Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SELAMAT DATANG Peserta workshop kehumasan dan keprotokolan angkatan I dan ii tahun 2012 kantor wilayah kementerian agama d.i. yogyakarta Senin-Rabu,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SELAMAT DATANG Peserta workshop kehumasan dan keprotokolan angkatan I dan ii tahun 2012 kantor wilayah kementerian agama d.i. yogyakarta Senin-Rabu,"— Transcript presentasi:

1 SELAMAT DATANG Peserta workshop kehumasan dan keprotokolan angkatan I dan ii tahun kantor wilayah kementerian agama d.i. yogyakarta Senin-Rabu, oktober 2012

2 KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I

3 Visi Kanwil Kemenag DIY
Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya

4 Misi Kanwil Kemenag DIY
Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf. Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum.

5 Misi Kanwil Kemenag DIY
5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah. 6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat. 7. Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

6 KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO
KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

7 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA Bagian Keempatbelas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 432 Pasal 436 angka (4) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

8 Problematika Kehumasan dan Keprotokolan
Belum adanya kesadaran membangun citra institusi melalui kehumasan dan keprotokolan. Memandang kegiatan protokol sebagai basa-basi yang tidak perlu. Belum adanya kesadaran bahwa pihak lain adalah pintu masuk (entry point) untuk menjadi mitra dalam peningkatan mutu institusi.

9 Hubungan Masyarakat (Humas)
atau dikenal juga dengan sebutan Public Relations (PR)

10 Peran Humas dalam pemerintahan
Peran Humas pemerintah di era kemajuan teknonogi dan informasi sekarang bukan lagi sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah. Terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik (good governance) di masyarakat.

11 Peran Humas dalam pemerintahan (lanjutan)
Humas harus mampu menjalin kemitraan dengan berbagai media (media relation) dalam mempublikasikan kegiatan institusi (dalam hal ini Kemenag), baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebab, kesuksesan penyelenggaraan kegiatan dapat terlihat dari seberapa besar peran Humas dan respon masyarakat . Artinya, setiap informasi kegiatan harus disampaikan secara cepat dan tepat sasaran.

12 Pentingnya Membina Hubungan Dengan Pers

13 Kekuatan Pers Di sekitar abad ke-20, muncul pandangan yang menjelma menjadi teori bahwa pers merupakan kekuatan keempat (the fourth power). Pers dipandang sebagai kekuatan keempat karena melalui informasi dan ide yang disebarkannya bisa membentuk pendapat/ opini umum. Sekali pendapat umum terbentuk, maka ia menjelma sebagai suatu kekuatan yang dilahirkan oleh pers dan tidak gampang dihancurkan.

14 Kekuatan Pers (lanjutan)
Melihat besarnya pengaruh media dalam membentuk opini masyarakat, maka setiap satker diharapkan: - Mampu membina hubungan dengan media/ pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jika masyarakat menerima berbagai informasi positif tentang instansi kita, maka citra Kemenag di masyarakat menjadi lebih baik. - Segera melakukan hak jawab maupun hak koreksi terhadap pemberitaan yang merugikan instansi kita (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

15 UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

16 Pasal 1 (ayat 1) KEPROTOKOLAN adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

17 Tujuan Keprotokolan Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2010
Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

18 Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai protokol:
Busana yang baik, rapi dan sopan. Nada/ volume suara yang baik. Tutur kata (pilihan kalimat) yang baik. Membuka dan menutup acara dengan baik. Tindakan dan sikap yang baik dalam kegiatan maupun pergantian suatu acara ke acara yang lain.

19 Benang merah kehumasan dan keprotokolan
Sebagai image building institusi pemerintah melalui pemberitaan dan penghormatan kepada pihak lain sesuai kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjalin hubungan baik antarpersonal, antarinstitusi, dan antarbangsa (hubungan diplomatik. Perhatian negara terhadap pembangunan citra melalui keprotokolan sangat tinggi. Di Indonesia, protokol dijabat oleh eselon I, yaitu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri selaku Kepala Protokol Negara (Chief of State Protocol)

20 e-MPA: suatu aplikasi pelaporan dan image building
e-MPA (elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran) merupakan sistem aplikasi monitoring pelaksanaan program dan penyerapan anggaran berbasis web yang dikembangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan pengelolaan progran dan anggaran Kementerian Agama yang akuntabel; pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan penyediaan bahan dalam penyusunan laporan pelaksanan kebijakan Pemerintah.

21 Pengertian Singkat UKP4 adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan TEPPA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Monev DJA adalah Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

22 KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAPORAN KINERJA MENTERI
FUNGSI e-MPA UKP4 TEPPA LKPP e-MPA MONEV DJA ESELON I PUSAT LAKIP KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS SATKER LAPORAN KINERJA MENTERI

23 TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1]
NO. KANWIL JML SATKER LOGIN PENGELOLA ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI RKP PENGADAAN NILAI LAPOR % 1 BALI 36 100.0 33 91.7 31 86.1 95.6 2 SULAWESI BARAT 23 20 87.0 21 91.3 22 95.7 94.8 3 BENGKULU 97 93 95.9 86 88.7 53 54.6 87.8 4 KEPULAUAN RIAU 30 66.7 26 86.7 25 83.3 87.3 5 GORONTALO 12 40.0 28 93.3 27 90.0 84.7 6 BANTEN 77 42.9 68 88.3 58 75.3 81.3 7 SULAWESI TENGAH 70 56 80.0 57 81.4 80.9 8 KALTENG 87 59 67.8 80.7 9 SUMATERA BARAT 241 146 60.6 164 68.0 150 62.2 78.2 10 DI YOGYAKARTA 42 54.5 76.6 45 58.4 77.9 11 KALIMANTAN TIMUR 24 42.1 73.7 39 68.4 76.8 SUMATERA SELATAN 107 105 98.1 61 57.0 82 54.2 13 SULTERA 40 43.0 65.6 14 RIAU 81 51.9 71.6 46 56.8 76.1 15 NTB 76 74 97.4 30.3 65 85.5 59.2 74.5 16 NTT 69 32 46.4 60.9 38 55.1 72.5 17 JAWA BARAT 354 344 97.2 342 96.6 132 37.3 232 65.5 199 56.2 70.6

24 TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2]
NO. PROVINSI JML SATKER LOGIN PENGELOLA ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI RKP PENGADAAN NILAI LAPOR % 18 SUMATERA UTARA 255 247 96.9 236 92.5 110 43.1 157 61.6 148 58.0 70.4 19 DKI JAKARTA 93 100.0 22 23.7 65 69.9 49 52.7 69.3 20 KALIMANTAN BARAT 78 31 39.7 39 50.0 43 55.1 69.0 21 KALSEL 278 273 98.2 272 97.8 137 49.3 154 55.4 119 42.8 68.7 PAPUA 26 80.8 4 15.4 12 46.2 68.5 23 BANGKA BELITUNG 35 33 94.3 13 37.1 57.1 15 42.9 66.3 24 JAWA TENGAH 335 329 324 96.7 130 38.8 175 52.2 141 42.1 65.6 25 SULAWESI UTARA 42 97.7 10 23.3 27 62.8 44.2 ACEH 634 212 33.4 332 52.4 63.8 JAMBI 144 139 96.5 95.1 21.5 54.2 68 47.2 62.9 28 LAMPUNG 105 17 16.2 45 47 44.8 60.8 29 JAWA TIMUR 458 405 88.4 386 84.3 63 13.8 201 43.9 146 31.9 52.5 30 SULAWESI SELATAN 152 128 84.2 120 78.9 20.4 27.6 29.6 48.1 MALUKU 53 40 75.5 73.6 7 13.2 7.5 8 15.1 37.0 32 PAPUA BARAT 79.2 70.8 - 1 4.2 31.7 MALUKU UTARA 58 32.8 6.9 12.1 9 15.5 21.4 JUMLAH 4.377 4.211 96.2 4.150 94.8 1.681 38.4 2.531 57.8 2.109 48.2 67.1

25 Sadar situasi dan kondisi
Untuk mewujudkan pegawai yang berdedikasi, loyal dan profesional harus memiliki tiga kesadaran Sadar situasi dan kondisi Pegawai Kemenag harus selalu sadar bagaimana kondisi kantornya; situasi pola kerjanya; citra lembaganya; dsb. Yang pada akhirnya berpikir “Apa yang harus kita perbuat?” Sadar fungsi Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar terwujud PROFESIONALISME pegawai Sadar posisi Apapun posisi kita (staf atau pejabat), kita harus mematuhi prosedur yang berlaku, bersikap ta’dzim, dan rendah hati kepada siapa saja.

26 TERIMA KASIH


Download ppt "SELAMAT DATANG Peserta workshop kehumasan dan keprotokolan angkatan I dan ii tahun 2012 kantor wilayah kementerian agama d.i. yogyakarta Senin-Rabu,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google