Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BAB-2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Oleh : Drs. HARY ANANTO WARDONO SMA NEGERI 2 WONOGIRI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BAB-2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Oleh : Drs. HARY ANANTO WARDONO SMA NEGERI 2 WONOGIRI."— Transcript presentasi:

1 BAB-2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Oleh : Drs. HARY ANANTO WARDONO SMA NEGERI 2 WONOGIRI

2 HUKUM Tata Hukum Penggolongan Hukum Sumber-sumber Hukum Lembaga- lembaga Peradilan Korupsi Ciri-ciriBentuk Contoh Perbuatan Korupsi Faktor Pendorong Salah satu contohnya Menindak PELANGGARAN HUKUM Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat VIDEO : Antisipasi Korupsi KLIK DISINI !

3 PENGERTIAN HUKUM 1. Hugo de Groot Hugo de Groot Hugo de Groot 2. Van Vollen Hoven Van Vollen Hoven Van Vollen Hoven 3. Aristoteles Aristoteles 4. Leon Duguit Leon Duguit Leon Duguit 5. Samidjo, SH. Samidjo, SH. Samidjo, SH. 6. S.M. Amin, SH. S.M. Amin, SH. S.M. Amin, SH. 7. J.C.T. Simorangkir, SH J.C.T. Simorangkir, SH J.C.T. Simorangkir, SH

4 Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan Hugo de Groot Kembali

5 Van Vollen Hoven Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya Kembali

6 Aristoteles Rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa Kembali

7 Aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Leon Duguit Kembali

8 Himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan. Atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam hidup bermasyarakat. Samidjo, SH. Kembali

9 Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma- norma dan sanksi-sanksi. Tujuannya adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban tercapai. S.M. Amin, SH. Kembali

10 Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu. J.C.T. Simorangkir, SH. & Woerjono Sastropranoto Kembali

11 Definisi Hukum Secara Umum : Peraturan hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang tidak mau mentaatinya. Kembali Ciri-ciriCiri-ciri Unsur-unsur Unsur-unsur Ciri-ciriUnsur-unsur

12 Ciri-ciri Hukum : 1. Adanya perintah / larangan 2. Perintah / larangan itu bersifat memaksa / mengikat Kembali

13 Unsur-unsur Hukum : 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwajib/berwenang 3. Peraturan itu bersifat memaksa 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas dan nyata Kembali

14 P E N G G H O U L K O U N M G A N Sumbernya Bentuk I s i Tempat Berlaku Masa Berlaku Cara Mempertahankan Sifat JenisMacam Contoh UU Adat+Kebiasaan Yurisprudensi Traktat Doktrin Tertulis Tidak Tertulis Publik Privat Nasional Internasional Asing Gereja Positif Yang Akan Datang Universal / Asas I /Alam Material Formal Memaksa Mengatur / Melengkapi UU Pemilu, UU Sisdiknas, dll. Hk. Adat Minangkabau KUHP Hk. Batas Negarat Konvensi Hk. Laut KUHP, KUHPer, KUHPM, KUHAP Hk.Adat,Konvensi/Kebiasaan Ktt.negaraan HTN, Hk. Pidana, Hk. Acara Pidana Hk. Perdata, Hk. Dagang, Hk, Waris Hk. Indonesia, Hk. Australia, dll. Konvensi PBB, Resolusi PBB, dll. Hk. Kewarganegaraan Hk. Gereja Vatikan KUHP yang berlaku sekarang RUU, Rantap MPR, Raperda Piagam PBB KUHP, KUHPer, UU Perkawinan Hk. Acara, PTUN Ketentuan ps. 340 KUHP Ketentuan ps KUHPer Kembali

15 Sumber-Sumber Hukum Material Formal Keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukann isi/materi hukum Perwujudan isi/materi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri

16 Sumber-sumber Hukum Formal : *Undang-undang Terdapat 2 jenis : UU dalam arti Material dan UU dalam arti Formal *Kebiasaan/Konvensi [Hukum Tidak Tertulis] Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan dapat diterima oleh masyarakat *Yurisprudensi Keputusan haki terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam UU, dan dijadikan pedoman memutuskan perkara yang serupa. *Traktat Perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih mengenai persoalan- persoalan yang menjadi kepentingan negara tersebut *Doktrin Pendapat para ahli hukum yang terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya Kembali

17 Tata Hukum yang berlaku di Indonesia (Susunan Hukum dalam pergaulan masyarakat guna memudahkan penyelesaian suatu perkara) Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Administrasi Negara (HAN) Hukum Administrasi Negara (HAN) Hukum Administrasi Negara (HAN) Hukum Administrasi Negara (HAN) Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Pidana Hukum Acara (Hukum Formal) Hukum Acara (Hukum Formal) Hukum Acara (Hukum Formal) Hukum Acara (Hukum Formal) Kembali

18 Lembaga Peradilan di Indonesia Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Umum/Sipil Pengadilan Negeri Umum/Sipil []UU No. 2 Th. 1986] Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Agama [UU No. 7 Th. 1989] Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Militer [UU No 5 Th 1950] Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara` Pengadilan Tata Usaha Negara [UU No. 5 Th 1986]

19 Kembali Hukum Tata Negara (HTN) : Ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam masyarakat

20 Kembali Hukum Administrasi Negara (HAN) : Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan dalam arti luas, termasuk tata cara perilaku negara beserta alat-alat perlengkapannya

21 Kembali Hukum Perdata : Ketentuan yang mengatur dan membatasi manusia dalam memenuhi kebutuhan perseorangan

22 Kembali Hukum Pidana : Ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum

23 Kembali Hukum Acara / Hukum Formal Peraturan hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menjalankan hukum material. Tata Hukum ini dibagi atas : Hukum Acara Pidana : Hukum Acara Pidana : Mengatur bgm cara pemerintah melaksanakan hk. pidana material Acara Perdata : Acara Perdata : Mengatur bgm cara pemerintah melaksanakan hk. Perdata material

24 Kembali Definisi Korupsi (Menurut Ilmu Politik) : Penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi,sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya. VIDEO : Korupsi dan Martabat Bangsa

25 Kembali Ciri-Ciri Korupsi : 1. Suatu Penghianatan terhadap kepercayaan 2. Penipuan terhadap lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat umum 3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus 4. Dilakukan denganrahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atauu bawahannya menganggap tidak perlu 5. Melibatkan lebih dari satu pihak 6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain 7. Adanya usaha menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum 8. Menunjukkan fungsi ganda yang kontraproduktif pada mereka yang melakukan korupsi

26 Kembali Bentuk-Bentuk Korupsi : Korupsi Jalan Pintas Korupsi dalam hal penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, sektor ekonomi membayar keuntungan untuk kepentingan politik. Misal : pengusha menyuap DPR untuk memberlakukan pasal-pasal tertentu yang menguntungkan mereka, selanjutnya parpol mendapat uang sebagai balas jasa (=Money Politics) Korupsi Upeti Korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Misal : mendapat fee dari bawahan atas suatu kegiatan, mark-up/manipulasi data/angka/uang menjadi lebih tinggi Korupsi Kontrak Korupsi yang tidak lepas dari usaha untuk mendapatkan proyek, termasuk didalamnya usaha mendapat fasilitas dari pemerintah Korupsi Pemerasan Korupsi yang terkait dengan jaminan keamanan dan urusan gejolak internal maupun eksternal, pencantuman nama perwira tinggi militer dalam dewan komisaris perusahaan, maupun pemerasan langsung terhadap perusahaan dengan alasan keamanan VIDEO : Korupsi Aparat Negara VIDEO : Korupsi Di Sektor Layanan Publik VIDEO : Korupsi Di Kalangan Bawah

27 Kembali Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Korupsi : 1. Kedekatan sistem dan kontak yang intensif antara ekonomi dan administrasi 2. Arus informasi yang masuk tidak menyolok (tidak transparan) 3. Pemusatan kompetensi pada pekerja ahli tertentu dengan ruang gerak yang memungkinkan mereka mengambil keputusan 4. Batasan yang kabur antara hal-hal yang dapat diterima secara sosial dan perbuatan yang melanggar hukum 5. Kurangnya kesadaran korban (pihak yang dirugikan) bahwa mereka diperlakukan tidak adil

28 Kembali Contoh Perbuatan Korupsi : Bidang Perpotongan Bentuk Korupsi Tampak Dalam Bentuk Pihak Yang Terlibat Pihak Eksekutif sebagai badan yang menegeluarkan ijin Pemberian ijin secara ilegal Pemberian ijin ekspor barang ilegal setelah menerima pembayaran Pekerja di bidang yang bersangkutan, warga Pihak Eksekutif sebagai penyedia jasa Manipulasi pajak Penurunan pajak apabila pejabat dinas pajak memperoleh bagian pengalihan pajak Pegawai pajak dan pembayar pajak Pihak Legislatif sebagai perkumpulan politisi yang akan dipiih Memberikan pengaruh melalui pemberian gartifikasi Janji pemilu yang menawarkan keuntungan material Angggota parlemen dan pelobi Pengadilan sebagai lembaga yurisdiksi masalah pdana dan perdata Memberikan pengaruh melalui pemberian gartifikasi Pemberian uang atau jasa tertentu untuk mengubah putusan yang dijatuhnan Hakim, jaksan terdakwa, pengacara

29 Kembali Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi : UU No. 31 Th UU No. 31 Th (Pemberantasan Tipikor) UU No. 15 Th UU No. 15 Th ( Tindak Pidana Pencucian uang) UU No. 30 Th UU No. 30 Th ( KPK ) PP No. 71 Th PP No. 71 Th (Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 7 Th UU No. 7 Th (Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi) Inpres No. 5 Th Inpres No. 5 Th (Percepatan Pemberantasan Korupsi)

30 Kembali Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi : Penanaman nilai moral yang baik sejak dini, spt. : bersikap jujur dan terbuka, adil, dan mandiri. Penanaman nilai moral yang baik sejak dini, spt. : bersikap jujur dan terbuka, adil, dan mandiri. Mencegah terjadinya tipikor dengan cara : mengawasi penggunaan keuangan negara melalui orgasnisasi pengawas korupsi, melaporkan terjadinya tipikor kepada pihak berwajib, dsb Mencegah terjadinya tipikor dengan cara : mengawasi penggunaan keuangan negara melalui orgasnisasi pengawas korupsi, melaporkan terjadinya tipikor kepada pihak berwajib, dsb Selalu melancarkan aksi kampanye anti-korupsi Selalu melancarkan aksi kampanye anti-korupsi

31 Kembali

32

33 DISKUSI Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 siswa urut dari nomer absen terkecil dstnya, untuk membahas artikel kasus – kasus hukum untuk dianalisis dari segi kesalahan maupun solusi yang sebaiknya bagaimana jalan yang terbaik. Artikel kasus dan lembar kerja diberi oleh guru pembimbing PKn dan hasil dipresentasikan didepan kelas dan kelompok lain bisa memberikan pertanyaan dari hasil presentasinya. Lembar kerja diskusi dikumpulkan ke guru pembimbing untuk dinilai. SELAMAT BERDISKUSI.

34 ULANGAN/EVALUASI KD 2 PKn JAWABLAH SOAL – SOAL DIBAWAH INI. 1. Jelaskan difinisi hukum secara umum. 2. Sebutkan ciri – ciri hukum. 3. Sebutkan unsur – unsur hukum. 4. Sebutkan penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. 5. Apakah tujuan hukum di Indonesia. SELAMAT MENGERJAKAN.


Download ppt "BAB-2 SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL Oleh : Drs. HARY ANANTO WARDONO SMA NEGERI 2 WONOGIRI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google