Kepala Bappeda Nanggroe Aceh Darussalam

Presentasi berjudul: "Kepala Bappeda Nanggroe Aceh Darussalam"— Transcript presentasi:

1 Kepala Bappeda Nanggroe Aceh Darussalam
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN Abdul Rahman Lubis Kepala Bappeda Nanggroe Aceh Darussalam

2 PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN ACEH
NAD Visi Misi Bappeda Dasar hukum; Semua ketentuan dan perundang-undangan yang relevan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan TUPOKSI DAN KEWENANGAN BAPPEDA Qanun No. 5 Tahun 2007 BINGKAI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN A C E H I J U Terciptanya keamanan dan kedamaian untuk pembangunan. Pembangunan berbasis pada potensi, karakter dan kebutuhan riil Daerah. Meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan antar wilayah yang proporsional dan adil. Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan melalui peningkatan daya saing daerah dan pasar yang berkelanjutan. PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Meminimalisir Disparitas antara perencanaan dengan hasil pembangunan ( target VS realisasi ) PERENCANAAN PEMBANGUNAN Fokus dan hasilnya terukur Berkelanjutan dan tuntas Sinergi & tidak tumpang tindih Proporsional dan adil Partisipatif dan mensejahterakan rakyat PERMASALAHAN DAN TANTANGAN (Tahun 2007) Jumlah penduduk miskin masih besar A : 26,65 % N : 17,18% Jumlah pengangguran terbuka masih tinggi A : 10,27% (Feb), 9,84 %(Agt) N : 9,1% Tingkat inflasi tinggi. BNA : 11,00% L.S : 4,58% N : 6,59% Pertumbuhan ekonomi masilh rendah. A.(migas) -2,21 % Tp. migas 7,46% N.6.29 % IPM : 69,4 (A) : 70,1 (N) ICOR Tinggi = 5,5 Pertumbuhan investasi dan ekspor masih rendah (r= (-)) Pemenuhan energi jauh dari cukup – devisit 13,34 MW Rendahnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas IPP = 4,76 Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan potensi energi terbarukan belum optimal Kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan rakyat masih rendah IKP tinggi 48,20 (BA), terendah 30,82 (A.jaya) IPK tinggi 71,52 (sabang),terendah 10,49 (nagan Raya) Penyehatan birokrasi pemerintah belum mencapai kondisi optimal Letak Aceh diujung barat (given) Aceh daerah rentan bencana dan rendahnya kemampuan dalam menangani bencana Terdapatnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, daerah perbatasan dan terisolir Pelaksanaan keistimewaan Aceh belum seluruhnya mencapai hasil optimal Dukungan infrastruktur belum memadai. Daya saing Daerah masih rendah Ketentuan dan peraturan belum seluruhnya sinkron. VISI & MISI PEMDA ( GUB/ WAGUB ) Visi Perubahan Fundamental disegala bidang kearah yang lebih baik (dsk) Misi 1. Kepemimpinan yang Aspiratif, Intuintif dan Inovatif 2. Aparatur pemda yang bersih, kompeten dan berwibawa. 3. Penegakan hukum 4. Peningkatan mutu SDM 5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 6. Membangun infrastruktur perekonomian dan memberdayakan ekonomi masyarakat 7. Mengelola dan memamfaatkan SDA Menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas politik Mengembangkan Adat istiadat, Kebudayaan dan Olah raga AGENDA PEMBANGUNAN ( RPJM, ) Pergub No.21 thn.2007 Menjaga keamanan/ perdamaian dan stabilitas Politik pemerintahan/ politik. Pembangunan bidang Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Pendidikan Pembangunan Kesehatan Pembangunan bidang Agama, Sosial dan Budaya Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008 RKPA dan KUA Thn 2008 Pemberdayaan ekonomi masyarakat, membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dan sumber daya energi (Ekonomi dan Investasi). Peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan. Peningkatan kualitas, akses dan daya saing pelayanan kesehatan Penyehatan birokrasi pemerintahan Pelaksanaan syariat dan nilai-nilai Islam serta pemb. Sosial budaya. Pencegahan dan Pengurangan resiko bencana alam (akibat banjir, tanah longsor dan Gempa Bumi) Perenc.& Pelaksanaan Teknis/ Operasional Menurut sektor Pembangunan ( SKPA ) Hasil Pemb Bappeda NAD Abdul Rahman Lubis

3 % Kemiskinan mulai menurun
KONDISI KEMISKINAN 2006/ 2007 % Pengangguran pedesaan mulai menurun % Kemiskinan mulai menurun Catatan Buku Data BPS ( Marwan BPS ) Tabel 3a Jumlah Penduduk Miskin Tabel 3b Ketenagakerjaan di Provinsi NAD Tabel 3c Pertumbuhan Ekonomi Tabel 3d Kondisi pendidikan pasca Tsunami Tabel 3e Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2005 Tabel 3f Data Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin, Rumah Tangga dan Rumah Tangga Miskin Kab/Kota Dalam Provinsi NAD tahun 2005 Tabel 3g Jumlah Angkatan Kerja Tabel 3h Aceh is the 4th poorest province the country Tabel 3j Aceh and Nias Financial and Economic Outlook Presentasi 3k Kemiskinan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam Presentasi 3l Konsep dan Data Kemiskinan

4 PENYEBAB KEMISKINAN 1. Struktural
Porsi dana dan bantuan ke program infra structure dan aparatur pemerintah terlalu tinggi, tidak proporsional ke bidang produktif misalnya pertanian dan perikanan yang merupakan mata pencaharian penduduk terbanyak (80%). Perencanaan Program dan Kegiatan tidak tepat sasaran Terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial, ekonomi dan politik untuk Penanggulangan kemiskinan Proyek mikro dikelola oleh masyarakat “under funded” atau memberi bantuan saja tidak didukung dengan pembinaan. Nilai hasil produksi rendah disebabkan industri pengolahan tidak tersedia Industri besar kurang melibatkan masyarakat tertinggal Terbatasnya kapasitas wilayah Hak milik tanah dan akses tanah Catatan Tabel 4a Inflasi Tabel 4b Faktor - faktor penyebab Kemiskinan Tabel 4c Land Ownership

5 …… PENYEBAB KEMISKINAN
2. Kultural Tingkat Pendidikan dan Kesehatan yang rendah Sikap mental dan perilaku masyarakat ketergantungan Dominasi laki laki dalam mengambil keputusan alokasi dana Siklus ekonomi desa (subsistence) belum akses ke pasar 3. Dampak Bencana Konflik Gempa Bumi dan Tsunami Peningkatan inflasi (29%) dari proyek darurat Traumatik Catatan Tabel 4a Inflasi Tabel 4b Faktor - faktor penyebab Kemiskinan Tabel 4c Land Ownership

6 FOKUS PEMBANGUNAN Fokus pembangunan Aceh pasca tsunami dan pasca konflik diarahkan untuk mempercepat proses Rehabilitasi dan Rekontruksi, sehingga kondisi Aceh dapat pulih kembali dan pembangunan Aceh tertata dan terlaksana secara lebih baik sesuai dengan cetak biru Pembangunan Aceh yang telah disusun, meliputi: Penyeselesaian konflik, berkelanjutan, kongkrit dan tuntas Mengoptimalkan nilai sosial budaya, adat-istiadat. Pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah. Pembangunan ekonomi lokal dan industri yang konektif dengan masyarakat Pelayanan kesehatan dan ekonomi pedesaan Peningkatan prasarana, sarana dan mutu pendidikan Penyediaan infra struktur yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Pengembangan potensi pertanian Catatan Tabel 6a Investment in key sectors is extremely low Presentasi 6b Fokus Pembangunan Presentasi 6c Fokus ke Pertanian dan Perikanan Presentasi 6d Medium term economic issues Presentasi 6e Oil/ gas sector growth is negatively correlated to poverty Presentasi 6f Aceh’s economy relies heavily on the production of oil and gas Presentasi 6g Paparan Rapat kerja penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NAD Jagung Kopi Coklat Karet Kelapa sawit Mayoritas masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, adalah petani dan nelayan. Sehingga bidang pertanian, perikanan dan industri pengolahan serta pemasaran menjadi prioritas utama. Transient Poverty di Prov. NAD diperkirakan 60%, Nasional ± 42 %

7 KEPENTINGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pentingnya Penanggulangan Kemiskinan, karena : Konflik akan kembali terjadi jika kemiskinan meningkat dan masyarakat merasa diasingkan dari proses pengembangan aset, rendahnya produktivitas atau tidak ada dukungan, pelayanan dan tersedia lapangan kerja. Pengembangan potensi bidang ekonomi pedesaan, agro-industri dan informal perkotaan adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan di Aceh, dengan perkiraan menurunnya pendapatan di bidang migas. Masyarakat membutuhkan pertolongan untuk memulai kembali mata pencahariannya agar hidup makmur Catatan Presentasi 7a Mata Pencaharian di Aceh dan Nias ke depan tanpa kemiskinan Presentasi 7b Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Pengurangan Kemiskinan Presentasi 7c Upaya KPKD (Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Surat Gubernur Provinsi NAD 7d Nomor 13/10/06 tanggal 13 Oktober 2006 Sebuah Strategi Penanggulangan kemiskinan perlu direncanakan semua daerah (Tsunami and Konflik) untuk membangun kembali yang lebih baik ( tidak kembali pada kemiskinan).

8 KEBIJAKAN Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Perluasan Lapangan Kerja dan Usaha Pengurangan Kesenjangan antar wilayah Peningkatan Pemenuhan Hak Dasar Perwujudan dan Kesetaraan Gender Pengembangan Wilayah Guna Mendukung Pemenuhan Hak Dasar Pembangunan dan Penataan pedesaan dan perkotaan Pengembangan Kawasan Pesisir Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalD Catatan Presentasi 8a Kebijakan Pelaksanaan 8b Strategi dan Program Pemerintah Daerah dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan 8c Program Pembangunan Usaha Penanggulangan Kemiskinan 8d Poverty Programmes

9 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU TAHUN 2007 - 2012
Keterkaitan masyarakat tertinggal dengan program Penanggulangan kemiskinan Pemerintahan Aceh (Makro) dengan program terpadu (Mikro) yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. PERUBAHAN SIKAP KERJA dan USAHA KERJASAMA KELOMPOK PROGRAM INFRASTRUKTUR DESA PENDIDIKAN DEWASA AKSES PASAR PEMBINAAN FASILITATOR DESA PARTISIPASI MASYARAKAT JASA KEUANGAN MIKRO KESEHATAN & BKKBN MANFAAT MODAL INTERNET & TEKNOLOGI TEPAT MANAJEM TERPADU Program Pemberdayaan masyarakat dan jaringan sehingga bisa naik dan meraih peluang untuk kemandirian mereka Catatan Presentasi 9a Program Mikro Terpadu Laporan 9b Laporan Perkembangan Kegiatan P4K Provinsi NAD SISTEM PENANGGULANGAN KEMISKINAN P4K ( Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani / Nelayan Kecil )

10 MEKANISME PELAKSANAAN
Penanggulangan kemiskinan dikembangkan oleh masyarakat dan perangkat Mukim bersama-sama pemerintah di tingkat Kecamatan dengan program mikro terpadu M A K R O SOSIAL INDUSTRI & PERDAGANGAN LAPANGAN KERJA INFRASTRUKTUR PERTANIAN KESEHATAN PENDIDIKAN PERIKANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKT Catatan Presentasi 10a Visi Jaringan Pendesaan, Pemberdayaan Masyarakat, Membuat Koneksi dalam Pengentasan Kemiskinan, Vision – A Rural Networks Strategy, Using the World Wide Web to Connect communities and multi stakeholders Balai Penghubung M I K R O

11 PROGRAM TERPADU MIKRO - BALAI PENGHUBUNG
Balai Penghubung Kecamatan membantu stakeholder makro untuk melakukan transaksi/informasi dengan masyarakat miskin meliputi : Kerangka Konsep Balai Penghubung di BPP Balai Penghubung (Connections Centres) Database keluarga miskin (BPS) dan kelompok keluarga tertinggal (KTT) Fasilitator- fasilitator program mikro Penanggulangan kemiskinan Fasilitas pertemuan masyarakat Akses Internet dan pelayanan informasi untuk pengembangan organisasi dan masyarakat lokal. Pelayanan Keuangan mikro ` Masyarakat Dukungan Wilayah, Infra strukur tanah, lingkungan Program Mikro dari Dinas Ekonomi dan Sosial Pemerintah Sektor Swasta Catatan Presentasi 11a Mekanisme Pelaksanaan Aksi Kecamatan Presentasi 11b Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah The Livelihoods Connections Centres will have these basic functions: Rent out office space and office and training and conferencing facilities to Kecamatan development organizations and their staff. (Services will be on a commercial basis) Serve as a facilitator and center for community meetings centering on business development Provide access to sources of appropriate technologies and market, technical and financial information needed to meet local community livelihood demands Serve as a catalyst for advocating livelihood, micro and small business development oriented Kecematan policies and programs Provide satellite Internet access and tele communications for use by both development organizations and members of local communities. Serve as a key partner to the government and the private sector in the promotion of investment opportunities in the Kecematan Assist the Kecematan and other stake holders develop, monitor and evaluate livelihood development programs, activities and outputs. Serve as a primary provider and/or link to providers of business development services: business information, training, auditing and accounting, business counselling, financial analysis, product and market analyses, intermediation with financial sources, among others. Serve as an advocate for the micro and small entrepreneur with government AEFU Equipment RpUS $Micro Computer system 1 unit 5,750,000695White Board 1 unit250,00030Total6,000,000725 Monthly Budget RpUS $ Office supplies Paper, board marker, meta plan, paper cello tape, copy, etc.Lump sum 100, Computer operations, internet and maintenancePrint cartridges, internet access and software licenses, depreciation and maintenance1,100, CommunicationLetter, telephone calls, etc.Lump sum75, TransportationVillage to sub-villages,5 person, 4 times5 x 4 x Rp , Village to sub-district,2 person, 4 times4 x 2 x Rp , ReportingMonthly report, copy 2 units Lump sum20, AEFU Facilitators HonorariumMonthly HonarariumSection A,5 persons5 x Rp , Section B2 persons2 x Rp , AEFU Head1 person1 x Rp , Total Monthly BudgetRp $275.12 Annual Budget Estimate Rp 27 million or approximately US $ 3,250 per village Folder Informasi Masyarakat

12 SASARAN KECAMATAN, KELUARGA DAN KELOMPOK DALAM PROGRAM TERPADU
Target dari 49,85 % Kemiskinan menjadi 13 % dalam enam tahun dengan sasaran tepat Catatan Presentasi 12a Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang Tabel 12b Target % % % % % % Total 110 % Total ini seharusnya 100%, tapi mengingat tahun-tahun sebelumnya ada yang gagal, maka dia akan di tampung pada 10 % kelebihannya 3. 12c Laporan MDGs ; Sasaran Milenium Development Goals

13 Target-target Milenium
TARGET MDGs NAD Target-target Milenium Situasi 2005 Target 2012 NAD Nasional Pendapatan dibawah $2 per hari 49,85 % 15,97 % 13 % Anak yang pendidikan dasar saja 94,72 % 97% Rasio gender di pendidikan*) 101,63 103,40 100,00 Angka kematian bayi 42/1000 LH 35/1000 LH 26/1000 LH Kurang Gizi ( Balita ) 22,7 % 20 % 15 % HIV/AIDS 0/1 194/509 Penyakit malaria 8,459 ‰ 19,61 ‰ 5,0 ‰ Akses sumber air bersih/Lading 10,86 % 57,5 % 61 % Rumah Dhuafa 30% - Pemukiman Kumuh 600 Desa (10,2%) Indek Pembangunan Manusia 69,4 % 69,6 % 72 % Catatan Tabel 13a Provinsi yang melaporkan Kasus AIDS-HIV Periode April s/d Juni 2006 Tabel 13b Kasus AIDS berdasarkan Faktor resiko yang dilaporkan April s/d Juni 2006, Kasus AIDS – HIV berdasarkan golongan umur yang dilaporkan April s/d juni 2006 Tabel 13c Rekapitulasi Laporan Audit material Provinsi NAD Bulan Januari s/d Desember 2006 Tabel 13d Kondisi Status Gizi NAD Januari s/d Agustus 2006 Tabel 13e Tabel Indikator Kinerja Kesehatan Provinsi NAD Tabel 13f Persentase Keluarga memiliki akses air bersih Provinsi NAD Tahun 2005 Tabel 13g Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2004 – 2005 Provinsi NAD Berita Resmi Statistik tentangtingkat Kemiskinan Indonesia Tahun * ) Tamat Sampai Sekolah Menengah

14 KEBUTUHAN DANA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH
Catatan Presentasi 15a Sumber dana untuk pengentasan Kemiskinan Presentasi US$ 5 billion are now allocated for reconstruktion

15 KESIMPULAN Target dan sasaran yang tepat
Penanggulangan kemiskinan di NAD bisa dicapai jika : Target dan sasaran yang tepat Ada program makro dan mikro yang selaras dan proporsional Program terpadu dilaksanakan di tingkat kecamatan Tanggulangi dengan “Kejujuran (Honesty)”

16 SEKIAN TRIMENG GEUNASEH