Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LATAR BELAKANG PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: 1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LATAR BELAKANG PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: 1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan."— Transcript presentasi:

1

2 LATAR BELAKANG PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: 1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 3. Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

3 DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;  PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  PERMENPAN & RB No. PER/15/M.PAN/7/ 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;  PERMENPAN & RB No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah;  KEPMENPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil  PERMENPAN & RB No. 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;  PERMENPAN & RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;  PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah  PERATURAN GUBERNUR NOMOR 160 TAHUN 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan Pada SKPD.

4 TUJUAN UTAMA UU ASN Terwujudnya ASN yang memiliki integritas, profesional, melayani & sejahtera

5 PRINSIP DASAR UU ASN memindahkan ASN dari Comfort Zone ke Competitive Zone  Seleksi & promosi berdasarkan kompetensi secara kompetitif & adil  Menerapkan prinsip fairness MERIT SYSTEM

6 JABATAN ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan AdministrasiJabatan Fungsional a.Jabatan Pimpinan Tinggi Utama (Ka. LPNK); b.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen, Sekjen LNS, Sestama, Staf Ahli Menteri, Setda Prov); dan c.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Direktur, Karo, Asdep, Setditjen, Set. Itjen, Kapus, Inspektur, Set.DPR, Ka.Balai, Setda Kab/Kota dan jab lain yg setara) a.Jabatan Administrator (memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan publik serta adm. pemerintahan dan pembangunan); b.Jabatan Pengawas (mengendalikan pelaksanaan kegiatan yg dilakukan oleh pejabat pelaksana); dan c.Jabatan Pelaksana (melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta adm pemerintahan dan pembangunan) Keahlian a.Ahli Utma; b.Ahli Madya; c.Ahli Muda; dan d.Ahli Pertama Keterampilan a.Penyelia; b.Mahir; c.Terampil; dan d.Pemula

7 MANAJEMEN ASN DISELENGGARAKAN BERDASARKAN SISTEM MERIT (MERIT SYSTEM) Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

8 MEKANISME PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANALISIS JABATAN INFORMASI JABATAN NAMA JABATAN IKHTISAR JABATAN URAIAN TUGAS NAMA JABATAN IKHTISAR JABATAN URAIAN TUGAS ANALISIS BEBAN KERJA KEBUTUHAN PEGAWAI PETA JABATAN KEBUTUHAN

9 ANALISIS JABATAN

10 Proses, metoda, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. Proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. PERMENPAN & RB No.33 tahun 2011 PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012

11 BUTIR INFORMASI JABATAN NoIdentitas JabatanUraian JabatanSyarat Jabatan 1Nama JabatanUraian Tugas Pangkat dan Golongan Ruang 2Kode JabatanBahan Kerja Pendidikan 3Unit Kerja JabatanAlat Kerja Kursus/Pelatihan 4Letak dalam StrukturHasil Kerja Pengalaman Kerja 5Ikhtisar JabatanTanggung Jawab Pengetahuan 6Wewenang Keterampilan 7Korelasi Jabatan Bakat Kerja 8Kondisi Lingkungan Kerja Temperamen Kerja 9Keadaan/Resiko Bahaya Minat Kerja 10 Upaya Fisik 11 Kondisi Fisik 12 Fungsi Pekerja 11

12 PEMANFAATAN INFORMASI JABATAN PETA JABATAN URAIAN JABATAN SYARAT JABATAN HASIL ANJAB PERENCANAAN PEGAWAI REKRUTMEN & SELEKSI PERENCANAAN KARIER PENGANGKATAN DALAM JABATAN REMUNERASI DIKLAT PENILAIAN KINERJA Analisis beban kerja (Analisis kebutuhan pegawai) Standar kualifikasi Kriteria seleksi Pola karier Standar kompetensi kerja/jabatan Penilaian kompetensi Standar kinerja Kriteria kinerja Evaluasi jabatan (Bobot&peringkat jabatan) Analisis kebutuhan diklat

13 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN HASIL ANJAB Pendidikan Formal a. DIII Umum b. DIII Kesehatan Masyarakat c. DIII Epidemiologi d. DIII Statistik e. DIII Fisioterapi f. DIII Laboratorium g. DIII Perekam Medis h. DIII Apoteker i. DIII Kebidanan j. DIII Perawat Gigi k. DIII Perawat l. DIII Akuntansi m. S1 Umum n. S1 Kedokteran Umum o. S1 Kedokteran Gigi p. S1 Apoteker q. S1 Kesehatan Masyarakat r. S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi s. S1 Ekonomi

14 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN HASIL ANJAB Kursus/Pelatihan Teknis a. Program Gizi b. Program PPSM c. Promkes d. Pelatihan di bidang Apoteker e. Kesehatan Lingkungan f. Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga g. Asuhan Keperawatan h. Epidemilogi i. Sistem Manajemen Mutu j. Auditor Mutu Internal k. Lead Auditor l. Management Representative m. Analisis Data n. Pelayanan Prima o. Peraturan Perundang-undangan p. Komputer/Jaringan/Pemrograman q. Program Pengelola Program Penyakit Menular r. SPSS s. Pengadaan Barang/Jasa t. Keuangan

15 ANALISIS BEBAN KERJA

16 Analisis Beban Kerja ( Workload Analysis ) adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja BEBAN KERJA : “Besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu” PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008

17 HASIL ANJAB DAN ABK DINAS KESEHATAN NO JENIS JABATAN NAMA JABATAN JUMLAH JABATAN 1.Jabatan Pimpinan TinggiKepala Dinas 1 2.Jabatan Administrator  Sekretaris  Kepala Bidang  Kepala Sudin  Kepala UPT Jabatan Pengawas  Kepala Seksi  Kepala Subbagian Jabatan Pelaksana  Pengelola  Penata  Pelaksana  Penghimpun dan Pengolah  Pengadministrasi A.Jenis dan Jumlah JabatanJenis dan Jumlah Jabatan

18 HASIL ANJAB DAN ABK DINAS KESEHATAN NO JENIS JABATAN NAMA JABATAN JUMLAH JABATAN 5.Jabatan Fungsional  Dokter Umum  Dokter Gigi  Perawat  Perawat Gigi  Asisten Apoteker  Fisioterapi  Nutrisionis  Radiografer  Pranata Laboratorium  Bidan  Spesialis Anak  Spesialis Kebidanan dan Kandungan  Spesialis Penyakit Dalam  Spesialis Kedokteran Kelautan

19 HASIL ANJAB DAN ABK DINAS KESEHATAN NO JENIS JABATAN NAMA JABATAN JUMLAH JABATAN  Spesialis Bedah  Spesialis Anestasi  Sanitarian  Epidemiolog Kesehatan

20 HASIL ANJAB DAN ABK DINAS KESEHATAN NOFORMASIJUMLAH 1.Konvensional Efektif4.015 B.Hasil ABK

21 TINDAK LANJUT HASIL PENYUSUNAN ANJAB DAN ABK Biro Ortala telah menyusun Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Pegawai Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

22 TUJUAN (PASAL 3) Formasi Jabatan Pegawai bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai untuk skala SKPD/UKPD dan skala Pemerintah Daerah. 22

23 PRINSIP-PRINSIP (PASAL 6) Formasi jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dihitung berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan telah melalui proses validasi bersama Biro Ortala dengan SKPD/UKPD yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut : Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pejabat struktural dan pejabat fungsional; Setiap jabatan struktural terendah sekurang-kurangnya memiliki 2(dua) orang pejabat fungsional umum/tertentu; 23

24 PRINSIP-PRINSIP (PASAL 6) SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai PNS dan Pegawai non PNS secara proporsional; Formasi jabatan PNS pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tidak bisa diisi olah Pegawai Non PNS, sebaliknya formasi Pegawai Non PNS dapat diisi PNS; Kejelasan nama jabatan fungsional umum; Ketersediaan kualitas dan kuantitas pegawai dalam rangka kadernisasi; dan Pembakuan formasi jabatan untuk tugas dan fungsi yang sama. 24

25 KEGUNAAN (PASAL 7) (1)Formasi jabatan dalam Peraturan Gubernur dipergunakan untuk penataan pegawai dalam hal : a.Perencanaan kebutuhan pegawai; b. Rekruitmen calon pegawai; c. Penempatan pegawai; d. Pengendalian pegawai; e. Pendidikan dan pelatihan pegawai; f. Pengembangan pegawai; g. Evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai. 25

26 KEGUNAAN (PASAL 7) (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. SKPD/UKPD yang bersangkutan sesuai kewenangannya; b. Badan Kepegawaian Daerah sesuai kewenangannya; c. Badan Pendidikan dan Pelatihan sesuai kewenangannya; dan d. Biro Ortala sesuai kewenangannya. 26

27 LAMPIRAN E:\Dinas Kesehatan Repaired.doc

28 PUSKESMAS Berdasarkan validasi pada Tahun 2013, disepakati bahwa formasi jabatan PNS dan Non PNS di Puskesmas baik Puskesmas Kecamatan maupun Puskesmas Kelurahan adalah sebesar 60 % untuk PNS dan 40% untuk Non PNS.

29


Download ppt "LATAR BELAKANG PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: 1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google