITIK DAN DIJADIKAN AGENDA UNTUK DIPECAHKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK.

84 SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF META MASALAH MASALAH FORMAL PENCARIAN MASALAH PENGENALAN MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH SPESIFIKASI MASALAH TEKNIK PERUMUSAN MASALAH 84

85 LANGKAH-LANGKAH ANALISIS MASALAH IDENTIFIKASI MASALAH; PEMILIHAN DAN PENETAPAN MASALAH PRIORITAS / DOMINAN (DENGAN “USG); ANALISIS MASALAH UNTUK MENGETAHUI AKAR MASALAH(DENGAN “POHON MASALAH”); PENENTUAN TUJUAN; PERUMUSAN ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH; PEMILIHAN ALTERNATIF TERBAIK (DENGAN TEORI “TAPISAN”); REKOMENDASI ALTERNATIF TERPILIH. 85

86 PENENTUAN MASALAH PRIORITAS/DOMINAN 86 MATRIK USG NOMASALAHUSGTOTAL MASALAH I MASALAH II MASALAH III (Prioritas)

87 87

88 DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK 1.Pertanggung jawaban sebagai akuntabilitas (accountability). semua pejabat publik secara implicit bertanggung jawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari akibat keputusan yg dibuat. 88

89 DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK 2. Pertanggung jawaban sebagai sebab- akibat (cause). –Jenis pertanggung jawaban ini muncul setiap lembaga diharuskan mempertanggung-jawabkan jalannya suatu urusan (the conduct of affairs). 89

90 DIMENSI PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PUBLIK 3. Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari empat unsur, yaitu sumber (rescources), pengetahuan, pilihan, dan maksud (purpose). 90

91 PERTANGGUNG JAWABAN SEBAGAI KEWAJIBAN (OBLIGATION). TANGGUNG JAWAB DLM ARTI KEWAJIBAN BERARTI: Seseorang harus menggunakan kapasitas untuk melakukan pertanggung jawaban kepada yang memberi tugas Seseorang harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit. 91

92 TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/26/M.PAN/2/2004 TANGGAL 24 FEBRUARI 2004 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 92

93 AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK Ada tiga jenis akuntabilitas: 1.Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability); 2.Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability); 3.Akuntabilitas Program (Program Accountability) 93

94 Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability) Akuntabilitas tradisional adalah tanggungjawab dari seseorang pejabat publik yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam jenjang herarki organisasi pemerintah. 94

95 Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) Akuntabilitas manajerial terkait dg efisiensi penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan sumber-sumber lain. Akuntabilitas manajerial yang bertanggung jawab adalah seorang manajer Manajer harus mempertanggung­ jawabkan kpd atasan dlm birokrasi, kepada Presiden dan Badan Legislatif yang memberikan sumber-sumber yang digunakan oleh badan-badan pemerintah. 95

96 AKUNTABILITAS PROGRAM (PROGRAM ACCOUNTABILITY) Akuntabilitas program berkaitan dengan hasil kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas pejabat publik secara individual maupun unit organisasi, yang kegiatannya secara bersama- sama menuju efektifitas sesuatu program. 96

97 Guna Melihat: 1.Apakah unit-unit organisasi pemerintah hanya melaksanakan kegiatan/program yang telah ditentukan, sesuai dg kewenangan, dan dpt mencapai sasaran secara efektif. 2.Apakah program dilakukan secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. 97 TUJUAN AUDIT KINERJA

98 3.Apakah penggunaan sumber-sumber yang tersedia diawasi dan digunakan secara efektif clan efisien. 4.Apakah semua pendapatan dan penerimaan uang dari kegiatan-kegiatan tersebut telah dikumpulkan dan dibukukan sebagaimana mestinya. 5.Apakah telah dibuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 98

99 10 PRINSIP PEMERINTAHAAN WIRAUSAHA (Reinventing Governance = REGO) 1.Catalitic government, Steering Rather Than Rowing (Pemerintahan Katalis, Mengendalikan Iebih baik daripada mengayuh). –Prinsip ini mengemukakan bahwa pemerintah itu seyogianya Iebih banyak mengatur dan mengendalikan daripada melaksanakan sendiri semua urusan dan pelayanan. 99

100 2.Community-Owned Government Empowering Rather Than Serving Pemerintah milik masyarakat, memberdayakan lebih baik daripada pelayanan Competitive Goverment: Injective Competation Into Service delivery. –Pemerintah yang Kompetitif: menyuntikkan semangat kompetisi dalam pelayanan masyarakat.

101 4. Mission-Driven Government: Transforming Rule- Driven Organization. –Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan Result Oriented Government : Funding Outcomes, Not Inputs. –Pemerintahan yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil bukan sumber-sumber yang diperoleh.

102 6. Costumer-Driven Government Meeting the needs of the costumer, not the Bureaucracy : –Pemerintah yang berorientasi kepada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi Enterprising Government: Earning Rather than Spanding –Pemerintah wirausaha: menghasilkan pendapatan, bukan pembelanjaan.

103 8. Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure Pemerintah Antisipatif: mencegah lebih baik daripada mengobati Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork. –Pemerintah yang didesentralisasi: dari hirarki ke partisipasi dan tim kerja.

104 10. Market Oriented Goverment: Leveraging Change Through the Market. –Pemerintahan yang berorientasi pasar: mencapai perubahan melalui mekanisme pasar. 104

105 IMPLEMENTASI DI INDONESIA 1.Sederhanakan Birokrasi; (Cutting Red Tape) 2.Utamakan Kepentingan Masyarakat; (Putting Customers first) 3.Memanfaatkan dan Memberdayakan Bawahan; (Empowering and Energazing Employees to Get Results) 4.Komitmen pada Visi dan Misi Pemerintah / Kembali ke fungsi Dasar Pemerintah. (Getting Back to Basic) 105

106 ETIKA PENYELENGGARA NEGARA (RUU Etika Penyelenggara Negara) 1.JUJUR & ADIL; 2.TEPAT JANJI; 3.TAAT ATURAN; 4.TANGGUNG JAWAB; 5.KEWAJARAN & KEPATUTAN; 6.KEHATI-HATIAN. 106

107 SEKIAN & TERIMA KASIH 107


Download ppt "1. Mata Diklat ini membahas tentang Administrasi publik, meliputi: 1. Pengertian, konsep administrasi publik, 2. Tanggung jawab pejabat publik, serta."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google