Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sekretaris Drs. Datang Sembiring, MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sekretaris Drs. Datang Sembiring, MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi."— Transcript presentasi:

1 Sekretaris Drs. Datang Sembiring, MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Utara tahun 2013

2 Nama: Drs. Datang Sembiring, MPHR Jabatan: Sekertaris Perwk. BkkbN Prov. SU Pend. Terakhir: Master Of Population and Human Resources Flinders University, South Australia. Alamat Rumah: Jln Palem IX No. 8 Muliorejo, KL. Istri: Dra. Sunarni Anak : 1. Rahayu Mardani 2. Inda LestarIi 2

3 KONDISI SAAT INI KONDISI SAAT INI: Belum semua pemerintah kab/kota memberikan dukungan biaya yang mencukupi untuk Program KKB Dukungan sarana dan prasarana pelayanan belum terpenuhi secara maksimal Belum maksimal dan meratanya pelaksanaan promosi melalui program advokasi dan KIE di kabupaten/kota Menurunnya komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat Kabupaten/kota baik secara politis dan operasional Data dan informasi yang up to date belum tepat waktu Jumlah dan kualitas petugas lapangan yang belum memadai

4 KONDISI YANG DIHARAPKAN Meningkatnya dukungan pembiayaan program KKB oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota Terpenuhi dukungan sarana dan prasarana pelayanan secara maksimal Pelaksanaan Promosi melalui program advokasi dan KIE di kabupaten/kota secara merata dan maksimal Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja di tingkat kabupaten/kota baik secara politis dan operasional Data dan informasi yang up to date tepat waktu

5 5 Sasaran strategis : Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen berbasis TI Mengembangkan Sumber Daya Manusia Petugas Program dan Pengelola Melalui pelatihan Mengingkatkan penelitian dan pengembangan kependudukan dan keluarga Berencana Meningkatkan Jaminan ketersediaan sarana dan prasarana Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana Efektifitas dan efisiensi anggaran program Kependudukan dan Keluarga Berencana

6 6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL Kebijakan Umum Meningkatkan dukungan pengelolaan Program Kependudukan dan KB guna mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang tahun 2015

7 7 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL Kebijakan Khusus Mengembangkan kelembagaan sesuai dengan UU No. 52 tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mengembangkan perangkat kebijakan Program Kependudukan Meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga ( SIDUGA ) untuk penyediaan data dan Informasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Memperkuat SDM pengelola Program Kependudukan dan KB Meningkatkan Pengelolaan Logistik sampai dengan kab/kota Meningkatkan dukungan pembiayaan program, temasuk dukungan Dana Alokasi khusus ( DAK ) Bidang KB kab/kota Optimalisasi penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan

8 8 KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPEASIONAL Strategi Operasional Memperkuat koordinasi, konsolidasi, sinergi dan rekonsiliasi dengan mitra kerja dan kab/kota dalam mewujudkan penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana secara cepat, tepat, akurat dan terkini Memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola program Kependudukan dan KB baik Propinsi maupun pengelola kab/kota Memenuhi ketersediaan alat kontrasepsi ( alkon ) dan sarana non alkon bagi keluarga miskin dan rentan Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku Meningkatkan peran dan fungsi pengendalian dan pengawasan secara berjenjang Monitoring dan evaluasi sarana dan prasaran fisik untuk pengelolaan program pembangunan kependudukan dan Keluarga berencana di Kabupaten/kota yang bersumber dari DAK Bidang KB Menata mekanisme dan tata kerja bidang advokasi, penggerakan dan informasi Mempertajam segementasi sasaran advokasi dan KIE di Kab/kota

9 KEGIATAN BIDANG PENUNJANG A. DUKUNGAN KELEMBAGAAN  UU No. 52 Tahun 2009  Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang struktur organisasi dan tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) 9

10 B. PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PENINGKATAN KIE ADVOKASI PROGRAM KB NASIONAL a.Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga dengan pokok program dan kegiatan : 1. Mengoptimalisasi pengelolaan pelayanan perpustakaan dan dokumentasi 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana serta kinerja pelaksanaan dan pengelola PKBN b. Pendataan Keluarga dan individu dalam keluarga dengan pokok program dan kegiatan : 1. Pengembangan sistem dan pemutakhiran Data Pendataan Keluarga dalam pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan program KB nasional 2. Meningkatkan sistem pengelolaan data statistik dan pemutakhiran data pendataan keluarga. 10

11 3.Peningkatan kinerja dan pengembangan pengetahuan bagi pejabat struktural bidang ADPIN 4.Meningkatkan dukungan politis dan komitmen bersama dalam pelaksanaan pendataan keluarga 5.Peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta kinerja pengelolaan program 6.Meningkatkan cakupan informasi dan kualitas data hasil pengelolaan dan perkembangan program 7.Meningkatkan perolehan informasi data hasil pelaksanaan dan pencapaian program KB 8.Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan 9.Peningkatan kinerja petugas dalam pengumpulan, pengelolaan dan entry data R/R KKB 10.Meningkatkan komunikasi dan informasi program bagi pengelola program KB 11.Pemberian penghargaan untuk meningkatkan motivasi dan dedikasi kerja bagi kader dan pengelola program 11

12 c. Penguatan jaringan operasional lini lapangan berbasis masyarakat dengan pokok program dan kegiatan : 1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pemahaman serta cakupan hasil pencatatan pelaporan pengelolaan data 2. Peningkatan kualitas pelaksanaan program ketahanan dan pembinaan keluarga d. Pengembagan kelembagaan dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan bagi pengelola data 12

13 e. Pengadaan Alat pengolahan data dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan media penyebarluasan informasi PKBN berbasis IT C. KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN a. Peningkatan kapasitas kompetensi bagi pengelola dan pelaksana program KKB melalui : 1. Pelatihan peran Kepala Desa/Lurah dlm KKB 2. Pelatihan pengelolaan program KB bagi toga, toma 3. Pelatihan motivator KKB bagi tokoh adat 4. Pelatihan tehnis bagi PKB/PLKB 5. Pelatihan LDU PKB/PLKB 6. Pelatihan Refreshing PKB/PLKB 7. Pelatihan KIP/Konseling dengan ABPK bagi Bidan 8. Pelatihan tehnis bagi Bidan dan Dokter 13

14 9. Pelatihan Mini Laparoscopy bagi dokter umum 10. Pelatihan pemberdayaan IMP dalam pelaksanaan program KKB di lini lapangan 12. Pelatihan MOP bagi dokter 13. Pelatihan IUD dan Implant bagi bidan 14. Pelatihan dasar-dasar demografi 15. Pelatihan IUD dan Implant bagi dokter 16. Pelatihan MOW bagi dokter 17. Pelatihan Pasca Plasenta bagi dokter b. Dukungan Penelitian dan Pengembangan KKB dan KS : 1. Mini Survei / Survei RPJMN 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan KKB dan KS 3. Analisis lanjut SDKI

15 D. Dukungan Logistik 1.Perencanaan Kebutuhan kontrasepsi dan non kontrasepsi 2.Pengadaan alat obat kontrasepsi dan non kontrasepsi melalui dana APBD 3.Pengelolaan penyimpanan dan penyaluran sesuai dengan kebutuhan 4.Pemantapan tugas dan fungsi pengelola perlengkapan dan perbekalan

16 Lanjutan …… a. Pengembangan sub sistem penerimaan dan penyaluran b. Pengelolaan laporan bulanan penerimaan dan penyaluran dengan menggunakan form F/V/KB c. Penyusunan laporan triwulan penerimaan dan penyaluran barang d. Stock opname alkon Provinsi dan Kab/Kota 16

17 Dukungan kontrasepsi di Gudang Prov. dan Kab/Kota se Sumatera Utara : NOJENIS KONTRASEPSIPERSEDIAAN GUDANG PROVINSIGUDANG KAB/KOTA IUD (each) PIL (cycle) KONDOM (Gros) SUNTIK KB (vial) SUSUK KB (set)

18 E. DUKUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Untuk DAK bidang KB tahun 2013 Sumatera Utara mendapat pagu anggaran sebesar Rp ,- untuk 33 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria tehnis,kriteria umum dan kriteria khusus. Adapun indikator-indikator tersebut adalah : a. Kriteria Tehnis : - Angka kesertaan ber KB - Angka kelahiran - Persentase KPS dan KS I terhadap jumlah keluarga - Jumlah penduduk - Kepadatan penduduk 18

19 b. Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD dikurangi belanja PNS daerah c. Kriteria Khusus dirumuskan dengan memperhatikan ‘ peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah 19

20 Kegiatan sarana dan prasarana fisik DAK bidang KB tahun 2013 meliputi : 1. Pengadaan sepeda motor bagi PKB/PLKB dan PPLKB/UPT 2. Pengadaan Personal Komputer 3. Pengadaan Implant Removal Kit 4. Pengadaan IUD Kit 5. Pengadaan Obgyn Bed 6. Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling 7. Pembangunan Gudang Alat/Obat Kontrasepsi 8. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB 9. Pengadaan Public Adress 10. Pengadaan KIE Kit 11. Pengadaan BKB Kit 12. Pengadaan Sarana Kerja PPLKB/PLKB/PKB 13. Pembangunan Balai Penyuluhan KB

21 Pengalokasian DAK Bidang KB kab/kota Tahun 2013 ; 1.Kabupaten AsahanRp ,- 2.Kabupaten DairiRp ,- 3.Kabupaten Deli SerdangRp ,- 4.Kabupaten Tanah KaroRp ,- 5.Kabupaten Labuhan BatuRp ,- 6.Kabupaten LangkatRp ,- 7.Kabupaten Mandailing NatalRp ,- 8.Kabupaten NiasRp ,- 9.Kabupaten SimalungunRp ,- 10.Kabupaten Tapanuli SelatanRp ,- 11.Kabupaten Tapanuli TengahRp ,-

22 12.Kabupaten Tapanuli UtaraRp ,- 13.Kabupaten Toba SamosirRp ,- 14.Kota BinjaiRp ,- 15.Kota MedanRp ,- 16.Kota Pematang SiantarRp ,- 17.Kota SibolgaRp ,- 18.Kota Tanjung BalaiRp ,- 19.Kota Tebing TinggiRp ,- 20.Kota Padang SidimpuanRp ,- 21.Kabupaten Pak-pak BharatRp ,- 22.Kabupaten Nias SelatanRp ,-

23 23Kabupaten Humbang HasundutanRp ,- 24Kabupaten Serdang BedagaiRp ,- 25.Kabupaten SamosirRp ,- 26.Kabupaten BatubaraRp ,- 27.Kabupaten Padang LawasRp ,- 28.Kabupaten Padang Lawas UtaraRp ,- 29.Kabupaten Labuhan Batu UtaraRp ,- 30.Kabupaten Labuhan Batu SelatanRp ,- 31.Kabupaten Nias BaratRp ,- 32.Kabupaten Nias UtaraRp ,- 33.Kota Gunung SitoliRp ,-

24 F. Dukungan Pembiayaan  Penyediaan Dana Operasional Program KKB dari APBN Th. 2013, seperti lini lapangan masih diblokir  Penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB Tahun 2013 untuk 33 Kabupaten/Kota  Pengendalian Pelaksanaan Anggaran  Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

25 NOKAB/KOTAJUMLAH DANANOKAB/KOTAJUMLAH DANA Medan Deli Serdang Langkat Simalungun Sergei Asahan Karo Taput Tapteng Lab. Batu Tapsel Madina Tobasa Dairi Humbahas Batubara Labura Paluta P. Siantar P. Sidimpuan Tanjung Balai T. Tinggi Sibolga Binjai Nias Nias Selatan Samosir Pak-Pak Bharat Palas Labusel G. Sitoli Nias Barat Nias Utara Jumlah RENCANA DROPING DANA APBN MELALUI CUPLIKAN DIPA RKA-KL SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMUT TAHUN 2013

26 G. Pengendalian dan Pengawasan 1.Kegiatan Pengawasan/Pemeriksaan dan Pembinaan 2.Koordinasi Pengawasan 3.Intensifikasi Penanganan Pengaduan masyarakat 4.Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres Nomor 5 Tahun 2004)

27 27


Download ppt "Sekretaris Drs. Datang Sembiring, MPHR Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Utara Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Propinsi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google