Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH"— Transcript presentasi:

1 Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
UPAYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PTSP DI DAERAH Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah 18 November 2010 FOKUS GROUP DISCUSSION KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010

2 I. PENDAHULUAN Kondisi perekonomian Indonesia awal Tahun 2006 kurang menggembirakan: Pertumbuhan Ekonomi lambat (5,6 %) Angka Kemiskinan (17,75%) dan pengangguran masih tinggi (11,1%) Kesenjangan daya saing makin melebar Iklim investasi tidak kondusif INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi (85 Tindakan) Penyederhanaan Pelayanan perizinan satu Pintu Satu Atap bagi UMKM

3 II. KONDISI PERIZINAN UP kepastian hukum
MINAT INVESTOR UU Dasar 1945 UU 32 Tahun 2004 UU 25 TAHUN 2007 RUU Tenaga Kerja ? Inpres 3 Tahun 2006 Tidak ada kepastian hukum Sistem dan prosedur tdk jelas persyaratan terlalu banyak proses berbelit-belit Waktu lama tdk ada limit waktu Mahal, bernuansa KKN dan pungli terkesan rigid dan tidak ramah Pelayanan Publik kepastian hukum Penyederhanaan : singkat sisdur dan persyaratan, percepatan waktu, murah dan ramah. Adanya SKPD (OSS) SDM profesional. PROSES DEREGULASI MINAT INVESTASI Iklim Investasi GLOBALISASI REFORMASI LOW

4 III. KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA BERDASARKAN SURVEY IFC 2011
Rangk 2011 Rangk 2010 Rangk 2009 Doing Business 121 115 129 Starting a business 155 159 171 Dealing with licenses 60 80 Registering property 98 94 107 Getting Credit 116 109 Protecting Investors 44 41 53 Paying taxes 130 125 Trading across borders 47 49 37 Enforcing contracts 154 153 140 Closing a business 142 141 139

5 INDIKATOR STARTING A BUSINESS INDONESIA URUTAN KE 155 ADALAH :
Asia Timur dan Pasifik Rata-rata OECD 2011 2010 Jumlah Prosedur 9 7,8 8.1 5,6 5.7 Waktu yang diperlukan 47 60 39 41.0 13.8 13.0 Biaya (% dari income per kapita) 22,3 26 27,1 25.8 5,3 4.7 Modal Minimum (% dari income per kapita) 53,1 59.7 50,6 21.3 15,3 15.5

6 IV. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
Permendagri No 24 Tahun 2006 merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah. Hakekat : PTSP : kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaan perizinan dan non perizinan dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat. Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati/Walikota kepada Kepala PTSP; Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya .

7 JUMLAH DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2010 NO KETERANGAN PROV KAB KOTA TOTAL % BADAN DINAS KANTOR UNIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 YANG SUDAH MELAKSANAKAN PTSP 280 85 379 68% BENTUK LEMBAGA 90 243 36 YANG BELUM MELAKSANAKAN PTSP 19 119 151 32%

8 KENDALA YANG DIHADAPI DAERAH YG BELUM MEMBENTUK:
Persepsi dan komitmen KDH dengan Stakeholder belum mantap. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP. Maindset birokrasi masih belum reformis. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah.

9 V. FILOSOFI REFORMASI PERIZINAN
Penyelenggara PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana : loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan sekretariat. Penyederhanaan Proses, Penyingkatan waktu dan Kepastian biaya. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan performance. Keterbukaan Informasi dan pemanfaatan TI.

10 5. Pengaduan dan kepuasan Pelanggan
6. Pembinaan/Pengawasan dan Monev 7. Peraturan peralihan : PTSP/OSS yang sudah ada agar menyesuaikan dengan Permendagri No. 24 tahun 2006 Yang belum membentuk PTSP wajib membentuk paling lambat setelah 1 (satu) tahun (6 Juli 2007)

11 VI. KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH
Pembentukan Kelembagaan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 DASAR KETETAPAN Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan Mendapat Pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

12 Lanjutan Kelembagaan….
PEMBENTUKAN Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di bidang Perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan BADAN atau KANTOR. KEDUDUKAN Badan atau Kantor berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Sekretariat karena Jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor.

13 VII. UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PTSP
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur bagaimana membangun sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi kedalam suatu Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Permendagri Nomor 20 Tahun tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah mengatur bagaimana bentuk kelembagaan penyelengaara pelayanan pirizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di daerah dibentuk, baik dalam status Badan atau Kantor tergantung score variabel yang diperoleh pada suatu Daerah.

14 Lanjutan UPAYA PEMERINTAH ………
Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di Daerah, dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam Lembaga Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

15 NOMOR 500/1191/V/BANGDA TANGGAL 8 JUNI 2009
VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PTSP SURAT EDARAN NOMOR 500/1191/V/BANGDA TANGGAL 8 JUNI 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN PANDUAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Langkah I : Penyamaan Persepsi dan Pembentukan Komitmen Langkah 2 : Pembentukan Tim Pembentukan PTSP Langkah 3 : Penyiapan Dana melalui APBD Langkah 4 : Penyusunan Desain Penyelenggara PTSP Langkah 5 : Penyusunan Kebijakan Terkait dengan Pembentukan Penyelenggara PTSP Langkah 6 : Penyiapan SDM Langkah 7 : Penyebarluasan Informasi Penyelenggara PTSP kepada Masyarakat Langkah 8 : Monitoring dan Evaluasi

16 IX. KEBIJAKAN- KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP
A. PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. NOMOR : 69 TAHUN NOMOR : M.HH-08.AH NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2009 NOMOR : Per.30/men/XII/2009 NOMOR :10 TAHUN TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA

17 JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 3)
Lanjutan KEBIJAKAN ……… JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 3) Perizinan dan Non Perizinan Memulai Usaha Yang Meliputi: a. Pendaftaran nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian; b. Pengesahan status badan hukum; c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); d. Pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara; e. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP); f. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); g. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Pendaftaran Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

18 Lanjutan KEBIJAKAN ………
PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 5) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah; Untuk percepatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk pelayanan terpadu satu pintu wajib segera membentuk pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

19 PENGATURAN PELAYANAN (Pasal 6)
Lanjutan KEBIJAKAN ……… PENGATURAN PELAYANAN (Pasal 6) (1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan standar waktu pelayanan; (2) Standar waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemakaian nama perusahaan dan pengesahan status badan hukum, pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara , pembayaran PNBP melalui Bank seluruhnya paling lama 8 (delapan) hari kerja;

20 b. Penerbitan NPWP dan NPPKP di Ditjen
Lanjutan KEBIJAKAN ……… b. Penerbitan NPWP dan NPPKP di Ditjen pajak paling lama 1 (satu) hari kerja; c. Penerbitan SIUP dan TDP di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan d. Penerbitan surat keterangan pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Sertifikat Kepesertaan jaminan Sosial Tenaga Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja.

21 Surat Menteri Dalam Negeri
Lanjutan KEBIJAKAN ……… B. PROSES IZIN MEMULAI USAHA PALING LAMA 40 HARI Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3933/SJ Jakarta, 9 November 2009 Kepada Yth:. Gubernur Bupati/Walikota Perihal : Proses Izin memulai Usaha paling lama 40 (empat puluh) hari dan pembentukan PTSP.

22 1. Bapak Presiden Republik Indonesia
Lanjutan KEBIJAKAN ……… DASAR SURAT MENDAGRI 1. Bapak Presiden Republik Indonesia mengagendakan dalam 100 (seratus) hari Kabinet Indonesia Bersatu kedua, proses memulai usaha (starting business) di Indonesia yang harus dilakukan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari, hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan Iklim investasi di tanah air. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam proses pemberlan Izin & modal usaha, sehingga agenda tersebut dl atas dapat diwujudkan.

23 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas
Lanjutan KEBIJAKAN ……… 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta perhatian saudara, hal-hal sebagai berikut: Segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mempedomanin No.20 tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah

24 Lanjutan KEBIJAKAN ………
(2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi jenis izin memulai usaha dan lama penyelesaian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, baik melalui kelembagaan PTSP bagi yang sudah membentuk, maupun bukan PTSP yang belum Membentuk . (3) Melakukan identifikasi dan inventarisasi jenis ijin memulai usaha dan lama penyelesaian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; (4) Melaporkan jenis usaha yang selama ini perizinannya dikeluarkan oleh tingkat pusat dan provinsi, yang secara operasional lebig efisien dan lebih efektif kalau kewenangan perizinannya dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

25 Lanjutan KEBIJAKAN ………
(5). Melaporkan Identiflkasi permasalahan yang menghambat atau potensial menghambat proses memulai usaha dl bawah 40 (empat puluh) hari, baik yang disebabkan oleh adanya peraturan perundangan yang dikeluarkan o!eh setiap tingkatan pemerintahan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun oleh sebab-sebab belum dibentuknya PTSP di sebagian daerah.

26 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.32/4614/SJ
Lanjutan KEBIJAKAN ……… C. TINDAK LANJUT PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : /4614/SJ Jakarta, 21 Desember 2009 Kepada sdr : 1. Gubernur Bupati/Walikota Perihal : Percepatan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha. Seluruh Indonesia

27 Lanjutan KEBIJAKAN ………
DASAR SURAT MENDAGRI Menindak lanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 69 Tahun 2009, Nomor: M.HH08.AH , Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor:Per.30 /MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009, tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha (PBM), diminta perhatian Saudara untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

28 Lanjutan KEBIJAKAN ………
Gubernur 1. Melakukan langkah-langkah guna peningkatan aparatur pelaksana pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah.

29 Lanjutan KEBIJAKAN ………
2. Mengkoordinasikan Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah masing-masing sesuai PBM. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha di daerahnya. Khusus Gubernur DKI Jakarta segera melakukan percepatan Pengurusan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pendaftaran Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sesuai PBM.

30 Lanjutan KEBIJAKAN ………
Bupati/Walikota Melakukan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan khususnya pelayanan Pengurusan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan sesuai PBM. Bagi Bupati/Walikota yang belum membentuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) agar segera, membentuk PPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

31 Memerintahkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait
Lanjutan KEBIJAKAN ……… Memerintahkan para Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha di daerahnya.

32 D. SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN
Lanjutan KEBIJAKAN ……… D. SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL NOMOR : 570/3727A/SJ NOMOR : SE/08/M.PAN-RB/9/2010 NOMOR : 12 TAHUN 2010 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010

33 Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal: (pasal 6)
Lanjutan KEBIJAKAN ……… Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal: (pasal 6) a. Tingkat provinsi: Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fubsi PTSP di bidang penanaman modal Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM; Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE; Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar gubernur segera melimpahkan PPTSP sebagi lembaga pelaksana SPIPISE.

34 b. Di tingkat kabupaten/kota:
Lanjutan KEBIJAKAN ……… b. Di tingkat kabupaten/kota: Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP; Bupati/walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

35 X. PENUTUP KUNCI KEBERHASILAN DEREGULATION - Organisasi - Sisdur
- SDM & Leadership LAW INFORCEMENT - Kontiniu, Kuantitas, Kualitas - Reward & Punishment KOMITMEN TRANSPARENCY - Informasi - Komunikasi - IT SHARING PARTICIPATION - IPTEK - Pendanaan - Kerjasama Wilayah

36 SEKIAN & TERIMA KASIH


Download ppt "Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google