Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLK INDONESIA PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLK INDONESIA PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLK INDONESIA PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD

2 Pasal 9 Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas: f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Pasal 44 “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya” Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo. PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 jo. PP Nomor 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN; /PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; 3. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN; /PMK.05/2007 tentang SAAP, /PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindah-tanganan BMN; /PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN; 3. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN; /PMK.05/2007 tentang SAAP, /PMK./2009 tentang Rekonsiliasi dan seterusnya 2

3 DASAR PENGELOLAAN BMN Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN;. PMK 96/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; PMK 248/PMK.07/2010 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum TA 2011 PMK 125/PMK.06/2011 PP 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Percepatan Hibah Aset DK/TP/UB 3

4  PP No.6 Th 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dgn PP No.38 Th 2008  PMK Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;  PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 248/PMK.07/2010;  PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

5 Barang Milik Negara meliputi : 1. barang yg dibeli/ diperoleh atas beban APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah. Perolehan lainnya yg sah meliputi barang yang berasal dari : 1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap PENGERTIAN BMN Jenis belanja: Belanja barang (52); Belanja modal (53); Belanja hibah (56); Bantuan sosial (57); Belanja Lain-lain (58) 5

6 PERENCANAAN KEBUTUHAN & PENGANGGARAN PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMELIHARAAN PENILAIAN PENGHAPUSAN PEMINDAHTANGANAN PENATAUSAHAAN PENGAWASAN/ PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN

7 ASAL PEROLEHAN Jenis belanja: - - Belanja barang (52) - - Belanja modal (53) - - Belanja hibah (56) - - Bantuan sosial (57) - - Belanja Lain-lain (58)  Hibah/sumbangan  Perjanjian/kontrak  Peraturan perundang-undangan  Putusan pengadilan APBN Perolehan Lain yang sah PERTANGGUNGJAWABAN Aset Lancar  Persediaan Aset Tetap  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Lain-lain  Aset Tidak Berwujud  Kerjasama Pihak Ketiga  Aset yang tidak digunakan  Penggunaan  Pemanfaatan - Sewa - Pinjam pakai - KSP - BGS/BSG PENGELOLAAN  Pemindahtanganan - Penjualan - Hibah - Tukar-menukar - PMP  Penghapusan PENGELOLAAN Termasuk :  Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;  Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06)  BLU Termasuk :  Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;  Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06)  BLU Ruang Lingkup BMN 7

8 1.MENTERI KEUANGAN SBG PENGELOLA BMN. 2.MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SBG PENGGUNA BMN 3.KEPALA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SBG KUASA PENGGUNA BMN 1.MENTERI KEUANGAN SBG PENGELOLA BMN. 2.MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SBG PENGGUNA BMN 3.KEPALA KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA SBG KUASA PENGGUNA BMN 1.GUBERNUR/BUPATI/W ALIKOTA SBG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD 2.SEKRETARIS DAERAH SBG PENGLOLA BMD 3.KEPALA SKPD SBG PENGUNA BMD 1.GUBERNUR/BUPATI/W ALIKOTA SBG PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD 2.SEKRETARIS DAERAH SBG PENGLOLA BMD 3.KEPALA SKPD SBG PENGUNA BMD PEJABAT PENGELOLAAN BMN ( PP 6/2006) PEMINDAH TANGANAN PEMANFAATAN PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH

9 9

10 Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 10

11 Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Non- Profit Oriented Penunjang 11

12 1.Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan; 2.Tanah/Bangunan dari Dekon/TP; 3.Sebagian tanah pada Pengguna Barang; 4.Selain tanah/bangunan. Tanah/bangunan. 12

13 Lembaga Sosial; Lembaga Keagamaan; Lembaga Kemanusiaan. Lembaga Sosial; Lembaga Keagamaan; Lembaga Kemanusiaan. Pemda 13

14  BMN yang dapat dihibahkan: Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen penganggaran); Bukan barang rahasia negara; Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; Barang idle ; Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang-undangan ditentukan untuk dihibahkan; Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan. 14

15  BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 15

16 UraianPenggunaPengelolaTimPenerima 1. Pengguna Bentuk Tim Internal 2. Teliti data administrarif 3. Hasil penelitian 4. Usulan hibah 5. Penelitian/proses 6. Setuju/Tolak 7. BA Serah Terima/Naskah Perjanjian Hibah 8. SK Hapus (DBP) 9. Laporan 10. SK Hapus (DBMN) 16

17  Permohonan Hibah dari Pengguna Barang (pertimbangan hibah) disertai daftar rincian BMN yang akan dihibahkan yang meliputi Jenis Barang, spesifikasi/identitas teknis (Merk/Type), Tahun Perolehan, Volume, Nilai Perolehan dan bukti kepemelikan;  Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dari Pemda yg ditandatangani oleh Sekda;  Surat Pernyataan Kesediaan Menghibahkan dari Pengguna Barang;  Berita Acara Inventarisasi oleh Tim Internal;  SK Pembentukan Tim Internal 17

18  Hasil Audit pengawas fungsional  Dokumen lainnya (dokumentasi/foto). 18

19 POSYANDUDAERAHKETSATUAN TP T.A 2008KABUPATEN/KOTA99Unit TP T.A 2009KABUPATEN/KOTA126Unit TP T.A 2010KABUPATEN/KOTA122Unit TOTAL347Unit DAERAH ALAT BANTUAN PENGOLAHAN DATA KABUPATEN/KOTAKOMPUTER PRINTER GIS DIGITIZER 1 Paket DAFTAR REKAP KABUPATEN / KOTA YANG MENERIMA BANTUAN SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) TAHUN ANGGARAN 2008 s.d 2010

20 DAFTAR REKAP GABUNGAN UNTUK PROSES DOKUMEN HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD PADA TAHUN ANGGARAN 2009 s.d 2011/2012 BANTUANTh. PEROLEHAN DAERAH Prov, Kab/Kota SUDAH ADA DOKUMEN PROSES HIBAH BMN BELUM ADA DOKUMEN PROSES HIBAH BMN TP/UB PNPM2009 s.d TP PROFIL DESA2009 s.d TP POSYANDU2009 s.d TP ADAT TP KANTOR DESA2011 dan dan 286 dan 5-/23 TP PASAR DESA2011 dan dan 7420/1619/58 Ket : Untuk TP Kantor Desa dan Pasar Desa ( 6 bln kemudian sudah dihibahkan) TP KD/PD yang dibangun mulai 2011 ada IMB, hasil Audit (PMK 248/PMK 07/2010)

21 8 Terima Kasih


Download ppt "KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLK INDONESIA PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PMD."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google