Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Arif kurniawan Pendekatan sistem  Untuk dapat memahami administrasi kebijakan kesehatan secara komprehensif maka perlu mengerti tentang konsep pengertian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Arif kurniawan Pendekatan sistem  Untuk dapat memahami administrasi kebijakan kesehatan secara komprehensif maka perlu mengerti tentang konsep pengertian."— Transcript presentasi:

1

2 Arif kurniawan

3 Pendekatan sistem  Untuk dapat memahami administrasi kebijakan kesehatan secara komprehensif maka perlu mengerti tentang konsep pengertian sistem  Apakah sistem tersebut?  Apakah sistem kesehatan tersebut?

4 Pengertian sistem  Sistem adalah suatu tatanan unsur-unsur yang berhubungan yang satu dengan yang lainnya termasuk ciri –cirinya  Unsur – unsur tersebut merupakan bagian atau komponen dari sistem tersebut  Ciri –ciri adalah segala sesuatu yang menandai keberadaan unsur-unsur tersbut

5 Pengertian sistem  Hubungan antar unsur –unsur dengan ciri – cirinya tadi membentuk sistem  Sistem tersebut berproses menuju pada maksud dan tujuan tertentu  Sistem merupakan bagian dari keseluruhan yang nyata tetapi dapat juga sebagai model rekaan hasil abtraksi konsep pemikiran kita

6 Pengertian interaksi  Interaksi adalah pengikat atau penghubung antar unsur, yang memberi bentuk/struktur kepada obyek, membedakan dengan obyek lain dan mempengaruhi perilaku dari obyek

7 Pengertian unsur  Unsur adalah benda, baik konkrit atau abstrak yang menyusun obyek sistem  Unjuk kerja sistem ditentukan oleh fungsi unsur  Gangguan salah satu fungsi unsur mempengaruhi unsur lain sehingga mempengaruhi unjuk kerja sistem sebagai keseluruhan

8 Pengertian obyek  Sistem yang menjadi perhatian dalam suatu batas tertentu sehingga dapat dibedakan antara sistem dengan lingkungan sistem  Artinya semua diluar batas sistem adalah lingkungan sistem

9 Pengertian batas  Batas adalah antara sistem dengan lingkungan tersebut memberikan dua jenis sistem yaitu sistem tertutup dengan sistem terbuka  Sistem tertutup adalah sebuah sistem dengan batas yang tidak tembus terhadap pengaruh lingkungan

10 Pengertian batas  Pada faktanya sistem selalu berinteraksi dengan lingkungan atau sebagai sistem terbuka

11 Pengertian tujuan  Unjuk kerja sistem yang teramati atau diinginkan  Unjuk kerja yang teramati merupakan hasil yang telah dicapai oleh kerja sistem  Yaitu keseluruhan interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu

12 Pengertian sistem  Sistem sebagai obyek didekati dengan berpikir sistem  Sistem hidup  Sistem fisik  Sistem non-fisik

13 Pengertian sistem  Sistem yang nyata misalnya sistem fisiologis dan anatomis tubuh kita misalnya sistem pernafasan, peredaran darah  Sistem yang abtrak misalnya sistem administrasi atau manajemen kesehatan

14 Pengertian sistem  Sistem administrasi kesehatan adalah konsep yang abstrak hasil pemikiran.  Struktur dan fungsi yang membentuk sistem administrasi kesehatan harus dapat kita bayangkan seperti sistem fisiologis tubuh kita

15 Pengertian sistem  Sistem adminitrasi kesehatan merupakan sistem yang terbuka artinya sub sistem yang dapat dilibatkan hampir tidak ada batasnya yang jelas  Keberadaan sistem dan subsistemnya adalah hasil abtraksi atau model rekaan pemikiran kita tentang administrasi atau manajemen kesehatan tadi

16 Berpikir sistem  Berpikir sistemik adalah adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan suatu kejadian sebagai suatu sistem  Kejadian baik fisik atau non fisik dipikirkan sebagai unjuk kerja atau dapat berkaitan dengan unjuk kerja dari keseluruhan interaksi antar unsur sistem dalam batas lingkungan tertentu

17 Berpikir sistemik  Identifikasi proses yang menghasilkan kejadian nyata  Identifikasi kejadian yang diinginkan  Identifikasi kesenjangan antara kenyataan dengan keinginan

18 Pendekatan dan analisa sistem  Upaya mengambarkan sistem administrasi kesehatan diibaratkan cerita klasik tentang orang buta menggambarkan gajah  Analoginya dalam sistem administrasi kesehatan adalah orang kesehatan lingkungan apabila membahas tentang administrasi kesehatan lebih menonjolkan masalah lingkungan

19 Analisa sistem  Pelukisan atau penguraian operasional suatu sistem yang meliputi upaya pengidentifikasian tujuan, kegiatan, pelaksanaan kegiatan, situasi yang dihadapi serta informasi yang dibutuhkan oleh sistem pada setiap tahap pelaksanaannya

20 Langkah analisa sistem  Lakukan penguraian sistem sehingga menjadi jelas  Lanjutkan dengan perumusan masalah yang dihadapi oleh bagian sistem tersebut secara keseluruhan  Pengumpulan data dan informasi  Berdasarkan informasi tersebut kembangkanlah model sistem yang baru  Lakukan uji coba dan pilih model yang paling tepat

21 Unsur dan komponen sistem kesehatan  Komponen – komponen sistem meliputi :  Masukan (input)  Proses  Keluaran (output)  Umpan balik (feed back)  Dampak (impact)

22 Unsur dan komponen sistem kesehatan  Masukan : sumber daya : man, money, material, method, machine  Proses : fungsi manajemen meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian  Keluaran : pelayanan kesehatan yang dihasilkan oleh unit pelayanan kesehatan

23 Unsur dan komponen sistem kesehatan  Lingkungan : adalah keadaan umum dan sektor – sektor lain yang terkait seperti kebijakan, peraturan dan perundangan  Umpan balik : kegiatan pencatatan, pelaporan, dan pengolahan data informasi kesehatan  Dampaknya adalah teratasinya masalah- masalah kesehatan, meningkatnya status kesehatan

24 Gambaran sistem tersebut input Sumber daya 5M Proses Admin P1,P2,P3 Keluaran Upaya Pelayanan kesh Masalah Kesehatan teratasi Dampak Derajat Kesehatan meningkat Manajemen informasi kesehatan Lingkungan Perundangan dan kebijakan

25 Sistem dalam SKN  SKN mengelompokkan komponen sistemnya menjadi :  Masukan : masalah2 kependudukan, lingkungan, sumber daya  Proses : upaya kesehatan  Keluaran dan dampak : status kesehatan  Lingkungan sistem : sistem ketahanan nasional

26 Bentuk pokok sistem kesehatan  Peranan unsur pembentuk sistem kesehatan Pemerintah : bertanggung jawab merumuskan kebijakan kesehatan Masyarakat : mereka yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan Penyedia pelayanan kesehatan ; bertanggung jawab secara langsung dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan

27 Peranan unsur pembentuk sistem kesehatan pemerintah Sistem kesehatan masyarakat Penyedia pelayanan kesehatan

28 Sistem kesehatan didunia secara umu dibedakan menjadi :  Monopoli pemerintah : pemerintah amat dominan dan memonopoli semua upaya kesehatan  Dominasi pemerintah : pemerintah tetap dominan tetapi swasta diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan  Dominasi swasta : pemerintah hanya menangani kesehatan yang menyangkut kepentingan masyarakat

29 Sistem kesehatan ditinjau dari pemanfaatan sumber, tata cara dan kesanggupannya  Sistem kesehatan yang telah memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi secara optimal ditemukan di negara maju  Sistem kesehatan yang baru saja disentuh oleh kemajuan ilmu dan teknologi dinegara berkembang  Sistem kesehatan yang belum tersentuh oleh kemajuan ilmu dan teknologi : dinegara sangat terbelakang

30 Unsur pokok sistem kesehatan  Organisasi pelayanan  Organisasi pembiayaan  Mutu pelayanan dan pembiayaan

31 Subsistem dalam sistem kesehatan  Subsistem pelayanan kesehatan  Subsistem pembiayaan kesehatan Sistem kesehatan Sub sistem Pelayanan kesehatan Sub sistem Pembiayaan kesehatan

32 31 SISTEM KESEHATAN NASIONAL 2009 Kep Menkes RI No.374/MENKES/SK/V/2009

33 32 MATERI POKOK 1.Pokok-pokok Pembangunan Kesehatan 2.SKN

34 33 POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN

35 34 PEMBANGUNAN KESEHATAN Adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud Sumber: 1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, 2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, 3. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN, dan SKN 2009

36 35  Arah: Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud  Dasar-dasar: 1. Perikemanusiaan, 2. Pemberdayaan dan kemandirian, 3. Adil dan merata, serta 4. Pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin ARAH, DASAR-DASAR DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN Sumber : Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

37 36  Pelaksanaan melalui peningkatan: 1. Upaya kesehatan, 2. Pembiayaan kesehatan, 3. Sumber daya manusia kesehatan, 4.Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, 5. Pemberdayaan masyarakat, dan 6. Manajemen kesehatan Sumber : Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun Lanjutan….. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor

38 37  Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.  Pembangunan nasional harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan.  Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dan kandungan giziyang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik Lanjutan….. Sumber : Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

39 38 SUBSTANSI PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT KEBIJAKAN SERTA PERATURAN PERUNDANGAN Pembanguna n Kesehatan Tata Nilai: Dasar PK dlm UU No RPJPN Proses: RPJPK Struktur: SKN 2009 Kebij. Strategis: UUD, Tap MPR, UU (a.l Amandemen UU No. 23/92 ttg Kes) Perpu, PP, Perda Kebijakan Manajerial: 1.Kebj Umum: UU, Perpu, PP, Kep.Presiden, Inpres, Perda, dll 2. Kebj Khusus: Permen, Kepmen, Insmen, Srt Edaran Menteri Kebijakan Teknis Operasional (suatu sektor tertentu): Per, Kep, Inst Dirjen/Kepala LPND Pelaksanaan Pemb. Kesehatan Sumber: Pem Kes, RPJPK , SKN 2009, Sankri: Buku I, th 2003, Buku III, th 2005, Kep Menkes No. 922, th 2008

40 39 PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA UNSUR PELAKSANAAN, MANAJEMEN DAN PENGEMBANGANNYA Pembangunan Kesehatan* 2. Manajemen Elaborasi dari Pelaksanaan No. 5 1.Kebijakan Kesehatan a.Perencanaan b. Penggerakan Pelaksanaan c. Pengendalian,Pengawas an, Pertanggung jawaban 3.Informasiasi Kesehatan 4.Hukum Kesehatan * Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya. Dasar Pembangunan Kesehatan adalah: 1. Perikemanusiaan, 2. Pemberdayaan dan Kemandirian, 3. Adil dan Merata, serta 4. Pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin (Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN ) Menurut WHO pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumber: R. Hapsara H.R Pengembangan Peningkatan mutu upaya dan manajemen kesehatan melalui: 1.Penelitian dan Pengembangan 2.Penyebarluasan dan Pemanfaatan Hasil Litbangkes 3.Pengembangan Sumber Daya Litbang 3. Pelaksanaan Melalui Peningkatan : Dilaksanakan oleh: 1. Pemerintah dan 2. Masyarakat termasuk swasta 1.Upaya Kesehatan, 2.Pembiayaan Kesehatan, 3.SDM Kesehatan, 4.Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan, 5.Manajemen Kesehatan, dan 6.Pemberdayaan Masyarakat 2. Administras i Kesehatan a. K. Strategis b. K. Manajerial: Umum, Khusus c. K. Teknis Operasional a. Proses Kebijakan b. Sistem Kebijakan : Kelembagaan dari Proses K 1) Jangka PJ, Mn, Pd 2) P. Nas, Reg, T Ruang 3) P. Makro, Sek, Kaws, Proyek 4) P. Stratejik 5) P. Sentral, Desen, Campuran 1) Penyusunan K 2) Pelaksanaan K 3) Evaluasi K

41 40 PERKEMBANGAN POKOK-POKOK SUBSTANSI DAN PROSES LEGISLASI PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN SKN 1982 (Disusun 80-82) Rencana Pemb Kes Menuju Indonesia Sehat 2010 (Disusun 1999) SKN 2004 (Disusun 02-03) Unsur Kesehatan dari TAP MPR No.7Th 2001 Visi Indonesia Masa Depan, UU RPJPN Pemikiran Dasar Pembangunan Kes Dasar-dasar Pembangunan Kes Prinsip Dasar SKN Prinsip Dasar Pembangunan Kes Kebijakan,Strate gi,Program RPJPK Tahun 2009 Perbaika n Penyempurnaan Bentuk Pokok SKN Penyempurnaan Perbaikan Wujud dan Metode Penyelenggara Pemb.Kes KEPMENKES No.99a/1982 Ttg. SKN KEPMENKES No.574/2000 KEPMENKES No. 131/2004 KEPMENKE S Amandemen UU No.23 Th.1992 Ttg. Kesehatan UU No.23 Th Ttg. Kesehatan P.P. 1.Tata nilai 2.Prose s 3.Struk tur LegislasiLegislasi SubstansiSubstansi RPJPK RP3JPK Sumber : R.Hapsara.HR 2004 SKN 2009 Bentuk dan Cara Penyelenggaraa n Pem. Kes

42 41 PEMIKIRAN DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN TUJUAN DAN DASAR Pemberdayaan & Kemandirian setiap orang dan masyarakat Pengutamaan upaya dng pendekatan pemeli- haraan, Peningkatan kesehatan&Pencegahan penyakit; bermanfaat Adil dan Merata setiap orang mempunyai hak yang sama Fundamen Moral : Perikemanusiaa n yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa TUJUAN PEMBANGUNA N KESEHATAN*) *) Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud DASAR 2 DASAR 4 (Paradigma sehat) DASAR 3 DASAR 1 Sumber : R.Hapsara.HR 1999 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

43 42 a.Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 thn pada 2005 menjadi 73,7 thn pada 2025 b.Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 32,3 per KH thn 2005 menjadi 15,5 per KH thn 2025 c.Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per KH thn 2005 menjadi 74 per KH thn 2025 d. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% thn 2005 menjadi 9,5% thn 2025 Sasaran: RPJP-K TAHUN

44 43 STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJPK Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan 2.Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah 3. Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan 4.Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5.Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan

45 44 SASARAN RPJMN UHH menjadi 72,0 tahun pd thn AKB menjadi 22/24/26 per KH pd thn AKI menjadi 117,7 per 100rb KH pd thn Kurang gizi pd balita menjadi 15% pd th 2014

46 45 KETERKAITAN MAKNA DAN ARAH PEM KES DENGAN KESESUAIAN PADA PELAKSANAAN PEM KES RPJPK SKN 2009 Tujuan dan Sasaran Strategi Pembangunan Kesehatan Upaya Pokok: Tujuan SKN Kedudukan, Subsistem dan Tata Hubungan Cara Penyelenggaraan SKN: 1.Upaya Kesehatan 2.Pembiayaan Kesehatan 3.SDM Kesehatan 4.Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan 5.Manajemen dan Informasi Kesehatan 6.Pemberdayaan Masyarakat 1.SS Upaya Kesehatan 2.SS Pembiayaan Kesehatan 3.SS SDM Kesehatan 4.SS Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan 5.SS Manajemen dan Informasi Kesehatan 6.SS Pemberdayaan Masyarakat

47 46 PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN KAITANNYA DENGAN UNSUR-UNSUR STANDAR PROFESI TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA 2. PENGADAAN SDM KES 3. PENDAYAGUNAAN SDM KES 1. PERENCANAN SDM KES 4. PEMBIN, PENGAWA- SAN, SD SDMK PENELITIAN & PENGEMB.KES SUMBER DAYA KES LINGKUNGAN SEHAT PEMBERDAYA- AN MASY. UPAYA KESEHATAN DERAJAT KESMASY MANAJE- MEN KES. PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA FUN- DAMEN MORAL: KEMANUSIAAN LINGKUNGAN POLITIK & HUKUM PEMBANGUNAN KESEHATAN LINGKUNGAN FISIK & BIOLOGI LINGKUNGAN EKONOMI PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 1Perencanaan Kebutuh- an SDMK. 2.Perencanaan Prog- ram SDMK. 3Analisa dan Desain Pekerjaan. 4Sistem Informasi SDMK 1Pendidikan SDMK. 2Pelatihan SDMK. 1Rekruitmen, Seleksi, dan Penempatan SDMK 2Pengembangan dan Evaluasi SDMK 3Pemberian Kompensasi pada SDMK 3.STANDAR PENDIDIKAN 4.ETIKA PROFESI 2.STANDAR KOMPETENSI 1.STANDAR PELAYANAN R. HAPSARA H.R, 2005

48 47 GAMBARAN RENCANA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PUSAT DAN DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN RPJPK DAN SKN 2009 SEBAGAI BENTUK DAN CARA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJPK PUSAT R E N C A N A PELAK SANA AN DAERAH UU No. 23/92 tentang Kesehatan, Amandemen Renstra Depkes. Renc. Pem. Kes Nas RENJA KL Pelaksanaan, Pembiayaan Kes. Nasional SKN 2009 RPJPN RPJMN Pelaksanaan, Pembiayaan Nasional RKP RPJPD RPJMD Pelaksanaan, Pembiayaan Daerah RPJPK UU No. 23/92 tentang Kesehatan, Amandemen RENJA SKPD Pelaksanaan, Pembiayaan Kes. Daerah SKN 2009 Renstra SKPD (Din. Kes) RKPD PEMBANGUNANKESEHATANPEMBANGUNANKESEHATAN R.Hapsara, H.R, 2009

49 48

50 49 Tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional sesuai UUD ’45 Perubahan Lingstra dgn UU 32/2004 (PD), UU 33/2004 (PK- Pst Daerah), UU 40/2004 (SJSN), UU 29/2004 (PK), 25/2004 (SPPN), dan UU 17/2007 ttg RPJPN Kesinambungan pembangunan dgn berbagai terobosan/inovasi (Desa Siaga, Jamkesmas, P4K, dll) Dlm penyelenggaraan pemb. Kesehatan, perlu ada arah & bentuk penyelenggaraan agar RPJPN ‘05-’25 dapat dilaksanakan I. PENDAHULUAN

51 50 PENGERTIAN SKN Sistem Kesehatan Nasional pada hakikatnya adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya Bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya terwujud. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan dasar 1) Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan kemandirian, 3) Adil dan merata, serta 4) Pengutamaan dan manfaat. Sistem Kesehatan Nasional tersebut perlu dilaksanakan dalam konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

52 51 Penyusunan SKN 2009 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan SKN 2004 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman tentang bentuk dan cara penyeleng-garaan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta maupun oleh pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) serta pihak-pihak terkait lainnya. MAKSUD DAN KEGUNAAN

53 52 II. PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL 1.Pembangunan kesehatan dlm dasa warsa terakhir ini telah cukup berhasil 2.Penduduk Indonesia: 219 jt (2005) menjadi 273 jt (2025) Usia lanjut & Usia Produktif akan ber+ besar proporsinya Urbanisasi menjadi tidak terkendali 3.Masalah Kesmas al: akses & mutu yankes, beban ganda penyakit, pemerataan SDM Kesehatan, PHBS msh rendah, dll 4.Pembiayaan kesehatan blm prioritas (2,6-2,8% APBN)

54 53 II. PERKEMBANGAN & TANTANGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL 5. Penurunan harga obat ttp msh ada kendala, penyalahgunaan Napza, penggunaan obat generik di Pusk ttp blm di RS. 6. P-1 kes Pst & Daerah msh blm sinkron, info kes blm optimal 7. Desentralisasi, demokratisasi, kes sbg janji politik, bencana, perubahan pd tingkat global dan regional

55 MASALAH UPAYA KESEHATAN  Akses. <= 5km 94,1 %, ratio puskes 3,8/ (03)-- ?3,65/100/000 (2007).  Luas wilayah  Pemanfaatan 33,7 % (2007),kunjunga baru (contact rate:41,8 %), Tdk berobat 13,3 %  Program upaya kes:  Cakupan KIA 67,1-97,1 %  Cak Imunsiiasi lengkap:17,3-73,9&  Cakupan Air bersih 57,7 %, sanitasi 63,5 %, tdk menggunakan fasl bab 24,8%, tdk ada SPAL 32,5 %  Penyakit menular dan tdk menular, Gizi kurang,  Beban ganda penyakit 54

56 MASALAH PEMBIAYAAN KESEHATAN  Ketersediaan pembiayaan kes:1,09 % dari PDB (belum 5 % PDB)  2,6-2,8 % APBN (38 % total pembiayaan kes)  Proporsi pembiayaan pemerintah belum mengutamakan upaya preventif dan promotif  Cakupan JPK 46,5 % dari seluruh penduduk (2008), sebagian besar dari bantuan sosial Program Jamkesmas miskin 76,4 Juta jiwa (34,2 %) 55

57 56 Health Status and Health Expenditures in Various Countries ( WB, 1993) 1/13/2015Ghufron,Gadjah Mada, HCS 56

58 57 NOW: 2.5% GDP THEN: 5% GNP Subsidizing all lines 20% prepaid care/HI, 80% OUT OF POCKET < 30% Govt 100% Social Health Insurance 20% Voluntary HI/prepaid care 30% Govt 70% Private H-FINANCING POLICY DIRECTION > 70% Private Public goods and health of the poor

59 MASALAH SDM KESEHATAN  Belum memadai baik jumlah dan kualitas  Perencanaan kebutuhan  Produksi:Kualitas hasil pendidikan dan diklat  Pendayagunaan: pemerataan, pengembangan karier (Jabfung), Binwas 58

60 MASALAH Sediaan Farmasi, alkes dan makanan  Pengunaan obat rasional  DOEN/Generik di RS 49 %, Apotik kurang dari 47 %  Makanan: Pengelola industri rumah tangga makanan minuman menggunakan BTM berbahaya bagi kes. 59

61 60 Comparison the Use of Drugs in Asia

62 MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN  Perencanaan dan penyusunan kebijakam belum berbasis bukti  Belum bersinergi baik perencanaan pusat dan daerah  SIK untuk perencanaan tdk tersedia tepat waktu. Surveilans belum baik.  Hasil penelitian kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan prencanaan program 61

63 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  PHBS 36,3 % (2007) (target 2009: 60 %)  Pemanfaatan UKBM (Posyandu, poskesdes, posestren, mushola sehat, dll)  Peran Poskesdes  Kepedulian dan advokasi organisasi kemasyaraat/professi 62

64 LINGKUNGAN STRATEGIS Mempengaruhi pembangunan kes:  Tatanan Global dan Regional:  MDGs, adaptasi perubahan iklim, ASEAN charter, jejaring riset Asia pasifik  Tatanan Nas dan lokal:  Revitalisasi yankesdas, pengarustamaan gender  Desentralilasi, Demokratisasi dan politik kesehatan yg berdampak pd pembangunan kes. (Isu kes sbg janji politik)  Geografis: Rawan bencana, kecelakaan termasuk pembangunan yg tdk berwawasan kesehatan  Perangkat regulasi dan hukum terkait kes blm memadai  Kesadaran hukum mas msh rendah dan lemahnya penagakan hukum menyebabkan hambatan dl PK 63

65 64 III. ASAS SKN A.Dasar Pembangunan Kesehatan 1. Perikemanusiaan dijiwai oleh imtak. 2. Pemberdayaan dan Kemandirian 3. Adil dan Merata 4. Pengutamaan (kptg umum) dan Manfaat (Iptek, mengutamakan pnkt promotif preventif) B.Dasar SKN 1. Hak asasi manusia 2. Sinergisme dan Kemitraan yang dinamis 3. Komitmen & Tata Kepemerintahan yg baik (Good Governance) 4. Dukungan Regulasi 5. Antisipatif dan Pro Aktif 6. Responsif Gender 7. Kearifan lokal

66 65 IV. BENTUK POKOK SKN A.Tujuan: Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, shg terwujud derajat kes masyarakat yg setinggi- tingginya B. Kedudukan SKN: 1. Suprasistem SKN: Ketahanan Nasional 2. Kedudukan SKN dlm Sistem Nasional lainnya 3. Kedudukan SKN terhdp Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan di Daerah 4. Kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta

67 66 SISTEM DLL SISTEM PERINDUSTRIAN KOTA BATU SISTEM PERTANIAN KOTA BATU SISTEM PEREKONOMIAN KOTA BATU SISTEM PENDIDIKAN KOTA BATU SKD KAB/ KOTA SKP SKD KAB/ KOTA SKD KAB/ KOTA SKP SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROV/KAB/KOTA (SUPRASISTEM) SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SUPRASISTEM) VISI PROV/KAB/KOTA VISI KES: INDONESIA SEHAT 2010 SKP JATIM

68 67 C.Subsistem SKN 1. Subsistem Upaya Kesehatan 2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan 3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Subsistem Sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan 5. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan 6. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat D.Tata Hubungan antar subsistem dan lingkungannya LANJUTAN ………..

69 68 National Health System Components Delivery of Care Health Financing Human Resources Drugs and P Products Community Empowerment

70 69 Setiap Subsistem tdd: 1.Pengertian 2.Tujuan 3.Unsur-unsur 4.Prinsip Dasar 5.Penyelenggaraan V. CARA PENYELENGGARAAN SKN

71 70 A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN 1. Pengertian: Bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yg paripurna, terpadu dan berkualitas, meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan yg diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya 2. Tujuan: Terselenggaranya upaya kesehatan yg adil, merata, terjangkau dan bermutu utk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan yg setinggi-tingginya

72 71 A. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN (Lanjutan……) 3. Unsur-unsur: 1) Upaya Kesehatan 2) Sumber Daya Upaya Kes 3) Bin-Was Upaya Kes 4) Litbang Upaya Kesehatan 4. Prinsip: Berkesinambungan dan paripurna Bermutu, Aman dan Sesuai Kebutuhan Adil dan Merata Non diskriminatif Terjangkau Teknologi Tepat Guna Bekerja dlm Tim secara cepat dan tepat

73 72 A.SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN (Lanjutan……) 5. Penyelenggaraan: a. Upaya Kesehatan 1)Upaya Kesehatan Primer Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer 2)Upaya Kesehatan Sekunder Pelayanan Kesehatan Perorangan Sekunder Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sekunder 3)Upaya Kesehatan Tersier Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier b. Pembinaan dan Pengawasan c. Penelitian dan Pengembangan

74 73 Sekunder Tersier Primer Perorangan Masyarakat Perorangan Masyarakat Perorangan Masyarakat Program, Yankes, pendekatan Puskesmas Pos-pos kesehatan Praktik-2 Nakes, Klinik Apotek, Lab, toko obat, Optik, dll Dinkes Kab/Kota UPT-2 Praktik Nakes Spes RS C & B Apotek, Lab, Optik, T Obt Balai-2 Kes, dll Dinkes Prov Depkes Institut-2 Kes Praktik Nakes Spes Kons RS B & A Apotek, Lab, Optik, T Obt Pst-2 Unggulan Nas,

75 74 Suasana yang diharapkan setelah Desentralisasi DitJen BinKesMas DitJen YanMed DinKes Propinsi DinKes Kabupaten UKP RSUP, RS Swasta, dll UKP RSD, RS Swasta, dll UKM

76 75 B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN 1. Pengertian: Bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yg setinggi-tingginya 2. Tujuan: Tersedianya pembiayaan kesehatan dlm jumlah yg mencukupi, teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasilguna dan berdaya guna, tersalurkan sesuai peruntukannya utk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya 3. Unsur-unsur: Dana Sumber Daya Pengelolaan Dana Kesehatan

77 76 B. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN (Lanjutan……….) 4. Prinsip: a.Kecukupan (minimal 15% total APBN/APBD) b.Efektif dan Efisien c.Adil dan Transparan 5. Penyelenggaraan: a.Penggalian dana b.Pengalokasian dana c.Pembelanjaan Dana

78 77 GAMBARAN SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN SEBAGAI BENTUK DAN CARA PENYELENGGARAAN PENGGALIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBELANJAAN DANA KESEHATAN PEMBELANJA AN DANA PENGGALIAN DANA PENGALO- KASIAN DANA Lembaga Pem Pusat & Derah Lembaga Masy & Swasta Masya- rakat Pemerintah Pusat & Daerah Pelayanan * Kes. Publik Pelayanan * Kes. Swasta Kebijakan, Regulasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Premi Asuransi, dll Pembayaran Kleim Sumber : R. Hapsara H.R, 2009 Pajak umum, Pajak Khusus, Bantuan, dll Catatan : * Pelayanan Kesehatan secara luas meliputi : 1) Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sebagai Kegiatan Langsung, 2) Manajemen pelayanan kesehatan, dan 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sebagai Kegiatan Tak Langsung Out of Pocket

79 78 C. SUBSISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KES 1. Pengertian: Bentuk dan cara penyelenggaraan SDM Kesehatan yg meliputi: upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya 2. Tujuan: Tersedianya SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan, yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

80 79 3. Unsur-unsur: a. SDM Kesehatan b. Sumberdaya Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kes c. Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kes 4. Prinsip: a.Adil, Merata & Demokratis b.Kompeten dan Berintegritas c.Objektif dan Transparan d.Hierarki dlm SDM Kesehatan C. SUBSISTEM SDM KES (Lanjut…) 5. Penyelenggaraan a.Perencanaan SDM Kes b.Pengadaan SDM Kes c.Pendayagunaan SDM Kes d.Pembinaan & Pengawasan SDM Kes

81 80 D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN 2. Tujuan: Tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus utk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya 1. Pengertian: Bentuk & cara penyelenggaraan berbagai upaya yg menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan khusus utk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauan dlm penyelenggaraan upaya kesehatan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

82 81 4. Prinsip: a. Aman, Berkhasiat, Bermanfaat dan Bermutu b. Tersedia, merata & terjangkau c. Rasional d. Transparan & bertanggung jwb e. Kemandirian D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN (Lanjutan………) 3. Unsur-unsur: a.Komoditi b.Sumber daya c.Pelayanan kefarmasian d.Pengawasan e.Pemberdayaan masyarakat 5. Penyelenggaraan: a. Upaya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat & alat kes b. Upaya jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan, serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat c. Upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian d. Upaya penggunaan obat yang rasional e. Upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dlm negeri

83 82 E. SUBSISTEM MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN 1. Pengertian: Bentuk dan cara penyelenggaraanyg menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data & informasi kesehatan yg mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kes masyarakat yang setinggi-tingiinya 2. Tujuan: Terwujudnya kebijakan kesehatan yg sesuai dgn kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yg berhasilguna, berdayaguna dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan utk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

84 83 E. SUBSISTEM MANAJEMEN & INFORMASI KESEHATAN (Lanjutan………) 3. Unsur-unsur: a.Kebijakan Kesehatan b.Administrasi Kesehatan c.Hukum Kesehatan d.Informasi kesehatan 4. Prinsip: a.Inovasi dan Kreativitas b.Kepemimpinan yg Visioner Bidang Kesehatan c.Sinergisme yg dinamis d.Kesesuaian dg Sistem Pemerintahan NKRI 5. Penyelenggaraan: a. Kebijakan Kesehatan b.Administrasi Kesehatan c.Hukum Kesehatan d.Informasi Kesehatan

85 84 F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Pengertian: Bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yg setinggi-tingginya 2. Tujuan: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dlm setiap upaya kesehatan serta dapat menjadi penggerak dlm mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan

86 85 F. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Lanjutan……) 3. Unsur-unsur: a.Penggerak Pemberdayaan b.Sasaran Pemberdayaan c.Kegiatan hidup sehat d.Sumber daya 4. Prinsip: a.Berbasis Masyarakat b.Kesempatan mengemukakan pendapat & memilih yankes c.Kemitraan d.Kemandirian e.Gotong Royong 5. Penyelenggaraan: a.Penggerakkan masyarakat, b.Pengorganisasian dalam pemberdayaan c.Advokasi,d.Kemitraan e. Peningkatan sumber daya

87 86 VI. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SKN A. Proses Penyelenggaraan SKN 1) Pendekatan kesisteman 2) Dilaksanakan secara bertahap (penetapan, sosialisasi & advokasi, fasilitasi pengembangan kebijakan kesehatan di daerah, seperti: RPJP-D, RPJM-D, Renstra Dinkes, Operasionalisasi/Pelaksanaan SKN di Provinsi dan Kabupaten/Kota ?) B.Tata Penyelenggaraan SKN (Sesuai dg peraturan dan perundang-undangan, good governance, serta sesuai dengan pelimpahan urusan sampai Kabupaten/Kota) C.Penyelenggara SKN (individu, keluarga, masy, swasta, pemerintah, legislatif, yudikatif) D.Sumber Daya Penyelenggaraan SKN E.Kerja Sama Internasional

88 87 PENYELENGGARAAN SKN DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP 1.Penetapan SKN 2.Sosialisasi dan Advokasi SKN Sasaran sosialisasi dan advokasi SKN adalah semua penentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. 3.Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Kesehatan di Daerah. Perlu dikembangkan a.l : RPJP-D, RPJM-D, Renstra SKPD 4.Pelaksanaan SKN 5.Pengendalian SKN

89 88 TATA PENYELENGGARAAN SKN Dalam penyelenggaraan SKN perlu kejelasan dan ketegasan tentang pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang luas sampai kabupaten/kota, termasuk SDM nasional yang melaksanakannya. Pedoman tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dari Departemen Kesehatan perlu dikoordinasikan dengan Departemen Dalam Negeri. Masyarakat madani dan seluruh sektor terkait perlu secara jelas dan tegas diberi peran dalam pelaksanaan berbagai subsistem SKN. Pemerintah daerah, dalam konteks desentralisasi perlu jelas dan tegas dalam memberikan arahan untuk pembangunan kesehatan di daerahnya.

90 89 PENYELENGGARA SKN 1.Individu, keluarga, dan masyarakat 2.Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 3.Badan Legislatif, baik di pusat maupun di daerah 4.Badan yudikatif 5.Sektor swasta 6.Lembaga pendidikan, baik pada tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik publik maupun swasta

91 Penyelenggara SKN  1. Individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi:  tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, media massa,  organisasi profesi, akademisi, praktisi, serta  masyarakat luas, termasuk swasta berperan dalam  advokasi,  pengawasan sosial, dan  penyelenggaraan berbagai pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan masing-masing. 90

92 Penyelenggara SKN  Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun  Pemerintah Daerah  berperan sebagai penanggung-  jawab, penggerak, pelaksana, dan pembina  pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja  dan kewenangan masing- masing. Untuk Pemerintah,  peranan tersebut ditambah dengan menetapkan Kebijakan, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang  digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan  pembangunan kesehatan di daerah. 91

93 Penyelenggara SKN  3. Badan Legislatif, baik di pusat maupun di daerah, yang  berperan melakukan persetujuan anggaran dan  pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan  kesehatan, melalui penyusunan produk-produk hukum  dan mekanisme kemitraan antara eksekutif dan  legislatif.  4. Badan Yudikatif, termasuk kepolisian, kejaksaan dan  kehakiman berperan menegakan pelaksanaan hukum  dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang  kesehatan. 92

94 Penyelenggara SKN  5. Sektor swasta yang memiliki atau mengembangkan industri kesehatan, seperti:  industri farmasi, alat- alat kesehatan, jamu, makanan sehat, asuransi kesehatan,  dan industri pada umumnya. berperan besar dalam  memungut iuran dari para pekerja dan  menambah iuran yang menjadi kewajibannya. 93

95 Penyelenggara SKN 6. Lembaga pendidikan, baik pada  tingkat sekolah dasar  sampai tingkat perguruan tinggi, baik milik publik maupun swasta. Sebagian besar masalah kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pemahaman. Pendidikan memegang kunci Untuk:  menyadarkan masyarakat akan berbagai risiko kesehatan dan  peran masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 94

96 95 SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN SKN Pemerintah harus menjamin tersedianya dana, sumber daya manusia yang memadai dan profesional, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yang dikelola dengan manajemen kesehatan yang baik, terutama yang berkaitan dengan administrasi kesehatan dan pengaturan hukum kesehatan serta didukung dengan informasi yang akurat, valid, tepat waktu, dan tepat kebutuhan.

97 96 VII. PENUTUP  Tujuan pembangunan kes. Hanya dpt dicapai bila didukung olek kerjasama dg semangat kemitraan antar semua pelaku pembangunan baik pem secara ls, pusat dan daerah, legislatif,yudikatif, masyarakat dan swasta  Dg demikian penyelenggaraan pembangunan kesehatan dg dukungan SKN dpt dilaksanakan dg berhasil guna dan berdayaguna dg, interaksi, interrelasi serta keterpaduan berbagai upaya yg dilakukan semua pelaku SKN

98 97 Apa peran IAKMI?  ADVOKASI terutama pembiayaan dan pembangunan berwawan kes  PENGAWASAN SOSIAL  PENYELENGGARAAN PELAYANAN KES (MANAJEMEN, PELAYANAN TDK LANGSUNG)  Konsultan/Bintek penyusunan Renstra, mutu pelayanan, akreditasi  Monev  Diklat  Penelitian, dll

99 98 Ucapan terimakasih Sebagian slide ini dicopy dari presentasi  Dr. Hapsara, PhD  Dr.Ghufron PhD  Dr. S.Untung Sutarjo Mkes. Kami ucapkan terimakasih

100 99 TERIMA KASIH

101 Selamat Belajar…………….


Download ppt "Arif kurniawan Pendekatan sistem  Untuk dapat memahami administrasi kebijakan kesehatan secara komprehensif maka perlu mengerti tentang konsep pengertian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google