Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : Slamet Sugiharto PUSDIKLAT DEPDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA 2006.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : Slamet Sugiharto PUSDIKLAT DEPDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA 2006."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : Slamet Sugiharto PUSDIKLAT DEPDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA 2006

2 4 komponen utama Konsep Pembangunan Manusia Produktifitas Pemerataan Berkelanjutan Pemberdayaan Berkelanjutan: –akses ke peluang harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga bagi generasi yang akan datang –semua bentuk modal baik fisik, manusia, maupun lingkungan harus selalu dipelihara dan dibarukan

3 asas penyelenggaraan penataan ruang (UU Nomor 24 Tahun 1992) pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

4 tiga sistem yang relevan dengan struktur spasial suatu wilayah Sistem kegiatan (activity system) Sistem pembangunan (development system) Sistem lingkungan (environmental system).

5 PELAKU KEGIATAN SISTEM KEGIATAN INDIVIDU DAN RUMAH TANGGA -Aktivitas sosialisasi (socialization activities) : pengasuhan anak, kegiatan sekolah, kegiatan keagamaan dan budaya, partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, dll. -Aktifitas pemeliharaan keluarga (household-sustaining activities) : tidur, makan, berbelanja, perawatan kesehatan, pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, perawatan pekarangan dll. -Aktivitas interaksi sosial (social interaction activities): menengok keluarga, teman, tetangga; kencan dll. -Aktivitas rekreasional dan selingan (recreational activities and diversion) : hiburan, olahraga, tamasya, hobi, kegiatan kreatif, membaca dll. -Aktivitas istirahat dan relaksasi (rest and relaxation activities) PERUSAHA AN -Aktivitas memproduksi barang (Good producing activities) : ekstraksi, pemrosesan, transportasi dan distribusi dan lain-lain. -Aktivitas pelayanan bagi individu, rumah-tangga, perusahaan dan lembaga (Service activities to individuals, households, firms and institutions) :domestik, bisnis, kesehatan, hukum dan sistem pelayanan lainnya. LEMBAGA-Aktivitas pengembangan manusia (Human development activities) : pendidikan, rekreasi, agama, rumah sakit, rumah sakit, pemerintah dan sistem kelembagaan lainnya. -Aktivitas pelayanan umum dasar (Basic public service activities) : polisi, pemadam kebakaran, air bersih, pembuangan sampah dan sistem lainnya yang sejenis. -Aktivitas untuk kesejahteraan kelompok khusus (Activities for the welfare of special groups) : sistem aktivitas untuk buruh, manajemen industri, bisnis, profesional, politik, sosial dan organisasi lainnya.

6 PELAKU PEMBANGUNANSISTEM PEMBANGUNAN PEMILIK TANAH SEBELUM DIBANGUN - Pemesaran lahan (land marketing): penilaian mengenai kemanfaatan kelanjutan penggunaan lahan sekarang ini versus masukan (keuntungan dari menjual atau menyewakannya. PENGEMBANG- Peralihan atau peralihan ulang penggunaan lahan (land conversion and reconversion): pencarian lahan yang menjanjikan keuntungan dari upaya pengembangan, penguasaan untuk financing pengaturan penggunaan, pengembangan untuk financinmg lanjutan dan ijin pemerintah, pelepasan (penjualan dan sewa). KONSUMER- Membeli atau sewa beli lokasi dan fasilitas (purchasing or leasing locations and facilities): mencari ruang guna mengakomodasikan sistem kegiatan dan kebutuhan ruang mereka. FINANCIAL INTERMEDIARIES - Transaksi financing akuisisi dan pengembangan (Acquisition and development-financing transsaction): penilaian resiko dan keuntungan investasi dan atau pengembangan pada suatu lahan. INSTANSI PEMERINTAH- Review dan persetujuan atas penggunaan dan pembangunan lahan (review and approval of land use and development): review proposal dikaitkan dengan kepentingan umum.

7 PELAKU ALAMSISTEM LINGKUNGAN BIOTIK: KOMUNITAS TANAMAN DAN HEWAN - Proses ekosistem (Ecosystem processes): aliran energi dari matahari melalui rantai makanan ke herbivora, ke karnivora, dan pengurai; lingkaran nutrisi dari sumber (pool) ke tanaman, dan melalui rantai makanan kembali ke sumber (pool). ABIOTIK: AIR, UDARA, DAN PADATAN -sistem hidrologi -sistem udara -sistem geologi

8 HASIL SURVEY A. Perencanaan Tata Ruang 1.Semua daerah yang disurvey sudah memiliki RTRW dalam bentuk Perda dan sudah pernah atau akan melakukan revisi RTRW. 2.Alasan revisi: –Perubahan RTRW Propinsi –Perkembangan pembangunan –Perubahan kebijakan peruntukan lahan yang memberikan kemanfaatan lebih besar kepada masyarakat. 3.Proses penyusunan sudah melibatkan stakeholder internal Kabupaten/Kota maupun diluar Kabupaten/Kota, termasuk dengan Pemda sekitar melalui acara seminar dan lokakarya. Meskipun diakui keterlibatan itu belum optimal. 4.RTRW yang sudah disusun juga sudah disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

9 HASIL SURVEY B. Pemanfaatan Ruang Semua Kabupaten dan Kota yang disurvey menekankan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dan kawasan lindung. Hanya saja, Kabupaten cenderung lebih tegas dalam menunjuk wilayah yang dijadikan kawasan lindung, sementara Kota meskipun menetapkan adanya kawasan lindung, tapi tidak secara spesifik menunjuk wilayahnya. Kawasan Budidaya bervariasi disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, bisa berupa: –Kawasan Hutan Produksi –Kawasan Pertanian –Kawasan Perindustrian –Kawasan Pariwisata –Kawasan Pertambangan –Kawasan Permukiman Kawasan lindung bisa berupa: –Kawasan Suaka Alam –Kawasan Cagar Budaya –Kawasan Perlindungan Bawahannya –Kawasan Perlindungan Setempat –Kawasan Rawan Bencana Alam Terdapat wacana untuk menetapkan Kawasan Tertentu yaitu Kawasan Sawah Lestari yang mempunyai nilai strategis dalam hal swasembada beras. Salah satu kendala yang diungkapkan salah satu responden adalah persoalan penetapan, terutama dikaitkan dengan insentif bagi pemiliknya.

10 HASIL SURVEY C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada umumnya RTRW sudah dijadikan acuan dalam menetapkan perijinan menyangkut pemanfaatan ruang. Kendala-kendala dalam pengendalian pemanfaatan ruang antara lain: –Pemahaman masyarakat dan pemilik modal yang masih kurang terkait pentingnya pengendalian pemanfaatan lahan serta keharusan untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan penperuntukan lahan untuk wilayah dimana lahan miliknya berada. –Pemahaman yang berbeda antara pejabat-pejabat yang terkait dengan perijinan tentang RTRW sehingga bisa terjadi ijin yang keluar kurang sesuai dengan rekomendasi teknis dari instansi terkait. –Sangsi terhadap pelanggaran RTRW ada yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam RTRW, ataupun kalau disbutkan kurang spesifik sehingga cenderung menjadi mandul sebagai sarana untuk menegakkan RTRW

11 KESIMPILAN DAN SARAN Faktor-faktor yang mempengaruhi tata guna lahan pada suatu wilayah cukup kompleks dan faktof-faktor tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang suatu wilayah antara lain dengan melibatkan secara penuh stakeholders internal Pemda maupun dari masyarakat, dunia usaha, dan pemda sekitar. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka penetapan dan pengendalian Kawasan Lindung menjadi penting dan harus secara eksplisit ditetapkan dalam RTRW Kabupaten maupun Kota. Pengendalian sebaiknya tidak hanya berupa penetapan sangsi bagi pelanggaran RTRW, tetapi juga insentif/kompensasi bagi kepatuhan terhadap RTRW terutama untuk Kawasan Tertentu yang secara Nasional/Daerah dianggap strategis. Baik sangsi maupun insentif harus secara eksplisit tercantum dalam RTRW agar efektif sebagai alat kendali. Pengendalian melalui perijinan sebenarnya bisa efektif karena bisa mencegah adanya pelanggaran. Untuk bisa efektif diperlukan komitmen bersama semua pihak yang terkit dengan proses perijinan.


Download ppt "KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : Slamet Sugiharto PUSDIKLAT DEPDAGRI REGIONAL YOGYAKARTA 2006."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google