Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SELAMAT DATANG 1. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SELAMAT DATANG 1. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I."— Transcript presentasi:

1 SELAMAT DATANG 1

2 KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I 2

3 Visi Kanwil Kemenag DIY Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya 3

4 Misi Kanwil Kemenag DIY 1. Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat. 2. Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah. 3. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum. 4

5 5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah. 6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat. 7.Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Misi Kanwil Kemenag DIY 5

6 KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan. 6

7 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA Bagian Keempatbelas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 432 Pasal 436 angka (4) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat. 7

8 Problematika Kehumasan dan Keprotokolan 1. Belum adanya kesadaran membangun citra institusi melalui kehumasan dan keprotokolan. 2. Memandang kegiatan protokol sebagai basa-basi yang tidak perlu. 3. Belum adanya kesadaran bahwa pihak lain adalah pintu masuk (entry point) untuk menjadi mitra dalam peningkatan mutu institusi. 8

9 Hubungan Masyarakat (Humas) atau dikenal juga dengan sebutan Public Relations (PR) 9

10 Peran Humas dalam pemerintahan Peran Humas pemerintah di era kemajuan teknonogi dan informasi sekarang bukan lagi sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah. Terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik (good governance) di masyarakat. 10

11 Humas harus mampu menjalin kemitraan dengan berbagai media (media relation) dalam mempublikasikan kegiatan institusi (dalam hal ini Kemenag), baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebab, kesuksesan penyelenggaraan kegiatan dapat terlihat dari seberapa besar peran Humas dan respon masyarakat. Artinya, setiap informasi kegiatan harus disampaikan secara cepat dan tepat sasaran. Peran Humas dalam pemerintahan (lanjutan) 11

12 Pentingnya Membina Hubungan Dengan Pers 12

13 Kekuatan Pers Di sekitar abad ke-20, muncul pandangan yang menjelma menjadi teori bahwa pers merupakan kekuatan keempat (the fourth power). Pers dipandang sebagai kekuatan keempat karena melalui informasi dan ide yang disebarkannya bisa membentuk pendapat/ opini umum. Sekali pendapat umum terbentuk, maka ia menjelma sebagai suatu kekuatan yang dilahirkan oleh pers dan tidak gampang dihancurkan. 13

14 Kekuatan Pers (lanjutan) Melihat besarnya pengaruh media dalam membentuk opini masyarakat, maka setiap satker diharapkan: -Mampu membina hubungan dengan media/ pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang kita lakukan. Jika masyarakat menerima berbagai informasi positif tentang instansi kita, maka citra Kemenag di masyarakat menjadi lebih baik. -Segera melakukan hak jawab maupun hak koreksi terhadap pemberitaan yang merugikan instansi kita (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers). 14

15 UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan 15

16 Pasal 1 (ayat 1) KEPROTOKOLAN adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 16

17 Tujuan Keprotokolan 17 Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

18 Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai protokol: 1. Busana yang baik, rapi dan sopan. 2. Nada/ volume suara yang baik. 3. Tutur kata (pilihan kalimat) yang baik. 4. Membuka dan menutup acara dengan baik. 5. Tindakan dan sikap yang baik dalam kegiatan maupun pergantian suatu acara ke acara yang lain. 18

19 Benang merah kehumasan dan keprotokolan 1. Sebagai image building institusi pemerintah melalui pemberitaan dan penghormatan kepada pihak lain sesuai kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menjalin hubungan baik antarpersonal, antarinstitusi, dan antarbangsa (hubungan diplomatik. 3. Perhatian negara terhadap pembangunan citra melalui keprotokolan sangat tinggi. Di Indonesia, protokol dijabat oleh eselon I, yaitu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri selaku Kepala Protokol Negara (Chief of State Protocol) 19

20 e-MPA: suatu aplikasi pelaporan dan image building e-MPA: suatu aplikasi pelaporan dan image building e-MPA (elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran) merupakan sistem aplikasi monitoring pelaksanaan program dan penyerapan anggaran berbasis web yang dikembangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan pengelolaan progran dan anggaran Kementerian Agama yang akuntabel; pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan penyediaan bahan dalam penyusunan laporan pelaksanan kebijakan Pemerintah. 20

21 Pengertian Singkat UKP4 adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan TEPPA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Monev DJA adalah Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 21

22 FUNGSI e-MPA e-MPA UKP4TEPPALKPP MONEV DJA ESELON I PUSAT SATKER LAPORAN KINERJA MENTERI KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAKIP

23 TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1] NO. KANWIL JML SATKER LOGIN PENGELOLA ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI RKP PENGADAAN NILAI LAPOR % % % % % 1 BALI36 100.036100.03391.73186.136 100.095.6 2 SULAWESI BARAT23 100.023100.020 87.021 91.322 95.794.8 3 BENGKULU97 100.097100.093 95.986 88.753 54.687.8 4 KEPULAUAN RIAU30 100.030100.020 66.726 86.725 83.387.3 5 GORONTALO30 100.030100.012 40.028 93.327 90.084.7 6 BANTEN77 100.077100.033 42.968 88.358 75.381.3 7 SULAWESI TENGAH70 100.070100.030 42.956 80.057 81.480.9 8 KALTENG87 100.087100.059 67.859 67.859 67.880.7 9 SUMATERA BARAT241 100.0241100.0146 60.6164 68.0150 62.278.2 10 DI YOGYAKARTA77 100.077100.042 54.559 76.645 58.477.9 11 KALIMANTAN TIMUR57 100.057100.024 42.142 73.739 68.476.8 12 SUMATERA SELATAN10710598.110598.161 57.082 76.658 54.276.8 13 SULTERA93 100.093100.040 43.061 65.670 75.376.8 14 RIAU81 100.081100.042 51.958 71.646 56.876.1 15 NTB76 100.07497.423 30.365 85.545 59.274.5 16 NTT69 100.069100.032 46.442 60.938 55.172.5 17 JAWA BARAT35434497.234296.6132 37.3232 65.5199 56.270.6 TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1]

24 TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2] NO. PROVINSI JML SATKER LOGIN PENGELOLA ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI RKP PENGADAAN NILAI LAPOR % % % % % 18 SUMATERA UTARA25524796.923692.5110 43.1157 61.6148 58.070.4 19 DKI JAKARTA93 100.093100.022 23.765 69.949 52.769.3 20 KALIMANTAN BARAT78 100.078100.031 39.739 50.043 55.169.0 21 KALSEL27827398.227297.8137 49.3154 55.4119 42.868.7 22 PAPUA26 100.026100.021 80.84 15.412 46.268.5 23 BANGKA BELITUNG35 100.03394.313 37.120 57.115 42.966.3 24 JAWA TENGAH33532998.232496.7130 38.8175 52.2141 42.165.6 25 SULAWESI UTARA43 100.04297.710 23.327 62.819 44.265.6 26 ACEH634 100.0634100.0212 33.4332 52.4212 33.463.8 27 JAMBI14413996.513795.131 21.578 54.268 47.262.9 28 LAMPUNG105 100.0105100.017 16.245 42.947 44.860.8 29 JAWA TIMUR45840588.438684.363 13.8201 43.9146 31.952.5 30 SULAWESI SELATAN15212884.212078.931 20.442 27.645 29.648.1 31 MALUKU534075.53973.67 13.24 7.58 15.137.0 32 PAPUA BARAT241979.21770.8- -1 4.21 31.7 33 MALUKU UTARA582339.71932.84 6.97 12.19 15.521.4 JUMLAH4.3774.21196.24.15094.81.681 38.42.531 57.82.109 48.267.1 TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2]

25 Untuk mewujudkan pegawai yang berdedikasi, loyal dan profesional harus memiliki tiga kesadaran 1. Sadar situasi dan kondisi Pegawai Kemenag harus selalu sadar bagaimana kondisi kantornya; situasi pola kerjanya; citra lembaganya; dsb. Yang pada akhirnya berpikir “Apa yang harus kita perbuat?” 2. Sadar fungsi Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar terwujud PROFESIONALISME pegawai 3. Sadar posisi Apapun posisi kita (staf atau pejabat), kita harus mematuhi prosedur yang berlaku, bersikap ta’dzim, dan rendah hati kepada siapa saja. 25

26 26


Download ppt "SELAMAT DATANG 1. KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google