Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition."— Transcript presentasi:

1 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition DISAMPAIKAN PADA RAPAT KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV. JAWA BARAT KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA CONSULTING PARTNER Oleh : Moch. Jasin Inspektur Jenderal Kementerian Agama Savoy Homann Bidakara Hotel Bandung, 7 November 2014

2 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Visi “ Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama” A. VISI DAN MISI Pengendali mutu kinerja mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan organisasi/satuan kerja agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Penjamin mutu kinerja mampu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa seluruh satuan organisasi/­satuan kerja dapat mewujudkan kinerja yang tinggi sesuai tugas dan fungsinya.

3 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Misi 1.Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen; 2.Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi; 3.Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan; 4.Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan; 5.Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 6.Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA); 7.Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi; 8.Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

4 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Amanah Konstitusi: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke Empat Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (pasal 23 ayat 1) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (Pasal 31 ayat 4)

5 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Kegiatan Koordinasi dan Supervisi 1. Pengumpulan data informasi awal terkait dana sektor pendidikan khususnya anggaran pendidikan pada belanja pemerintah pusat dan transfer daerah. 2. Pembentukan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Dana Pendidikan Masing-masing Inspektorat Jenderal dengan tugas berkoordinasi dan membantu KPK. 3. Identifikasi titik-titik rawan korupsi pada pengelolaan dana tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. 4. Perumusan saran perbaikan dalam bentuk rencana aksi bersama yang akan dilaksanakan oleh Instansi pusat. 5. Pemantauan Implementasi rencana aksi pada instansi pusat dan daerah

6 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Upaya Pencegahan Korupsi (Dana Pendidikan) Untuk mendorong terlaksananya kegiatan pendidikan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana pendidikan, perlu didorong upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban, sehingga tindak pidana korupsi dapat dicegah. Salah satu upaya perbaikan dilakukan dengan kegiatan koordinasi dan supervisi (korsup) antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan (Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, Kemkeu, BPKP dan KPK) Partner KPK adalah APIP (dari Kemdikbud, Kemenag, Kemdagri, Kemkeu dan BPKP). Kemdagri diharapkan berperan sebagai pembina Pemerintah Daerah.

7 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Tujuan Kegiatan Korsup Dana Pendidikan  Mengidentifikasi kelemahan sistem pada pengelolaan dan pengawasan dana sektor pendidikan yang berpotensi menimbulkan korupsi.  Menyusun dan melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi bersama lintas instansi pengelola dan pengawas dana pendidikan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut

8 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition PERKEMBANGAN FUNGSI INTERNAL AUDITOR (1-3) FUNGSI INTERNAL AUDITOR WATCHDOG CONSULTING ASSISTING

9 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Peran Strategis APIP Dalam Mencegah Korupsi  Melaksanakan Fungsi Konsultansi dan Asistensi:  Membangun Sistem yang akomodatif dalam deteksi dan prefensi Korupsi.  Membangun SDM yang berintegritas (cerdas, profesional, dan bersih).  Membangun Kultur Anti korupsi

10 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition PENINGKATAN PERAN KONSULTAN DAN KATALISATOR  Peran pengawas sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (advice) dalam pengelolaan sumber daya organisasi, sehingga dapat membantu pencapaian kinerja satker  Dengan paradigma tersebut, pihak auditi juga harus merubah cara kerja untuk melaksanakan fungsi pelayanan, regulasi dan pembangunan dengan merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai benchmark/standar ukur bagi pengawas untuk menilai tingkat keberhasilan dan pencapaian yang telah ditetapkan KONSULTAN

11 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition lanjutan KONSULTAN Dengan demikian basis pengawasan yang dilakukan adalah pendekatan pembinaan, dapat diindikasikan sebagai : a.Pihak yang diawasi merasa terbantu, sehingga dapat mencapai visi dan misi organisasinya b.Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran dan partisipatif c.Menimbulkan suasana saling mempercayai didalam lingkungan organisasi d.Meningkatkan kelancaran tugas organisasi e.Mendorong terwujudnya good governance

12 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition lanjutan KATALISATOR Dalam peran katalis, internal auditor bertindak sebagai fasilitator dan agent of change. Hal ini berkaitan dengan quality assurance sehingga auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi KATALISATOR

13 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition lanjutan KATALISATOR Peran baru ini menempatkan pengawas (Inspekorat Jenderal) dan auditi (satker) sebagai mitra/rekan kerja untuk bersama-sama menemukan rumusan yang tepat agar pelayanan pendidikan pada Madrasah dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia

14 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Kegiatan Pengawasan Itjen atas Dana Pendidikan Audit Kinerja terhadap Program Pendidikan di Pusat, Kanwil, Kemenag, Madrasah Negeri, dan Perguruan Tinggi Agama Negeri; Audit tunggakan tunjangan sertifikasi guru dan dosen; Pemantauan terhadap bantuan sosial dari pusat ke madrasah swasta (buku pelajaran, laboratorium, komputer, media pembelajaran, dll); Pemantauan Bantuan Operasional Madrasah (BOS);Pemantauan Bantuan Siswa Miskin (BSM);Pemantauan Bidik Misi pada PTAIN;Koordinasi dan supervisi dana pendidikan Kemenag.

15 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENAG

16 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Akar Permasalahan Lemahnya Pengendalian Internal Adanya kekosongan pengawasan Lemahnya Sistem Administrasi (Data Tidak Handal) Lemahnya kontrol publik / sosial Hasil Pemetaan Resiko – Dana Pendidikan

17 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition PADA MADRASAH 1. Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar lebih rendah dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pegawai; 2. Alokasi anggaran untuk sarana prasarana (penambahan ruang kelas, perpustakaan, lab, dll) masih sangat rendah terutama madrasah swasta; 3. Kekurangan SDM pengelola anggaran yang kompeten. Kepala madrasah negeri, selain sebagai KPA merangkap sebagai PPK dan PPSPM. Tenaga pembukuan keuangan rata-rata merangkap sebagai guru bidang studi. Padahal mereka tidak berlatarbelakang pendidikan berbasis keuangan; 4. Perencanaan alokasi mata anggaran bantuan sosial yang masih belum memiliki kesepakatan (52 atau 57)

18 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition PADA MADRASAH 5.Pendistribusian bantuan sosial belum memenuhi 6 ketepatan, meliputi: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna, tepat administrasi, dan tepat spesifikasi. 6.Pertanggungjawaban dana bantuan sosial belum dibuat oleh lembaga penerima bantuan. 7.Permasalahan Dana BOS antara lain: a.Pencairan dana tidak sesuai dengan riil jumlah siswa b.Penerimaan dana tidak tepat waktu c.Penggunaan dana belum sesuai dengan peruntukannya d.Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS belum tertib

19 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition PADA MADRASAH 8.Permasalahan Tunjangan Fungsional Guru pada madrasah: a.Keterlambatan pembayaran karena ketidaktersediaan dana APBN; b.Kurangnya guru dalam memenuhi persyaratan tunjangan sertifikasi; c.Tunjangan sertifikasi Guru DPK yang ditugaskan di Kemenag tidak dibayarkan instansi asal; d.Pungutan liar terhadap dana tunjangan; e.Duplikasi data. 9.Permasalahan Beasiswa: a.Database penerima beasiswa tidak akurat; b.Bantuan disalurkan tidak tepat waktu; c.Penerima beasiswa banyak yang ditemukan tidak memenuhi persyaratan;

20 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition JENIS PEMERIKSAAN/AUDIT BIDANG PENDIDIKAN Temuan BPKP Pengawasan pendidikan BPKP meliputi a.Audit dana BOS, b.Program wajar dikdas 9 tahun, c.Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, d.Program manajemen pelayanan pendidikan, dan e.Bantuan MEDP f.Audit Tunggakan TPG

21 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition JENIS PEMERIKSAAN/AUDIT BIDANG PENDIDIKAN Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Meliputi a.Program wajar dikdas 9 tahun, b.Dana BSM c.Dana BOS d.Pengelolaan keuangan pada madrasah e.Sertifikasi Dosen f.Bansos Pendidikan

22 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition JENIS PEMERIKSAAN/AUDIT BIDANG PENDIDIKAN Adapun profil temuan sebagai berikut: a.Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku; b.Kekurangan volume pekerjaan; c.Pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan peruntukan, tugas, dan fungsinya; d.Standar Pelayanan Minimal pendidikan tidak terpenuhi.

23 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Fungsi Dirjen Pendis  Merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama; 1)Tersedianya data dan informasi perencanaan 2)Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran 3)Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan 4)Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan, kepegawaian, serta tersedianya peraturan perundang-undangan 5)Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan umum  Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah ; 1)Tersedianya dan terjangkaunya layanan 2)Meningkatnya mutu layanan pendidikan 3)Meningkatnya mutu dan daya saing lulusan 4)Meningkatnya mutu tata kelola madrasah

24 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Fungsi Dirjen Pendis  Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu ; 1)Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2)Tersalurkannya beasiswa bagi siswa miskin (BSM)  Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah ; 1)Meningkatnya profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2)Meningkatnya Kesejakteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

25 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Fungsi Kanwil Kemenag Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 adalah :  Merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;  Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah;  Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;  Memberikan pelayanan kerukunan umat beragama;  Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administasi dan informasi  Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian,- pengawasan, dan evaluasi program;  Pelaksanaan hubungan dengan pemda, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas.

26 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Upaya Pengendalian Dana Pendidikan oleh Kanwil Kemenag dan Kankemenag kab/kota 1.Mengalokasikan dana bansos sesuai dengan mata anggaran yang telah ditentukan; 2.Menyusun pedoman/juklak/juknis bantuan; 3.Melakukan verifikasi terhadap lembaga calon penerima dana bantuan agar tepat sasaran; 4.Memproses penyaluran dana agar dapat dicairkan/didistribusikan tepat waktu dan tepat jumlah; 5.Memantau pelaksanaan pendistribusian bantuan sampai ke lembaga penerima;

27 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition Upaya Pengendalian Dana Pendidikan oleh Kanwil Kemenag dan Kankemenag kab/kota 6.Mengendalikan laporan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan bantuan dari lembaga penerima bantuan; 7.Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; 8.Memberdayakan Pengawas Madrasah untuk melakukan tugas pengawasan akademik dan manajerial madrasah (sesuai PMA Nomor 2 Tahun 2012) termasuk mengendalikan dan memantau pengelolaan dana pendidikan pada madrasah.

28 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition TUGAS DAN FUNGSI MADRASAH Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.

29 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition TUGAS DAN FUNGSI MADRASAH 1.Merealisasikan pendidikan islam untuk mencapai tujuan pendidikan agar anak didik taat beribadah, mentauhidkan Allah dan tunduk atas perintahNya; 2.Memelihara fitrah anak didik agar tidak menyimpang dari tujuan penciptaan manusia; 3.Sebagai wadah sosialisasi dalam peradapan Islami dengan cara mengintegrasikan ilmu alam dan sosial dengan landasan ilmu-ilmu agama sehingga mereka dapat bersaing dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4.Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh negatif dan subyektif 5.Memberikan wawasan nilai dan moral sehingga anak didik memiliki kepribadian yang kuat di tengah perkembangan zaman yang semakin mengalami krisis nilai.

30 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition TUGAS DAN FUNGSI GURU  Membuat alat pelajaran/alat peraga  Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni  Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum  Melaksanakan tugas tertentu disekolah  Mengadakan pengembangan program pembelajaran  Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik  Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum mulai pelajaran  Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.  Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat

31 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition TUGAS DAN FUNGSI GURU  Membuat Kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap  Melaksanakan Kegiatan pembelajaran  Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir  Melaksanakan analisis hasil ulangan harian  Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan  Mengisi daftar nilai anak didik  Melaksanakan Kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran

32 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition HAK DAN KEWAJIBAN GURU Hak dan Kewajiban Guru Menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen diatur dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 22

33 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition HAK DAN KEWAJIBAN GURU Hak Pendidik (guru) antara lain : 1.Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; 2.Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3.Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan; 4.Berhak mendapatkan sertifikasi pendidikan; 5.Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan 6.Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

34 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition HAK DAN KEWAJIBAN GURU Kewajiban sebagai Pendidik (guru) antara lain : 1.Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran; 2.Harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesua dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; 3.Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenagkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 4.Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 5.Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

35 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition DUMAS ONLINE (Pengaduan Masyarakat) DUMAS ONLINE (Pengaduan Masyarakat) Kirim Ke: INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN) KEMENTERIAN AGAMA RI Jl. RS. Fatmawati No. 33A Cipete Jaksel Telp. (021) Fax. (021)

36 Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition SEKIAN & TERIMA KASIH


Download ppt "Irwin/McGraw-Hill Copyright © 2004 The McGraw-Hill Companies. All Rights reserved Whitten Bentley DittmanSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHODS6th Edition."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google